PERBIG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA SERTIFIKASI TENAGA PROFESIONAL DI BIDANG IG

1. PERATURAN
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA SERTIFIKASI TENAGA PROFESIONAL
DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 40 Peraturan Kepala
Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2016
tentang Sistem Penilaian Kesesuaian di Bidang Informasi
Geospasial, perlu menetapkan Peraturan Badan
Informasi Geospasial tentang Tata Cara Sertifikasi
Tenaga Profesional di Bidang Informasi Geospasial;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

2. -2-
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5502);
3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang
Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011
tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
4. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor
1 Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian Kesesuaian
di Bidang Informasi Geospasial sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi
Geospasial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian
Kesesuaian di Bidang Informasi Geospasial;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
TENTANG TATA CARA SERTIFIKASI TENAGA
PROFESIONAL DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL.

3. -3-
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG
adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau
ukuran, dan/atau karakteristik objek alam
dan/atau buatan manusia yang berada di bawah,
pada, atau di atas permukaan bumi.
2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG
adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat
digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan
kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau
pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan
ruang kebumian.
3. Tenaga Profesional adalah sumber daya manusia
yang memiliki kompetensi di bidang
penyelenggaraan IG yang dibuktikan dengan
kepemilikan sertifikat bidang IG.
4. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan untuk menilai
dan memberikan jaminan tertulis bahwa Tenaga
Profesional telah memenuhi persyaratan acuan
dan/atau regulasi.
5. Sertifikat Kesesuaian yang selanjutnya disebut
Sertifikat adalah surat keterangan tertulis yang
menyatakan bahwa Tenaga Profesional telah
memenuhi persyaratan acuan dan/atau regulasi.

4. -4-
6. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya
disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah
Nonkementerian yang mempunyai tugas
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang IG.
7. Lembaga Penilaian Kesesuaian Tenaga Profesional di
Bidang Informasi Geospasial yang selanjutnya
disebut LPK Tenaga Profesional adalah lembaga
yang melaksanakan sertifikasi Tenaga Profesional
dan menerbitkan Sertifikat yang telah diakreditasi
oleh Badan Informasi Geospasial.
8. Pemohon adalah setiap orang yang mengajukan
permohonan sertifikasi kepada LPK Tenaga
Profesional.
Pasal 2
(1) Kegiatan penyelenggaraan IG oleh Instansi
Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat
dilaksanakan oleh badan usaha.
(2) Badan usaha yang melaksanakan IG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tenaga
Profesional yang mempunyai Sertifikat di bidang IG.
Pasal 3
(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) diterbitkan melalui kegiatan sertifikasi.
(2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan oleh LPK Tenaga Profesional.

5. -5-
(3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan terhadap Tenaga Profesional yang
menyelenggarakan kegiatan di bidang:
a. survei terestris;
b. hidrografi;
c. fotogrametri;
d. penginderaan jauh;
e. sistem informasi geografis;
f. kartografi; dan
g. survei kewilayahan.
BAB II
SERTIFIKASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dilaksanakan melalui kegiatan:
a. permohonan Sertifikasi;
b. verifikasi;
c. pembayaran biaya uji kompetensi;
d. uji kompetensi;
e. keputusan Sertifikasi;
f. penerbitan Sertifikat; dan
g. survailen.

6. -6-
Bagian Kedua
Permohonan Sertifikasi
Pasal 5
Permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a diajukan Pemohon kepada LPK Tenaga
Profesional secara tertulis.
Pasal 6
(1) Permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 wajib dilampiri dengan dokumen
administrasi.
(2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
a. formulir permohonan Sertifikasi yang memuat:
1. daftar riwayat hidup; dan
2. lingkup kegiatan yang dimohonkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3).
b. salinan ijazah terakhir, sertifikat pelatihan,
sertifikat kompetensi, dan/atau bukti
pengalaman kerja yang telah dilegalisir;
c. salinan dokumen identitas Pemohon; dan
d. surat keterangan sehat dari dokter.

7. -7-
Bagian Ketiga
Verifikasi
Pasal 7
(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf b dilaksanakan terhadap dokumen
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2).
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
permohonan Sertifikasi diterima.
Pasal 8
(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dilaksanakan dengan memperhatikan standar
persyaratan uji peserta.
(2) Standar persyaratan uji peserta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala
Badan.
Pasal 9
(1) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan bahwa
dokumen administrasi tidak lengkap atau tidak
sesuai, LPK Tenaga Profesional mengembalikan
dokumen kepada Pemohon untuk diperbaiki.

8. -8-
(2) Perbaikan dokumen oleh Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat
5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian
dokumen oleh LPK Tenaga Profesional.
(3) Dalam hal Pemohon tidak dapat memperbaiki
dokumen sampai dengan berakhirnya jangka waktu
perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
permohonan Sertifikasi dinyatakan ditolak.
Pasal 10
Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan bahwa dokumen
administrasi lengkap dan sesuai, Pemohon ditetapkan
sebagai peserta uji kompetensi.
Bagian Keempat
Pembayaran Biaya Uji Kompetensi
Pasal 11
(1) Pembayaran biaya uji kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan
setelah Pemohon ditetapkan sebagai peserta uji
kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2) Besaran biaya uji kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(3) Pemohon yang tidak membayar biaya uji kompetensi
dinyatakan tidak dapat mengikuti uji kompetensi.

9. -9-
Bagian Kelima
Uji Kompetensi
Pasal 12
(1) LPK Tenaga Profesional mengumumkan
pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf d.
(2) Pengumuman pelaksanaan uji kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:
a. nama peserta;
b. waktu pelaksanaan; dan
c. lokasi pelaksanaan.
(3) Pengumuman pelaksanaan uji kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum
pelaksanaan uji kompetensi.
Pasal 13
(1) Pelaksanaan uji kompetensi terdiri atas:
a. ujian tertulis;
b. wawancara; dan/atau
c. ujian praktik.
(2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mengacu pada Materi Uji
Kompetensi.

10. -10-
(3) Materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disusun dengan mengacu pada Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang IG dan
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang IG.
(4) Materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan oleh LPK Tenaga Profesional.
Pasal 14
Uji kompetensi dilaksanakan oleh penguji yang ditunjuk
oleh LPK Tenaga Profesional.
Pasal 15
(1) Penguji melaporkan pelaksanaan uji kompetensi
kepada LPK Tenaga Profesional.
(2) Laporan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. hasil uji kompetensi; dan
b. rekomendasi penguji.
Bagian Keenam
Keputusan Sertifikasi
Pasal 16
(1) Keputusan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf e, ditetapkan oleh LPK Tenaga
Profesional berdasarkan laporan pelaksanaan uji
kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

11. -11-
(2) Dalam hal keputusan Sertifikasi menetapkan bahwa
peserta uji kompetensi dinyatakan lulus, LPK
Tenaga Profesional menerbitkan Sertifkat.
(3) Dalam hal keputusan Sertifikasi menetapkan bahwa
peserta uji kompetensi dinyatakan tidak lulus, LPK
Tenaga Profesional memberitahukan kepada peserta
uji kompetensi.
Bagian Ketujuh
Penerbitan Sertifikat
Pasal 17
Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2)
paling sedikit memuat:
a. logo Badan, Komite Akreditasi Nasional, dan LPK
Tenaga Profesional;
b. nama, alamat, dan nomor akreditasi LPK Tenaga
Profesional;
c. nomor keputusan Sertifikasi;
d. nomor Sertifikat;
e. lingkup kegiatan;
f. tanggal penerbitan Sertifikat;
g. masa berlaku Sertifikat; dan
h. tanda tangan Pimpinan LPK Tenaga Profesional.

12. -12-
Pasal 18
Nomor Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruf d diterbitkan oleh Badan.
Pasal 19
Sertifikat berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
diterbitkan dan dapat diperpanjang.
Bagian Kedelapan
Survailen
Pasal 20
(1) Survailen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf g merupakan sarana untuk memastikan dan
memelihara kompetensi pemegang Sertifikat.
(2) Survailen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan cara sensus terhadap seluruh
pemegang Sertifikat.
(3) Sensus terhadap seluruh pemegang Sertifikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilaksanakan dengan menggunakan metode
kuesioner.
(4) Survailen dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali
selama jangka waktu berlakunya Sertifikat.

13. -13-
Pasal 21
Ketentuan mengenai pelaksanaan Sertifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 20 berlaku
secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan
Sertifikat.
BAB III
SKEMA SERTIFIKASI
Pasal 22
(1) Pelaksanaan teknis Sertifikasi dituangkan dalam
skema Sertifikasi.
(2) Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengacu pada Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia Bidang IG dan Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang IG.
(3) Skema sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berikut pengembangannya ditetapkan oleh LPK
Tenaga Profesional.
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 23
Setiap pemegang Sertifikat berhak melakukan kegiatan
sesuai dengan lingkup kegiatan sebagaimana tercantum
dalam Sertifikat.

14. -14-
Pasal 24
Setiap pemegang Sertifikat wajib:
a. menjaga pemenuhan persyaratan sebagai Tenaga
Profesional;
b. menyampaikan dan menjamin bahwa semua
informasi yang diberikan kepada LPK Tenaga
Profesional adalah yang terbaru, benar, dan dapat
dipertanggungjawabkan;
c. menjaga kompetensinya dengan terus menerus
mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta belajar mengembangkan
pengetahuannya;
d. memberikan pelayanan kepada klien berdasarkan
aturan dan kriteria sertifikasi, pemeliharaan, serta
menjaga kredibilitas Tenaga Profesional;
e. bertanggung jawab terhadap semua keluhan terkait
Sertifikat yang dimiliki;
f. menjamin tidak menggunakan Sertifikat yang dimiliki
untuk kepentingan di luar lingkup kegiatan;
g. menjamin bahwa tidak akan menyalahgunakan
Sertifikat yang dimiliki;
h. memfasilitasi LPK Tenaga Profesional dan penguji
dalam melakukan pengujian, survailen, dan verifikasi
terhadap aktivitas pemegang Sertifikat;

15. -15-
i. membantu LPK Tenaga Profesional atau personilnya
dalam melakukan investigasi dan penyelesaian
keluhan klien yang diajukan pihak lain tentang
kegiatan pemegang sertifikat; dan
j. menindaklanjuti hasil survailen.
BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 25
(1) Setiap pemegang Sertifikat yang melanggar ketentuan
Pasal 24 dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan Sertifikat sementara; dan
c. pencabutan Sertifikat.
Pasal 26
(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf
a diberikan dalam bentuk surat yang memuat:
a. rincian pelanggaran;
b. kewajiban untuk melaksanakan perbaikan; dan
c. tindakan pengenaan sanksi berikutnya yang akan
diberikan.

16. -16-
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan
tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari
kalender terhitung sejak diterimanya peringatan
tertulis.
(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diterbitkan oleh LPK Tenaga Profesional.
Pasal 27
(1) Sanksi administratif berupa pembekuan Sertifikat
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (2) huruf b dikenakan kepada pemegang
Sertifikat yang tidak mengindahkan peringatan
tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (2).
(2) Pembekuan Sertifikat sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
menerbitkan keputusan pembekuan Sertifikat
sementara.
(3) Keputusan pembekuan Sertifikat sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat
jangka waktu pengenaan sanksi administratif.
(4) Keputusan pembekuan Sertifikat sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh
LPK Tenaga Profesional.

17. -17-
(5) Setelah penerbitan keputusan pembekuan Sertifikat
sementara, LPK Tenaga Profesional wajib melakukan
pengawasan agar pemegang Sertifikat tidak
melakukan kegiatan sampai dengan terpenuhinya
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam keputusan
pembekuan Sertifikat sementara.
Pasal 28
(1) Sanksi administratif berupa pencabutan Sertifikat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf
c dikenakan kepada pemegang Sertifikat yang tidak
mengindahkan teguran tertulis kedua sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) atau tidak ada
tindakan perbaikan sampai dengan berakhirnya
jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa
pembekuan Sertifikat sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan cara menerbitkan
keputusan pencabutan Sertifikat.
(3) Keputusan pencabutan Sertifikat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh LPK Tenaga
Profesional.

18. -18-
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Bogor,
pada tanggal 31 Juli 2017
KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,
HASANUDDIN Z. ABIDIN
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
ttd.
Ida Suryani