SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
PERATURAN
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PENILAIAN KESESUAIAN DI
BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan akreditasi Lembaga
Pelatihan/Kursus di bidang Informasi Geospasial, perlu
menyesuaiakan dan menyempurnakan Peraturan
Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun
2016 tentang Sistem Penilaian Kesesuaian di Bidang
Informasi Geospasial agar pelaksanaan akreditasi
Lembaga Pelatihan/Kursus di bidang Informasi
Geospasial lebih efektif dan efisien;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala
Badan Informasi Geospasial tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1
Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian Kesesuaian di
Bidang Informasi Geospasial;
Mengingat: ...
- 2 -
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang
Badan Informasi Geospasial Peraturan Presiden Nomor
94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang
Badan Informasi Geospasial;
5. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan
Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan
Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
6.Peraturan ...
- 3 -
6. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4
Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan
Geospasial sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4
Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala
Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012
tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial;
7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5
Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk
Geospasial, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5
Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala
Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012
tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial;
8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1
Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian Kesesuaian di
Bidang Informasi Geospasial;
9. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3
Tahun 2016 tentang Kelompok Kerja Penilaian
Kesesuaian di Bidang Informasi Geospasial;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG SISTEM PENILAIAN KESESUAIAN DI BIDANG
INFORMASI GEOSPASIAL.
Pasal I
Ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Kepala Badan Informasi
Geospasial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian
Kesesuaian di Bidang Informasi Geospasial diubah, sehingga
Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22 ...
- 4 -
Pasal 22
Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan/Kursus dilaksanakan
oleh BIG.
Pasal II
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 19 September 2016
KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,
PRIYADI KARDONO
Salinan sesuai dengan aslinya
Pl Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
ttd.
Gindo Sahat JHH
t. Kepala Bagian Hukum,
ttd.
Sora Lokita

More Related Content

What's hot

Sosialisasi dan pelatihan epupns 2015
Sosialisasi  dan pelatihan epupns 2015Sosialisasi  dan pelatihan epupns 2015
Sosialisasi dan pelatihan epupns 2015Untad
 
Paparan fgd 1
Paparan fgd 1Paparan fgd 1
Paparan fgd 1genarizqi
 
Paparan Sekda Ttg Pdt Di Jakarta
Paparan Sekda Ttg Pdt Di JakartaPaparan Sekda Ttg Pdt Di Jakarta
Paparan Sekda Ttg Pdt Di JakartaAr Tinambunan
 
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerahushfia
 
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...ushfia
 
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenPermen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenDeki Zulkarnain
 
Peningkatan kualitas data program kkb (irfan)
Peningkatan kualitas data program kkb (irfan)Peningkatan kualitas data program kkb (irfan)
Peningkatan kualitas data program kkb (irfan)Asep Ruhyat
 
Permen lh no. 8 thn 2006 ttg pedoman penyusunan amdal
Permen lh no. 8 thn 2006 ttg pedoman penyusunan amdalPermen lh no. 8 thn 2006 ttg pedoman penyusunan amdal
Permen lh no. 8 thn 2006 ttg pedoman penyusunan amdalYanto Romenz
 

What's hot (12)

Sosialisasi dan pelatihan epupns 2015
Sosialisasi  dan pelatihan epupns 2015Sosialisasi  dan pelatihan epupns 2015
Sosialisasi dan pelatihan epupns 2015
 
Pm 0.5 kebijakan mutu (ok) sumsel
Pm 0.5 kebijakan mutu (ok) sumselPm 0.5 kebijakan mutu (ok) sumsel
Pm 0.5 kebijakan mutu (ok) sumsel
 
Paparan fgd 1
Paparan fgd 1Paparan fgd 1
Paparan fgd 1
 
Rktm pemeliharaan akreditasi manajemen
Rktm pemeliharaan akreditasi manajemenRktm pemeliharaan akreditasi manajemen
Rktm pemeliharaan akreditasi manajemen
 
Paparan Sekda Ttg Pdt Di Jakarta
Paparan Sekda Ttg Pdt Di JakartaPaparan Sekda Ttg Pdt Di Jakarta
Paparan Sekda Ttg Pdt Di Jakarta
 
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
 
23
2323
23
 
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
 
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenPermen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
 
Peningkatan kualitas data program kkb (irfan)
Peningkatan kualitas data program kkb (irfan)Peningkatan kualitas data program kkb (irfan)
Peningkatan kualitas data program kkb (irfan)
 
Permen lh no. 8 thn 2006 ttg pedoman penyusunan amdal
Permen lh no. 8 thn 2006 ttg pedoman penyusunan amdalPermen lh no. 8 thn 2006 ttg pedoman penyusunan amdal
Permen lh no. 8 thn 2006 ttg pedoman penyusunan amdal
 

Similar to 02. perka big no 10.2016 ttg perubahan perka big no 1 th 2016

Peraturan Menteri No 16 tahun 2013
Peraturan Menteri No 16 tahun 2013Peraturan Menteri No 16 tahun 2013
Peraturan Menteri No 16 tahun 2013jeeroloo
 
01. perka big no 1.2016 ttg sistem penilaian kesesuaian di bid.ig
01. perka big no 1.2016 ttg sistem penilaian kesesuaian di bid.ig01. perka big no 1.2016 ttg sistem penilaian kesesuaian di bid.ig
01. perka big no 1.2016 ttg sistem penilaian kesesuaian di bid.igMohammad Singgih
 
04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. ig
04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. ig04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. ig
04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. igMohammad Singgih
 
03. perka big no 13.2016 ttg akreditasi lpk penyedia jasa jasa di bid. ig
03. perka big no 13.2016 ttg akreditasi lpk penyedia jasa jasa di bid. ig03. perka big no 13.2016 ttg akreditasi lpk penyedia jasa jasa di bid. ig
03. perka big no 13.2016 ttg akreditasi lpk penyedia jasa jasa di bid. igMohammad Singgih
 
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...Ridho Fitrah Hyzkia
 
Juknis BOPBOS_Madrasah_2023.pdf
Juknis BOPBOS_Madrasah_2023.pdfJuknis BOPBOS_Madrasah_2023.pdf
Juknis BOPBOS_Madrasah_2023.pdfmiftahplus
 
Surat keputusan direktur_tentang_satuan
Surat keputusan direktur_tentang_satuanSurat keputusan direktur_tentang_satuan
Surat keputusan direktur_tentang_satuannuningsih gunawan
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisChristine Roberts
 
Pos usbn 2018 (tim un 7-02-2018)
Pos usbn 2018 (tim un  7-02-2018)Pos usbn 2018 (tim un  7-02-2018)
Pos usbn 2018 (tim un 7-02-2018)Gus Fendi
 
(0045) pos usbn 2018 (tim un 7 januari 2018)-1
(0045) pos usbn 2018 (tim un  7 januari 2018)-1(0045) pos usbn 2018 (tim un  7 januari 2018)-1
(0045) pos usbn 2018 (tim un 7 januari 2018)-1hidayati hidayati
 
(0045) pos usbn 2018
(0045) pos usbn 2018(0045) pos usbn 2018
(0045) pos usbn 2018Mery Wintari
 
POS USBN Tahun 2017-2018
POS USBN Tahun 2017-2018 POS USBN Tahun 2017-2018
POS USBN Tahun 2017-2018 Guss No
 
(0048) pos usbn 2018 2019 versi 29 nov final
(0048) pos usbn 2018 2019 versi 29 nov final(0048) pos usbn 2018 2019 versi 29 nov final
(0048) pos usbn 2018 2019 versi 29 nov finalNatalia Sri Lestari
 
(0048) pos usbn 2018 2019 versi 29 nov final
(0048) pos usbn 2018 2019 versi 29 nov final(0048) pos usbn 2018 2019 versi 29 nov final
(0048) pos usbn 2018 2019 versi 29 nov finalSmaplusAssyifa
 

Similar to 02. perka big no 10.2016 ttg perubahan perka big no 1 th 2016 (20)

Peraturan Menteri No 16 tahun 2013
Peraturan Menteri No 16 tahun 2013Peraturan Menteri No 16 tahun 2013
Peraturan Menteri No 16 tahun 2013
 
01. perka big no 1.2016 ttg sistem penilaian kesesuaian di bid.ig
01. perka big no 1.2016 ttg sistem penilaian kesesuaian di bid.ig01. perka big no 1.2016 ttg sistem penilaian kesesuaian di bid.ig
01. perka big no 1.2016 ttg sistem penilaian kesesuaian di bid.ig
 
04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. ig
04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. ig04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. ig
04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. ig
 
03. perka big no 13.2016 ttg akreditasi lpk penyedia jasa jasa di bid. ig
03. perka big no 13.2016 ttg akreditasi lpk penyedia jasa jasa di bid. ig03. perka big no 13.2016 ttg akreditasi lpk penyedia jasa jasa di bid. ig
03. perka big no 13.2016 ttg akreditasi lpk penyedia jasa jasa di bid. ig
 
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
 
Juknis BOPBOS_Madrasah_2023.pdf
Juknis BOPBOS_Madrasah_2023.pdfJuknis BOPBOS_Madrasah_2023.pdf
Juknis BOPBOS_Madrasah_2023.pdf
 
Surat keputusan direktur_tentang_satuan
Surat keputusan direktur_tentang_satuanSurat keputusan direktur_tentang_satuan
Surat keputusan direktur_tentang_satuan
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
 
Pos usbn 2018 (tim un 7-02-2018)
Pos usbn 2018 (tim un  7-02-2018)Pos usbn 2018 (tim un  7-02-2018)
Pos usbn 2018 (tim un 7-02-2018)
 
POS USBN 2018
POS USBN 2018POS USBN 2018
POS USBN 2018
 
POS USBN 2018
POS USBN 2018POS USBN 2018
POS USBN 2018
 
(0045) pos usbn 2018 (tim un 7 januari 2018)-1
(0045) pos usbn 2018 (tim un  7 januari 2018)-1(0045) pos usbn 2018 (tim un  7 januari 2018)-1
(0045) pos usbn 2018 (tim un 7 januari 2018)-1
 
(0045) pos usbn 2018
(0045) pos usbn 2018(0045) pos usbn 2018
(0045) pos usbn 2018
 
(0045) pos usbn 2018
(0045) pos usbn 2018(0045) pos usbn 2018
(0045) pos usbn 2018
 
POS USBN Tahun 2017-2018
POS USBN Tahun 2017-2018 POS USBN Tahun 2017-2018
POS USBN Tahun 2017-2018
 
pos usbn 2018
pos usbn 2018pos usbn 2018
pos usbn 2018
 
5111 SK Tim FMEA.docx
5111 SK Tim FMEA.docx5111 SK Tim FMEA.docx
5111 SK Tim FMEA.docx
 
POS USBN 2018/2019
POS USBN 2018/2019 POS USBN 2018/2019
POS USBN 2018/2019
 
(0048) pos usbn 2018 2019 versi 29 nov final
(0048) pos usbn 2018 2019 versi 29 nov final(0048) pos usbn 2018 2019 versi 29 nov final
(0048) pos usbn 2018 2019 versi 29 nov final
 
(0048) pos usbn 2018 2019 versi 29 nov final
(0048) pos usbn 2018 2019 versi 29 nov final(0048) pos usbn 2018 2019 versi 29 nov final
(0048) pos usbn 2018 2019 versi 29 nov final
 

More from Mohammad Singgih

PAPARAN IALI - 25 Oktobe 2022
PAPARAN IALI - 25 Oktobe 2022PAPARAN IALI - 25 Oktobe 2022
PAPARAN IALI - 25 Oktobe 2022Mohammad Singgih
 
06. peraturan big no. 14.2019 tentang tata cara sertifikasi penyedia jasa di ...
06. peraturan big no. 14.2019 tentang tata cara sertifikasi penyedia jasa di ...06. peraturan big no. 14.2019 tentang tata cara sertifikasi penyedia jasa di ...
06. peraturan big no. 14.2019 tentang tata cara sertifikasi penyedia jasa di ...Mohammad Singgih
 
05. perka big no. 4.2017 tentang tata cara sertifikasi tenaga profesional di ...
05. perka big no. 4.2017 tentang tata cara sertifikasi tenaga profesional di ...05. perka big no. 4.2017 tentang tata cara sertifikasi tenaga profesional di ...
05. perka big no. 4.2017 tentang tata cara sertifikasi tenaga profesional di ...Mohammad Singgih
 
Kepmenpu223 2011 penetapan organisasi dan pengurus lembaga pengembangan jasa ...
Kepmenpu223 2011 penetapan organisasi dan pengurus lembaga pengembangan jasa ...Kepmenpu223 2011 penetapan organisasi dan pengurus lembaga pengembangan jasa ...
Kepmenpu223 2011 penetapan organisasi dan pengurus lembaga pengembangan jasa ...Mohammad Singgih
 
Permen PU No. 08/PRT/M/2012
Permen PU No. 08/PRT/M/2012Permen PU No. 08/PRT/M/2012
Permen PU No. 08/PRT/M/2012Mohammad Singgih
 
Perpres nomor 60 tahun 2015 rkp 2016
Perpres nomor 60 tahun 2015 rkp 2016Perpres nomor 60 tahun 2015 rkp 2016
Perpres nomor 60 tahun 2015 rkp 2016Mohammad Singgih
 
Perpres 099.2015 Percepatan Perkeretaapian
Perpres 099.2015 Percepatan PerkeretaapianPerpres 099.2015 Percepatan Perkeretaapian
Perpres 099.2015 Percepatan PerkeretaapianMohammad Singgih
 
Perpres 098.2015 ttg Percepatan LRT
Perpres 098.2015 ttg Percepatan LRTPerpres 098.2015 ttg Percepatan LRT
Perpres 098.2015 ttg Percepatan LRTMohammad Singgih
 
Perpres no 66 tahun 2015 ttg Bappenas
Perpres no 66 tahun 2015 ttg BappenasPerpres no 66 tahun 2015 ttg Bappenas
Perpres no 66 tahun 2015 ttg BappenasMohammad Singgih
 
Mekanisme pendirian-pt-baru
Mekanisme pendirian-pt-baruMekanisme pendirian-pt-baru
Mekanisme pendirian-pt-baruMohammad Singgih
 
Uu no 12_thn_2012_tentang_pendidikan_tinggi
Uu no 12_thn_2012_tentang_pendidikan_tinggiUu no 12_thn_2012_tentang_pendidikan_tinggi
Uu no 12_thn_2012_tentang_pendidikan_tinggiMohammad Singgih
 
Uu no.11 th 2014 keinsinyuran
Uu no.11 th 2014   keinsinyuranUu no.11 th 2014   keinsinyuran
Uu no.11 th 2014 keinsinyuranMohammad Singgih
 
Uu 20 tahun-2014_standardisasi dan penilaian kesesuaian
Uu 20 tahun-2014_standardisasi dan penilaian kesesuaianUu 20 tahun-2014_standardisasi dan penilaian kesesuaian
Uu 20 tahun-2014_standardisasi dan penilaian kesesuaianMohammad Singgih
 
10. cpc series m-77ver1_1e
10. cpc series m-77ver1_1e10. cpc series m-77ver1_1e
10. cpc series m-77ver1_1eMohammad Singgih
 
Pedoman 202 peraturan bnsp no 2 bnsp iii 2014 - pedoman pembentukan lsp
Pedoman 202   peraturan bnsp no 2 bnsp iii 2014 - pedoman pembentukan lspPedoman 202   peraturan bnsp no 2 bnsp iii 2014 - pedoman pembentukan lsp
Pedoman 202 peraturan bnsp no 2 bnsp iii 2014 - pedoman pembentukan lspMohammad Singgih
 
Pedoman 201 peraturan bnsp no 1 bnsp iii 2014 - persyaratan umum lsp
Pedoman 201   peraturan bnsp no 1 bnsp iii 2014 - persyaratan umum lspPedoman 201   peraturan bnsp no 1 bnsp iii 2014 - persyaratan umum lsp
Pedoman 201 peraturan bnsp no 1 bnsp iii 2014 - persyaratan umum lspMohammad Singgih
 
Pedoman 208 peraturan bnsp no 3 bnsp iii 2014 - pedoman lisensi lsp
Pedoman 208   peraturan bnsp no 3 bnsp iii 2014 - pedoman lisensi lspPedoman 208   peraturan bnsp no 3 bnsp iii 2014 - pedoman lisensi lsp
Pedoman 208 peraturan bnsp no 3 bnsp iii 2014 - pedoman lisensi lspMohammad Singgih
 

More from Mohammad Singgih (20)

PAPARAN IALI - 25 Oktobe 2022
PAPARAN IALI - 25 Oktobe 2022PAPARAN IALI - 25 Oktobe 2022
PAPARAN IALI - 25 Oktobe 2022
 
06. peraturan big no. 14.2019 tentang tata cara sertifikasi penyedia jasa di ...
06. peraturan big no. 14.2019 tentang tata cara sertifikasi penyedia jasa di ...06. peraturan big no. 14.2019 tentang tata cara sertifikasi penyedia jasa di ...
06. peraturan big no. 14.2019 tentang tata cara sertifikasi penyedia jasa di ...
 
05. perka big no. 4.2017 tentang tata cara sertifikasi tenaga profesional di ...
05. perka big no. 4.2017 tentang tata cara sertifikasi tenaga profesional di ...05. perka big no. 4.2017 tentang tata cara sertifikasi tenaga profesional di ...
05. perka big no. 4.2017 tentang tata cara sertifikasi tenaga profesional di ...
 
Kepmenpu223 2011 penetapan organisasi dan pengurus lembaga pengembangan jasa ...
Kepmenpu223 2011 penetapan organisasi dan pengurus lembaga pengembangan jasa ...Kepmenpu223 2011 penetapan organisasi dan pengurus lembaga pengembangan jasa ...
Kepmenpu223 2011 penetapan organisasi dan pengurus lembaga pengembangan jasa ...
 
217 Ahli Geodesi
217 Ahli Geodesi 217 Ahli Geodesi
217 Ahli Geodesi
 
UU No 2 Tahun 2017
UU No 2 Tahun 2017UU No 2 Tahun 2017
UU No 2 Tahun 2017
 
Permen PU No. 08/PRT/M/2012
Permen PU No. 08/PRT/M/2012Permen PU No. 08/PRT/M/2012
Permen PU No. 08/PRT/M/2012
 
Perpres nomor 60 tahun 2015 rkp 2016
Perpres nomor 60 tahun 2015 rkp 2016Perpres nomor 60 tahun 2015 rkp 2016
Perpres nomor 60 tahun 2015 rkp 2016
 
Perpres 099.2015 Percepatan Perkeretaapian
Perpres 099.2015 Percepatan PerkeretaapianPerpres 099.2015 Percepatan Perkeretaapian
Perpres 099.2015 Percepatan Perkeretaapian
 
Perpres 098.2015 ttg Percepatan LRT
Perpres 098.2015 ttg Percepatan LRTPerpres 098.2015 ttg Percepatan LRT
Perpres 098.2015 ttg Percepatan LRT
 
Perpres no 66 tahun 2015 ttg Bappenas
Perpres no 66 tahun 2015 ttg BappenasPerpres no 66 tahun 2015 ttg Bappenas
Perpres no 66 tahun 2015 ttg Bappenas
 
Mekanisme pendirian-pt-baru
Mekanisme pendirian-pt-baruMekanisme pendirian-pt-baru
Mekanisme pendirian-pt-baru
 
Uu no 12_thn_2012_tentang_pendidikan_tinggi
Uu no 12_thn_2012_tentang_pendidikan_tinggiUu no 12_thn_2012_tentang_pendidikan_tinggi
Uu no 12_thn_2012_tentang_pendidikan_tinggi
 
Uu no.11 th 2014 keinsinyuran
Uu no.11 th 2014   keinsinyuranUu no.11 th 2014   keinsinyuran
Uu no.11 th 2014 keinsinyuran
 
Uu 20 tahun-2014_standardisasi dan penilaian kesesuaian
Uu 20 tahun-2014_standardisasi dan penilaian kesesuaianUu 20 tahun-2014_standardisasi dan penilaian kesesuaian
Uu 20 tahun-2014_standardisasi dan penilaian kesesuaian
 
10. cpc series m-77ver1_1e
10. cpc series m-77ver1_1e10. cpc series m-77ver1_1e
10. cpc series m-77ver1_1e
 
Pedoman 202 peraturan bnsp no 2 bnsp iii 2014 - pedoman pembentukan lsp
Pedoman 202   peraturan bnsp no 2 bnsp iii 2014 - pedoman pembentukan lspPedoman 202   peraturan bnsp no 2 bnsp iii 2014 - pedoman pembentukan lsp
Pedoman 202 peraturan bnsp no 2 bnsp iii 2014 - pedoman pembentukan lsp
 
Pedoman 201 peraturan bnsp no 1 bnsp iii 2014 - persyaratan umum lsp
Pedoman 201   peraturan bnsp no 1 bnsp iii 2014 - persyaratan umum lspPedoman 201   peraturan bnsp no 1 bnsp iii 2014 - persyaratan umum lsp
Pedoman 201 peraturan bnsp no 1 bnsp iii 2014 - persyaratan umum lsp
 
Pedoman 208 peraturan bnsp no 3 bnsp iii 2014 - pedoman lisensi lsp
Pedoman 208   peraturan bnsp no 3 bnsp iii 2014 - pedoman lisensi lspPedoman 208   peraturan bnsp no 3 bnsp iii 2014 - pedoman lisensi lsp
Pedoman 208 peraturan bnsp no 3 bnsp iii 2014 - pedoman lisensi lsp
 
14. kbli 2009
14. kbli   200914. kbli   2009
14. kbli 2009
 

Recently uploaded

PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 

02. perka big no 10.2016 ttg perubahan perka big no 1 th 2016

  • 1. PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PENILAIAN KESESUAIAN DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan/Kursus di bidang Informasi Geospasial, perlu menyesuaiakan dan menyempurnakan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian Kesesuaian di Bidang Informasi Geospasial agar pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan/Kursus di bidang Informasi Geospasial lebih efektif dan efisien; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian Kesesuaian di Bidang Informasi Geospasial; Mengingat: ...
  • 2. - 2 - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502); 4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial; 5. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial; 6.Peraturan ...
  • 3. - 3 - 6. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial; 7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial; 8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian Kesesuaian di Bidang Informasi Geospasial; 9. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kelompok Kerja Penilaian Kesesuaian di Bidang Informasi Geospasial; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PENILAIAN KESESUAIAN DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian Kesesuaian di Bidang Informasi Geospasial diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: Pasal 22 ...
  • 4. - 4 - Pasal 22 Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan/Kursus dilaksanakan oleh BIG. Pasal II Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 19 September 2016 KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, PRIYADI KARDONO Salinan sesuai dengan aslinya Pl Salinan Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum ttd. Gindo Sahat JHH t. Kepala Bagian Hukum, ttd. Sora Lokita