PERKA BIG NOMOR 14 TAHUN 2016 TTG AKREDITASI LPK TENAGA PROFESIONAL DI BIDANG IG

1. 1
PERATURAN
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
AKREDITASI LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
TENAGA PROFESIONAL DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 Peraturan Kepala
Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2016
tentang Sistem Penilaian Kesesuaian di Bidang Informasi
Geospasial, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan
Informasi Geospasial tentang Akreditasi Lembaga
Penilaian Kesesuaian Tenaga Profesional di Bidang
Informasi Geospasial;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah...

2. 2
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5502);
4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang
Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011
tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
5. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Informasi Geospasial;
6. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan
Pelatihan Geospasial sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Informasi
Geospasial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan
Pelatihan Geospasial;
7. Peratura Kepala...

3. 3
7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa
dan Produk Geospasial, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Informasi
Geospasial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa
dan Produk Geospasial;
8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian
Kesesuaian di Bidang Informasi Geospasial
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Badan Informasi Geospasial Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan
Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Sistem Penilaian Kesesuaian di Bidang Informasi
Geospasial;
9. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kelompok Kerja
Penilaian Kesesuaian di Bidang Informasi
Geospasial;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL TENTANG AKREDITASI LEMBAGA
PENILAIAN KESESUAIAN TENAGA PROFESIONAL DI
BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL.
BAB I ...

4. 4
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan:
1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG
adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau
ukuran, dan/atau karakteristik objek alam
dan/atau buatan manusia yang berada di bawah,
pada, atau di atas permukaan bumi.
2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG
adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga
dapat digunakan sebagai alat bantu dalam
perumusan kebijakan, pengambilan keputusan,
dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan
dengan ruang kebumian.
3. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan
formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga,
institusi memiliki kompetensi serta berhak
melaksanakan Penilaian Kesesuaian.
4. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai
bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal
telah memenuhi persyaratan acuan.
5. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok
orang, dan badan usaha.
6. Tenaga Profesional adalah sumber daya manusia
yang memiliki kompetensi di bidang
penyelenggaraan IG yang dibuktikan dengan
kepemilikan sertifikat bidang IG.
7. Lembaga Penilaian Kesesuaian Tenaga Profesional di
Bidang Informasi Geospasial yang selanjutnya
disebut LPK Tenaga Profesional adalah Lembaga
yang melakukan kegiatan Sertifikasi kepada Tenaga
Profesional di Bidang IG.
8. Bada

5. 5
8. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya
disebut BIG adalah Lembaga Pemerintah Non
Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang IG.
9. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut
KAN adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk
untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
Badan Standardisasi Nasional di bidang Akreditasi,
yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Badan Standardisasi
Nasional .
10. Kelompok Kerja Penilaian Kesesuaian bidang
Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat
KKPK IG adalah tim yang dibentuk oleh Kepala BIG
untuk membantu pelaksanaan Akreditasi di bidang
IG yang keanggotaannya terdiri dari unsur
pemerintah, praktisi, dan akademisi.
11. Kepala adalah Kepala BIG.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BIG yang
membidangi urusan Akreditasi di bidang IG.
13. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BIG yang
membidangi urusan penyiapan Akreditasi kepada
lembaga penilaian kesesuaian di bidang IG.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Akreditasi LPK Tenaga Profesional dimaksudkan untuk
untuk menentukan tingkat kelayakan terhadap lembaga
penilaian kesesuaian yang melakukan kegiatan
Sertifikasi kepada Tenaga Profesional di bidang IG.
Pasal 3...

6. 6
Pasal 3
Akreditasi LPK Tenaga Profesional bertujuan untuk:
a. meningkatkan kualitas Penyelenggaraan IG yang
dilaksanakan oleh Tenaga Profesional;
b. melindungi Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah
dan Setiap Orang dari Penyelenggaraan IG yang tidak
layak dan tidak sesuai dengan standar yang
ditetapkan di Bidang IG; dan
c. meningkatkan kepastian, kelancaran dan efisiensi
terhadap Penyelenggaraan IG.
BAB IIII
TATA CARA AKREDITASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
Tata cara Akreditasi LPK Tenaga Profesional
dilaksanakan melalui tahapan:
a. permohonan Akreditasi;
b. verifikasi;
c. asesmen;
d. penyaksian;
e. technical review;
f. rekomendasi Akreditasi; dan
g. keputusan Akreditasi.
Bagian Kedua...

7. 7
Bagian Kedua
Permohonan Akreditasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 5
Permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a ditujukan kepada Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya.
Pasal 6
(1) Permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 wajib dilengkapi dengan persyaratan
tertentu.
(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. persyaratan administratif; dan
b. persyaratan teknis.
Paragraf 2
Persyaratan Administratif
Pasal 7
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. formulir permohonan;
b. surat penetapan sebagai badan hukum;
c. akte pendirian badan hukum;
d. nomor pokok wajib pajak; dan
e. bukti pembayaran biaya akreditasi.
Paragraf 3...

8. 8
Paragraf 3
Persyaratan Teknis
Pasal 8
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. dokumen pedoman mutu;
b. skema sertifikasi;
c. struktur organisasi;
d. dokumen audit internal dan tinjauan manajemen;
e. daftar auditor.
f. daftar komitmen ketidakberpihakan; dan
g. daftar klien.
Pasal 9
LPK Tenaga Profesional yang telah melaksanakan
sertifikasi sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini,
wajib melampirkan dokumentasi pelaksanaan sertifikasi.
Pasal 10
Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 huruf c paling sedikit memiliki fungsi:
a. pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan
pengoperasian LPK Tenaga Profesional;
b. pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan
prosedur sertifikasi;
c. pengawasan keuangan LPK Tenaga Profesional;
d. pengembangan kegiatan sertifikasi;
e. pengembangan persyaratan sertifikasi;
f. evaluasi...

9. 9
f. evaluasi;
g. tinjauan;
h. keputusan sertifikasi;
i. pendelegasian kewenangan kepada komite atau
personil untuk melakukan kegiatan yang
didelegasikan;
j. pengaturan kontrak;
k. penyediaan sumber daya yang memadai untuk
kegiatan sertifikasi;
l. tanggap terhadap keluhan dan banding;
m. persyaratan kompetensi personil; dan
n. sistem manajemen LPK Tenaga Profesional.
Pasal 11
Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e
sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi:
a. memiliki pengalaman bekerja di bidang informasi
geospasial paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
b. memiliki sertifikat sebagai auditor.
Pasal 12
(1) Daftar klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf g berisi profil klien yang telah atau dalam
proses sertifikasi.
(2) Di dalam Daftar klien sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dilampirkan surat pernyataan dari
klien untuk bersedia diaudit oleh LPK Tenaga
Profesional.
Bagian Ketiga...

10. 10
Bagian Ketiga
Verifikasi
Pasal 13
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya meneruskan
Permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 kepada KKPK IG melalui Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama untuk dilaksanakan verifikasi.
Pasal 14
(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
dilaksanakan terhadap persyaratan permohonan
Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2).
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
permohonan Akreditasi diterima.
Pasal 15
(1) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan bahwa
persyaratan permohonan Akreditasi tidak lengkap
atau tidak sesuai, KKPK IG mengembalikan
dokumen kepada Pemohon untuk diperbaiki.
(2) Perbaikan dokumen oleh Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat
5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian
dokumen oleh KKPK IG.
(3) Dalam hal Pemohon tidak dapat memperbaiki
dokumen sampai dengan berakhirnya jangka waktu
perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
KKPK IG menyusun rekomendasi berupa penolakan
terhadap permohonan akreditasi.
(4) Rek me da i

11. 11
(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama.
(5) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama membuat surat
penolakan permohanan akreditasi paling lambat 5
(lima) hari kerja sejak rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diterima.
(6) Surat penolakan permohanan akreditasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan
kepada Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
setelah surat penolakan permohanan akreditasi
dibuat.
Pasal 16
(1) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan bahwa
persyaratan permohonan Akreditasi lengkap dan
sesuai, KKPK IG menyusun rekomendasi untuk
dilaksanakan asesmen, penyaksian, dan technical
review terhadap permohonan Akreditasi.
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama.
Pasal 17
Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
melaksanakan asesmen, penyaksian, dan technical
review terhadap permohonan Akreditasi.
Bagian Keempat...

12. 12
Bagian Keempat
Asesmen
Pasal 18
Untuk melaksanakan asesmen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama:
a. membentuk tim asesmen; dan
b. menyusun jadwal pelaksanaan asesmen.
Pasal 19
(1) Tim asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 huruf a terdiri atas:
a. lead asesor; dan
b. asesor dan/atau tenaga ahli.
(2) Tim asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan asesmen dan
penyaksian.
Pasal 20
Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)
dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
rekomendasi diterima oleh Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama.
Pasal 21
(1) Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
dilaksanakan melalui:
a. audit kecukupan; dan
b. asesmen lapangan.
(2) Audit kecukupan...

13. 13
(2) Audit kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilaksanakan dengan melakukan
klarifikasi dan konfirmasi terhadap kesesuaian
dokumen permohonan akreditasi dengan
persyaratan akreditasi.
(3) Asesmen lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melakukan
klarifikasi dan konfirmasi terhadap kesesuaian
implementasi dokumen permohonan akreditasi
dengan persyaratan akreditasi.
Pasal 22
(1) Dalam hal hasil asesmen dinyatakan bahwa
dokumen dan implemetasi permohonan Akreditasi
tidak sesuai dengan persyaratan Akreditasi, Tim
Asesmen memberitahukan kepada pemohon untuk
melaksanakan tindakan koreksi.
(2) Tindakan koreksi oleh Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat
30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal
pemberitahuan oleh tim asesmen.
(3) Dalam hal Pemohon tidak dapat melaksanakan
tindakan koreksi sampai dengan berakhirnya jangka
waktu perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), tim asesmen menyusun rekomendasi berupa
penolakan terhadap permohonan akreditasi.
(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama.
(5) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama membuat surat
penolakan permohanan akreditasi paling lambat 5
(lima) hari kerja sejak rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diterima.
(6) Surat...

14. 14
(6) Surat penolakan permohanan akreditasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan
kepada Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
setelah surat penolakan permohanan akreditasi
dibuat.
Pasal 23
(1) Dalam hal hasil asesmen dinyatakan bahwa
dokumen dan implementasi permohonan Akreditasi
sesuai dengan persyaratan Akreditasi, tim asesmen
membuat laporan pelaksanaan asesmen.
(2) Laporan pelaksanaan asesmen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh
anggota tim asesmen.
(3) Laporan pelaksanaan asesmen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk dilanjutkan
dengan technical review.
Bagian Kelima
Penyaksian
Pasal 24
Penyaksian dilaksanakan untuk mengumpulkan bukti
objektif bahwa LPK Tenaga Profesional dalam
melaksanakan sertifikasi telah memiliki kompetensi pada
lingkup yang diajukan dan sesuai dengan standar.
Pasal 25
(1) Penyaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
diselenggarakan dalam jumlah tertentu.
(2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
Pasal 26...

15. 15
Pasal 26
(1) Penyaksian dilaksanakan oleh tim asesmen.
(2) Berdasarkan hasil Penyaksian, disusun Laporan
Pelaksanaan Penyaksian.
(3) Laporan pelaksanaan penyaksian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk dilanjutkan
dengan technical review.
Bagian Keenam
Technical Review
Pasal 27
Untuk melaksanakan technical review sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama membentuk komite teknis.
Pasal 28
(1) Komite teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 beranggotakan unsur yang mewakili BIG dan
KAN.
(2) Anggota komite teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak merangkap sebagai anggota tim
asesmen.
(3) Anggota komite teknis yang mewakili unsur dari
BIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memiliki keahlian di bidang IG.
(4) Anggota komite teknis yang mewakili unsur dari
KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memiliki keahlian di bidang Akreditasi.
(5) Komite...

16. 16
(5) Komite teknis mempunyai tugas melaksanakan
technical review terhadap laporan pelaksanaan
asesmen dan laporan pelaksanaan penyaksian.
Pasal 29
(1) Technical review sebagaimana dimaksud pada Pasal
28 ayat (5) dilaksanakan paling lama 15 (lima belas)
hari kerja sejak diterimanya laporan pelaksanaan
asesmen dan laporan pelaksanaan penyaksian oleh
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
(2) Dalam melaksanakan technical review sebagaimana
dimaksud ayat (1), Komite Teknis dapat meminta
keterangan dari tim asesmen dan pendapat dari
tenaga ahli.
(3) Berdasarkan hasil technical review, komite teknis
menyusun laporan pelaksanaan technical review.
(4) Laporan pelaksanaan technical review sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh seluruh
anggota komite teknis.
Pasal 30
(1) Laporan pelaksanaan technical review sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) diserahkan
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya melalui
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
(2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menyampaikan
Laporan pelaksanaan technical review sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada KAN untuk
mendapatkan rekomendasi Akreditasi.
(3) Laporan pelaksanaan technical review disampaikan
kepada KAN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
Laporan pelaksanaan technical review diterima oleh
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
Bagian Ketujuh...

17. 17
Bagian Ketujuh
Rekomendasi Akreditasi
Pasal 31
(1) Berdasarkan laporan pelaksanaan technical review
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3),
KAN menerbitkan rekomendasi Akreditasi.
(2) Rekomendasi Akreditasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterbitkan paling lama 60 (enam
puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan
pelaksanaan technical review oleh KAN.
(3) Rekomendasi Akreditasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri atas:
a. pemberian akreditasi sesuai dengan ruang
lingkup permohonan;
b. pemberian akreditasi dengan pengurangan dari
ruang lingkup permohonan;
c. pencabutan status akreditasi;
d. perpanjangan status akreditasi; dan
e. penolakan pemberian akreditasi.
(4) Rekomendasi Akreditasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan Tinggi
Madya.
Bagian Kedelapan
Keputusan Akreditasi
Pasal 32
(1) Berdasarkan rekomendasi Akreditasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) Pimpinan Tinggi
Madya menetapkan keputusan Akreditasi.
(2) Keputusan...

18. 18
(2) Keputusan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja sejak diterimanya rekomendasi Akreditasi oleh
Pimpinan Tinggi Madya.
(3) Keputusan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berupa persetujuan atau penolakan sesuai
dengan ruang lingkup rekomendasi Akreditasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
Pasal 33
(1) Dalam hal keputusan Akreditasi berupa persetujuan
pemberian atau perpanjangan Akreditasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3)
huruf a, huruf b, dan huruf d, Pimpinan Tinggi
Madya menerbitkan sertifikat Akreditasi.
(2) Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku selama 4 (empat) tahun sejak
diterbitkannya sertifikat Akreditasi.
(3) Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya
dan Ketua KAN.
(4) Apabila hasil keputusan Akreditasi tidak sesuai
dengan rekomendasi Akreditasi, maka Sertifikat
Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format sertifikat
Akreditasi ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya.
Pasal 34...

19. 19
Pasal 34
(1) Dalam hal keputusan akreditasi berupa pencabutan
status Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (3) huruf c, Pimpinan Tinggi Madya
mengeluarkan surat pencabutan status Akreditasi.
(2) Surat pencabutan status Akreditasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
surat pencabutan status akreditasi dibuat.
Pasal 35
(1) Dalam hal keputusan Akreditasi berupa penolakan
pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (3) huruf e, Pimpinan Tinggi Madya
mengeluarkan surat penolakan Akreditasi.
(2) Surat penolakan Akreditasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat penolakan
akreditasi dibuat.
BAB IV
SURVAILEN
Pasal 36
(1) Survailen merupakan sarana untuk
mempertahankan konsistensi pelaksanaan
sertifikasi dan kualitas kompetensi LPK Tenaga
Profesional.
(2) Survailen...

20. 20
(2) Survailen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh tim asesor yang ditunjuk oleh
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya berdasarkan
rekomendasi dari KKPK IG.
(3) Survailen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. survailen terjadwal; dan
b. survailen tidak terjadwal.
Pasal 37
(1) Survailen terjadwal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (3) huruf a dilaksanakan paling sedikit
2 (dua) kali selama jangka waktu berlakunya
sertifikat Akreditasi.
(2) Survailen tidak terjadwal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam
hal:
a. terdapat pengaduan tertulis dari pihak terkait
mengenai kompetensi LPK Tenaga Profesional;
b. terjadi perubahan penting yang mempengaruhi
kompetensi LPK Tenaga Profesional; dan
c. terdapat indikasi bahwa LPK Tenaga Profesional
tidak lagi memenuhi kompetensi.
Pasal 38
(1) Berdasarkan hasil survailen, disusun laporan
pelaksanaan survailen.
(2) Laporan pelaksanaan survailen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Pimpinan Tinggi Madya.
(3) Be da a ka

21. 21
(3) Berdasarkan laporan pelaksanaan survailen
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan
Tinggi Madya dapat meninjau kembali keputusan
Akreditasi yang telah ditetapkan
BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 39
Pemegang sertifikat Akreditasi berhak melakukan
kegiatan penilaian kesesuaian sesuai dengan lingkup
Akreditasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat
Akreditasi.
Pasal 40
Setiap pemegang sertifikat Akreditasi wajib:
a. memenuhi persyaratan sebagai LPK Tenaga
Profesional;
b. menjamin bahwa informasi yang diberikan kepada
BIG selalu mutakhir;
c. memberitahukan kepada BIG tentang:
1) perubahan organisasi dan manajemen;
2) perubahan personel penandatangan sertifikat;
3) perubahan alamat, kepemilikan, status hukum
dan status komersial organisasi;
4) perubahan panduan mutu, kebijakan atau
prosedur; dan
5) perubahan peralatan, fasilitas, dan/atau
sumberdaya lainnya yang dapat mempengaruhi
mutu kerja LPK Tenaga Profesional.
d. melaksanakan...

22. 22
d. melaksanakan kegiatan sesuai dengan persyaratan,
peraturan dan kriteria Akreditasi, serta memelihara
kredibilitas serta integritas dalam semua
kegiatannya;
e. menangani pengaduan yang terkait dengan kegiatan
LPK Tenaga Profesional;
f. menjamin sertifikat tidak digunakan untuk maksud
promosi atau publisitas yang menyesatkan;
g. melaksanakan tindak perbaikan dan pencegahan
terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan dalam
pelaksanaan asesmen, penyaksian, atau survailen.
h. bebas dari tekanan komersial, keuangan, atau
tekanan lain dari pihak luar yang dapat
mempengaruhi pengambilan keputusan;
i. bertindak kooperatif kepada BIG guna memantau
pemenuhan terhadap persyaratan dan kriteria
akreditasi yang terkait, mencakup:
1) pemberian izin kepada BIG dalam melaksanakan
kegiatan yang terkait dengan kegiatan akreditasi;
dan
2) bantuan kepada BIG dalam melakukan tindakan
atas setiap keluhan yang disampaikan pihak
ketiga terkait sertifikasi yang dilaksanakan LPK
Tenaga Profesional.
j. memiliki dokumen kontrak dengan klien yang
mensyaratkan bahwa klien harus bersedia menerima
tim penyaksian dan asesor;
k. bertanggung jawab sepenuhnya dalam penerbitan
sertifikasi;
l. menyediakan rekaman semua keluhan, permohonan
naik banding, dan perselisihan, serta tindakan
perbaikannya;
m. memb a

23. 23
m. membuat semua pengaturan yang diperlukan dalam
rangka melaksanakan asesmen atau evaluasi atau
penilaian termasuk ketentuan untuk pemeriksaan
dokumentasi dan akses ke semua bidang, rekaman
(termasuk laporan internal audit) dan personel untuk
tujuan asesmen, survailen, asesmen ulang dan
penyelesaian keluhan;
n. menyampaikan laporan kepada BIG setiap 3 (tiga)
bulan sekali terkait kegiatan sertifikasi; dan
o. setiap menerbitkan sertifikat wajib mempublikasikan
ke dalam sistem yang dibangun oleh BIG.
BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 41
(1) Setiap pemegang sertifikat Akreditasi yang
melanggar ketentuan Pasal 40 dikenai sanksi
administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
c. pencabutan sertifikat akreditasi
Pasal 42
(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2)
huruf a diberikan dalam bentuk surat yang
memuat:
a. rincian pelanggaran...

24. 24
a. rincian pelanggaran;
b. kewajiban untuk melaksanakan perbaikan; dan
c. tindakan pengenaan sanksi berikutnya yang
akan diberikan.
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan
tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas)
hari kalender terhitung sejak diterimanya
peringatan tertulis.
(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diterbitkan oleh Kepala.
Pasal 43
(1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (2) huruf b dikenakan kepada pemegang
sertifikat Akreditasi yang tidak mengindahkan
teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (2).
(2) Pembekuan kegiatan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
menerbitkan keputusan penghentian sementara
kegiatan.
(3) Keputusan penghentian sementara kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat
jangka waktu pengenaan sanksi administratif.
(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Kepala berdasarkan rekomendasi
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
(5) Setelah...

25. 25
(5) Setelah kegiatan dihentikan, dilakukan pengawasan
agar kegiatan yang dihentikan tidak beroperasi
kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam keputusan
penghentian sementara kegiatan.
Pasal 44
(1) Sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat
Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang
sertifikat Akreditasi yang tidak mengindahkan
teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (2) atau tidak ada tindakan
perbaikan sampai dengan berakhirnya masa
berlaku pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3).
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan dengan cara menerbitkan
keputusan pencabutan sertifikat akreditasi.
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Kepala berdasarkan rekomendasi
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
BAB VII
BANDING
Pasal 45
(1) Pemohon dapat mengajukan banding terhadap:
a. keputusan Akreditasi berupa pemberian
akreditasi dengan pengurangan dari ruang
lingkup permohonan.
b. keputusan...

26. 26
b. keputusan akreditasi berupa penolakan
pemberian akreditasi;
c. penangguhan pemberian akreditasi; dan
d. penjatuhan sanksi administratif.
(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak keputusan ditetapkan.
(3) Dalam penyampaian banding sebagaimana
dimaksud ayat (2), Pemohon wajib menyertakan alat
bukti.
(4) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada Kepala.
(5) Untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap
banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
Kepala dapat membentuk komite independen.
Pasal 46
(1) Anggota komite independen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (5) berasal dari unsur BIG dan
KAN.
(2) Anggota komite independen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak boleh berasal dari tim asesmen
dan komite teknis.
Pasal 47
(1) Komite independen bertugas melaksanakan
pemeriksaan terhadap banding berdasarkan alat
bukti yang disampaikan.
(2) Dalam...

27. 27
(2) Dalam melaksanakan pemeriksaaan banding
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite
Independen dapat:
a. memanggil Pemohon untuk dimintakan
keterangan;
b. memanggil pihak lain yang berkaitan dengan
pemeriksaan banding; dan
c. melaksanakan tindakan lain yang dibutuhkan
dalam pemeriksaan banding.
Pasal 48
(1) Berdasarkan pemeriksaan banding sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 komite independen
mengeluarkan rekomendasi.
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala.
(3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala menetapkan keputusan
banding.
(4) Keputusan banding sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) bersifat final dan mengikat.
BAB VIII
PEMBERLAKUAN WAJIB
Pasal 49
(1) Memberlakukan wajib SNI ISO/IEC 17024:2012
dengan judul Penilaian Kesesuaian Persyaratan
untuk Lembaga Sertifikasi Person.
(2) SNI sebagaimana...

28. 28
(2) SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai acuan dalam penyelenggaraan Akreditasi
kepada LPK Tenaga Profesional.
Pasal 50
BIG melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 18 Oktober 2016
KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,
PRIYADI KARDONO
Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
ttd.
Gindo Sahat JHH