Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Alamat : Jl. Jend. A. Yani N. 21 A KM. 37.900 Telp. (0511) 4772500 MARTAPURA                                Kode Pos 70613...
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005                     tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenga...
LAMPIRAN KEPUTUSAN                                                             INSPEKTUR KABUPATEN BANJAR                 ...
D. PRINSIP-PRINSIP PERILAKUAparat pengawas wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku berikut ini:1. IntegritasAparat pengawa...
3. Kerahasiaan  a. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam     pemeriksaan;  b. tid...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Keputusan inspektur kab banjar 2010

3,970 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Keputusan inspektur kab banjar 2010

  1. 1. Alamat : Jl. Jend. A. Yani N. 21 A KM. 37.900 Telp. (0511) 4772500 MARTAPURA Kode Pos 70613 KALIMANTAN SELATAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANJAR NOMOR : 09 TAHUN 2010 TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR INSPEKTUR KABUPATEN BANJARMenimbang : a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik sesuai visi dan misi Inspektorat Kabupaten Banjar; b. bahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan aparat pengawas yang profesional; c. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas dan aparat pengawas yang profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP; d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Kode Etik APIP dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Banjar.Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara 4285); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara 4355); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara 4400); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 127);
  2. 2. 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006; 8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04.1/M.PAN/3/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. MEMUTUSKAN :Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANJAR TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANJARKESATU : Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;KEDUA : Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar untuk mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis sehingga terwujud aparat pengawas yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pemeriksaan;KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di : Martapura pada tanggal : 29 Oktober 2010 Inspektur, ttd Ir. H. IMAM SUHARJO, MT
  3. 3. LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANJAR Nomor : 09 Tahun 2010 Tanggal : 29 Oktober 2010 KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANJARA. LATAR BELAKANGHasil kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan bermanfaat bagi pimpinandan unit-unit kerja serta pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi secarakeseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika pemakai jasamengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme aparat pengawas yang bersangkutan.Untuk itu disyaratkan diberlakukan dan dipatuhinya aturan perilaku yang menuntut disiplin dariaparat pengawas APIP berupa Kode Etik yang mengatur nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku,yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masingaparat pengawas.Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan aparat pengawas diberi peringatan,diberhentikan dari tugas pemeriksaan dan atau organisasi.B. MAKSUD DAN TUJUANMaksud ditetapkannya Kode Etik APIP adalah tersedianya pedoman perilaku bagi aparatpengawas dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan aparat pengawas APIP dalammengevaluasi perilaku aparat pengawas APIP.Tujuan Kode Etik adalah:2. Mendorong sebuah budaya etis dalam profesi APIP;3. Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pemeriksaan sehingga dapat terwujud aparat pengawas yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pemeriksaan.Kode Etik APIP ini diberlakukan bagi aparat pengawas Inspektorat Kabupaten Banjar yang terdiridari : 1. Auditor 2. Pejabat Pengawas Pemerintah 3. PNS/petugas yang diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.C. KOMPONENKode Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen:1. Prinsip-prinsip perilaku aparat pengawas.2. Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku aparat pengawas.
  4. 4. D. PRINSIP-PRINSIP PERILAKUAparat pengawas wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku berikut ini:1. IntegritasAparat pengawas harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana,dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagipengambilan keputusan yang handal.2. ObyektivitasAparat pengawas harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan,mengevaluasi, dan memproses data/informasi obyek pemeriksaan. Aparat pengawas APIPmembuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi olehkepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.3. KerahasiaanAparat pengawas harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidakmengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan olehperaturan perundang-undangan.4. KompetensiAparat pengawas harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yangdiperlukan untuk melaksanakan tugas.E. ATURAN PERILAKUAparat pengawas wajib mematuhi aturan perilaku berikut ini:1. Integritas a. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh; b. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas; c. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku; d. menjunjung tinggi kedisiplinan, menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi; e. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal seperti intimidasi dan pemerasan, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi; f. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama aparat pengawas dalam pelaksanaan pemeriksaan; g. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama aparat pengawas.2. Obyektivitas a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang dipemeriksaan; b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan; c. menolak suatu pemberian baik dalam bentuk barang dan atau uang dari obyek terperiksa yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya. d. Menghindarkan diri dari segala fasilitas yang diberikan oleh obyek pemeriksaan selama melaksanakan pemeriksaan.
  5. 5. 3. Kerahasiaan a. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan; b. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.4. Kompetensi a. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;F. PELANGGARANPemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran Kode Etik ditangani oleh Majelis Kode Etik,yang terdiri dari Sekretaris, Seluruh Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian Umum danKepegawaian serta Koordinator auditor di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar.G. PENGECUALIANDalam hal-hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang aparat pengawasdimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu. Permohonan pengecualian ataspenerapan Kode Etik tersebut harus dilakukan secara tertulis sebelum aparat pengawas terlibatdalam kegiatan atau tindakan yang dimaksud.Persetujuan untuk tidak menerapkan Kode Etik hanya boleh diberikan oleh Inspektur melaluipertimbangan Majelis Kode Etik.H. SANKSI ATAS PELANGGARANAparat pengawas APIP yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh Inspekturatas rekomendasi dari Majelis Kode Etik. Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan olehMajelis kode etik antara lain berupa : a. teguran tertulis; b. usulan pemberhentian dari tim pemeriksaan; c. tidak diberi penugasan pemeriksaan selama jangka waktu tertentu.Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai denganperaturan perundang-undangan. Inspektur, ttd Ir. H. IMAM SUHARJO, MT

×