SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 223/KPTS/M/2011
TENTANG
PENETAPAN ORGANISASI DAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI TINGKAT NASIONAL PERIODE 2011-2015
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Menimbang :
a. Bahwa sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa
Konstruksi, Pemerintah melakukan pembinaan yang meliputi
pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan;
b. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengaturan dan
pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri
Pekerjaan Umum perlu menetapkan dan menerbitkan organisasi
dan susunan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
c. Bahwa masa bakti kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi Tingkat Nasional periode 2007-2011 akan berakhir dan
perlu ditetapkan kepengurusan yang baru Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2011-2015;
d. Bahwa dengan telah ditetapkannya Hasil Uji Kelayakan dan
Kepatutan Pengurus Lembaga Jasa Konstruksi Tingkat Nasional
dan telah dilaksanakan Rapat Perdana Pengurus Lembaga Tingkat
Nasional yang menghasilkan susunan Pengurus Lembaga Tingkat
Nasional;
e. Bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang menyatakanbahwa
Pengurus Lembaga Jasa Konstruksi Tingkat Nasional dikukuhkan
oleh Menteri Pekerjaan Umum;
f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a sampai dengan huruf e, perlu ditetapkan Keputusan Menteri
Pekerjaan Umum;
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3957);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara
Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi Serta
Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 210/KPTS/M/2011
tentang Penetapan Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Pengurus
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional;
Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Rapat Perdaa Pengurus Lembaga Tingkat
Nasional tanggal 4 Agustus 2011;
2. Surat Pengunduran Diri a.n DR. Ir. Luluk Sumiarso, tanggal 5
Agustus 2011;
M E M U T U S K A N
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
PENETAPAN ORGANISASI DAN PENGURUS LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TINGKAT NASIONAL
PERIODE 2011-2015.
KESATU : Membentuk organisasi kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi Tingkat Nasional untuk Periode Tahun 2011 s.d 2015
sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan in yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum di bawah ini sebagai
Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional untuk
Periode Tahun 2011 s.d 2015 dengan masing-masing jabatan sebagai
berikut :
Nama
Ir. Tri Widjajanto W, MT
DR.Ir. Putut Marhayudi
Prof.DR.Ir. Wiratman Wangsadinata
Dr.Ir. Sarwono Hardjomuljadi
Ir. Bambang Kusumarijadi
Ir. H. Ruslan Rivai
T. Achdiat MBA
Ir. Darma Tyanto Saptodewo,MT,MBA
Ir. Harry Purwantara M.Eng.Sc
Ir. Jimmy S. Juwana MSAE
Prof. DR. I Gede Widiadnyana Merati
DR.Ir. Krishna Suryanto Pribadi
Drs. Nyoto Suwignyo MM
Ir. Yaya Supriyatna S, M.Eng.Sc
Jabatan
Ketua merangkap Anggota
Wakil Ketua I merangkap Anggota
Wakil Ketua II merangkap Anggota
Wakil Ketua III merangkap Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pengukuhan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan Di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 09 Agustus 2011
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
2. Para Gubernur se-Indonesia
3. Yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini untuk diketahui
dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Bagan Struktur
Organisasi LPJK
Pembina Konstruksi c.q
Menteri Pekerjaan Umum
Dewan Pengawas
- Ketua
- Sekretaris
- Anggota (3 orang)
Ketua
Pengurus
3 Wakil Ketua
Anggota
Badan Pelaksana
(Direktur Eksekutif)
Unit Sertifikasi
Direktur Registrasi
Dan Hukum
Direktur Umum Direktur Litbang dan
Diklat
Lampiran Keputusan Menteri :
Tanggal :

More Related Content

What's hot

Permenpan2013 046 perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur neg...
Permenpan2013 046 perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur neg...Permenpan2013 046 perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur neg...
Permenpan2013 046 perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur neg...Winarto Winartoap
 
Lampiran 04 sk menteri pupr 1792-2020 - pengurus lpjk pupr periode 2021-2024
Lampiran 04   sk menteri pupr 1792-2020 - pengurus lpjk pupr periode 2021-2024Lampiran 04   sk menteri pupr 1792-2020 - pengurus lpjk pupr periode 2021-2024
Lampiran 04 sk menteri pupr 1792-2020 - pengurus lpjk pupr periode 2021-2024yendrams
 
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...Penataan Ruang
 
Kepres pembentukan komite pengarah reformasi birokrasi nasional
Kepres pembentukan komite pengarah reformasi birokrasi nasionalKepres pembentukan komite pengarah reformasi birokrasi nasional
Kepres pembentukan komite pengarah reformasi birokrasi nasionaltrianita hermawati
 
2366 perka bkn nomor 8 tahun 2013 @ pedoman perumusan standar kompetensi tekn...
2366 perka bkn nomor 8 tahun 2013 @ pedoman perumusan standar kompetensi tekn...2366 perka bkn nomor 8 tahun 2013 @ pedoman perumusan standar kompetensi tekn...
2366 perka bkn nomor 8 tahun 2013 @ pedoman perumusan standar kompetensi tekn...Sri Budi Sukiyanto
 
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negarainfosanitasi
 
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...Ridho Fitrah Hyzkia
 
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...Yudhi Aldriand
 
Permen PU 04 2011
Permen PU 04 2011Permen PU 04 2011
Permen PU 04 2011Abdul Aziz
 
peraturan-menteri-panrb-nomor-6-tahun-2022 Kinerja ASN.pdf
peraturan-menteri-panrb-nomor-6-tahun-2022 Kinerja ASN.pdfperaturan-menteri-panrb-nomor-6-tahun-2022 Kinerja ASN.pdf
peraturan-menteri-panrb-nomor-6-tahun-2022 Kinerja ASN.pdfTriGalihPrasetya
 
2365 perka bkn nomor 7 tahun 2013 @ pedoman penyusunan standar kompetensi man...
2365 perka bkn nomor 7 tahun 2013 @ pedoman penyusunan standar kompetensi man...2365 perka bkn nomor 7 tahun 2013 @ pedoman penyusunan standar kompetensi man...
2365 perka bkn nomor 7 tahun 2013 @ pedoman penyusunan standar kompetensi man...Sri Budi Sukiyanto
 
Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012
Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012
Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012bimoadi88
 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...Web Master
 
perka lan 33 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan jfak
perka lan 33 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan jfakperka lan 33 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan jfak
perka lan 33 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan jfakRidho Fitrah Hyzkia
 

What's hot (16)

Permenpan2013 046 perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur neg...
Permenpan2013 046 perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur neg...Permenpan2013 046 perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur neg...
Permenpan2013 046 perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur neg...
 
Lampiran 04 sk menteri pupr 1792-2020 - pengurus lpjk pupr periode 2021-2024
Lampiran 04   sk menteri pupr 1792-2020 - pengurus lpjk pupr periode 2021-2024Lampiran 04   sk menteri pupr 1792-2020 - pengurus lpjk pupr periode 2021-2024
Lampiran 04 sk menteri pupr 1792-2020 - pengurus lpjk pupr periode 2021-2024
 
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
 
Kepres pembentukan komite pengarah reformasi birokrasi nasional
Kepres pembentukan komite pengarah reformasi birokrasi nasionalKepres pembentukan komite pengarah reformasi birokrasi nasional
Kepres pembentukan komite pengarah reformasi birokrasi nasional
 
Permenpan2008 220
Permenpan2008 220Permenpan2008 220
Permenpan2008 220
 
2366 perka bkn nomor 8 tahun 2013 @ pedoman perumusan standar kompetensi tekn...
2366 perka bkn nomor 8 tahun 2013 @ pedoman perumusan standar kompetensi tekn...2366 perka bkn nomor 8 tahun 2013 @ pedoman perumusan standar kompetensi tekn...
2366 perka bkn nomor 8 tahun 2013 @ pedoman perumusan standar kompetensi tekn...
 
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
 
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
 
Permenpan2013 045
Permenpan2013 045Permenpan2013 045
Permenpan2013 045
 
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
 
Permen PU 04 2011
Permen PU 04 2011Permen PU 04 2011
Permen PU 04 2011
 
peraturan-menteri-panrb-nomor-6-tahun-2022 Kinerja ASN.pdf
peraturan-menteri-panrb-nomor-6-tahun-2022 Kinerja ASN.pdfperaturan-menteri-panrb-nomor-6-tahun-2022 Kinerja ASN.pdf
peraturan-menteri-panrb-nomor-6-tahun-2022 Kinerja ASN.pdf
 
2365 perka bkn nomor 7 tahun 2013 @ pedoman penyusunan standar kompetensi man...
2365 perka bkn nomor 7 tahun 2013 @ pedoman penyusunan standar kompetensi man...2365 perka bkn nomor 7 tahun 2013 @ pedoman penyusunan standar kompetensi man...
2365 perka bkn nomor 7 tahun 2013 @ pedoman penyusunan standar kompetensi man...
 
Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012
Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012
Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012
 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...
 
perka lan 33 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan jfak
perka lan 33 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan jfakperka lan 33 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan jfak
perka lan 33 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan jfak
 

Similar to Kepmenpu223 2011 penetapan organisasi dan pengurus lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat nasional periode 2011-2015

Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...
Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...
Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...Penataan Ruang
 
Permen PU No. 08/PRT/M/2012
Permen PU No. 08/PRT/M/2012Permen PU No. 08/PRT/M/2012
Permen PU No. 08/PRT/M/2012Mohammad Singgih
 
Permen pu07 2010 - pemberlakuan skkni
Permen pu07 2010 - pemberlakuan skkniPermen pu07 2010 - pemberlakuan skkni
Permen pu07 2010 - pemberlakuan skkniMohammad Singgih
 
Permenpan2013 045 angka kredit analis
Permenpan2013 045 angka kredit analisPermenpan2013 045 angka kredit analis
Permenpan2013 045 angka kredit analisWinarto Winartoap
 
Permenpan no.45 tahun 2013 jfak
Permenpan no.45 tahun 2013 jfakPermenpan no.45 tahun 2013 jfak
Permenpan no.45 tahun 2013 jfaktaufikoke
 
permenpan 45 tahun 2013 tentang jabatan fungsional analis kebijakan dan angka...
permenpan 45 tahun 2013 tentang jabatan fungsional analis kebijakan dan angka...permenpan 45 tahun 2013 tentang jabatan fungsional analis kebijakan dan angka...
permenpan 45 tahun 2013 tentang jabatan fungsional analis kebijakan dan angka...Ridho Fitrah Hyzkia
 
Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 (1).pdf
Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 (1).pdfPermenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 (1).pdf
Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 (1).pdfYandryAbun1
 
Permenpan29 2010 kinerja
Permenpan29 2010 kinerjaPermenpan29 2010 kinerja
Permenpan29 2010 kinerjaratnawatibanepa
 
PERMENPANRB NO 46 TAHUN 2012 (1).pdf
PERMENPANRB NO 46 TAHUN 2012 (1).pdfPERMENPANRB NO 46 TAHUN 2012 (1).pdf
PERMENPANRB NO 46 TAHUN 2012 (1).pdfDavidAnggoro1
 
1. bab i laporan akhir 1 des
1. bab i laporan akhir 1 des1. bab i laporan akhir 1 des
1. bab i laporan akhir 1 destkrahardja
 
Peraturan Bersama Pranata Laboratorium Kesehatan
Peraturan Bersama Pranata Laboratorium KesehatanPeraturan Bersama Pranata Laboratorium Kesehatan
Peraturan Bersama Pranata Laboratorium KesehatanAdiNegara4
 
Pp no.40 2010 jab fungsional
Pp no.40 2010 jab fungsionalPp no.40 2010 jab fungsional
Pp no.40 2010 jab fungsionalAgus Sukyanto
 
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIA
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIAJukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIA
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIAPenyalur Alat Kesehatan
 
Permen 45 2007
Permen 45 2007Permen 45 2007
Permen 45 2007Nia Octora
 
Permen pu no. 45 prt-m-2007
Permen pu no. 45 prt-m-2007Permen pu no. 45 prt-m-2007
Permen pu no. 45 prt-m-2007Alif Adityawan
 

Similar to Kepmenpu223 2011 penetapan organisasi dan pengurus lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat nasional periode 2011-2015 (20)

Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...
Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...
Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...
 
RENSTRA KEMENTRIAN PU
RENSTRA KEMENTRIAN PURENSTRA KEMENTRIAN PU
RENSTRA KEMENTRIAN PU
 
Permen PU No. 08/PRT/M/2012
Permen PU No. 08/PRT/M/2012Permen PU No. 08/PRT/M/2012
Permen PU No. 08/PRT/M/2012
 
Permen pu07 2010 - pemberlakuan skkni
Permen pu07 2010 - pemberlakuan skkniPermen pu07 2010 - pemberlakuan skkni
Permen pu07 2010 - pemberlakuan skkni
 
Permen 45 2014
Permen 45 2014Permen 45 2014
Permen 45 2014
 
Permenpan2013 045 angka kredit analis
Permenpan2013 045 angka kredit analisPermenpan2013 045 angka kredit analis
Permenpan2013 045 angka kredit analis
 
Permenpan no.45 tahun 2013 jfak
Permenpan no.45 tahun 2013 jfakPermenpan no.45 tahun 2013 jfak
Permenpan no.45 tahun 2013 jfak
 
permenpan 45 tahun 2013 tentang jabatan fungsional analis kebijakan dan angka...
permenpan 45 tahun 2013 tentang jabatan fungsional analis kebijakan dan angka...permenpan 45 tahun 2013 tentang jabatan fungsional analis kebijakan dan angka...
permenpan 45 tahun 2013 tentang jabatan fungsional analis kebijakan dan angka...
 
Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 (1).pdf
Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 (1).pdfPermenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 (1).pdf
Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 (1).pdf
 
9.pdf
9.pdf9.pdf
9.pdf
 
Permenpan29 2010 kinerja
Permenpan29 2010 kinerjaPermenpan29 2010 kinerja
Permenpan29 2010 kinerja
 
PERMENPANRB NO 46 TAHUN 2012 (1).pdf
PERMENPANRB NO 46 TAHUN 2012 (1).pdfPERMENPANRB NO 46 TAHUN 2012 (1).pdf
PERMENPANRB NO 46 TAHUN 2012 (1).pdf
 
1. bab i laporan akhir 1 des
1. bab i laporan akhir 1 des1. bab i laporan akhir 1 des
1. bab i laporan akhir 1 des
 
Peraturan Bersama Pranata Laboratorium Kesehatan
Peraturan Bersama Pranata Laboratorium KesehatanPeraturan Bersama Pranata Laboratorium Kesehatan
Peraturan Bersama Pranata Laboratorium Kesehatan
 
Pp no.40 2010 jab fungsional
Pp no.40 2010 jab fungsionalPp no.40 2010 jab fungsional
Pp no.40 2010 jab fungsional
 
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIA
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIAJukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIA
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIA
 
Permen 45 2007
Permen 45 2007Permen 45 2007
Permen 45 2007
 
Permen 45 2007
Permen 45 2007Permen 45 2007
Permen 45 2007
 
Jukops DAK BKKBN 2022
Jukops DAK BKKBN 2022Jukops DAK BKKBN 2022
Jukops DAK BKKBN 2022
 
Permen pu no. 45 prt-m-2007
Permen pu no. 45 prt-m-2007Permen pu no. 45 prt-m-2007
Permen pu no. 45 prt-m-2007
 

More from Mohammad Singgih

PAPARAN IALI - 25 Oktobe 2022
PAPARAN IALI - 25 Oktobe 2022PAPARAN IALI - 25 Oktobe 2022
PAPARAN IALI - 25 Oktobe 2022Mohammad Singgih
 
06. peraturan big no. 14.2019 tentang tata cara sertifikasi penyedia jasa di ...
06. peraturan big no. 14.2019 tentang tata cara sertifikasi penyedia jasa di ...06. peraturan big no. 14.2019 tentang tata cara sertifikasi penyedia jasa di ...
06. peraturan big no. 14.2019 tentang tata cara sertifikasi penyedia jasa di ...Mohammad Singgih
 
05. perka big no. 4.2017 tentang tata cara sertifikasi tenaga profesional di ...
05. perka big no. 4.2017 tentang tata cara sertifikasi tenaga profesional di ...05. perka big no. 4.2017 tentang tata cara sertifikasi tenaga profesional di ...
05. perka big no. 4.2017 tentang tata cara sertifikasi tenaga profesional di ...Mohammad Singgih
 
04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. ig
04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. ig04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. ig
04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. igMohammad Singgih
 
03. perka big no 13.2016 ttg akreditasi lpk penyedia jasa jasa di bid. ig
03. perka big no 13.2016 ttg akreditasi lpk penyedia jasa jasa di bid. ig03. perka big no 13.2016 ttg akreditasi lpk penyedia jasa jasa di bid. ig
03. perka big no 13.2016 ttg akreditasi lpk penyedia jasa jasa di bid. igMohammad Singgih
 
02. perka big no 10.2016 ttg perubahan perka big no 1 th 2016
02. perka big no 10.2016 ttg perubahan perka big no 1 th 201602. perka big no 10.2016 ttg perubahan perka big no 1 th 2016
02. perka big no 10.2016 ttg perubahan perka big no 1 th 2016Mohammad Singgih
 
01. perka big no 1.2016 ttg sistem penilaian kesesuaian di bid.ig
01. perka big no 1.2016 ttg sistem penilaian kesesuaian di bid.ig01. perka big no 1.2016 ttg sistem penilaian kesesuaian di bid.ig
01. perka big no 1.2016 ttg sistem penilaian kesesuaian di bid.igMohammad Singgih
 
Perpres nomor 60 tahun 2015 rkp 2016
Perpres nomor 60 tahun 2015 rkp 2016Perpres nomor 60 tahun 2015 rkp 2016
Perpres nomor 60 tahun 2015 rkp 2016Mohammad Singgih
 
Perpres 099.2015 Percepatan Perkeretaapian
Perpres 099.2015 Percepatan PerkeretaapianPerpres 099.2015 Percepatan Perkeretaapian
Perpres 099.2015 Percepatan PerkeretaapianMohammad Singgih
 
Perpres 098.2015 ttg Percepatan LRT
Perpres 098.2015 ttg Percepatan LRTPerpres 098.2015 ttg Percepatan LRT
Perpres 098.2015 ttg Percepatan LRTMohammad Singgih
 
Perpres no 66 tahun 2015 ttg Bappenas
Perpres no 66 tahun 2015 ttg BappenasPerpres no 66 tahun 2015 ttg Bappenas
Perpres no 66 tahun 2015 ttg BappenasMohammad Singgih
 
Mekanisme pendirian-pt-baru
Mekanisme pendirian-pt-baruMekanisme pendirian-pt-baru
Mekanisme pendirian-pt-baruMohammad Singgih
 
Uu no 12_thn_2012_tentang_pendidikan_tinggi
Uu no 12_thn_2012_tentang_pendidikan_tinggiUu no 12_thn_2012_tentang_pendidikan_tinggi
Uu no 12_thn_2012_tentang_pendidikan_tinggiMohammad Singgih
 
Uu no.11 th 2014 keinsinyuran
Uu no.11 th 2014   keinsinyuranUu no.11 th 2014   keinsinyuran
Uu no.11 th 2014 keinsinyuranMohammad Singgih
 
Uu 20 tahun-2014_standardisasi dan penilaian kesesuaian
Uu 20 tahun-2014_standardisasi dan penilaian kesesuaianUu 20 tahun-2014_standardisasi dan penilaian kesesuaian
Uu 20 tahun-2014_standardisasi dan penilaian kesesuaianMohammad Singgih
 
10. cpc series m-77ver1_1e
10. cpc series m-77ver1_1e10. cpc series m-77ver1_1e
10. cpc series m-77ver1_1eMohammad Singgih
 
Pedoman 202 peraturan bnsp no 2 bnsp iii 2014 - pedoman pembentukan lsp
Pedoman 202   peraturan bnsp no 2 bnsp iii 2014 - pedoman pembentukan lspPedoman 202   peraturan bnsp no 2 bnsp iii 2014 - pedoman pembentukan lsp
Pedoman 202 peraturan bnsp no 2 bnsp iii 2014 - pedoman pembentukan lspMohammad Singgih
 
Pedoman 201 peraturan bnsp no 1 bnsp iii 2014 - persyaratan umum lsp
Pedoman 201   peraturan bnsp no 1 bnsp iii 2014 - persyaratan umum lspPedoman 201   peraturan bnsp no 1 bnsp iii 2014 - persyaratan umum lsp
Pedoman 201 peraturan bnsp no 1 bnsp iii 2014 - persyaratan umum lspMohammad Singgih
 

More from Mohammad Singgih (20)

PAPARAN IALI - 25 Oktobe 2022
PAPARAN IALI - 25 Oktobe 2022PAPARAN IALI - 25 Oktobe 2022
PAPARAN IALI - 25 Oktobe 2022
 
06. peraturan big no. 14.2019 tentang tata cara sertifikasi penyedia jasa di ...
06. peraturan big no. 14.2019 tentang tata cara sertifikasi penyedia jasa di ...06. peraturan big no. 14.2019 tentang tata cara sertifikasi penyedia jasa di ...
06. peraturan big no. 14.2019 tentang tata cara sertifikasi penyedia jasa di ...
 
05. perka big no. 4.2017 tentang tata cara sertifikasi tenaga profesional di ...
05. perka big no. 4.2017 tentang tata cara sertifikasi tenaga profesional di ...05. perka big no. 4.2017 tentang tata cara sertifikasi tenaga profesional di ...
05. perka big no. 4.2017 tentang tata cara sertifikasi tenaga profesional di ...
 
04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. ig
04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. ig04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. ig
04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. ig
 
03. perka big no 13.2016 ttg akreditasi lpk penyedia jasa jasa di bid. ig
03. perka big no 13.2016 ttg akreditasi lpk penyedia jasa jasa di bid. ig03. perka big no 13.2016 ttg akreditasi lpk penyedia jasa jasa di bid. ig
03. perka big no 13.2016 ttg akreditasi lpk penyedia jasa jasa di bid. ig
 
02. perka big no 10.2016 ttg perubahan perka big no 1 th 2016
02. perka big no 10.2016 ttg perubahan perka big no 1 th 201602. perka big no 10.2016 ttg perubahan perka big no 1 th 2016
02. perka big no 10.2016 ttg perubahan perka big no 1 th 2016
 
01. perka big no 1.2016 ttg sistem penilaian kesesuaian di bid.ig
01. perka big no 1.2016 ttg sistem penilaian kesesuaian di bid.ig01. perka big no 1.2016 ttg sistem penilaian kesesuaian di bid.ig
01. perka big no 1.2016 ttg sistem penilaian kesesuaian di bid.ig
 
217 Ahli Geodesi
217 Ahli Geodesi 217 Ahli Geodesi
217 Ahli Geodesi
 
UU No 2 Tahun 2017
UU No 2 Tahun 2017UU No 2 Tahun 2017
UU No 2 Tahun 2017
 
Perpres nomor 60 tahun 2015 rkp 2016
Perpres nomor 60 tahun 2015 rkp 2016Perpres nomor 60 tahun 2015 rkp 2016
Perpres nomor 60 tahun 2015 rkp 2016
 
Perpres 099.2015 Percepatan Perkeretaapian
Perpres 099.2015 Percepatan PerkeretaapianPerpres 099.2015 Percepatan Perkeretaapian
Perpres 099.2015 Percepatan Perkeretaapian
 
Perpres 098.2015 ttg Percepatan LRT
Perpres 098.2015 ttg Percepatan LRTPerpres 098.2015 ttg Percepatan LRT
Perpres 098.2015 ttg Percepatan LRT
 
Perpres no 66 tahun 2015 ttg Bappenas
Perpres no 66 tahun 2015 ttg BappenasPerpres no 66 tahun 2015 ttg Bappenas
Perpres no 66 tahun 2015 ttg Bappenas
 
Mekanisme pendirian-pt-baru
Mekanisme pendirian-pt-baruMekanisme pendirian-pt-baru
Mekanisme pendirian-pt-baru
 
Uu no 12_thn_2012_tentang_pendidikan_tinggi
Uu no 12_thn_2012_tentang_pendidikan_tinggiUu no 12_thn_2012_tentang_pendidikan_tinggi
Uu no 12_thn_2012_tentang_pendidikan_tinggi
 
Uu no.11 th 2014 keinsinyuran
Uu no.11 th 2014   keinsinyuranUu no.11 th 2014   keinsinyuran
Uu no.11 th 2014 keinsinyuran
 
Uu 20 tahun-2014_standardisasi dan penilaian kesesuaian
Uu 20 tahun-2014_standardisasi dan penilaian kesesuaianUu 20 tahun-2014_standardisasi dan penilaian kesesuaian
Uu 20 tahun-2014_standardisasi dan penilaian kesesuaian
 
10. cpc series m-77ver1_1e
10. cpc series m-77ver1_1e10. cpc series m-77ver1_1e
10. cpc series m-77ver1_1e
 
Pedoman 202 peraturan bnsp no 2 bnsp iii 2014 - pedoman pembentukan lsp
Pedoman 202   peraturan bnsp no 2 bnsp iii 2014 - pedoman pembentukan lspPedoman 202   peraturan bnsp no 2 bnsp iii 2014 - pedoman pembentukan lsp
Pedoman 202 peraturan bnsp no 2 bnsp iii 2014 - pedoman pembentukan lsp
 
Pedoman 201 peraturan bnsp no 1 bnsp iii 2014 - persyaratan umum lsp
Pedoman 201   peraturan bnsp no 1 bnsp iii 2014 - persyaratan umum lspPedoman 201   peraturan bnsp no 1 bnsp iii 2014 - persyaratan umum lsp
Pedoman 201 peraturan bnsp no 1 bnsp iii 2014 - persyaratan umum lsp
 

Recently uploaded

Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxkhairunnizamRahman1
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptxahmadrievzqy
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 

Recently uploaded (6)

Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 

Kepmenpu223 2011 penetapan organisasi dan pengurus lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat nasional periode 2011-2015

  • 1. MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 223/KPTS/M/2011 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI DAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TINGKAT NASIONAL PERIODE 2011-2015 MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah melakukan pembinaan yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan; b. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengaturan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Pekerjaan Umum perlu menetapkan dan menerbitkan organisasi dan susunan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi; c. Bahwa masa bakti kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional periode 2007-2011 akan berakhir dan perlu ditetapkan kepengurusan yang baru Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2011-2015; d. Bahwa dengan telah ditetapkannya Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Pengurus Lembaga Jasa Konstruksi Tingkat Nasional dan telah dilaksanakan Rapat Perdana Pengurus Lembaga Tingkat Nasional yang menghasilkan susunan Pengurus Lembaga Tingkat Nasional; e. Bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
  • 2. Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang menyatakanbahwa Pengurus Lembaga Jasa Konstruksi Tingkat Nasional dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum; f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009; 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi; 8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 210/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional; Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Rapat Perdaa Pengurus Lembaga Tingkat Nasional tanggal 4 Agustus 2011; 2. Surat Pengunduran Diri a.n DR. Ir. Luluk Sumiarso, tanggal 5 Agustus 2011;
  • 3. M E M U T U S K A N Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN ORGANISASI DAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TINGKAT NASIONAL PERIODE 2011-2015. KESATU : Membentuk organisasi kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional untuk Periode Tahun 2011 s.d 2015 sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan in yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini. KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum di bawah ini sebagai Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional untuk Periode Tahun 2011 s.d 2015 dengan masing-masing jabatan sebagai berikut : Nama Ir. Tri Widjajanto W, MT DR.Ir. Putut Marhayudi Prof.DR.Ir. Wiratman Wangsadinata Dr.Ir. Sarwono Hardjomuljadi Ir. Bambang Kusumarijadi Ir. H. Ruslan Rivai T. Achdiat MBA Ir. Darma Tyanto Saptodewo,MT,MBA Ir. Harry Purwantara M.Eng.Sc Ir. Jimmy S. Juwana MSAE Prof. DR. I Gede Widiadnyana Merati DR.Ir. Krishna Suryanto Pribadi Drs. Nyoto Suwignyo MM Ir. Yaya Supriyatna S, M.Eng.Sc Jabatan Ketua merangkap Anggota Wakil Ketua I merangkap Anggota Wakil Ketua II merangkap Anggota Wakil Ketua III merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pengukuhan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan Di : J A K A R T A Pada Tanggal : 09 Agustus 2011 MENTERI PEKERJAAN UMUM, DJOKO KIRMANTO Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II 2. Para Gubernur se-Indonesia 3. Yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
  • 4. Bagan Struktur Organisasi LPJK Pembina Konstruksi c.q Menteri Pekerjaan Umum Dewan Pengawas - Ketua - Sekretaris - Anggota (3 orang) Ketua Pengurus 3 Wakil Ketua Anggota Badan Pelaksana (Direktur Eksekutif) Unit Sertifikasi Direktur Registrasi Dan Hukum Direktur Umum Direktur Litbang dan Diklat Lampiran Keputusan Menteri : Tanggal :