Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut: 1. Dokumen tersebut membahas Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Kantor Kemenag Kota Medan Tahun 2017. 2. Terdapat dua komponen penilaian yaitu komponen proses dan hasil dengan bobot masing-masing 60% dan 40%. 3. Komponen proses meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, sistem manajemen SDM, akuntabilitas kiner

1. PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS
(PMPZI) TAHUN 2017
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA MEDAN

2. LOUNCING / PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS,
SOSIALISASI ZONA INTEGRITAS OLEH ITJEN KEMENAG R.I. DAN
KANWIL KEMENAG PROV.SU

3. DASAR HUKUM PMPZI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA MEDAN
1. PERMENPAN NO.52. TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK & WBBM
2. KMA NO.265 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA
SEBAGAI PILOT PROJECT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WBK & WBBM
3. KMA NO.186 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN ZOA INTEGRITAS MENUJU WBK & WBBM PADA
KEMENTERIAN AGAMA

4. PEMBOBOTAN DAN INDIKATOR
KOMPONEN WBK DAN WBBM
1. KOMPONEN PENGUNGKIT / PROSES
(60%)
2. KOMPONEN HASIL (40%)

5. KOMPONEN PENGUNGKIT / PROSES
1. MANAJEMEN PERUBAHAN (5%)
2. PENATAAN TATA LAKSANA (5%)
3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN (15%)
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
(10%)
5. PENGUATAN PENGAWASAN (15%)
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK (10%)
60
%

6. KOMPONEN HASIL
I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN
II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 40 %

7. KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES
MANAJEMEN PERUBAHAN (5%)
1. Tim Kerja (1%)
2. Dokumen Rencana Pembangunan
Zona Integritas (1%)
3. Pemantauan dan Evaluasi
Pembangunan WBK/WBBM (2%)
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya
Kerja (1%)

8. KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES
PENATAAN TATALAKSANA (5%)
1. Prosedur Operasional Tetap (SOP)
Kegiatan Utama (1,5%)
2. E-Office (2%)
- Aplikasi yang digunakan dalam Kinerja
3. Keterbukaan Informasi Publik (1,5%)

9. KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
(15%)
1. Perencanaan Kebutuhan Sesuai dengan
Kebutuhan (2%)
2. Pola Mutasi Internal (2%)
3. Pengembangan Pegawai berbasis
Kompetensi (3%)
4. Penetapan Kinerja Individu (4%)
5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode
Perilaku Pegawai (3%)
6. Sistem Informasi Kepegawaian (1%)

10. KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES
PENGUATAN AKUNTABILITAS
KINERJA (10%)
1. Keterlibatan Pimpinan (5%)
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5%)

11. KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES
PENGUATAN PENGAWASAN (15%)
1. Pengendalian Gratifikasi (3%)
2. Penerapan SPIP (3%)
3. Pengaduan Masyarakat (3%)
4. Whistle – Blowing System (3%)
5. Penangan Benturan Kepentingan (3%)

12. KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK (10%)
1. Standar Pelayanan (3%)
2. Budaya Pelayanan Prima (3%)
3. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan (4%)

13. KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES
PENGUATAN AKUNTABILITAS
KINERJA (10%)
1. Keterlibatan Pimpinan (5%)
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
(5%)

14. KOMPONEN HASIL
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN
BEBAS KKN (20%)
1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survey Eksternal)
- BPK dan BPKP
2. Persentasi Temuan Hasil Pemeriksaan (internal dan
Eksternal) yang ditindaklanjuti
- Inspektorat

15. KOMPONEN HASIL
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20%)