2. BIAYA PENANGANAN COVID-19
untuk menangani kesehatan, perlindungan sosial, dan
dukungan UMKM, dunia usaha dan Pemda
(dalam satuan triliun rupiah)
Dengan total biaya
penanganan Covid-19
mencapai Rp 695.20 T,
KPK fokus dalam
pencegahan korupsi
mulai dari desain regulasi
dan formulasi regulasi
Kesehatan;
87,55
Perlindungan
Sosial; 203,90
Insentif Usaha;
120,61
UMKM; 123,46
Pembiayaan
Korporasi; 53,37
Sektoral K/L &
Pemda; 106,11
2
3. 7
PMDN No. 20 tahun 2020
Percepatan penanganan covid 19 di
lingk pemerintah daerah
8
PMK No. 9 tahun 2020
Pedoman PSBB dalam rangka
percepatan penanganan
COVID-19
9
KMK No. 6 tahun 2020
Penyaluran DAK fisik bid Kesehatan
dan dana BOK Kesehatan dalam
rangka penanganan covid
10
UU No. 24 tahun 2007
Penanggulangan
bencana
1
PERPRES 11/2020
TENTANG PENETAPAN
KEBENCANAAN
2
3
4
REGULASI
5
6
Perppu No. 1 tahun 2020
Kebijakan keuangan negara dan
stabilitas system keuangan untuk
penanganan pandemicovid 19
Perpres No. 72 tahun 2020
Perubahan postur dan rincian
anggaran pendapatan dan belanja
negara TA 2020
Keppres No. 9 tahun
2020
Tentang gugus tugas
percepatan penanganan
COVID-19
PP No. 23 TAHUN 2020
TENTANG PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL
Inpres No. 4 tahun 2020
Refocussing kegiatan,
realokasi anggaran serta
pengadaan barng dan jasa
dalam rangka percepatan
penanganan covid 19
4. SE Pimpinan KPK
Nomor 8 Tahun 2020
• PBJ tetap memperhatikan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku
• PBJ pada kondisi darurat yaitu
efektif, transparan dan
akuntabel dan tetap berpegang
pada konsep harga terbaik
(value for money) sebagaimana
Pasal 4 Perpres 16 Tahun 2018
SE Pimpinan KPK Nomor 11
Tahun 2020
• Menggunakan data rujukan DTKS untuk
pemberian bantuan sosial dan data
baru yang dibuat Pemda (pembaharuan
DTKS)
• Memastikan ketepatan sasaran dengan
perbaikan DTKS sesuai peraturan yang
berlaku
• Memadukan data penerima dengan
data NIK guna menghindari data ganda
/ fiktif
• Keterbukaan akses data guna
transparansi dan akuntabilitas sesuai
peraturan yang berlaku
• Peningkatan peran serta masyarakat
melalui penyediaan layanan pengaduan
Surat Pimpinan KPK Nomor
B/1939/GAH.00/
01-10/04/2020
• Sumbangan/Hibah tidak masuk
kategori gratifikasi
• Pencatatan dan publikasi
sumbangan/hibah
• Mekanisme penerimaan
sumbangan/hibah berbentuk barang
modal
4
5. KOORDINASI
• Membentuk 1 satgas khusus Covid-19
yang berkoordinasi dengan Gugus
Tugas Pusat dan Daerah, pemangku
kepentingan lainnya (BPKP,
Kemendagri, kemensos, LKPP,
Pemerintah Daerah, dll)
• 9 Satgas di Korgah
• Menerbitkan surat edaran atau surat
himbauan lainnya sebagai rambu-
rambu pencegahan korupsi
MONITORING
• KPK melakukan fungsi monitoring (kajian,
monitoring, evaluasi. pemberian rekomendasi)
penganggaran kebijakan pusat terhadap
anggaran 405 T (terutama fokus pada 3 pos)
• Mengoptimalkan 5 Satgas di Dit. Litbang + 1
Satgas Khusus Pengadaan BNPB pada
Kedeputian Pencegahan (Unit Korsupgah)
untuk melakukan fungsi koordinasi dan
monitoring pada 542 pemerintah daearah
terkait penganggaran 67 T
PENINDAKAN
• Mengoptimalkan saluran
pengaduan masyarakat milik
KPK maupun milik APIP pada
setiap instansi pemerintah
• Mengoptimalkan satgas-
satgas penindakan untuk
menangani dugaan TPK pada
penganggaran Covid-19
KPK masih terus melakukan evaluasi pelaksanaan
relokasi anggaran dan refokusing kegiatan
pemerintah terkait penanganan pandemi
Covid-19
5
6. 6
Peraturan terlalu sentralistik,
sehingga perlu adanya delegasi
kewenangan ke Pemerintah
Daerah
• PKH dan Sembako (Telah selesai di
kaji)
• Pembaharuan data yang tidak cepat
dan akurat menyebabkan
ketidaktepatan sasaran
Ketersediaan data UMKM yang tidak
cepat, akurat dan ketersediaan juknis
menyebabkan lambatnya program
7. 7
Masih ada masalah kelembagaan dan
regulasi yang tidak memiliki kapasitas
untuk menjalankan investasi pemerintah
tersebut
• Program Padat Karya K/L (Mendorong segera diterbitkannya regulasi
dan rancangan / mekanisme implementasinya)
• Program Tambahan Insentif Perumahan MBR (Perlu memprioritaskan
debitur lama yang terkena dampak covid19 dibandingkan debitur baru)
• Perlunya review mengenai program pembangunan perumahan dengan
sasaran Masyarakat berpenghasilan rendah
8. Pemantauan proses
refocussing/realokasi APBD
sesuai prosedur
Memastikan belanja di sektor kesehatan,
pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial
direncanakan sesuai kebutuhan
Pemantauan dan pengawasan PBJ: sesuai
kebutuhan, terkait Covid-19, terhindar dari
benturan kepentingan
Belanja bansos: pendataan dan
kecukupan anggaran verifikasi DTKS
serta transparansi dan pencegahan
politisasi bansos
Menampung dumas
APBD covid-19 melalui
kanal pengaduan KPK
5 PROGRAM KPK DALAM PENGAWALAN
REFOCUSSING / REALOKASI APBD
Pendampingan Inspektorat dan BPKP
8
9. PERAN SERTA STRANAS PK
Dalam pandemi Covid-19
Aksi utilisasi NIK untuk perbaikan tata kelola
pemberian bantuan sosial (akselerasi perbaikan DTKS
secara administratif di tingkat pusat, pengawasan
skema pendataan penerima bansos dan rencana
pemutakhiran DTKS di daerah)
Mendorong Pembentukan elektronik katalog secara
nasional, sektoral dan lokal
JAGA BANSOS ditindaklanjuti oleh APIP
9
11. ATENSI KPK DALAM PEMBELANJAAN BARANG & JASA SERTA PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL
Itikad Baik + Sesuai Ketentuan Hukum
tidak melakukan
persekongkolan / kolusi dengan
penyedia barang / jasa atau
para pihak
tidak memperoleh
kickback
tidak mengandung
unsur penyuapan
tidak mengandung
unsur gratifikasi
tidak mengandung unsur
adanya benturan
kepentingan
tidak mengandung
unsur kecurangan atau
mal administrasi
tidak berniat jahat
dengan memanfaatkan
kondisi darurat
tidak membiarkan
terjadinya TPK
11
12. ATENSI KPK DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
Itikad Baik + Sesuai Ketentuan Hukum
Menggunakan data rujukan
DTKS untuk pemberian bantuan
sosial
Memastikan ketepatan
sasaran dengan perbaikan
DTKS sesuai peraturan
yang berlaku
Padu padan data
penerima dengan
data NIK guna
menghindari data
ganda / fiktif
Keterbukaan akses data
guna transparansi dan
akuntabilitas sesuai
peraturan yang berlaku
Peningkatan peran
serta masyarakat
melalui penyediaan
layanan pengaduan
Penyediaan informasi
tindak lanjut
pengaduan masyarakat
12
13. MEKANISME ADUAN JAGA BANSOS
User
Tim verifikator
Satgas Korwil
Pemda
User membuat
keluhan Bansos
COVID-19 di
JAGA
Menerima
notifikasi
keluhan baru
lalu melakukan
verifikasi
FU ke satgas
untuk diblast ke
Pemda
Konfirmasi ke
PIC keluhan
sudah diblast.
Mengubah
status laporan:
Diteruskan ke
Pemda.
Menerima
notifikasi:
Korwil
meneruskan
keluhan
Meneruskan
keluhan ke
pemda
Menerima
Status Laporan:
Diteruskan ke
Pemda
Menerima Status
Laporan:
Pemda merespon
keluhan User
Pemda respon keluhan by
reply komentar lalu
mengubah status: Tindak
Lanjut atau Selesai
offline (via WA) offline (via WA)
Menerima
notifikasi
keluhan baru.
14. JAGA BANSOS
Platform pencegahan korupsi untuk menyampaikan laporan dugaan penyimpangan / penyelewengan BANSOS yang
dapat digunakan di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja
https://jaga.id
31
5
DKI
JAKARTA
JABAR
17
JATIM
24
16
13
KOTA
SURABAYA
KAB
TANGERANG, KAB
BOGOR, KAB
SUBANG
KOTA
MEDAN
Data per 3 Juli 2020
621
207
KELUHAN
BANSOS
PEMDA
MENERIMA
KELUHAN
TOP 3 KELUHAN KE
PROVINSI
TOP 3 KELUHAN KE
KAB/KOTA
14
