Pengawasan Pembangunan PSD

DOKUMEN PENAWARAN
(Administrasi, Teknis)
untuk
Paket Pekerjaan :
Pengawasan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan
Kawasan I, II dan III Kabupaten Bantaeng
LOKASI:
KABUPATEN BANTAENG
Tahun Anggaran : 2014

Makassar, 24 Februari 2014
Nomor : 01/Exit/pt.gis/II/2014
Lampiran : Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis
Kepada Yth.
Pokja ULP SNVT Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan
Di_
Makassar
Perihal: Penawaran Pekerjaan Pengawasan Pembangunan PSD Permukiman
Perdesaan Kawasan I, II dan III Kabupaten Bantaeng
Sehubungan dengan Undangan Pengambilan Dokumen Seleksi Nomor 06/UND-
PDS/S.Visi-BTG /POKJA-ULP.PKP-SS/2014 tanggal 14 Februari 2014 dan setelah kami
pelajari Dokumen Seleksi, Berita Acara Pemberian Penjelasan dan Adendum Dokumen
Seleksi, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengawasan
Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Kawasan I, II dan III Kabupaten
Bantaeng Sebesar Rp. 85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, masa
berlaku penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan
dokumen penawaran.
Sesuai dengan persyaratan dokumen seleksi, bersama surat penawaran ini kami
lampirkan:
1. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari:
a. Data pengalaman perusahaan, terdiri dari:
1) Data organisasi perusahaan.
2) Daftar pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir.
3) Uraian pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir.
b. Pendekatan dan Metodologi.
1) Tanggapan dan saran terhadap kerangka acuan kerja.
2) Uraian pendekatan, metodologi, dan program kerja.
3) Jadwal pelaksanaan pekerjaan.
4) Komposisi tim dan penugasan.
5) Jadwal penugasan tenaga ahli.
c. Kualifikasi Tenaga Ahli, terdiri dari:
1) Daftar riwayat hidup Tenaga Ahli yang diusulkan.
2) Surat penyataan kesediaan untuk ditugaskan dari personil yang diusulkan.
3) Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dari Tenaga Ahli yang
diusulkan.

d. Dokumen penawaran biaya yang terdiri atas :
1) Rekapitulasi penawaran biaya; dan
2) Rincian biaya penawaran terdiri atas:
a) Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration); dan
b) Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost).
Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup
dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Seleksi.
Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak
cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Jasa Konsultansi
dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
PT. GEO INTI SPASIAL
NASRUDDIN ARDINA, ST
Direktur Utama

Penawaran
Administrasi & Teknis

PENAWARAN TEKNIS
DATA TEKNIS I: PENGALAMAN PERUSAHAAN
A. Data Organisasi Perusahaan
1. Umum
2. Profil Perusahaan
3. Struktur Organisasi Perusahaan
B. Daftar Pengalaman Kerja 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir
C. Uraian Pengalaman Pekerjaan 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir
DATA TEKNIS II: TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KAK DAN PERSONIL/ FASILITAS
PENDUKUNG DARI KAK
A. Tanggapan Dan Saran Terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK)
1. Umum
2. Ruang Lingkup Kegiatan
3. Keluaran Yang Dihasilkan
B. Tanggapan Dan Saran Terhadap Personil Dan Fasilitas Pendukung
1. Personil Inti Dan Tenaga Penunjang
2. Fasilitas Pendukung
DATA TEKNIS III: PENDEKATAN DAN METODOLOGI
A. Uraian Pendekatan, Metodologi Dan Program Kerja
1. Pendekatan Pelaksanaan
2. Metodologi Penyusunan
B. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
1. Rencana Pelakanaan Kegiatan
2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
C. Komposisi Tim Dan Penugasan
1. Layanan Keahlian
2. Susunan Tenaga Ahli Yang Diperlukan Dan Tanggung Jawabnya
D. Jadwal Penugasan Tenaga Ahli
DATA TEKNIS IV: KUALIFIKASI TENAGA AHLI
Makassar, 24 Februari 2014
NASRUDDIN ARDINA, ST
Direktur Utama

Data Teknis I
Pengawasan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Kws. I, II dan III Kab. Bantaeng

Data Teknis I
DATA ORGANISASI PERUSAHAAN
Pada bab ini konsultan akan menjelasakan tentang profil perusahaan PT. GEO
INTI SPASIAL sebagai pihak yang mengajukan proposal teknis paket kegiatan "
Pengawasan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Kws. I, II dan III Kab.
Bantaeng".
1. UMUM
PT. GEO INTI SPASIAL adalah salah satu perusahaan swasta nasional
yang berdomisili di Makassar, didirikan pada tanggal 12 Desember 2012
berdasarkan akte notaris Nomor : -06- dihadapan notaris Syahbur Baso
Lukkasa, SH., dengan tujuan untuk memberikan pelayanan profesional dalam
bidang layanan jasa konsultansi, dan pada tahun 2010 PT. GEO INTI SPASIAL
melakukan perubahan pengurus berdasarkan akte perubahan notaris Nomor : -
08- dihadapan notaris Syahbur Baso Lukkasa, SH.

Data Teknis I
Pada awalnya PT. GEO INTI SPASIAL menitikberatkan kegiatan pada
bidang pelayanan jasa konsultansi masalah lingkungan yang sudah merupakan
issue global, sejalan dengan perkembangan pembangunan terutama
pembangunan sarana dan prasarana fisik dengan berbagai permasalahan yang
semakin rumit dan kompleks yang membutuhkan pelayanan jasa konsultansi
dalam arti yang seluas-luasnya berdasarkan kompetensi perusahaan yang
mencakup layanan keahlian bidang Arsitektur, Sipil, Tata Lingkungan, Jasa
Analisis Enjineering dan Jasa Inspeksi Teknis maka dengan dukungan dari
personil yang ahli dan profesional dalam berbagai bidang keilmuan serta
dukungan peralatan yang cukup memadai, sehingga PT. GEO INTI SPASIAL
merasa mampu bersaing dan bermitra dengan perusahaan-perusahaan lainnya
dalam memberikan andil dan sumbangsih karya dan pemikiran ditengah-tengah
arus globalisasi dan era pasar bebas.
PT. GEO INTI SPASIAL saat ini memiliki sejumlah tenaga ahli
profesional dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu, yang didukung oleh
tenaga administrasi dan teknis serta ditunjang oleh peralatan-peralatan studio
dan lapangan yang sangat baik.
Olehnya itu, PT. GEO INTI SPASIAL ke depan memantapkan langkah
untuk memperluas usaha dan lingkup layanan jasa konsultansi dan siap untuk
berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
2. PROFIL PERUSAHAAN
PT. GEO INTI SPASIAL merupakan Konsultan Perencana, Manajemen dan
Pengawasan Pembangunan yang sejak berdirinya senantiasa mendapat kepercayaan dari
berbagai kalangan baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota maupun pihak swasta.
Kiprahnya yang selalu peduli terhadap upaya-upaya pemerintah dalam rangka
mempercepat laju pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Hingga saat ini PT. GEO
INTI SPASIAL senantiasa mendapat kepercayaan dari beberapa Provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota antara lain, Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Permukiman,
Dina Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan instansi lainnya dalam

Data Teknis I
menangani berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perencanaan
khususnya yang terkait dengan Tata Ruang dan permukiman meliputi kegiatan;
penyusunan Rencana Tata Ruang, RTBL, RPJP dan RPJM, penyiapan
KASIBA/LISIBA dan pendampingan pemberdayaan masyarakat perumahan
swadaya murni dan pemberdayaan masyarakat perumahan swadaya melalui
fasilitas perbankan serta proyek AMDAL.
Selain itu PT. GEO INTI SPASIAL, juga telah berkiprah di seluruh
Kabupaten/Kota hingga ke Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan,
Sulawesi Utara, Papua dan Papua Barat. Sejak awal didirikan dan hingga saat ini
telah memberikan jasa layanan konsultansi berbagai macam pekerjaan, mulai
dari kegiatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Pemberdayaan Masyarakat,
pengembangan Kawasan Kota dan Wilayah, Bidang Transportasi, Bidang Keairan,
Bidang Perikanan dan Kelautan, Tata Ruang, Kehutanan penataan kawasan dan
Pengawasan Teknik serta AMDAL dan UKL/UPL.
Demi kedekatan pelayanan dan tuntutan para user/pengguna jasa
dibeberapa daerah, sampai saat ini PT. GEO INTI SPASIAL telah
mengembangkan dan menjalin hubungan yang baik demi pembangunan
Indonesia yang adil dan merata khususnya di wilayah Pulau Sulawesi.
Sebagai gambaran perusahaan PT. GEO INTI SPASIAL, berikut kami
uraikan data adminstrasi perusahaan :
A. DATA ADMINISTRASI PERUSAHAAN
PT. GEO INTI SPASIAL, berdasarkan usaha perseroan komanditer
berbadan hukum tentunya memiliki berbagai macam legalitas perusahaan
sebagaimana yang dipersyaratkan bagi suatu perusahaan yang bergerak
dibidang jasa konsultan, antara lain :
1. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Pengawasan
Nomor : 503/0174/IUJK/KPAP/02/2012
Tanggal : 18 Januari 2013
Berlaku s/d Tgl. : 31 Desember 2016
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Data Teknis I
Nomor : 503/0061/IG-P/11/KPAP
Berlaku s/d Tgl. : 18 Januari 2018
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Nomor : 503/0048/SIUPK-P/11/KPAP
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Nomor : 503/0049/TDP-CV-P/11/KPAP
Berlaku s/d Tgl. : Januari 2018
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor : 03.280.750.5-801.000
Tgl. Terdaftar : 28 - 01 -2013
6. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konsultansi PERKINDO
Pengawasan
Nomor : 000018606
7. Kartu Tanda Anggota (KTA) PERKINDO
Nomor : 0311/KTA-SULSEL/II/2013
Berlaku s/d Tgl. : 31 Desember 2014
B. LINGKUP LAYANAN JASA PERUSAHAAN
PT. GEO INTI SPASIAL, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang
jasa konsultansi berdasarkan kualifikasi bidang keahliannya dibidang layanan jasa
konsultansi meliputi :
1. Bidang Arsitektur
PT. GEO INTI SPASIAL memberikan jasa profesional dalam bidang
arsitektur meliputi layanan jasa perencanaan konsep, survey lapangan,
perencanaan teknis, dokumen lelang, supervisi pelaksanaan dan manajemen
operasi.

Data Teknis I
Layanan bidang arsitektur dan rekayasa teknik ini meliputi berbagai macam
sub bidang antara lain :
• Jasa Nasehat/Pra-Desain, Desain dan Administrasi Kontrak
Arsitektural.
• Jasa Arsitektural Lansekap
• Jasa Penilai Perawatan Bangunan Gedung
• Jasa Disain Interior
• Jasa Arsitektur Lainnya
2. Bidang Sipil
PT. GEO INTI SPASIAL memberikan jasa profesional dalam bidang sipil
meliputi layanan jasa perencanaan teknis, dan supervisi pelaksanaan dan
manajemen operasi.
Layanan bidang sipil dan rekayasa teknik ini meliputi berbagai macam sub
bidang antara lain :
• Jasa Nasehat/Pra-Disain dan Disain Enjiniring Bangunan
• Jasa Nasehat/Pra-Disain dan Disain Enjiniring Pekerjaan Tek. Sipil
Keairan
Transportasi
Lainnya
3. Bidang Tata Lingkungan
PT. GEO INTI SPASIAL memberikan jasa profesional dalam bidang Tata
Lingkungan meliputi layanan jasa perencanaan teknik lingkungan, dan
pengembangan kota dan wilayah (perencanaan Urban). Layanan bidang Tata
Lingkungan ini meliputi sub bidang antara lain :
• Jasa Konsultansi Lingkungan
• Jasa Perencanaan Urban

Data Teknis I
• Jasa Nasehat/Pra-Desain dan Desain Enjiniring Pekerjaan Tata
Lingkungan Lainnya
4. Bidang Jasa Rurvey
PT. GEO INTI SPASIAL memberikan jasa profesional dalam bidang Inspeksi
Teknis meliputi layanan supervisi sub bidang antara lain :
• Jasa Survey Permukaan
• Jasa Pembuatan Peta
• Jasa Survey Bawah Tanah
• Jasa Geologi, Geofisik dan Prospek Lainnya
5. Bidang Jasa Inspeksi Teknis
PT. GEO INTI SPASIAL memberikan jasa profesional dalam bidang Inspeksi
Teknis meliputi layanan supervisi sub bidang antara lain :
 Jasa Enjiniring Fase Konstruksi dan Instalasi Bangunan
 Jasa Enjiniring Fase Konstruksi dan Instalasi Pekerjaan Teknik Sipil
Transportasi
 Jasa Enjiniring Fase Konstruksi dan Instalasi Pekerjaan Tek. Sipil
Keairan
 Jasa Enjiniring Fase Konstruksi dan Instalasi Pekerjaan Tek. Sipil
Lainnya

Data Teknis I
C. SUSUNAN PEMILIK MODAL DAN PENGURUS PERUSAHAAN
Susunan Pengurus Perusahaan
No Nama No. KTP Jabatan
1 Nasruddin Ardina, ST 737103.230268.0004 Direktur
2 Kasmaedi Hasan 21.5010.030980.0001 Persero Komanditer
Pemilik Modal
No Nama No. KTP Alamat Prosentase
1 Nasruddin Ardina, ST
21.5010.030980.
0001
Jl. Sukaria I B
No.8
Makassar
10 %
2 Kasmaedi Hasan
737103.230268.0
004
Jl.G.Salahutu
Lr.48 N0. 11A
Makassar
10 %
3 Hasbullah
737103.030279.0
001
Jl. Sukaria I B
No.8
Makassar
80 %
3. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN
PT. GEO INTI SPASIAL dalam menjalankan setiap pekerjaan
berdasarkan bidang layanan keahliannya, bekerja secara profesional di bawah
manajemen seorang Direktur dibantu oleh Team Leader yang bertanggung jawab
terhadap setiap pekerjaan yang ditangani dan mengkoordinir beberapa Tenaga
ahli sesuai kebutuhan paket pekerjaan yang ditangani dibantu oleh staf
penunjang/pendukung perusahaan (Administrasi & keuangan, surveyor,
draftman, operator komputer, office boy).
Jelasnya mengenai struktur organisasi perusahaan PT. GEO INTI
SPASIAL pada bagan berikut :

Data Teknis I
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN
ADM. KEUANGAN
DIREKTUR
PEMBUKUAN
DEVISI PENELITIAN
& MANAJEMEN
DEVISI STUDI
KELAYAKAN
DEVISI PENGAWASAN
TEKNIK
DEVISI
PERENCANAAN
DEVISI
AMDAL
 Jalan / Jembatan
 Bangunan Cipta Karya
 Irigasi
 Kota dan Wilayah
 Landscape
 Interior
 Kehutanan
 Jalan / Jembatan
 Bangunan Cipta Karya
 Irigasi
 Instansi
 Mesin-Mesin
 Perpipaan
 Sarana & Prasarana
Transportasi
ESTIMATOR/DOKUMEN
DUKUMENTASI/ARSIP

Data Teknis I
DAFTAR PENGALAMAN KERJA 10 (Sepuluh)
TAHUN TERAKHIR YANG SEJENIS
PT. GEO INTI SPASIAL selama berdiri sejak tahun 2008 telah banyak
melakukan kerja sama baik dalam lingkup instansi pemerintah maupun lingkup
instansi swasta sehingga telah memiliki pengalaman pekerjaan perusahaan,
sebagaimana dengan jasa keahlian dan lingkup layanan berdasarkan bidang
keahliannya. PT. GEO INTI SPASIAL dalam mengikuti penawaran paket
pekerjaan Pengawasan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Kws.
I, II dan III Kab. Bantaeng melampirkan pengalaman perusahaan yang
sejenis kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebagai bahan pertimbangan
dan masukan kepada pengguna anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Bulukumba dalam melakukan penilaian kualifikasi/kompetensi perusahaan pada
penawaran teknis yang dibuat. Adapun Pengalaman Perusahaan PT. GEO INTI
SPASIAL kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel :
Pengalaman Perusahaan.

Data Teknis I
DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERKAHIR
No
Pengguna
Jasa/Sumber Dana
Nama Paket Pekerjaan
Lingkup
Layanan
Periode
Orang
Bulan
Nilai Kontrak
Mitra
Kerja
1.
Dinas Pekerjaan Umum
Kab. Mamuju
Pengawasan Pembukaan Jalan Baru
DAU Paket 3 Kec. Karossa
Inspeksi Teknis
14 Mei - 28
September 2013
68 MM 47.000.000 -
2.
Dinas Pekerjaan Umum
Kab. Mimika
Pengawasan SPAM Kota Timika Kab.
Mimika
Inspeksi Teknis
11 Juni - 07
Desember 2013
69 MM 243.000.000 -

Data Teknis I
URAIAN PENGALAMAN KERJA 10 (Sepuluh)
TAHUN TERAKHIR
Untuk gambaran tentang uraian pengalaman kerja 10 tahun terakhir sejenis PT.
GEO INTI SPASIAL secara rinci diuraikan pada lampiran uraian berikut :
1. Pengguna Jasa : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mamuju
2. Nama Paket Pekerjaan : Pengawasan Pembukaan Jalan Baru DAU Paket 3 Kec.
Karossa
3. Lingkup Produk Utama : Inspeksi Teknis
4. Lokasi Kegiatan : Kab. Mamuju
5. Nilai Kontrak : 47.000.000
6. No. Kontrak : 2/122/SP/Tarkim/IV/2013
7. Waktu Pelaksanaan : 14 Mei - 28 September 2013
8. Nama Pemimpin
Kemitraan
: -
Alamat : -
Negara Asal : -
9. Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing__Orang Bulan
Tenaga Ahli Indonesia__Orang Bulan
10. Perusahaan Mitra Kerja :
Asing Indonesia
a. - - -
b. - - -
c. - - -
Tenaga Ahli yang Terlibat :
Posisi Keahlian
Jumlah Orang
Bulan
a. Team Leader Ahli Sipil 1
b. Ahli Sipil Ahli Infrastruktur 1
c. Ahli Sipil Ahli Qualiti dan Quantiti 1

Data Teknis I
1. Pengguna Jasa : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mimika
2. Nama Paket Pekerjaan : Pengawasan SPAM Kota Timika Kab. Mimika
3. Lingkup Produk Utama : Inspeksi Teknis
4. Lokasi Kegiatan : Kab. Mamuju
5. Nilai Kontrak : 47.000.000
6. No. Kontrak : 012/PPK/PU/IV/2013
7. Waktu Pelaksanaan : 11 Juni - 07 Desember 2013
8. Nama Pemimpin
Kemitraan
: -
Alamat : -
Negara Asal : -
9. Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing__Orang Bulan
Tenaga Ahli Indonesia__Orang Bulan
10. Perusahaan Mitra Kerja :
Asing Indonesia
a. - - -
b. - - -
c. - - -
Tenaga Ahli yang Terlibat :
Posisi Keahlian
Jumlah Orang
Bulan
a. Team Leader Ahli Sipil 1
b. Ahli Sipil Ahli Infrastruktur 2
c. Ahli Sipil Ahli Qualiti dan Quantiti 1

USULAN TEKNIS : PT. GEO INTI SPASIAL
BAB II
TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA
ACUAN KERJA (KAK) DAN PERSONIL/ FASILITAS
PENDUKUNG DARI PPK
A. LATAR BELAKANG
Dalam menghadapi tantangan dan situasi yang semakin kompleks di
Era desentralisasi, saat ini Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian
Pekerjaan Umum dalam menjalankan kebijakan dan strategi pembangunan
kawasan Perkotaan, perdesaan dan potensial, harus sejalan dengan visi
Direktorat Jendral Cipta Karya yaitu terwujudnya kemandirian daerah dalam
penyelenggaraan pembangunan kawasan dan Perkotaan , perdesaan dan
potensial yang layak huni, berkeadilan sosial, berbudaya, produktif, dan
berkelanjutan, serta saling memperkuat dalam mendukung pengembangan
wilayah.
Salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah di bidang
kawasan Perkotaan , perdesaan dan potensial melalui Direktorat Jenderal
Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Kawasan Pengembangan
Kawasan Permukiman Perkotaan , perdesaan dan potensial dengan tujuan
dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Perkotaan , perdesaan
dan potensial melalui pengembangan permukiman Perkotaan , perdesaan
dan potensial, sektor industri Perkotaan adalah Satuan Kerja Pengembangan
Kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Selatan.
Dinamika pembangunan, termasuk pembangunan sektor industri
Perkotaan , perdesaan dan potensial, dari waktu kewaktu terus berkembang
dengan cepat dan berkembang semakin kompleks. Dalam menghadapi
tantangan dan tuntutan lingkungan strategis, baik dalam negeri, regional,

maupun global, maka strategi pengembangan system dan usaha industri
kecil sudah waktunya ditingkatkan menjadi strategi yang mensinergikan
pengembangan strategi Perkotaan, perdesaan dan potensial dengan
pendekatan wilayah. Konsep Industri Distric (kota dengan basis ekonomi)
merupakan salah satu upaya mempercepat pembangunan Perkotaan,
perdesaan dan potensial, sehingga pembangunan tidak lagi bertumpu pada
pusat-pusat pertumbuhan yang biasanya terletak dipusat-pusat kota. Dengan
kata lain Perkotaan, perdesaan dan potensial adalah Kawasan yang tumbuh
dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha sektor indutri yang
mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan
daerah wilayah sekitarnya.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari kegiatan ini adalah :
a. Meningkatkan mutu bangunan dimana bangunan tersebut bisa
dimanfaatkan lebih maksimal dan bisa mempunyai life time yang
panjang sehingga pembangunan sarana dan prasarana bisa
mendukung percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan
keterkaitan antar Perkotaan, perdesaan dan potensial dengan
mendorong berkembangnya sistem dan usaha sektor industri
Perkotaan yang berdaya saing berbasis kerakyatan.
b. Meningkatkan kemampuan Stakeholders dibidang dalam
pengelolaan pembangunan Perkotaan, perdesaan dan kws.
potensial yang sesuai kondisi sosial dan budaya lokal.
c. Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam proses pengawasan
pembangunan Perkotaan, perdesaan dan kws. potensial yang
berkelanjutan;
d. Meningkatkan peran serta masyarakat tentang pengawasan
pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana Perkotaan,
perdesaan dan kws. potensial, melalui keikutsertaan masyarakat
dalam proses pengawasan fisik dilapangan.

e. Meningkatkan mutu akses Perkotaan, perdesaan dan kws. potensial
terhadap pusat-pusat pertumbuhan, dan pasar untuk mewujudkan
pertumbuhan ekonomi lokal;
Sedangkan Tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain :
• Tersusunnya dokumen-dokumen teknis pengawasan
Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan, sehingga
operasi dan pemeliharaan infrastruktur dapat dilaksanakan dengan
baik.
• Terciptanya sistiem pengawasan terhadap antara pihak konsultan
pengawas dan masyarakat penerima manfaat atas terbangunnya
infrastruktur Perkotaan, perdesaan dan kws. potensial.
• Terciptanya rasa memiliki bagi Stakeholders.
C. S A S A R A N
Menemu kenali metode / cara pengawasan pembangunan supaya
pekerjaan berjalan sesuai peraturan yang sudah ditetapkan guna
mendukung terciptanya mutu bangunan yang diharapkan.
Masyarakat kawasan merasa memiliki sehingga suka rela dan
memberikan saran maupun keterlibatan terhadap pengawasan
pembangunan penyediaan sarana dan prasarana Perkotaan,
perdesaan dan kws. potensial di kawasannya.
Diharapkan turut aktif memberikan saran pengawasan supaya terkontrol
hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan bestek / aturan yang
sudah ditetapkan.
D. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA
Setelah mempelajari secara seksama Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari
paket pekerjaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan PSD
Permukiman Perdesaan Kawasan I, II dan III Kabupaten
Bantaeng Tahun Anggaran 2014, secara umum substansi pokok yang

diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dapat kami pahami dan tidak
hal-hal yang signifikan yang perlu untuk mendapatkan penjelasan secara
detail dari panitia pengadaan jasa konsultansi kegiatan ini.
E. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP PERSONIL/FASILITAS
PENDUKUNG DARI PPK
1. Dukungan Adminsitrasi
Dukungan administrasi sangat penting bagi kelangsungan
pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan
PSD Permukiman Perdesaan Kawasan I, II dan III Kabupaten
Bantaeng . Dukungan administrasi yang dimaksud berupa surat
penugasan yang wajib disiapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) untuk melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait
pada wilayah pelaksanaan pekerjaan. Hal ini dimaksudkan agar tidak
terjadi miss komunikasi antara pihak pemberi kerja dengan
pemerintah dimana lokasi pelaksanaan kegiatan berada.

URAIAN PENDEKATAN, METODOLOGI
DAN PROGRAM KERJA
A. PENDEKATAN DAN METODOLOGI
1. Pendekatan Pelaksanaan Pekerjaan
a. Kerangka Pendekatan
Kerangka pendekatan yang digunakan dalam pekerjaan
Pengawasan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan
Kawasan I, II dan III Kabupaten Bantaeng ini, adalah
melalui pendekatan teoritis dan pendekatan praktis.
 Pendekatan Teoritis
Pendekatan teoritis dilakukan dengan cara melaksanakan
studi literatur (desk study) terhadap faktor-faktor yang sangat
kuat relevansinya dengan kegiatan pekerjaan ini atau kajian
terhadap standard/kriteria/parameter perencanaan.
 Pendekatan Praktis
Pendekatan praktis dilakukan dengan cara melaksanakan
survey lapangan pada lokasi kegiatan. Pendekatan ini
dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran
nyata (kondisi, potensi dan permasalahan) dan untuk dapat
merumuskan berbagai kemudahan didalam upaya
pelaksanaan kegiatan supervisi.
Dari kedua pendekatan tersebut diatas, selanjutnya dapat
dijabarkan dalam bentuk identifikasi dan kajian terhadap hal-hal
yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang diperlukan
untuk pekerjaan Pengawasan Pembangunan PSD

Bantaeng
b. Strategi Penanganan Pekerjaan
Strategi penanganan pekerjaan disusun dengan maksud agar
pendekat-an yang telah dibuat dapat mencapai tujuan dan
sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan.
Strategi penanganan dimaksud, adalah :
 Secara intensif akan melakukan koordinasi dan konsultasi
dengan Tim Teknis/Tim Pengarah, Aparat Pemerintah dan
berbagai pihak lainnya yang terkait dan peduli dengan
kegiatan ini serta kontraktor pelaksana pekerjaan fisik. Hal ini
dimaksudkan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya
masukan, aspirasi, koreksi dan saran-saran yang konstruktif
untuk kepentingan kegiatan ini. Selain itu, pada saat
melaksanakan kegiatan ini akan lebih difokuskan pada aparat
dari institusi yang terkait langsung dan bertanggung jawab
terhadap pembangunan prasarana dan sarana air limbah baik
ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dimana lokasi
proyek berada.
 Untuk efisiensi dan efektifitas waktu pelaksanaan pekerjaan,
maka dalam pelaksanaannya akan dilakukan pemberdayaan
semua potensi yang ada, baik sistem manajemen
pelaksanaan pekerjaan, potensi keahlian yang dimiliki oleh
keseluruhan tim ahli, penelusuran literatur yang relevan,
maupun perangkat/peralatan pendukung pelaksanaan
pekerjaan yang memadai.

2. Metode Pelaksanaan Pekerjaan
Tugas utama Konsultan Pengawasan Teknik adalah menyiapkan
informasi berupa data teknik dan melaksanakan proses administrasi
proyek, melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan secara terus-
menerus, di lapangan termasuk melakukan pengujian-pengujian,
mengevaluasi dan memperbarui data serta membuat laporan-
laporan dan rekomendasi bagi pemberi kerja.
Secara umum dijelaskan dalam Kerangka Acuan Kerja bahwa
konsultan pengawas merupakan institusi yang independen dalam
membantu Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi
Sulawesi Selatan pada saat melaksanakan pekerjaan fisik yang
mencakup pengendalian keuangan, waktu dan mutu dengan rincian
umum tugasnya sebagai berikut :
a. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengendalikan
pelaksanaan pekerjaan agar pekerjaan dapat dikerjakan sesuai
dengan desain, persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang
tercantum dalam Dokumen Kontrak serta jadwal waktu yang
telah ditetapkan.
b. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam
memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang
tercantum dalam Dokumen Kontrak terutama sehubungan
dengan pemenuhan kewajiban dan tugas kontraktor;
c. Menyiapkan rekomendasi sehubungan dengan “Kontrak Change
Order” dan Addenda, sehingga perubahan-perubahan kontrak
yang diperlukan dan dibuat secara optimum;
d. Mengkoordinir pengumpulan data lapangan yang diperlukan dan
dibuat secara, menyusun perhitungan desain, membuat gambar
desain dan menyiapkan perintah-perintah kepada kontraktor,
sehingga perubahan tersebut dapat dilaksanakan;

e. Melaksanakan pengecekan secara cermat pengukuran dan
perhitungan volume pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar
pembayaran, sehingga semua pengukuran pekerjaan,
perhitungan volume dan pembayaran didasarkan kepada
ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak;
f. Melaporkan monitoring dan pengecekan secara terus-menerus
sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan termasuk
keterlambatan pencapaian target fisik, serta usaha-usaha
penanggulangan dan tindak turun tangan yang diperlukan
dengan terlebih dahulu mengkonsultasikannya kepada Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
g. Melakukan monitoring dan pengecekan secara terus menerus
sehubungan dengan pengendalian mutu dan volume pekerjaan
serta menandatangani “Monthly Certificate (MC)” apabila mutu
dan pelaksanaan pekerjaan telah memenuhi semua ketentuan
dan persyaratan yang ditentukan;
h. Melaksanakan pengecekan dan persetujuan atas gambar-gambar
terlaksana : As Built Drawing yang menggambarkan secara
terinci setiap bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh
kontraktor, serta membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) meneruskan gambar-gambar tersebut kepada Kepala
Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Sulawesi
Selatan .
i. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyusun
laporan bulanan tentang kegiatan-kegiatan pelaksanaan
pekerjaan untuk dilaporkan kepada Kepala Satker Penataan
Bangunan dan Lingkungan Propinsi Sulawesi Selatan ;
j. Menyusun Laporan Triwulan (Quarterly Report) mencakup
laporan kemajuan pekerjaan dan laporan keuangan serta
masalah-masalah yang di temui dilapangan;

k. Menyusun Laporan Akhir (Final Report) yang berisi ringkasan
konstruksi yang telah dilaksanakan, rekomendasi untuk
pemeliharaan yang akan datang, segala permasalahan teknis
yang muncul selama pelaksanaan, persoalan yang mungkin akan
timbul bila ada, dan berbagai macam perbaikan yang diperlukan
di masa datang;
l. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam
melaksanakan Provinsional Han Over (PHO) terutama dalam
menyusun daftar kerusakan dan penyimpangan yang perlu
diperbaiki.
a. Masa Pra Pelaksanaan
 Persiapan dan Mobilisasi Konsultan
Dalam hal ini konsultan akan menyiapkan :
 Personil/tenaga ahli dan tenaga pendukung. Apabila ada
penggantian personil terlebih dahulu mendapat
persetujuan dari Satker Penataan Bangunan dan
Lingkungan Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Pengguna
Jasa.
 Kantor berikut perlengkapannya, kendaraan dan fasilitas
penunjang lainnya
 Peralatan/alat-alat ukur dan laboratorium dalam hal ini
bukan alat laboratorium yang lengkap tetapi hanya
peralatan pendukung pelaksanaan kerja karena yang
menyiapkan lebih lengkap Kontraktor.
 Peta, data dan peralatan penunjang
 Fasilitas akomodasi dan transportasi untuk kebutuhan
Proyek.

 Rapat Pra Konstruksi
Secara umum walaupun hanya berbentuk suatu rapat, Rapat
Pra Konstruksi adalah tahapan penting untuk melaksanakan
pekerjaan supaya sesuai dokumen kontrak karena merupakan
koordinasi awal yang dihadiri oleh semua pihak pelaksana
pekerjaan meliputi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),
Dinas-Dinas Terkait, Kontraktor dan Konsultan. Dengan
demikian semua pihak akan memberikan tanggapan tata cara
melaksanakan dan apresiasi terhadap dokumen kontrak.
Di dalam acara ini dijelaskan materi-materi berikut :
 Materi
 Organisasi Kerja
 Tata cara pengaturan pelaksanaan
 Review dan penyempurnaan terhadap schedule
dikaitkan dengan target volume, mutu dan waktu.
 Jadwal pengadaan bahan, alat dan mobilitas personil.
 Menyusun rencana dan pelaksanaan pemeriksaan
lapangan (mutual check), kordinasi dengan tim
perencana.
 Menentukan lokasi bahan material (quarry), estimate
quantity dan rencana quality control bahan yang akan
digunakan.
 Pendekatan terhadap masyarakat dan Pemda
setempat.
 Penyusunan rencana kendali mutu proyek
 Penentuan titik BM bersama tim perencana
 Menyusun acara “Rekayasa Lapangan/Field
Engineering” guna penyesuaian gambar-rencana
terhadap kebutuhan lapangan.

 Pemahaman mengenai keselamatan kerja,
keselamatan bangunan, keselamatan pengguna jalan
beserta penanganannya berupa asuransi-asuransi,
peralatan-peralatan keselamatan kerja dan pengaturan
lalu lintasnya.
 Penjelasan dan pembahasan mengenai rencana base
camp dan penentuan instansi penguji independen.
 Pemahasan mengenai prosedur pelaporan, jenis-jenis
laporan yang harus dibuat oleh masing-masing pihak.
 Penjelasan mengenai prosedur penilaian pekerjaan
terlaksana dan prosedur pembayaran.
 Kesamaan pengertian terhadap pasal-pasal dokumen
kontrak
 Pekerjaan tambah/kurang
 Termination atau force majeure
 Maintenance & protection of traffic
 Sub letting
 Asuransi
 Lainnya yang dianggap perlu
 Kesepakatan tentang tata cara dan prosedur
 Reequest, approval & examination of works
 Shop Drasing, As Buil Drawing
 Monthly Certificate (MC)
 PHO & FHO
 Change Order, Addendum
 Kesepakatan tentang tata cara dan prosedur teknis
pelaksanaan pekerjaan utama (major items).
Berdasarkan rapat ini semua pihak terutama instansi-instansi
pelaksana pekerjaan akan mempunyai pandangan yang sama

terhadap sasaran, tata cara dan detail-detail pelaksanaan
sehingga semua pihak bisa mendukung kelancaran pekerjaan.
b. Masa Pelaksanaan
 Mobilisasi Kontraktor
Pada tahap ini Konsultan Pengawasan Teknik akan
melaksanakan pekerjaan-pekerjaan antara lain :
 Menyiapkan formulir-formulir yang diperlukan dalam
pengawasan pekerjaan.
 Memeriksa dan melengkapi data survei yang akan
digunakan, serta menentukan titik-titik lokasi survei di
lapangan sesuai dengan data tersebut.
 Memberikan rekomendasi bagi Pemberi Tugas di dalam
tahapan kegiatan pelaksanaan.
 Memeriksa dan merekomendasikan bagi Pemberi Tugas,
polis dan batas lingkup asuransi dan Kontraktor.
 Memeriksa dan menyetujui daftar material, peralatan dan
personil yang akan didatangkan, fasilitas Base Camp dan
lokasi penempatan peralatan.
 Memeriksa dan mempersiapkan cara perhitungan
kuantitas dan prosedur pemeriksaan mutu (quality
control).
 Memeriksa dan menyetujui jumlah kuantitas dan mutu
material yang disediakan oleh kontraktor.
 Membantu Pemberi Tugas untuk memeriksa dan
memecahkan masalah yang mungkin akan muncul, serta
bertindak untuk menghindari timbulnya klaim dari
kontraktor.

 Reviw Design
Metodologi pelaksanaan Review Design, akan dibagi dalam
beberapa tahapan proses :
 Tahap Persiapan dan Survei Pendahuluan
Pekerjaan persiapan ini termasuk pengorganisasian
personil dan penyusunan rencana kerja, persiapan
peralatan yang akan digunakan untuk survei dan
mobilisasi.
Survei pendahuluan ini bertujuan untuk mencari dan
menentukan trase jalan/wilayah pelebaran yang terbaik
ditinjau dari segi teknis dan ekonomi, mengumpulkan data
lainnya untuk melengkapi data-data Survei Topografi,
Hidrologi, Soil dan lain-lain.
Untuk pelaksanaan Survei pendahuluan ini konsultan akan
membentuk tim untuk mencatat data-data yang
diperlukan seperti :
 Data-data utilitas yang terletak/berada di Damija
seperti : PAM, PLN, GAS, Telkom, dll.
 Data lain yang diperlukan untuk bangunan pelengkap
lainnya.
 Data kondisi lereng berupa data properties tanah, data
topografi, serta data lain berupa daerah peruntukkan
pada lahan di sekitar lokasi longsor.
 Data banjir dan erosi.
 Bahan-bahan yang tersedia yang dapat menentukan
macam konstruksi yang paling menguntungkan.
 Data mengenai informasi harga satuan dan biaya hidup
sehari-hari.

 Data lain yang diperlukan serta usulan dari Dinas
Pekerjaan Umum.
Selama Survei pendahuluan, konsultan akan mengecek
semua data-data yang diperlukan tersebut dilapangan,
memberi koreksi-koreksi seperlunya serta mengambil
keputusan apa yang harus dilakukan pada saat desain.
Adapun tugas dari tim Survei pendahuluan ini antara lain :
 Mencatat kerusakan jalan
 Menentukan jenis pengujian mekanika tanah yang
sesuai, lokasi titik pengujian pada lereng tersebut serta
perkiraan jenis keruntuhan yang timbul.
 Menentukan jenis konstruksi yang sesuai dengan
kondisi lokasi pelaksanaan proyek.
 Menentukan tipe konstruksi yang paling baik untuk
lokasi tersebut sehubungan dengan material dan
kondisi tanah.
 Mencatat informasi banjir serta erosi yang terjadi
 Menentukan titik referensi dari beton
 Mencatat material yang tersedia
 Membuat foto dokumentasi lapangan pada lokasi
penting
 Data lain yang diperlukan.
Semua hasil Survei pendahuluan akan dilaporkan dalam
bentuk laporan Survei pendahuluan lengkap dengan photo
berwarna ukuran postcard.

 Pengumpulan Data Lapangan
Pengumpulan data lapangan yang dilaksanakan pada
pekerjaan ini sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja
dilakukan dengan menggunakan data yang
disederhanakan (simplified method), yaitu cara
pengumpulan data lapangan sesuai standar pelaksanan
yang ada dan telah dibakukan.
 Survei Topografi
Pengukuran Survei topografi ini dimaksudkan untuk
mengumpulkan data topografi yang cukup untuk
kebutuhan perencanaan dan dilakukan lokasi proyek
Detail dari pengukuran ini adalah sebagai berikut :
 Pengukuran polygon dengan ketelitian 1 : 10.000
dan patok-patok permanen harus dipasang dengan
interval tidak lebih dari 500 m serta dapat terlihat
dengan mudah. Untuk kebutuhan review design
data yang didapatkan harus sedetail mungkin, pada
umumnya cross section dibuat per 12,5 m panjang
jalan, sedang untuk lereng dilakukan pada
perubahan kemiringan yang mencolok.
 Pengukuran jarak dapat dilakukan secara langsung
atau menggunakan titik-titik sementara dan
bantuan alat ukur elektronis.
Patok-patok pengukuran dapat berupa :
 Patok beton bertulang dengan ukuran 10 x 10 x 60
cm dipasang ditempat yang bebas dari gangguan
lalu lintas atau lainnya selama pelaksanaan.

 Paku yang dipasang pada beton atau cara lainnya,
pada bangunan-bangunan tetap.
Gambar peta topografi dibuat pada kertas melimeter
dengan skala 1:1000 dengan garis kontur tiap interval
1 meter semua titik-titik kontrol harus dicantumkan
dalam gambar.
 Pengambilan Contoh Tanah
Pengambilan Contoh Tanah bertujuan untuk
penyelidikan tanah tersebut dilaboratorium.
Pengambilan Contoh Tanah dikerjakan dengan cara
Disturbed Sample dengan jumlah yang disesuaikan
dengan kebutuhan. Umumnya pada lapisan tanah yang
berbeda harus dilakukan pengambilan Contoh Tanah.
Dalam hal ini dilakukan batasan-batasan sebagai
berikut :
 Pada daerah yang lapisan tanahnya sama,
sekurang-kurangnya sejauh 2 km harus diambil 1
buah contoh tanah untuk jalan baru dan maksimum
5 km untuk peningkatan atau pemeliharaan jalan.
 Pada tempat-tempat dimana terjadi perubahan
lapiran tanah, baik kedudukan maupun macamnya
harus diambil contoh tanah.
 Untuk dinding lereng akan dilakukan percobaan
pada titik-titik yang telah ditentukan saat Survai
pendahuluan.
 Selain itu untuk perencanaan lereng, sampel tanah
pada bagian kaki lereng terbawah dapat dilakukan

pengujian praktis guna penentuan perkiraan jenis
keruntuhan yang timbul.
 Test Laboratorium
Pelaksanaan Test Laboratorium dimaksudkan untuk
mendapatkan data-data yang digunakan dalam
perhitungan perencanaan.
c. Masa Konstruksi
Dalam masa konstruksi, Konsultan akan melaksanakan
pengawasan dan pemantauan terhadap pencapaian program fisik
proyek secara menerus dilapangan dan pengendalian proyek
secara sistematis dengan menggunakan metode-metode yang
sudah baku, adalah sebagai berikut :
 Membuat analisa, prediksi dan rekomendasi terhadap
kendala-kendala yang berpengaruh terhadap kelancaran
pelaksanaan proyek.
 Memberikan nasihat kepada Pemberi Tugas di dalam
menyusun kebijakan dan langkah untuk mencegah dan
mengurangi klaim.
 Menyediakan bantuan dan arahan yang tepat bagi Kontraktor
pada saat ditemukannya masalah yang ada hubungannnya
dengan dokumen kontrak, pemeriksaan terhadap survei tanah
dasar, test pengawasan mutu, dan masalah lain yang
berhubungan dengan dipenuhinya kontrak dan kemajuan
pekerjaan.
 Menyediakan informasi yang diperlukan oleh Pemberi Tugas,
menghadiri dan mencatat semua rapat/pertemuan dengan
Kontraktor, Pemimpin Proyek, dan instansi terkait lainnya
serta menyediakan bantuan teknis apabila diperlukan di

dalam kaitannya dengan pelaksanaan proyek dan masalah-
masalah kontrak.
Sedangkan tugas Konsultan Pengawas dalam hal kontrak
terhadap Kontraktor secara garis besar akan meliputi :
 Pengendalian teknis : aspek mutu, volume, waktu dan biaya
 Pengendalian atas proses koordinasi terkait
 Pengendalian administrasi proyek
 Evaluasi rencana proyek
 Pelaporan
d. Pengendalian Pelaksanaan
Bertindak untuk dan atas nama pemberi tugas mengendalikan
pelaksanaan fisik pembangunan yang dilakukan oleh pelaksana
kegiatan dengan rentang meliputi “preaudit”, “monitoring”, “dan
“post-audit”.
Lingkup pengedalian antara lain meliputi :
 Aspek mutu hasil pekerjaan
 Aspek volume pekerjaan
 Aspek waktu penyelesaian pekerjaan
 Aspek biaya keseluruhan pekerjaan
Segala sesuatunya merujuk kepada ketentuan dan syarat-syarat
yang tercantum dalam kontrak pemborongan.
 Rentang Kendali Pre-audit
Kegiatan konsultan dalam rangka pengendalian teknis dalam
tentang “pre-audit” adalah seluruh kegiatan konsultan sbelum
melakukan pengawasan, yang terdiri dari :
 Pengumpulan dan analisa terhadap data.

 Pengecekan hasil perencanaan dengan membandingkan
terhadap kondisis lapangan.
 Pemerikasaan terhadap kesiapan pelakasana kegiatan,
yang meliputi material, peralatan, tenaga, dan jadwal
pelaksanaan.
 Pengumpulan dan analisa data, informasi dan hasil
perencanaan akan menghasilkan catatan mengenai
seluruh kegiatan antara lain :
 Jenis pekerjaan
 Kuantitas pekerjaan
 Kualitas yang dipersyaratkan
 Schedule pelakasanaan
 Schedule pembayaran
 Review design
Pengecekan hasil perencanaan dilakukan dengan cara
membawa hasil perencanaan ke lokasi untuk menentukan
apakah hasil perencanaan tersebut telah sesuai dengan
kondisi yang ada.
Apabila ternyata dari hasil pengecekan design tidak sesuai
dengan kondisi lapangan, konsultan coordination tim akan
membuat alternative lain yang sesuai untuk diajukan
kepada pemberi tugas.
 Persiapan konstruksi
Material dan peralatan yang didatangkan pelaksana
kegiatan akan diperiksa terlebih dahulu oleh konsultan
sehingga benar-benar memenuhi spesifikasi yang telah
ditetapkan.

Jadwal waktu yang dibuat oelh pelaksana kegiatan akan
diteliti terlebih dahulu apakah sudah memadai terhadap
volume pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan
perkiraan tenaga kerja/tukang yang akan mengerjakannya
serta alat yang akan digunakan. Apabila menurut analisa
tidak seimbang antara volume dengan tenaga kerja dan
peralatan terhadap waktu yang tersedia maka konsultan
akan menyarankan kepada pelaksana kegiatan untuk
menyiapkan tenaga kerja dan peralatan yang memadai
agar bisa selesai tepat pada waktunya.
Penyimpangan biaya keseluruhan biasanya disebabkan
oleh adanya pekerjaan tambahan sebagai akibat dari
perubahan design dan pertambahan volume pekerjaan.
Agar tidak terjadi perubahan biaya terlalu besar, konsultan
akan mengusulkan menggantikan nilai pekerjaan tambah
itu dengan pengurangan pekerjaan lainnya sehingga
terjadi kompensasi dan tidak memerlukan biaya tambah
sepanjang hal tersebut memungkinkan dan mendapat
persetujuan dari kepala Satker / pemimpin bagian
pelaksana kegiatan fisik.
Dalam hal ini, konsultan berupaya menghindari pekerjaan
tambah, justru mengupayakan pekerjaan kurang jika
memang dari evaluasi teknis dan biaya memungkinkan
untuk dilakukan pekerjaan kurang.
 Pre Construction Meeting (PCM)

Dalam waktu kurang dari 14 hari sejak SPMK, diadakan
pre construction meeting (PCM) dengan materi seperti
telah dijelaskan dimuka
 Rentang Kendali Monitoring
Kegiatan pengedalian teknis rentang “monitoring” adalah
kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama masa pelkasanaan
pekerjaan. Meskipun konsultan pengawas telah melakukan
“pre-audit” namun setiap langkah pelaksanaan pekerjaan
akan terus dimonitor agar kalau terjadi penyimpangan segera
diketahui dan dapat diluruskan kembali sesuai petunjuk yang
benar. Selama periode ini konsultan akan selalu melakukan
evaluasi terhadap progress dan kualitas pekerjaan yang
dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan.
Dalam melakukan monitoring, kerjasama antara anggota tim
akan kita jaga sebaik-baiknya sehingga informasi dan
pelaporan bisa berjalan dengan cepat, sehingga kerugian
yang menyangkut aspek mutu, volume, waktu, dan biaya
keseluruhan hasil pekerjaan dapat dihindari atau ditekan
sekecil-kecilnya. Selain mengawasi pekerjaan fisik konsultan
pengawas juga memonitor aspek lingkungan sekitar proyek,
agar jangan sampai pelaksana lapangan berikut tukang-
tukangnya mengganggu, mematikan serta merusak flora dan
fauna yang ada.
Faktor keselamatan kerja juga akan dimonitor secara rutin
dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.
 Rentang Kendali Post-audit
Setiap kemajuan penyelesaian pekerjaan akan merupakan
prestasi kerja bagi pelaksana kegiatan. Kemajuan fisik ini

akan dipakai untuk pengajuan pembayaran senilai hasil
kerjanya. Namun pelaksana kegiatan tidak akan bisa
mengajukan permintaan pembayaran sebelum mendapat
rekomendasi dari konsultan pengawas bahwa hasil
pekerjaannya sudah memenuhi persyaratan teknis atau tidak.
e. Koordinasi Dengan Instansi Terkait
Konsultan pengawas dalam rangka melaksanakan tugas
pengendalian teknis tersebut diatas berkewajiban mengendalikan
proses koordinasi ysng perlu dilakukan oleh pihak lain
(khususnya oleh pemberi tugas)
Koordinasi dengan instansi terkait, antara lain dilakukan dengan :
 Dinas PU setempat
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 Konsultan lain yang terkait
 Instansi lain terkait lainnya
f. Pengendalian Administrasi Proyek
Dalam hal ini konsultan pengawas akan merancang,
memberlakukan serta mengendalikan pelaksanaan keseluruhan
sistem administrasi proyek yang diawasinya, yaitu mencakup
antara lain : surat, memorandum, risalah, laporan, contoh
barang, foto, berita acara, gambar, sketsa, brosur, kontrak, dan
addendum dan lain-lain yang dianggap perlu.
Langkah-langkah dan tindakan yang akan dilakukan konsultan
pengawas untuk maksud diatas adalah :
 Mempelajari, menanggapi, memecahkan dan menyelesaikan
sampai tuntas maksud dari surat masuk maupun keluar.

 Memperhatikan memorandum dan risalah untuk pedoman
dalam pelaksanaan tugas konsultan.
 Mempersiapkan dan mengecek contoh barang agar
memenuhi persyaratan yang ditetapkan baik kualitas dan
kuantitas.
 Membuat foto-foto dokumentasi pada setiap paket pekerjaan.
 Mempelajari dan mengecek gambar-gambar / sketsa
pelaksanaan agar sebelum maupun sesudah pekerjaan selesai
tidak terjadi penyimpangan.
 Membantu/menyiapkan addendum serta lain-lain yang
dianggap perlu.
g. Evaluasi Rencana
Konsultan pengawas terus-memerus melakukan evaluasi atas
rencana proyek yang akan dilaksanakan serta menyarankan
perubahan/ penyempurnaan / penyesuaian rencana yang perlu
dilakukan (bila ada) guna menjamin tercapainya maksud dan
tujuan proyek dengan sebaik-baiknya.
h. Verifikasi Hasil Pekerjaan Pelaksana Kegiatan
Konsultan pengawas berwenang dan pada saatnya berkewajiban
menyatakan bahwa hasil pekerjaan pelaksana kegiatan telah
memenuhi segala persyaratan untuk proses selanjutnya yaitu
persetujuan pemberi tugas. Verifikasi ini berupa sertifikasi pada
saat pelaksana kegiatan mengajukan pembayaran. Rekomendasi-
rekomendasi persetujuan, penundaan ataupun penolakan hasil
kerja dilakukan saat tersebut berdasarkan hasil penelitian mutu
dan volume yang diproduksi.

i. Kontrol Sistematik Terhadap Kegiatan Lapangan
Dalam konteks lebih luas, pekerjaan supervisi mengemban juga
fungsi kontrol manajemen proyek konstruksi. Sebelum
memeriksa hasil pekerjaan, perlu diperiksa dahulu persiapan
kerjanya. Persiapan pekerjaan yang dilakukan setengah-setengah
atau dengan cara perencanaan yang mendadak akan
mengakibatkan hasil kerja yang tidak memuaskan. Untuk
menanggulangi masalah ini, diperlukan suatu kontrol yang
sistematik. Pengawas lapangan perlu menerapkan sistem kontrol
yang baik di lapangan.
Kontrol yang sistematik terhadap kegiatan di lapangan memiliki 3
tujuan yaitu :
 Meninjau secara periodik hasil dan kemajuan pekerjaan pada
beberapa bidang kegiatan pokok. Bilamana terdapat
kekurangan yang terjadi, maka harus dikembangkan sasaran
jangka pendek dan program kerja untuk mengantisipasinya.
 Memastikan bahwa pekerjaan pengawasan berjalan secara
benar sehingga peringatan secara dini dapat diberikan apabila
terjadi sesuatu kesalahan.
 Mengamankan bahwa biaya yang sudah dianggarkan oleh
proyek tidak dilampaui bila tidak terjadi perubahan kontrak.
Bidang-bidang sasaran kegiatan pokok yang perlu dikontrol pada
waktu peninjauan dilapangan yaitu:
 Pencapaian target kemajuan fisik
 Pencapaian target keuangan
 Pengadaan dan pembelian barang, bahan dan peralatan
 Pemakaian tenaga kerja dan peralatan untuk menjamin
efektivitas dan efisiensi kerja lapangan

 Pemntapan kerja sama pekerja proyek dari seluruh bagian /
divisi
 Hubungan dengan pihak pemilik
Tiap bidang tersebut diatas ditinjau apakah situasinya mantap,
kurang memadai atau menunjukkan tendensi yang tidak
menggembirakan.
Dengan mengetahui keadaan dan situasi masalah dengan benar,
maka langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya akan
lebih cepat dan efektif.
j. Kunjungan Lapangan/ Site Visit
Frekuensi kunjungan ke lapangan tergantung dari pentingnya
keadaan lapangan, sifatnya dapat secara harian, mingguan.
Frekuensi kunjungan juga dapat tergantung pada tahapan dari
kepala satuan kerja non vertical tertentu proyek fisik yang
mengelolanya beserta para timnya sesuai urgensinya.
k. Pengendalian Waktu
Merencanakan dan membangun adalah suatu aktifitas yang
dinamis, dan yang dipengaruhi oleh bermacam-macam factor.
Karena itu network/ s-curve chart yang telah disetujui sebagai
pegangan untuk pelaksanaan harus secara periodik atau sesuai
kondisi dicheck kembali :
 Apakah waktu yang direncanakan telah ditepati
 Akan ditepati dalam jangka panjang atua segera dan / atau
 Nantinya akan ditepati (jangka panjang)

Bila perlu dapat diadakan perubahan baru untuk mengendalikan
jalannya proyek seperti yang dikehendaki.
 Jarak Waktu Kontrol
Jarak waktu control dapat dibedakan menjadi 2 macam
rentang waktu yaitu :
 1 – 2 minggu untuk aktifitas yang kritis atau bisa kurang
dari 1 minggu
 2 – 4 minggu untuk aktifitas-aktifitas yang tidak kritis
 Cara Mengontrol
Dibedakan 3 cara mengontrol, sebagai berikut :
 Untuk sebuah aktifitas yang akan dimulai : disajikan
langkah-langkah cara mengontrol seperti flow chart
Gambar 5.1
 Untuk menguji pekerjaan yang seharusnya sudah dimulai
: disajikan langkah-langkah cara mengontrol seperti flow
chart Gambar 5.2
 Uji pekerjaan yang seharusnya sudah selesai : disajikan
langkah-langkah cara mengontrol seperti flow chart
Gambar 5.3

GAMBAR 5.1
FLOW CHART LANGKAH-LANGKAH CARA MENGONTROL
UNTUK AKTIVITAS YANG AKAN DIMULAI
Dapatkah Pekerjaan
Dimulai?
Alasannya?
Ada Keterlambatan?
Diperlukan Pemecahan
Secepatnya
OK
Tidak
Ya

GAMBAR 5.2
PLOWCHART LANGKAH-LANGKAH CARA MENGONTROL
PEKERJAAN YANG SEHARUSNYA SUDAH DIMULAI
Pekerjaan yang seharusnya
sudah dimulai
Apakah pekerjaan ini sesuai
schedul mulanya ?
Kenapa tidak dimulai apa
penanggulangannya dapat
dikerja ?
Kenapa tidak dimulai apa
penanggulangannya dapat
dikerja ?
OK OK Tangani
Berapa lama terlambat
Kenapa ?
Apaprestasinya sampai waktu
control tercapai ?
OK
Apaprestasinya
bisa dikejar ?
OK Berapa lama ditangguhkan?
apa ada float
Tangani
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tidak

GAMBAR 5.3
PLOWCHART LANGKAH-LANGKAH CARA MENGONROL
UNTUK AKTIVITAS SUDAH SELESAI
Untuk monitoring dan pengontrolan proyek ini akan digunakan
system informasi pengendalian proyek yang dilaksanakan dengan
suatu aplikasi berbasis komputer, Monitoring dan pengendalian
proyek dilakukan pada aspek-aspek berikut :
 Planning dan scheduling pekerjaan yang meliputi quantity,
duration, dates, network planning atau precedence Diagram
Methode.
 Progress Permormance.
 Schedule Control.
Pekerjaan yang seharusnya
selesai
Sisa waktu sampai selesai?
Alasan keterlambatan
Diperlukan oenanganan
OK
Tidak
Ya

 Project cost control yang meliputi pelaporan status nilai
kontrak vs aktual, perhitungan pembayaran progres
pekerjaan.
Unsur-unsur tersebut merupakan informasi dasar untuk
memonitoring, pengendalian, analisis dan manajemen proyek.
Pekerjaan pengendalian proyek ini diawali dengan pemasukan
data-data proyek (project data antry) yang akan menjadi acuan
(baseline) dalam monitoring dan pengendalian pelaksanaan
proyek selanjutnya. Data-data tersebut disimpan di dalam
database di kantor proyek, dan selalu di up-date untuk keperluan
pelaporan dan analisa secara periodic. Berdasarkan target-target
pengendalian yang ditentukan sebelumnya maka dapat dilakukan
analisa terhadap permasalahan yang timbul dalam aspek skedul,
pogress dan pembiayaan proyek. Dari analisa masalah tersebut
dilakukan upaya perbaikan untuk membawa program proyek
kembali rencana semula. Gambar 5.4. Skema aliran kerjanya
dalah sebagai berikut :

GAMBAR 5.4
SKEMA PENGENDALIAN PROYEK
Informasi yang diperoleh pelaporan tersebut dapat dianalisa dan
dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan manajemen
kegiatan. Pelaporan kegiatan dibuat dengan formal dan prosedur
yang standar untuk memperoleh peningkatan efisiensi, efektifitas
dan optimalisasi sinergi kerja, sehingga Satker Penataan
Bangunan dan Lingkungan Propinsi Sulawesi Selatan setempat
dapat mencapai performansi dan kualitas akhir manajemen
pembangunan yang lebih baik. Manfaat utama lainnya dari
system ini antara lain adalah :
 Satuan Kerja/Pejabat membuat komitmen dapat memonitor
dan mengendalikan kegiatan secara terintegrasi dengan
system yang ada di Dinas Pekerjaan Umum setempat.
MONITORING
SKEDUL,
PROGRES DAN
ANALISA
ANALISA
PELAPORAN
PELAKSANA
AN
PEKERJAAN
 SKEDUL
 PROGRES
PELAPORAN
PERIODIK
RINGKASAN
PROGRES
PEKERJAAN
PELAPORAN
PERIODIK
MANAJEMEN
PROYEK
PELAPORAN
PERIODIK
RINGKASAN
PEMBIAYAA

 Memberikan tambahan kapasitas kepada Dinas Pekerjaan
Umum setempat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
pelayanan kepada pengguna jalan melalui penyelesaian
pembangunan jalan beserta fasilitas pendukung lainnya yang
sesuai jadwal dan alokasi biaya.
 Software yang digunakan untuk pengendalian proyek ini
adalah : Microsof Project.
 Metodologi Pengontrolan Proyek
Untuk menerapkan metodologi pengendalian proyek secara
baik dan sistematis, maka Konsultan membaginya ke dalam
beberapa tahap :
 Tahapan Initialisasi
Tahap initialisasi dilakukan untuk menjabarkan aktifitas-
aktifitas proyek (work Breakdown Structural WBS) sampai
ke level yang terendah yang mencerminkan keterkaitan
antar aktifitas. Tahapan ini dimulai dari pendekripsian dan
penggolongan aktifitas proyek yang ada, menentukan
volume dan bobot dari masing-masing aktifitas,
pengurutan pelaksanaan aktifitas (network planning –
predecessor dan successor dari setiap aktifitas detail) dan
tipe dari relasi-relasi antar aktifitas, yaitu SS-Start to Start,
SF-Start to Finish, FS – Finish to Start atau FF – Finish to
Finish.
Juga dideskripsikan mengenai penjadwalan pekerjaan,
resources atau sumber daya yang terlibat dalam
pelaksanaan proyek, seperti tenaga ahli, konsultan,
tenaga pekerja, administrator, serta bahan dan alat
penunjang pelaksanaan proyek.

Setiap aktifitas dilengkapi dengan volume pekerjaan,
bobot (persentase perbandingan antar volume pekerjaan
dengan nilai nominal – rupiah). Hasil dari tahap ini akan
digunakan sebagai base line/dasar untuk pengendalian
proyek pada saat pelaksanaan.
 Tahap Pelaksanaan
Tahap ini dipergunakan untuk memonitor dan mengawasi
jalannya pelaksanaan proyek. Termasuk di dalam tahapan
ini adalah proses update data kemajuan hasil pelaksanaan
proyek, yang diperinci dari prestasi detail sampai ke
prestasi secara umum, mengawasi aktifitas-aktifitas krits
yang ditampilkan pada barchart dan pengawasan terhadap
resource yang terlibat dengan menambah atau
mengurangi jumlah resource (tenaga, bahan dan alat)
apabila perlu.
Pengisian hasil kemajuan proyek dapat dilihat dari hasil
pencapaian kemajuan proyek pada minggu sebelumnya,
sehingga project control dapat memperlihatkan aktifitas
yang tidak memperlihatkan kemajuan yang berarti atau
justru berada pada kondisi kritis yaitu aktifitas yang
memiliki total Float sama dengan nol. Pelaksanaan
aktifitas tersebut tidak boleh mengalami penundaan lebih
dari satu hari kerja. Keberatan kondisi kritis dari suatu
aktifitas digambarkan dalam garis yang berbeda warna
pada tampilan barchart, yaitu sebagai berikut :
 Total float = 0, digambarkan dengan warna merah ;
 1 < Total float < 5, digambarkan dengan warna kuning
;

 Sedangkan total float >=6, digambarkan dengan
warna hijau.
Hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi project control
dan menjadi salah satu acuan bagi analisa kemajuan
pelaksanaan proyek yang menjadi tanggung jawabnya.
Selanjutnya dapat dilakukan beberapa tindakan untuk
meningkatkan kinerja proyek, seperti penambahan tenaga
ahli, tenaga pekerja, bahan dan alat penunjang, atau
merubah metode pelaksanaannya.
 Tahap Pelaporan
Tahap pelaporan ini ditunjuk untuk menyampaikan
kemajuan pelaksanaan proyek actual di lapangan kepada
pihak pemberi Tugas/ pemilik proyek untuk mendapatkan
gambaran kemajuan proyek di lapangan, dengan ikut
memperhatikan hal-hal kritis yang diperoleh dari analisa
pelaksanaan proyek. Bentuk laporan ini disesuaikan
dengan kebutuhan pelaporan, dan terbagi menjadi
pelaporan kemajuan proyek secara tabular, pelaporan
kemajuan proyek secara berchart, serta dalam bentuk S-
Curve, yang membandingkan pencapaian actual dengan
baseline proyek.
l. Pengendalian Mutu
Selama priode konstruksi, konsultan akan senantiasa
memberikan pengawasan, arahan, bimbingan dan instruksi yang
diperlukan kepada pelaksana kegiatan guna menjamin bahwa
semua pekerjaan dilaksanakan dengan baik untuk konstruksi-
konstruksi pokok maupun perlengkapan jembatan, untuk itu
akan diuraikan disini.

Aspek-aspek pengendalian mutu yang perlu diperhatikan dalam
pelaksanaan konstruksi antara lain sebagai berikut dibawah ini
namun tidak terbatas pada :
 Peralatan laboraturium
 Penyimpanan bahan/material
 Cara pengangkutan material / campuran ke lokasi kerja
 Pengujian material yang akan digunakan
 Penyiapan job mix formula campuran
 Pengujian rutin laboraturium selama pelaksanaan
 Test lapangan
 Administrasi dan formulir-formulir.
Pengendalian kualitas tersebut di atas seperti di uraikan berikut
ini :
 Perlatan Laboraturium dan Personil
Peralatan laboraturium yang perlu dipergunakan untuk
pekerjaan utama (major work), kalau tidak ditentukan lain
adalah sebagai berikut :
 Berat jenis
 Analisa ukuran butir
 Marshall test
 Thermometer logam
 Coreb drill
 Test beton, slump, kuat tekan
 Alat uji spesifik seperti PDA, uji tegangan strand (biasanya
disediakan oleh pelakasana kegiatan spesialis)
 Dan lain-lain seperti disebutkan dalam spesifikasi.

Personil/tenaga yang terkait untuk maksud pengujian harus
cukup berpengalaman dan mengenal dengan baik tentang
testing laboraturium maupun lapangan.
 Penyimpanan Bahan/Material.
 Bahan-bahan harus disimpan dengan suatu cara yang
sedemikian rupa untuk menjamin perlindungan kualitas.
 Bahan-bahan yang disimpan harus ditempatkan sedemikian
rupa yang mudah dapat diperiksa oleh konsultan.
 Tempat penyimpanan harus bebas dari tumbuh-tumbuhan
dan puing, harus mempunyai drainase yang lancar.
 Bahan-bahan yang diletakkan langsung diatas tanah tidak
boleh digunakan dalam pekerjaan kecuali tempat kerja
tersebut telah dipersiapkan dan diberi lapisan atas dengan
suatu lapisan pasir atau krikil setebal 10 cm.
 Bahan-bahan harus disimpan dengan cara yang sedemikian
rupa untuk mencegah segregasi dan untuk menjamin
gradasi yang sesuai serta mengontrol kadar air. Tinggi
maksimum tumpukan 5 cm.
 Penumpukan berbagai ragam agregat untuk hotmix, beton,
harus dipisahkan dengan papan pembatas guna mencegah
pencampuran bahan-bahan.
 Tumpukan agregat harus dilindungi dari hujan untuk
mencegah kejenuhan agregat yang akan mengakibatkan
penurunan kualitas.
 Cara Pengukuran Material / Campuran
 Konsultan dapat mengenakan pembatasan bobot
pengangkutan untuk perlindungan terhadap setiap jalan
atau struktur yang ada disekitar proyek.
 Pengangkutan hotmix perlu ditutup dengan bahan tebal
guna mempertahankan suhu campuran. Walaupun

pekerjaan ini kelak bukan pekerjaan utama tetapi perlu
ditekankan karena akan mempengaruhi kinerja jembatan
nantinya.
 Bilamana terjadi gangguan diantara operasi berbagai
pekerjaan, konsultan akan mempunyai wewenang untuk
memerintahkan pelaksana kegiatan dan untuk menentukan
urutan pekerjaan yang diperlukan guna mempercepat
penyelesaian seluruh proyek.
 Pengujian Material Yang Akan Digunakan.
 Semua material dari setiap bagian pekerjaan akan
diinspeksi oleh konsukltan. Setiap saat konsultan akan
menginspeksikan material yang akan digunakan
berdasarkan atas jadwal kerja pelaksana kegiatan.
 Walaupun bahan yang disimpan telah disetujui sebelum
penyimpanan, namun dapat diperiksa ulang dan di test
kembali oleh konsultan.
 Material yang akan digunakan harus ditest di laboraturium
untuk mendapat persetujuan dari konsultan, jenis dan
jumlah test seperti yang disebutkan dalam spesifikasi.
 Job Mix Formula
Agar mendapatkan campuran yang baik dan memenuhi
persyaratan spesifikasi, sebelum pekerjaan dimulai perlu
dibuatkan dahulu suatu Job Mix Formula yang disetujui
konsultan, antara lain untuk pekerjaan : Hotmix dan Beton.
 Pengujian Rutin Laboraturium
Selama pelaksanaan seperti yang disebutkan dalam spesifikasi,
bahan-bahan atau campuran-campuran perlu di lakukan
pengujian rutin harian atau selama pekerjaan berlangsung
guna menjamin kualitas sesuai dengan persyaratan. Jenis dan

frekuensi/ jumlah test rutin ini seperti yang disebutkan dalam
spesifikasi.
 Pengujian Hasil Kerja / Test Lapangan (Uji Terima)
Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, produk tersebut perlu
diadakan pengujian/test lapangan guna memastikan kwalitas
pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.
Beberapa uji terima yang harus diadakan adalah sebagai
berikut :
 Uji kepadatan lapisan pondasi jalan
 Uji kepadatan lapisan hot mix
 Uji pemeriksaan kekuatan mortar
 Pemeriksaan kekentalan mortan beton (slump)
 Uji-uji kalibrasi alat secara periodic.
Tahap demi tahap pekerjaan ini sebagaimana yang di
diagramkan pada Gambar 5.5 Flowchart Pengendalian mutu.

GAMBAR 5.5
PENGENDALIAN MUTU
Survey Lokasi Sumber Bahan
Penentuan Sumber Bahan
Permohonan Pemakaian Bahan
Pemeriksaan Mutu Bahan
Proses Pengelolaan Material
Proses Penyiapan Rumusan Kerja
JMF
Pelaksanaan Pekerjaan
Pengujian Mutu
Penanganan Perbaikan
Mutu sesuai Spec
Persetujuan mutu hasil
pekerjaan
Dokumentasi mutu hasil pekerjaan
Pemerikaan mutu bahan
KONTRAKTOR
PENGAWAS/ PROYEK

m. Administrasi dan Formulir-Formulir
Gambar 5.6 menunjukkan kelengkapan administrasi proyek yang
umum digunakan Dokumen kontrol diperlukan proyek antara lain
sebagai berikut dibawah ini :
 Buku direksi
 Time schedule
 MCA (Mutual Check Awal)
 Request & Shop drawing
 Laporan Harian
 Laporan mingguan
 Risalah rapat
 Berita acara opname pekerjaan
 Record cuaca
 Photo dokumentasi
 Change order
 Addendum
 Monthly certificate (MC)
 PHO (Provinsial Hand Over) / FHO (Final Hand Over)
 Dan lain-lain disesuaikan dengan kebutuhan proyek

GAMBAR 5.6
ADMINSTRASI PROYEK PERIODE PELAKSANAAN FISIK
n. Pengendalian Kuantitas
Pengawasan kuantitas, akan mengecek bahan-bahan/campuran
yang ditempatkan atau dipindahkan oleh Pelaksana Kegiatan
atau yang terpasang. Secara umum terdapat 2 jenis pemeriksaan
kuantitas yaitu :
 Pemeriksaan terhadap bahan-bahan yang bisa dibayarkan
sebagai material saja.
 Pemeriksaan terhadap hasil kerja.
Untuk pemeriksaan hasil kerja Konsultan akan memproses
bahan-bahan/campuran berdasarkan atas :
 Hasil pengukuran yang memenuhi batas toleransi
pembayaran
 Metode Perhitungan
 Lokasi Kerja
 Jenis Pekerjaan
 Tanggal diselesaikannya pekerjaan
TAHAP AWAL
TAHAP
PELAKSANAAN
TAHAP
PEMBAYARAN PHO PHO
1. Dokumen Kontrak
2. Gambar Rencana
3. Struktur Organisasi
4. Buku Direksi
1. Time Schedule
2. MCO
3. Request & Shop Drawing
4. Quantity Sheet
5. Laporan Harian
6. Laporan Mingguan
7. Risalah Rapat
8. BA OpnamePekerjaan
9. Record Cuaca
10. Photo dokumentasi
11. Change Order
12. Addendum
13. Quality Control
14. As Built Drawing
1. Montly Cost
2. Back-up
Quantity
3. Back-up Quality
control
1. Berita Acara PHO
2. Administrasi Kantor
3. Mutu(Pengujian)
4. Mutu(Dimensi)
5. Defect
Berita
Acara
PHO

Setelah produk pekerjaan memenuhi persyaratan baik kualitas
maupun elevasi dan persyaratan lainnya, maka pengukuran
kuantitas dapat dilakukan agar volume pekerjaan dengan
teliti/akurat yang disetujui oleh Konsultan sehingga kuantitas
dalam kontrak adalah benar di ukur dan di rekomendasikan
untuk dibayar oleh Konsultan dan mendapat persetujuan Pemberi
Tugas. Rekomendasi hasil pengukuran kuantitas ini harus dalam
suatu Berita Acara yang disetujui bersama oleh tiga pihak
pelaksana proyek
Formulir untuk perhitungan kuantitas tersebut untuk semua item
pekerjaan dalam kontrak berupa Quantity Sheet dapat disiapkan
semuanya oleh Konsultan.
o. Pengendalian Biaya Pelaksanaan Proyek
Di dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan tercantum :
 Biaya proyek
 Estimated guantity/volume pekerjaan
 Harga satuan pekerjaan
Guna pengendalian biaya pelaksanaan proyek, hal-hal pokok
yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut :
 Pengukuran hasil pekerjaan, harus dilakukan dengan akurat
dan benar-benar sehingga kuantitas yang dibayar sesuai
dengan gambar rencana. Dengan demikian volume dalam
kontrak tidak dilampaui yang pada akhirnya biaya yang
dikeluarkan sudah sesuai dengan yang dianggarkan.
 Pekerjaan yang bisa dibayar adalah pekerjaan yang sudah
diterima dari segi pengukuran/kuantitas dan kualitas,

sehingga biaya yang dikeluarkan adalah benar-benar untuk
pekerjaan yang sudah memenuhi spesifikasi.
 Pekerjaan yang bisa dibayar adalah pekerjaan yang
tercantum dalam kontrak dan harga satuan pekerjaan yang
sudah ada dalam kontrak pelaksanaan, sehingga biaya proyek
dibayarkan sesuai dengan item pekerjaan yang ada dalam
kontrak.
p. Pemeriksaan Mothly Certificate (MC)
Pelaksanaan kegiatan harus menyerahkan suatu nilai estimasi
dari pekerjaan yang dilaksanakan kepada Site Engineer pada
setiap akhir bulan yang berjalan, yang selanjutnya disebut
sebagai “Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate – MC)”. Format
sertifikat bulanan harus sesuai dengan standar atau di usulkan
oleh Konsultan dan disetujui oleh Pemberi Tugas.
Site Engineer akan memeriksa/memverifikasi kemajuan
pekerjaan yang diajukan pada sertifikat bulanan berdasarkan
hasil pemeriksaan volume (Chief Inspector) dan hasil
pemeriksaan mutu (Quality Engineer). Apabila telah dianggap
sesuai dengan sebenarnya yang telah terjadi di lapangan,
selanjutnya dapat disetujui untuk menandatangani bersama oleh
wakil Pelaksana Kegiatan, Konsultan, dan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK).
q. Pemeriksaan Pembayaran Akhir
Tim Pengawas Teknis akan memeriksa kembali seluruh
pembayaran yang telah lalu. Pembayaran terdahulu yang sudah
disetujui apabila terdapat kesalahan masih dapat dikoreksi pada
pembayaran berikutnya.

Dalam tahap pembayaran akhir, perlu diperiksa dan dievaluasi
kuantitas yang telah dibayar sebelumnya, sehingga
kuantitas/volume yang dibayar dalam pembayaran akhir
merupakan final quantity yang benar.
r. Prosedur Perubahan (Contract Change Order)
Perubahan terhadap pekerjaan dapat dimulai oleh Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atau Pelaksana Kegiatan dan
harus disetujui dengan suatu Perintah perubahan yang ditanda
tangani oleh kedua belah pihak. Jika dasar pembayaran yang
ditetapkan dalam suatu Perintah Perubahan tersebut menyajikan
suatu perubahan dalam struktur Harga Satuan Jenis Pembayaran
atau suatu perubahan yang diperkirakan dalam Jumlah Kontrak.
Maka Perintah Perubahan harus dirundingkan dan dirumuskan
dalam suatu Addendum.
s. Sertifikat Penyelesaian Akhir
Bila Pelaksanaan Kegiatan menganggap pekerjaan akan selesai,
termasuk semua kewajiban dalam Periode Jaminan, maka
Pelaksana Kegiatan harus membuat permohonan untuk serah
terima pertama.
Setelah penyelesaian dari setiap pekerjaan perbaikan yang
diminta oleh Panitia Serah Terima, dan dlanjutkan dengan
pemeriksaan akhir terhadap pekerjaan tersebut, maka Konsultan
membantu mempersiapkan Sertifikat Penyelesaian Akhir.
t. Pernyataan Perhitungan Akhir
Pelaksana Kegiatan harus membuat permohonan untuk
pembayaran perhitungan akhir, bersama-sama dengan semua

rincian pendukung sebagaimana diperlukan oleh Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Setelah peninjauan kembali oleh Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) dan jika diperlukan, amandemen oleh Pelaksana
Kegiatan, Kepala Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) akan
mengeluarkan suatu pernyataan Perhitungan Akhir yang disetujui
untuk pembayaran oleh Pemberi Tugas.
u. Addendum Penutup
Berdasarkan pada rincian Pernyataan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) mengenal Perhitungan Akhir, setelah disetujui
dan ditanda tangani Pelaksana Kegiatan. Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) akan menyampaikan addendum
penutupan tersebut kepada Pemberi Tugas untuk ditandatangani
bersama-sama dengan Pernyataan Perhitungan Akhir yang
disetujui.
v. Dokumen Catatan Proyek
Pelaksana Kegiatan harus memelihara suatu catatan yang cermat
tentang semua perubahan dalam Dokumen Kontrak dan
Dokumen Catatan Proyek selama pelasksanaan pekerjaan.
w. Manajemen Lalu Lintas dan Keselamatan Kerja
Pekerjaan ini yang dengan volume lalu lintas yang cukup padat
memerlukan pengaturan lalu lintas dan metode pelaksanaan
yang lebih khusus dan teliti, baik pada saat pelaksanaan
pekerjaan survei maupun pelaksanaan pekerjaan konstruksinya
agar arus lalu lintas yang ada tetap terjaga kelancarannya dan

pemakai jalanpun merasa aman melewatinya sesuai dengan
tujuan dari pembanguan itu sendiri.
Manfaat yang didapatkan pada pemeliharaan lalu lintas yang baik
selama pelaksanaan memberikan keselamatan dan kenyamanan
lalu litas yang lebih baik pula.
Situasi semacam itu sangat membantu untuk menghilangkan
persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh kacaunya lalu lintas
yang pada gilirannya akan menghambat pelaksanaan
pembangunan proyek itu sendiri.
Untuk itulah pada proyek pemeliharaan lalu lintas selama masa
pelaksanaan pembangunan jalan dimaksudkan menyampaikan
gambaran masalah yang ada dan yang diperkirakan terjadi pada
masa pelaksanaan.
Pada tahap pelaksanaan pembangunan, diperkirakan akan ada
beberapa aktifitas antara lain :
 Pemasangan pagar untuk pengaman dan kerapian pekerjaan
dilokasi proyek
 Pekerjaan penimbunan dan pemadatan lokasi pekerjaan
 Pembongkaran form work
 Pengecoran beton
 Pekerjaan tanah, menggali dan mengangkut keluar lokasi
 Pekerjaan lainnya
Semua kegiatan tersebut di atas jelas menjadi kendala bagi
kelancaran dan keselamatan kerja bagi pemakai jalan maupun
bagi pekerja proyek.

Oleh sebab itu penanganan khusus sangat diperlukan agar
tercapai hasil yang optimal dan sesedikit mungkin akibat buruk
yang ditimbulkannya.
Untuk mengantisipasi pengurangan lebar jalur efektif, bahu jalan
dibagian luar yang sudah diperkeras dipakai sebagai jalur lalu
lintas khusus untuk kendaraan penumpang sedan dan jeep atau
sejenisnya dan alternative lain dengan membuat jalur baru
dengan memanfaatkan areal yang kosong disekitar lokasi
pekerjaan tersebut.
Demikian pula mengenai penanganan pembuangan tanah hasil
galian haruslah dengan penanganan yang baik, misalnya dimana
Dump Truck harus masuk dan keluar dari lokasi proyek. Tidak
kalah pentingnya dari penanganan tersebut di atas adalah cara
pemuatan dan transportasi pembuangan tanah hasil galian
haruslah memperhatikan wawasan lingkungan.
Tanah yang dimuat di atas Dump Truck harus diberi penutup
agar tidak tercecer di atas permukaan jalan yang ada, sebab bila
turun hujan akan menjadi licin dan dapat menyebabkan
kecelakaan lalu lintas yang pada gilirannya menghambat arus
lalu lintas yang ada.
Di dalam pelaksanaan traffic management untuk proyek ini
kriteria penanganan dibagi menjadi 2 bagian :
 Pelayanan Umum
Indikasi yang diperlukan dalam pelayanan umum adalah
sebagai berikut

 Efektifitas Sistem Informal
Sistem informasi bersifat pemberitahuan kepada calon
pemakai jalan selama pelaksanaan yang tujuannya
memberikan informasi bahwa akan ada proyek
pembangunan.
Sistem ini dapat diwujudkan dalam 2 media, yaitu :
 Melalui media cetak yang bersifat pengumuman
 Pembagian “Pamflet”
 Mengurangi Kemacetan
Dalam mengatasi adanya kemacetan lalu lintas, dapat
dilakukan dengan perambuan sementara selama
pelaksanaan pekerjaan dan dengan menyiapkan satuan
penanggulangan gangguan.
 Keselamatan Kerja
Indikasi diperlukan dalam keselamatan kerja meliputi hal-hal
sebagai berikut :
 Disiplin Kerja
 Pengendalian pelaksanaan dilapangan secara ketat dan
terus-menerus dimonitor dengan perlengkapan
komunikasi untuk dapat saling berhubungan setiap
saat dengan cepat.
 Pengendalian waktu dimaksudkan agar penyelesaian
proyek sesuai jadwal yang telah dietapkan.
 Peniadaan Kecelakaan Fatal
 Pembuatan sesuai dengan standar perambuan
 Pemasangan pagar pengaman yang juga berfungsi
sebagai penciptaan kerapian kerja sepanjang daerah

proyek (kiri dan kanan) dan diberi lampu-lampu agar
mudah terlihat pada malam hari.
Kecelakaan lalu lintas adalah aspek negative dari
meningkatnya mobilitas transportasi.Keseimbangan antara
mentalitas pengemudi, kemajuan teknologi kendaraan dan
penyediaan prasarana lalu lintas merupakan unsur-unsur
yang menentukan mobilitas transportasi yang semakin
dinamis, cepat dan semakin nyaman sesuai dengan
tuntutan keadaan.
Ketidakseimbangan dari salah satu unsur tersebut di atas
dalam beradaptasi akan menyebabkan kesenjangan yang
cenderung kepada terjadinya kecelakaan.
Bekerja pada sebuah proyek jalan yang sedang beroperasi
baik pada tahapan perencanaan maupun tahap
pelaksanaan menanggung resiko tinggi pada terjadinya
kecelakaan yang setiap saat biasa terjadi. Untuk itulah
maka diperlukan persyaratan keselamatan kerja pada
pelaksanaan proyek yang berbeda pada ruas jalan yang
sedang beroperasi.
Dalam pelaksanaan proyek ada beberapa faktor
keselamatan kerja yang terkait antara lain :
 Faktor perambuan darurat
 Sistem transportasi pada lokasi proyek
 Atribut pada tenaga kerja
 Astek
 Dan lain-lain

Pada tahap pelaksanaan, yang mana banyak aktifitas jenis
pekerjaan yang ditangani dan melibatkan banyak tenaga
yang bekerja, maka keselamatan kerja dari pada semua
eksponen terkait menjadi faktor utama dari kelancaran
progres yang hendak dicapai.
Pada tahap ini, gambaran pencapaian keselamatan kerja
dapat dijelaskan sebagai berikut :
 Perambuan Darurat
Seperti pada tahap perencanaan, maka perambuan
pada tahap pelaksanaan pun mempunyai andil besar
dalam keselamatan kerja yang memberikan rasa aman
dalam melaksanakan pekerjaan bagi para pekerja yang
berada pada daerah perambuan.
Rambu-rambu darurat yang diperlukan pada tahap
pelaksanaan misalnya rambu peringatan, rambu
perintah dan larangan serta rambu petunjuk, juga
rubber cone serta lighting yang pengaturan letak
penempatan serta jaraknya seperti ditunjukkan pada
keperluan “rambu darurat”.
Disamping itu diperlukan pagar pembatas antara
daerah kerja dan lajur yang beroperasi yang diletakkan
sepanjang daerah kerja. Pagar pembatas dicat dengan
warna crossing “kuning-biru” dan pada setiap jarak
tertentu diberi tanda “spot light” atau cat berpendar
yang biasa terlihat bila kena sorot lampu pada malam
hari. Bisa juga dengan lampu-lamou sebagai pengganti
spot light.

 Sistem Transportasi Pada Lokasi Proyek
Pengaturan transportasi, adalah sebagai berikut :
 Pintu keluar/masuk kendaraan proyek pada daerah
kerja ditentukan, rute perjalanan pembuangan t
searah dengan arus lalu lintas, pada prinsipnya
tidak boleh ada arah crossing sehingga tidak ada
konflik. Dump truck yang menunggu giliran
pengangkutan, antri dan berderet kebelakang
namun harus masih tetap area perambuan.
 Untuk pengangkutan tanah, tiap Dump truck harus
dilengkapi dengan penutup bak belakang. Ini
dimaksudkan agar tanah yang diangkut tidak
tececer dimuka jalan, sebab tanah yang tercecer
tersebut sangat licin bila sedikit saja kena air hujan
dan ini dapat mengakibatkan kecelakaan fatal.
 Mobilisasi peralatan berat lapangan juga harus
memperhatikan keselamatan dari peralatan
maupun operatornya, dan bila perlu minta bantuan
pengawal dari pihak kepolisian.
 Atribut Pada tenaga Kerja
Semua tenaga kerja disarankan ngenakan atribut ang
mudah dikenal dan terlihat dari jarak yang cukup jauh
dan ini bias terpenuhi dengan pemakaian baju rompi
refleksionis warna orange menyolok yang harus selalu
dikenakan pada saat melaksanakan tugas.
Penggunaan topi dilapanagn juga dianjurkan, sebab
sangat membantu mengurangi keletihan akibat terik
matahari.Bekerja pada kondisi badan letih yang
dipaksakan apalagi di jalan yang padat lalu lintas yang

beroperasi sangat membahayakan dan mengurangi
akurasi kerja.
 Astek (Asuransi Tenaga Kerja)
Jaminan perlindungan keselamatan tenaga kerja pada
daerah beresiko tinggi adalah mutlak diperlukan.Setiap
tenaga kerja tersebut harus dijamin dengan asuransi
tenaga kerja yang lebih dikenal astek.
B. PROGRAM KERJA
Berdasarkan lingkup tugas sebagaimana yang tertuang di dalam
Kerangka Acuan Kerja (KAK), pemahaman konsultan terhadap
pekerjaan yang harus dilakukan, dan strategi pendekatan serta metode
pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan sebagaimana yang telah
dikemukakan pada uraian bab sebelumnya; berikut ini dijabarkan
mengenai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung
tercapainya hal-hal dimaksud.
Rencana kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang dibuat mencakup uraian
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, mulai dari tahap awal hingga
selesainya pekerjaan secara keseluruhan, yang secara garis besar
meliputi 4 (empat) hal, yaitu :
1. Rencana Kerja ;
a. Tahapan persiapan
b. Tahap orientasi lapangan
c. Tahap pelaksanaan supervise (monitoring dan evaluasi)
d. Tahap pelaporan
2. Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan ;
a. Organisasi Proyek
b. Penugasan Personil
3. Mekanisme Pelaporan ;
a. Sistem Pelaporan
b. Teknik Penyajian Laporan

C. RENCANA KERJA
Kegiatan Pengawasan Pembangunan PSD Permukiman
Perdesaan Kawasan I, II dan III Kabupaten Bantaeng dilakukan
dengan mengacu pada pendekatan pelaksanaan yang akan digunakan
sebagai berikut :
1. Tahap Persiapan
a. Persiapan Tenaga dan Peralatan
Pada tahapan ini beberapa hal yang akan perlu dilakukan sebagai
berikut :
 Penyiapan dokumen-dokumen administrasi pendukung
pelaksanaan pekerjan.
 Konsolidasi tim yang terlibat langsung disertai dengan
penelaahan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 Penyiapan peralatan-peralatan pendukung pelaksanaan
pekerjaan
 Penyusunan jadwal pelaksanaan pekerjaan
 Penyusunan jadwal rooling tenaga lapangan (inspector) pada
semua lokasi kegiatan.
b. Pra Orientasi Lapangan
Pada tahap pra orientasi lapangan beberapa hal yang akan perlu
dilakukan sebagai berikut :
 Penelahan gambar Detailed Engineering Design (DED)
 Pengenalan perusahaan kontraktor pelaksana disemua lokasi
kegiatan
 Penelaahan dokumen penawaran perusahaan pelaksana fisik
disemua lokasi kegiatan.

2. Tahap Orientasi Lapangan
Pada tahap orientasi lapangan beberapa hal yang akan dilakukan
adalah sebagai berikut :
a. Sosialisi kepada masyarakat setempat perihal pelaksanaan
pekerjaan dimasing-masing lokasi proyek.
b. Koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan pekerjaan
dimasing-masing lokasi proyek.
c. Mengidentifikasi kondisi fisik lokasi proyek dan check cross untuk
mengetahui apakah terdapat deviasi antara volume pekerjaan
sesuai gambar DED dengan volume lapangan.
d. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya masyarakat di lokasi
proyek.
3. Tahap Pelaksanaan Supervisi (Monitoring Dan Evaluasi)
Tahapan ini meliputi kegiatan sebagai berikut :
a. Pengawasan secara menyeluruh pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana pada masing-masing
lokasi proyek
b. Monitoring jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai penawaran
kontraktor pelaksana pada setiap lokasi proyek.
c. Pengawasan kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai yang
disyaratkan dalam spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan
4. Tahap Pelaporan
Tahap pelaporan meliputi kegiatan sebagai berikut :
a. Pembuatan Laporan Pendahuluan
b. Pembuatan laporan secara periodik (harian, mingguan dan
bulanan)
c. Pembuatan laporan bobot pekerjaan terlaksana secara periodik
(setiap jatuh tempo pembayaran pekerjaan)
d. Pembuatan Laporan Akhir

D. ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN
Tujuan dari pembentukan organisasi pelaksanaan kegiatan ini adalah
untuk memperjelas garis instruksi dan garis koordinasi, antara instansi
Pemberi Tugas (Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi
Sulawesi Selatan ), melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
dengan Tim Konsultan (Pelaksana Tugas) maupun Tim Teknis/Tim
Pengarah yang akan terlibat dalam pekerjaan ini.
Organisasi pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Pembangunan PSD
Bantaeng

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
A. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
Waktu pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan PSD
Bantaeng sesuai Kerangka Acuan Kerja akan berlangsung selama 90
(sembilan puluh) hari kalender di tambah pemeliharan 180 (seratus
delapan puluh) hari kalender atau 6 bulan terhitung sejak dikeluarkannya
Surat Perintah Mulai Pekerjaan (SPMK) dan sebagai basic time adalah
kontrak fisik., dengan jadwal pelaksanaan (time scedule) terlampir.
B. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
Untuk menyusun rencana kegiatan, konsultan melakukan pendekatan
terhadap beberapa faktor pertimbangan sebagai berikut :
1. Lingkup pekerjaan yang dikehendaki
2. Hasil keluaran pekerjaan
Dari pendekatan tersebut di atas konsultan mencoba menyusun
rencana kegiatan untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan PSD
Permukiman Perdesaan Kawasan I, II dan III Kabupaten Bantaeng
beberapa tahapan pekerjaan yaitu :
1. Tahap persiapan
2. Tahap orientasi lapangan
3. Tahap pelaksanaan supervisi
4. Tahap pelaporan
Selengkapnya mengenai jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat dilihat
pada sajian tabel berikut ini :

Tabel 3.8. Jadwal Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan
Tahun Anggaran 2014
NO. TAHAPA N KEGIA TA N
BULA N KE
KET.
I II III
(1) (2) (3) (4) (5) (8)
A TAHAP PERSIA PA N PELAKSA NAA N PEKERJAA N
Tahap Persiapan
B Persiapan Tim Kerja dan Peralatan Kerja
Persiapan Administrasi
Pra Orientasi Lapangan
C Tahap Orientasi Lapangan
D Tahap Pelaksanaan Supervisi
• Laporan Bulan I
• Laporan Bulan II
• Laporan Bulan III

BAB III
KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN
A. TENAGA AHLI
1. Perincian Tenaga Ahli Yang Dibutuhkan
Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengawasan ini,
personil, jumlah dan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan, adalah
sebagai berikut :
a. 1 Orang Tenaga Ahli Sipil dengan jumlah 3 orang bulan sebagai Site
Engineering dan menyusun petunjuk pengawasan Pendidikan Minimal S1
Teknik Sipil pengalaman minimal 5 tahun
b. 1 Orang Tenaga Ahli Infrastruktur S1 Teknik Sipil dengan jumlah 3 orang
bulan sebagai Tenaga Inspektor untuk masing – masing lokasi
Kabupaten, yang mempunyai pengalaman di bidang ahli prasarana
minimal 5 tahun.
c. 1 Orang Tenaga Ahli Quality dan Quantity S1 Teknik sipil dengan jumlah
3 orang bulan untuk masing – masing lokasi Kabupaten, yang mempunyai
pengalaman di bidang transportasi minimal 5 tahun.
2. Perincian Tugas dan Tanggungjawab Tenaga Ahli
Perincian tugas dan tanggung jawab tenaga ahli dalam pelaksanaan
Kegiatan Pengawasan adalah sebagai berikut :
a. Pengawas Lapangan
Secara ringkas, tugas pengawas lapangan
 Mampu menjabarkan dan mengikuti petunjuk dari tim
pengendali kegiatan atau berwenang dalam melaksanakan
tugasnya.

 Setiap saat memberikan informasi kepada direksi proyek
menyangkut kegiatan dan kemajuan pekerjaan.
 Menyiapkan dan menyampaikan laporan dari kemajuan
pekerjaan dan mengirim kepada pengendali kegiatan atau
instansi-instansi yang berkepentingan.
 Mampu menjabarkan dan mengikuti petunjuk dari tim
pengendali kegiatan atau berwenang dalam melaksanakan
tugasnya.
 Mengkoordinir dan memimpin seluruh kegiatan tim konsultan
supervisi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung mulai dari
tahap persiapan,sampai kepada tahap akhir pekerjaan.
 Menyusun konsep jadwal rencana kegiatan sebagai bahan
pembahasan tim;
 Menyusun jadwal rencana mobilisasi personil sebagai bahan
pembahasan;
 Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan seluruh
personil tim konsultan supervisi secara konsisten setiap bulan;
 Melaporkan “progress” kegiatan tim kepada Pemberi Tugas
kegiatan secara tertulis, sistematis dan periodik setiap bulan;
 Bertanggung-jawab penuh terhadap kualitas (mutu) produk
kegiatan tim;
 Memonitor progres dan kinerja personil tim selama kegiatan
berjalan;
 Membuat Laporan Progress kegiatan secara berkala
 Mengadakan koordinasi, diskusi (brainstorming) secara
konsisten, baik koordinasi hortizontal dengan tenaga internal
dalam tim maupun koordinasi vertikal dengan pihak-pihak
eksternal (Pemberi Tugas, Instansi Pemerintah dan Non
pemerintah yang terkait).
 Bertanggung jawab penuh kepada pimpinan perusahaan

Tabel 7.1 Komposisi Tim dan Penugasan
Tenaga Ahli (Personil Inti)
Nama
Personil
Perusa
haan
Tenaga
Ahli
Lokal/
Asing
Lingkup
Keahlian
Posisi
Yang
Diusulkan
Uraian Pekerjaan
Orang
Bulan
(OB)
Arman
Setiawan,
ST
PT. Geo
Inti
Spasial
Tenaga
Ahli Lokal
Ahli Sipil
Ketua Tim/
Site
Engineer
 Mampu menjabarkan dan mengikuti petunjuk
dari tim pengendali kegiatan atau berwenang
dalam melaksanakan tugasnya.
 Setiap saat memberikan informasi kepada
direksi proyek menyangkut kegiatan dan
kemajuan pekerjaan.
 Menyiapkan dan menyampaikan laporan dari
kemajuan pekerjaan dan mengirim kepada
pengendali kegiatan atau instansi-instansi
yang berkepentingan.
 Mampu menjabarkan dan mengikuti petunjuk
dari tim pengendali kegiatan atau berwenang
dalam melaksanakan tugasnya.
 Mengkoordinir dan memimpin seluruh
kegiatan tim konsultan supervisi selama
pelaksanaan kegiatan berlangsung mulai dari
tahap persiapan,sampai kepada tahap akhir
pekerjaan.
 Menyusun konsep jadwal rencana kegiatan
sebagai bahan pembahasan tim;
 Menyusun jadwal rencana mobilisasi personil
sebagai bahan pembahasan;
 Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap
kegiatan seluruh personil tim konsultan
supervisi secara konsisten setiap bulan;
 Melaporkan “progress” kegiatan tim kepada
Pemberi Tugas kegiatan secara tertulis,
sistematis dan periodik setiap bulan;
 Bertanggung-jawab penuh terhadap kualitas
(mutu) produk kegiatan tim;
 Memonitor progres dan kinerja personil tim
selama kegiatan berjalan;
 Membuat Laporan Progress kegiatan secara
berkala
 Mengadakan koordinasi, diskusi
(brainstorming) secara konsisten, baik
koordinasi hortizontal dengan tenaga internal
dalam tim maupun koordinasi vertikal dengan
pihak-pihak eksternal (Pemberi Tugas,
Instansi Pemerintah dan Non pemerintah yang
terkait).
 Bertanggung jawab penuh kepada pimpinan
perusahaan
3.00

Ramli
Rapi, ST
PT. Geo
Inti
Spasial
Tenaga
Ahli Lokal
Ahli
Inprastruk
tur
Inspektor
 Melakukan pengawasan terkait pelaksanaan
pekerjaan struktur bangunan, baik struktur
bawah maupun struktur atas
 Mengontrol kualitas dan kuantitas pekerjaan
struktur yang dilaksanakan oleh pihak
kontraktor agar sesuai dengan spesifikasi yang
diatur dalam spesifikasi teknis pekerjaan dan
gambar bestek.
 Mengontrol progress pekerjaan struktur yang
dilaksanakan oleh pihak kontraktor agar sesuai
dengan jadwal pelaksanaan struktur yang
telah disampaikan oleh pihak kontraktor
kepada pihak pemberi kerja.
 Bersama-sama dengan pengawas pekerjaan
lainnya membuat laporan harian, mingguan
dan laporan bulanan sesuai dengan progress
pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh pihak
kontraktor
 Dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya, akan bertanggung jawab penuh
kepada Ketua Tim
3.00
Safran
Hamid, ST
PT. Geo
Inti
Spasial
Tenaga
Ahli Lokal
Ahli
Quality
dan
Quantity
Quality dan
Quantity
pekerjaan arsitektur
arsitektur yang dilaksanakan oleh pihak
kontraktor agar sesuai dengan spesifikasi yang
diatur dalam spesifikasi teknis pekerjaan dan
gambar bestek.
 Mengontrol progress pekerjaan arsitektur yang
dengan jadwal pelaksanaan arsitektur yang
telah disampaikan oleh pihak kontraktor
kepada pihak pemberi kerja.
kontraktor
kepada Ketua Tim
3.00
Hamka
Umar, ST
PT. Geo
Inti
Spasial
Tenaga
Supervisi
Supervisi Pengawas
pekerjaan mekanikal/ elektrikal yang
dilaksanakan oleh pihak kontraktor
mekanikal/ elektrikal yang dilaksanakan oleh
pihak kontraktor agar sesuai dengan
spesifikasi yang diatur dalam spesifikasi teknis
pekerjaan dan gambar bestek.
dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan
mekanikal/ elektrikal yang telah disampaikan
oleh pihak kontraktor kepada pihak pemberi
kerja.
3.00

kontraktor
kepada Ketua Tim
Tommy
Yulian, ST
PT. Geo
Inti
Spasial
Tenaga
Supervisi
Supervisi Pengawas
kerja.
kontraktor
kepada Ketua Tim
3.00
Misdawati
, ST
PT. Geo
Inti
Spasial
Tenaga
Supervisi
Supervisi Pengawas
kerja.
kontraktor
kepada Ketua Tim
3.00

JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI
Masing-masing tenaga ahli akan dimobilisasi (ditugaskan) berdasarkan
jadwal yang mengacu pada uraian tugas dan tanggung jawab serta
mekanisme kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Kerangka acuan Kerja
(KAK). Selain beberapa tenaga ahli yang akan ditugaskan sebagaimana telah
ditetapkan di dalam Kerangka acuan Kerja (KAK) akan ditugaskan pula
tenaga pendukung sesuai kebutuhan pekerjaan.
Untuk tercapainya hasil yang maksimal maka penugasan personil
dalam Kegiatan Pengawasan Pembangunan PSD Permukiman
Perdesaan Kawasan I, II dan III Kabupaten Bantaeng ini dilakukan
secara terperinci dan terschedule sehingga setiap personil tersebut dapat
melakukan tugas dan tanggung jawab sebaik mungkin. Berikut ini dapat
dilihat jadwal penugasan tenaga ahli yang dimaksud.

Masukan Paruh Waktu
Masukan Penuh Waktu
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
I TENAGA AHLI PROFESIONAL
ARMAN SETIAWAN, ST 1 X 3
(Team Leader/Ahli Sipil/Site Engineering) OB
RAMLI RAPI, ST 1 X 3
(Ahli Infrastruktur/Inspektor) OB
SAFRAN HAMID, ST 1 X 3
(Ahli Quality dan Quantity) OB
3 X 9 OB
II TENAGA PENGAWAS LAPANGAN
HAMKA UMAR, ST 1 X 3
(Pengawas Lapangan) OB
TOMMY YULIAN, ST 1 X 3
MISDAWATI, ST 1 X 3
3 X 9 OB
III TENAGA PENUNJANG
ARHAM KAMALUDDIN, ST 1 X 1
(Juru Gambar) OB
KASMAEDI HASAN 1 X 3
(Operator Komputer) OB
IDA RIHAYANTI 1 X 3
(Sekretaris) OB
3 X 7 OB
9 X 25 (OB)
1
NO I II III
1
2
ORANG BULAN
BULAN
NAMA PERSONIL
SUB TOTAL
3
TOTAL
SUB TOTAL
2
3
1
2
3
SUB TOTAL
Jadwal Penugasan Tenaga Ahli
Paket Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan

A. KUALIFIKASI TENAGA AHLI
Terkait dengan pelaksanaan penyusunan Pengawasan
Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Kawasan I, II dan III
Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2014, PT. GEO INTI SPASIAL akan
melibatkan tenaga-tenaga yang profeional di bidang masing-masing, dan
memiliki pengalaman dalam perencanaan Arsistektur yang dapat menjadi
pertimbangan panitia pengadaan untuk melakukan penilaian kualifikasi
tenaga ahli. Adapun kualifikasi dan spesifikasi tenaga Ahli yang akan
dilibatkan, antara lain :
1) Ahli Sipil (Team Leader/Site Engineering)
2) Ahli Infrastruktur
3) Ahli Quality dan Quantity
4) Pengawas Lapangan
5) Staf Pendukung
Surat pernyataan masing-masig tenaga ahli yang akan dilibatkan, dan
Uraian riwayat hidup, adalah sebagai berikut :

Pengawasan Pembangunan PSD

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Pengawasan Pembangunan PSD

Similar to Pengawasan Pembangunan PSD (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

Pengawasan Pembangunan PSD