1. MENUJU BIROKRASI YANG PROFESIONAL
DENGAN MERITOKRASI
AGUS PRAMUSINTO
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
Ketua Indonesian Association for Public Administration
Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM
2. Tak ada puncak gunung yang memiliki
pemandangan indah yang dicapai
dengan mudah (mendaki, berkelok,
curam)
Saat ini anda sudah melewati jalan
terjal (lulus SMA, kuliah, CPNS). Ke depan,
masih banyak jalan sulit yang harus didaki
(promosi, studi lanjut, dll)
3. Birokrasi dan Lingkungan yang Berubah
Birokrasi
Global
isasi
Demokratis
asi
Tuntutan
Publik
Kemajuan
Teknologi
4. Prinsip Bekerja
Di mana pun kita bekerja, kita dihadapkan pada prinsip yang sama:
• Bekerja profesional
• Melayani dengan baik
• Menghormati warga
• Menjaga integritas
Adalah pilihan hidup, apakah kita akan menjadi orang baik atau
orang jahat. Di perusahaan swasta, birokrasi sipil, militer, polisi,
wartawan, LSM dll peluang jadi orang baik dan bisa jadi orang
jahat tersedia.
7. Dari Pangreh Praja ke Pelayan
• Pangreh praja: berorientasi pada kekuasaan (model jaman
kerajaan, penguasa yang harus dihormati dan ditakuti)
• Pamong praja: berorientasi pada pembinaan (masih terkesan
hierarkhis)
• Pelayan publik (public servant): berorientasi pada melayani
warga (Jangan ada agenda sendiri kecuali melayani warga.
Wakafkan hidup untuk melayani)
• Simbol, perilaku, atribut dan cara kerja dan komunikasi
harus berubah dari gaya penguasa (raja) menjadi pelayan
• Contoh Camat di Sumatra, Sopir/Pegawai di Aussy, Pelayan
di Olimpiade Beijing, Camat di Yogyakarta
8. Falsafah Kepemimpinan Lokal
• Kepemimpinan Jawa: Ing ngarsa sung tuladha, ing madya
mangun karsa, tut wuri handayani; Mikul dhuwur, mendhem jero
• Kepemimpinan Minangkabau: "pemimpin itu hanyalah
ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah." Artinya
seorang pemimpin haruslah dekat dengan masyarakat yang ia
pimpin, dan seorang pemimpin harus siap untuk dikritik jika ia
berbuat salah. Dalam konsep seperti ini, Minangkabau tidak
mengenal jenis pemimpin yang bersifat diktator dan totaliter.
• Bagaimana falsafah kepemimpinan di daerah lain: Bugis,
Madura, Bali, Tapanuli
8
9. Antara Lidah dan Hati: Kebijaksanaan
• "Lidah orang bijaksana, berada di dalam hatinya; dan tidak
pernah melukai hati siapapun yang mendengarnya".
• “Tetapi hati orang dungu, berada di belakang lidahnya; selalu
hanya ingin perkataannya saja yang paling benar dan harus
didengar".
• Agresif: merespon ketidaknyamanan dengan marah; submisif:
merespon ketidaknyamanan dengan menerima tapi mendongkol;
asertif: merespon ketidaknyamanan dengan santun dan
argumentatif
9
10. Jangan Menjadi Safe Player
• Edmund Burke (1729-1797) pernah mengatakan: “the only thing necessary
for the triumph of evil is the goodmen to do nothing” (satu-satunya yang
perlu untuk kemenangan kejahatan adalah orang-orang baik yang berdiam
diri)
• Bandingkan dengan sebuah ungkapan yang sudah disampaikan oleh Nabi
Muhammad SAW yang lahir tahun 571: ‘Barang siapa di antara kalian yang
melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya.
Apabila tidak mampu maka hendaknya dengan lisannya. Dan apabila tidak
mampu lagi maka dengan hatinya, sesungguhnya itulah selemah-lemah
iman’ (Hadits Riwayat Muslim).
• Menjadi orang baik itu penting, tetapi tidak cukup. Kejahatan akan
merajalela ketika orang pandai dan baik hanya diam dan membiarkannya.
11. Citra Negatif Birokrasi
• Kesan negatif terhadap mereka yang bekerja di
birokrasi pemerintah masih melekat sampai sekarang
Jangan meminta kalau itu bukan hak (ASN)
Jangan memberi kalau itu bukan kewajiban (warga)
12. Birokrasi di Mata Publik
• “Kita tidak butuh birokrasi. Kalaupun birokrasi ada, diam itu lebih baik
daripada bekerja tetapi merecoki”.
• Di dunia pendidikan, birokrasi dinilai lebih banyak membuat keribetan
daripada memfasilitasi.
• Di dunia pariwisata, ada atau tidak ada birokrasi pemerintah, para
pelaku usaha tidak merasakan bedanya.
13. Mana Idola Anda?
• Budiaji (1976, Kadolog Kaltim)
• H. Tahir (1976, Pertamina)
• Djoko Susilo (Simulator SIM)
• Gayus Tambunan (Pajak)
• Juliari Batubara (Bansos)
• Dan lain-lain….
• Sutami (Menteri PU Orde Baru)
• Jendral Polisi Hoegeng Iman
Santosa
• Baharuddin Lopa (Jaksa Agung)
• Artidjo Alkostar (Hakim Agung)
• Dan lain-lain…
14. Good Follower Good Leader
• Lead yourself: disiplin, semangat, kerja keras-kerja cerdas-
kerja tuntas, komitmen, dll
• Lead your organization: interaksi dengan kolega (ke atas, ke
bawah dan ke samping); visi organisasi yang jelas
• Lead your programs: bagaimana merencanakan program,
mengelola sumberdaya, mengeksekusi program
15. Tipe Pemimpin/Follower
• Quitter: mudah menyerah (tidak mau mencoba)
• Camper: setengah-setengah (usaha minimalis)
• Climber: pendaki yang selalu tertantang untuk
naik (Keizen, selalu ingin maju)
15
16. Perhatian
• Jangan berpikir: “kapan punya liburan, dan kapan libur
panjang nasional??? karena liburan itu harus bisa dilakukan
setiap hari”. Maksudnya, setiap pekerjaan harus dinikmati
sehingga pekerjaan tidak menjadi beban.
• Murphy’s Law: "Whatever can go wrong, will go wrong" (or,
alternately, "Whatever can go wrong will go wrong, and at the
worst possible time, in the worst possible way"). The saying is
sometimes referred to as Sod's law or Finagle's law.
17. 17
HOW TO BE A GOOD FOLLOWER?
• Bekerja lebih keras: jangan terdengar kata-kata “saya malas”, tapi siaplah kerja overtime
(Bekerja keraslah,seseorang sedang memperhatikan dan menilai anda )
• Sikap kerja tepat: optimistik, positip dan mau kerjasama
• Jujur berprinsip: jangan ABS; jujur berpendapat, tapi santun dalam berkomunikasi
• Antisipasi yang tak diduga-duga: waspada terhadap masalah yang mungkin muncul yang tak
diperkirakan (Be alert, don’t alarm!)
• Hadir, kerja: jangan terkesan tidak pernah di tempat; datang ke kantor walau pekerjaan bisa
dikerjakan di rumah
• Komunikasi: jangan anggap orang lain tahu pikiran anda
• Jangan suka mengeluh: sikap ini menjadikan anda bagian dari masalah di kantor; tunjukkan
bahwa anda bagian dari solusi
• Nikmati pekerjaan: jika anda menyukai pekerjaan maka itu akan terlihat dari kinerja dan
sikap anda
• Jadilah pekerja kunci: kuasai bidang kerja anda; kuasai lingkungan kerja yang terkait; anda
akan dianggap berharga oleh organisasi (Tips Eksekutif, Majalah Eksekutif Oktober 2006:
48)
18. Latar Belakang
Undang-Undang ASN
• Efektivitas pemerintahan yang kurang mendukung
• Reformasi untuk mewujudkan birokrasi yang efisien dan efektif, bersih dan akuntabel,
serta melayani
• Perubahan manajemen ASN sebagai upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi
Mewujudkan ASN yang berkualitas: kompeten, netral, berintegritas dan
berkinerja tinggi
• Menjadikan ASN sebagai profesi
• Merubah manajemen SDM aparatur dari sistem karier ke sistem merit
• Mengamanatkan pengisian JPT melalui seleksi terbuka
• Membentuk KASN untuk mengawasi pelaksanaan sistem merit
Tujuan
Amanat
19. Sistem Merit
kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan
kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.
Tujuan
Sistem
Merit
Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan
mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai
kompetensinya;
Mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang
adil dan layak;
Mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat;
Melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang
bertentangan dengan prinsip merit (neptisme,
primordialisme,
20. KONDISI SEBELUM & SESUDAH
UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN
SISTEM MERIT
NDKEKP & NETRALITAS
PENGISIAN JPT
20
Paradigma: Personal Administration
(Urut Kepangkatan)
Proses pemilihan JPT masih berbasis
kedekatan dengan pimpinan (Spoil System)
Pengawasan NDKEKP terhadap ASN
sangat longgar
Close Career System
Tidak Ada Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK)
Karir ASN tidak menentu
Mutu Manajemen ASN
tidak terukur dengan baik
Paradigma: Manajemen SDM
(ASN adalah SDM yang harus dikelola dengan baik)
Open Career System
Ada Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK)
Karir ASN terlindungi: pengangkatan, promosi, mutasi
& pemberhentian berdasarkan Sistem Merit
Mutu Manajemen ASN diukur dan dioptimalisasikan
dengan baik menggunakan Sistem Merit
Kuatnya terjadi transaksi jual beli jabatan
pada instansi pemerintah sehingga
mempengaruhi kualitas pengisian JPT
Proses pemilihan JPT berbasis kualifikasi, kompetensi,
dan kinerja (Merit System)
Pengisian jabatan diawasi oleh KASN sehingga
jual beli jabatan semakin sulit dilakukan
Cenderung abai pada perlindungan ASN
dari intervensi politik
Penerapan NDKEKP dan Netralitas
di instansi pemerintah sangat rendah
Tidak ada institusi yang fokus mengawasi
penerapan NDKEKP dan Netralitas ASN
Pengawasan NDKEKP terhadap ASN
semakin meningkat
Meningkatkan perlindungan ASN
dari intervensi politik
Penerapan NDKEKP dan Netralitas di instansi
pemerintah semakin meningkat
Terdapat institusi yang fokus mengawasi
penerapan NDKEKP dan Netralitas ASN yaitu KASN
S
E
B
E
L
U
M
S
E
S
U
D
A
H
21. 21
MANAJEMEN ASN
Sumber: UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
Melaksanakan fungsi
Pembuatan Kebijakan di
Bidang Pendayagunaan
Aparatur Negara
Melaksanakan fungsi
Pengawasan Pelaksanaan
Norma Dasar, Kode Etik dan
Kode Perilaku ASN, serta
Penerapan Sistem Merit
dalam Kebijakan dan
Manajemen ASN
Melaksanakan fungsi
Pembinaan dan
Penyelenggaraan
Manajemen ASN
Melaksanakan fungsi
Pengkajian,
Pendidikan, dan
Pelatihan ASN
22. 22
Apa Meritocracy?
• Meritocracy adalah sebuah pemerintahan yang dikelola oleh
orang-orang yang diseleksi berbasis pada kemampuan atau
kecakapan yang dimilikinya (kombinasi: kualifikasi,
kompetensi dan kinerja)
• Hal ini berbeda dengan pemerintahan yang berbasis pada
spoil system atau patronase politik. Mereka diangkat karena
kesamaan afiliasi politik, pertemanan atau kesamaan etnis
dan lain-lain.
23. Merit System di China
• Mereka sudah menerapkan ujian secara kompetitif (competitive examination) yang membuat
Kekaisaran China bertahan lebih dari 2000 tahun. Siapapun yang akan bekerja di pemerintah
kekaisaran China, mereka harus lolos tes yang sangat sulit. Hal ini untuk menjamin bahwa
pejabat pemerintah yang melayani kekaisaran adalah orang yang cerdas dan cakap, dan
bukan sekedar pendukung politik kaisar yang sedang berkuasa atau keluarga dari pejabat
sebelumnya. Peserta dimasukkan dalam ruang yang terkunci selama 24-72 jam dan harus
membuat 6-8 esai tentang gagasan klasik Konfusian dan bagaimana untuk memecahkan
masalah-masalah pemerintahan (Szczepanski 2018).
• Model ini telah menjadi sarana mobilitas sosial dalam masyarakat. Mereka yang
berlatarbelakang sosial lapisan bawah memiliki kesempatan untuk menapaki karier di dalam
pemerintahan dan sejajar dengan mereka yang memiliki status sosial lebih tinggi.
23
24. Merit System di Amerika Serikat
• Model ini yang kemudian ditiru oleh banyak negara di Asia maupun
negara-negara barat. Misalnya, The Pendleton Civil Service Reform Act di
Amerika Serikat yang dijalankan pada 1883 menetapkan bahwa posisi
dalam pemerintah federal seharusnya diberikan berdasarkan pada “the
basis of merit instead of political affiliation” (berbasis kompetensi dan
bukan afiliasi politik) (Hoogenboom 1959; Theriault 2003).
https://www.thoughtco.com/imperial-chinas-civil-service-exam-195112
24
25. Lanjutan
• Sebelum ada Pendleton Act ini, pola penempatan posisi dalam kantor-kantor
public (public offices) cenderung menggunakan spoils system. Isu spoils system ini
digunakan secara umum pada jaman Presiden Andrew Jackson (1829-1837),
walaupun sebenarnya sudah terjadi lama sebelumnya pada saat Presiden Thomas
Jefferson (1801-1809) yang cenderung mengeluarkan lawan politiknya dari kantor
pemerintah. Isu spoils system menguat dan menjadikan Presiden James A.
Garfield menjadi korban penembakan oleh Charles Guiteau pada tahun 1881
yang tidak puas dengan sistem koneksi politik dalam jabatan. Momentum
pembunuhan tersebut telah mendorong pengadopsian gagasan merit system
yang diusulkan oleh Senator George H. Pendleton dari Ohio.
25
26. • Di Indonesia, fenomena yang terjadi di Amerika Serikat 135 tahun yang
lalu, justru menggejala kuat di banyak daerah. Bupati atau Gubernur
terpilih banyak menggeser pejabat lama yang tidak sejalan dengan
politiknya, lalu digantikan oleh para pendukung atau tim suksesnya.
Kualifikasi pendidikan, kompetensi dan capaian kinerja diabaikan di
dalam merekrut dan menempatkan orang-orangnya untuk mengelola
pemerintahan. Hal ini menjadi sebuah ironi demokrasi, yang seharusnya
bisa mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
26
27. SISTEM MERIT DALAM SEJARAH
DUNIA
Ujian terbuka kompetitif untuk
rekrutmen aparatur negara
sudah dilaksanakan sejak abad
200 SM (era dinasti Han)
Pada 1883 dikeluarkan Pendleton
Civil Service Reform Act yang
mengamanatkan agar pengisian
orang dalam jabatan di
pemerintah harus berdasarkan
merit dan seleksi.
Sejak tahun 1959, Singapura
telah mendirikan Public Service
Commission untuk memastikan
manajemen aparatur negara
dilakukan berdasarkan prinsip
merit dan imparsialitas.
Amerika Serikat Singapura
Tiongkok
28. RPJM 4 (2020-2024)
RPJM 1(2005-2009)
GOOD
GOVERNANCE
RPJM 2 (201
0-201
4)
REFORMASI
BIROKRASI
RPJM 3 (201
5-201
9)
SISTEM
MERIT
PETA JALAN PEM BAN GU NAN
APARATUR SIPILNEGARA (ASN)
BIROKRASI
BERKELAS
DUNIA
29. Fungsi KASN
•Komisi Aparatur Negara berfungsi mengawasi:
• Pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku
ASN (anti Pancasila, UUD, NKRI; pelanggaran netralitas,
etc) (4.3 million)
• Menjamin pelaksanaan sistem merit dalam perumusan
Kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi
Pemerintah (719 government institutions and 120 State
universities) (pengisian JPT Pratama dan Madya;
penilaian mandiri dan pembinaan sistem merit IP)
29
30.
31. Intelligent infrastructure
1. Big data
2. Artificial intelligence
3. 5G networks and Internet of Things (‘IoT’)
Smart transportation
4. Self-driving vehicles
5. Drones
(Hee Woong Yoon et al.)
Combined services
6. Personalized healthcare
7. Smart city
8. Augmented/virtual reality
9. Intelligent robot
Industrial foundation
10. Intelligent semi-conductors
11. Advanced materials
12. Innovative medicine
13. New and renewable energy
Public Administration/Government 4.0: Korean
Model
32. • Good leadership makes organizations go faster:
• Speed (kecepatan)
• Agility (kelincahan)
• Adaptability (kemampuan menyesuaikan)
• Dari silo organization ke networking & collaboration
• Dari sentralisasi ke desentralisasi dalam pembuatan keputusan (Brian
Bacon, Oxford Leadership)
Leadership 4.0
33. INTEGRITAS – PROFESIONAL – KERJA SAMA - MELAYANI
TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK INDONESIA
DALAM PERBANDINGANNYA DI ASEAN
Negara
Global
Competitiveness
Index (GCI) 4.0
2019
Government
Effectiveness Index
(2019)
Peringkat Nilai Peringkat Nilai
Singapura 1 84,8 1 2,22
Brunai 13 79,6 23 1,38
Malaysia 27 74,6 38 1,00
Thailand 40 68,1 62 0,36
Indonesia 50 64,6 73 0,18
Philippines 64 61,9 84 0,05
Vietnam 67 61,5 86 0,04
Sumber: World Bank, The Global Economy
85
60
53
40
37
36
34
SKOR
Singapura Brunei MalaysiaIndonesia Thailand
Vietnam Filipina
Sumber: Transparency International
Peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
(2019) belum pada level tinggi di ASEAN
NEWS: Tahun 2020 Turun menjadi 37 (Peringkat 5
Asia Tenggara)
86,2
81,5
80,1
70,1
69,9
69,6
62.8
SKOR
Singapura Brunei
Malaysia Indonesia
Thailand Filipina
Sumber: World Bank
Peringkat Kemudahan Berusaha (EoDB) 2019
Indonesia Masih Tertinggal di ASEAN
Vietnam
34. BEBERAPA INDIKATOR SEKTOR PUBLIK
Manipulasi Prosedur,
Penyalahgunaan Jabatan,
Menjual Pengaruh, Transaksi
Biaya, Biaya Tambahan,
Hadiah, Transparansi
Pembayaran, Percaloan,
Perbuatan Curang, Transaksi
Rahasia
Corruption Perceptions
Index
Mutu Layanan Publik, Mutu
SDM ASN, Derajat Kemandirian
ASN dari Intervensi Politik,
Kapasitas Perumusan dan
Implementasi Kebijakan
Negara, dan Kredibilitas
dari Komitmen Pemerintah
pada Kebijakan Negara
Government Effectiveness
Index
Memulai Berusaha, Perizinan,
Penyambungan Listrik,
Pendaftaran Properti, Akses
Perkreditan, Perlindungan
Investor, Pajak, Perdagangan
Lintas Negara, Penegakan
Kontrak, Penyelesaian
Perkara Kepailitan
Ease of Doing Buisness
Adopsi ICT, Dinamika Bisnis,
Infrastruktur, Institusi,
Kemampuan Inovasi,
Kesehatan, Keterampilan,
Pasar Naker, Produk, Sistem
Keuangan, Stabilitas Makro
Ekonomi, dan Ukuran Pasar
Global Competitiveness
Index
Sektor
Publik
INTEGRITAS – PROFESIONAL – KERJA SAMA - MELAYANI
35. Mahatma Gandhi
• Perhatikan kata-kata Gandhi tentang sebuah perubahan:
• First they ignore you,
• then they laugh at you,
• then they fight you,
• then you win.
• Untuk mendapatkan kemenangan atas sebuah perubahan, anda harus
melewati tahap yang panjang
• Mereka harus dibuat peduli, serius dan tidak menertawakan, berpikir
mencari kelemahan gagasan kita, dan anda harus memenangkan argumen
melawan argumen mereka agar akhirnya menang
36. ASN dan Profesionalisme
• Sistem Merit: Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja Versus Sistem Spoil:
Suka tidak suka, kekerabatan, kesukuan, transaksi
• Seleksi: Transparan dan akuntabel dengan Computer Assisted Test
• Promosi: Seleksi terbuka atau talent pool
• Netralitas ASN dari politik praktis
37. Contoh Kasus
• Disiplin waktu: lihat orang Jepang dan Korea dalam soal waktu
(keterlambatan total kereta api setiap tahun hanya 7 menit); Di
Belanda, bus kota terlambat 2 menit sudah dikatakan layanan publik
jelek.
• Etos kerja: lihat orang2 Cina untuk mampu menguasai dunia (di
kampus2 LN, mereka belajar dan bekerja 7 hari)
• Walikota Hery Zudianto perlu waktu 1 periode untuk mengenalkan
budaya pelayanan
38. 38
CIRI PEMIMPIN YANG BAIK
• V-V-C: Vision (mampu membentangkan arah masa depan; tugas pemimpin adalah
menghadirkan masa depan di waktu sekarang; uraikan rencana jangka panjang anda, tapi
instruksikan dengan singkat), Value (mereka yang memiliki perhatian pada kepentingan
organisasi dan bukan pribadi), Courage (keberanian untuk mengambil tindakan walaupun
tidak populis)
• Pemimpin: nilai kebenaran, kemampuan strategis dan teknis (Nabi dipercaya bukan karena
kekuatan moralnya saja, tetapi juga bisa memecahkan persoalan-persoalan strategis
pengikutnya)
• Shiddiq (jujur), amanah (akuntabel), fathonah (cerdas), tabligh (komunikatif)
• Look, look, look to the rainbow. Follow the fellow who follows the dream (Song sung by Fred
Astaire in the film Finlan’s Rainbow)
• Diskusikan kasus: Siapa? Apa yang dilakukan? Bagaimana dalam konteks planning?
39. 39
PEMIMPIN YANG PUNYA MIMPI
(Dr Martin Luther King, Jr)
• Contoh: pidato monumental yang sangat bagus oleh Dr Martin Luther King, Jr pada 28 Agustus 1963: “I
have a dream!” . Pidatonya adalah sebagai berikut:
• I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: "We hold
these truths to be self-evident: that all men are created equal."
• I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former
slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.
• I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice,
sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice.
• I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the
color of their skin but by the content of their character.
• I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips
dripping with the words of interposition and nullification; one day right there in Alabama, little black boys
and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers.
• I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the
rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord
shall be revealed, and all flesh shall see it together.
• I have a dream today.
40. TITAS UMUM
Lengkap : Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA
t tanggal /
: Pemalang, 10 Desember 1963
a : Islam
n : Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
DIKAN
Administrasi Negara, FISIPOL Universitas Gadjah Mada
Development Administration, Australian National University
olicy and Governance, Australian National University
ALAMAN JABATAN
tua Komisi Aparatur Sipil Negara Periode 2019-2024
tua Indonesian Association for Public Administration (IAPA) 2019-
22
nior Regional Consultant untuk public service delivery system untuk
negara anggota ASEAN, 2019-2020
ational Consultant untuk reformasi birokrasi di beberapa lembaga
ternasional, 2006-2017
tua Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM,
16-2021
rektur Program Magister Administrasi Publik, Sekolah Pasca Sarjana
GM, 2006-2016.
41. TERIMA KASIH
41
Jalan M.T. Haryono Kav 52-53, Pancoran, Jakarta Selatan
Telp: 7972098
Website : www. kasn.go.id
Editor's Notes
IMPROVING GOVERNANCE WORK
If we make distinctions of the paradigms of government operation between 1.0, 2.0 and 3.0,
Government 1.0 places the efficiency of government as the core value, providing one-way service delivery and requiring citizens to make personal visits to various administrative offices.
As for Government 2.0, democracy was a critical element, putting citizens at the center of the initiative. Although restricted, disclosure of information and citizen participation were carried out. This lead to the introduction of public services based on the two-way communication, and the internet played an important role in connecting the government with citizens.
In Government 3.0, services will be individual citizen-oriented and provided in advance. When a citizen contact the government office just once, all the information about the citizen will be shared among agencies and different services available for the citizen will be provided. It is a way of providing customized services through opening, sharing, communication and collaboration. Service framework will be upgraded to fit mobile and smart infrastructure.