Reformasi Birokrasi dan Strategi Kebudayaan

645 views

Published on

FGD Kajian Penyusunan Manual Praktis Pengembangan Budaya Kerja Instansi Pemerintah, PKP2A II LAN

Makassar, 30 Agustus 2013

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
645
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reformasi Birokrasi dan Strategi Kebudayaan

  1. 1. RB & STRATEGI KEBUDAYAAN FGD Kajian Penyusunan Manual Praktis Pengembangan Budaya Kerja Instansi Pemerintah, PKP2A II LAN Makassar, 30 Agustus 2013
  2. 2. KRITIK THD RB Birokrasi kita sudah rusak karena memang mewarisi mentalitas usang yg telah terpola lama dalam praktik politik otoritarian. Gagasan RB belum mencetus tindakan praktis yg betul2 mendekonstruksi mentalitas birokrat lama sehingga ramah melayani publik. Di segala lapis pada semua institusi publik hampir pasti bercokol penyakit birokrasi: angkuh, lamban, korup. Sejauh ini RB hanya menyentuh aspek manajerial & teknis operasional pemerintahan, tentang bagaimana mewujudkan GG, tapi tidak pernah dibarengi dengan dekonstruksi budaya untuk mendobrak mentalitas lama. Gerakan dekonstruksi budaya birokrasi lama merupakan keharusan mutlak untuk mentransformasikan habitus baru di lingkungan birokrasi. Hanya dengan begitu kita bisa menyembuhkan penyakit kronis di birokrasi, sehingga akan tampil habitus baru yaitu birokrasi yg ramah, responsif & transparan. Mahfud MD dalam seminar nasional dalam rangka Hari Amal Bhakti Kementerian Agama (Kompas, 2/2/2012)
  3. 3. BUDAYA DAN RB Reformasi kultural perlu ditempuh untuk mempercepat proses reformasi birokrasi budaya sebagai prakondisi bagi reformasi. Reformasi yang dilakukan secara konsisten akan melahirkan nilai-nilai budaya baru yang jauh lebih baik budaya sebagai hasil tidak langsung (by-product) dari rangkaian proses reformasi. Program RB saat ini cenderung memakai logika ke-2 dan mengabaikan yg pertama (?)
  4. 4. BUDAYA DAN RB Program RB saat ini hanya menjadikan Dimensi Budaya (mindset dan cultureset) sebagai salah satu area perubahan, bukan fondasi yg menjiwai perubahan pada setiap area perubahan cultural change mesti menjadi grand strategy dalam RB. Program RB saat ini masih bersifat instrumental & nominal, yakni dengan memperbanyak aturan dan pedoman2 kerja, belum bersifat substansial Tanpa adanya strong leadership (konsistensi dan keteladanan), hal ini akan sangat sia-sia. Yang timbul justru adalah “inflasi aturan, defisit ketaatan”. Program RB saat ini juga masih berpihak pada status quo (misal aturan yg serba bernada negatif), serta belum beranjak dari comfort zone (misal Diklat).
  5. 5. BUDAYA DAN RB Program RB saat ini kurang memperhatikan local wisdom dan nilai-nilai asli masyarakat Indonesia. Contoh: o Karakteristik masyarakat paternal (orientasi senioritas), tiba-tiba diterapkan sistem merit, open competition, dll; o Masyarakat yg guyub (gemeinschaft), tiba-tiba berlaku prinsip penghargaan individual (gesselschaft), seperti uji kompetensi, remunerasi yang “berkasta”, dll; o Masyarakat yg pasif, serba menunggu instruksi, sami’na wa atha’na, tiba- tiba harus membuat SKP/kontrak kinerja. Konsep “pegawai” seolah tereduksi menjadi “pekerja”, sementara semangat RB membuat employee menjadi owner; o Masyarakat yg meyakini larangan meminta jabatan, justru harus “melamar”.
  6. 6. REFORM BERBASIS BUDAYA Kereta perang/kereta bangsawan jaman Romawi biasa ditarik oleh 2 kuda yg jarak antar media kuda tsb adalah 4 kaki (8,5 inchi/1,44 m). Ternyata ukuran 1,44 m ini sama persis dengan jarak rel kereta api, bahkan jarak antara 2 sumbu mesin peluncur roket juga memiliki ukuran yg sama. Birokrasi Korea saat ini terdiri dari 9 jenjang, dari yg tertinggi Asisten Menteri, hingga yg terendah CPNS (Asisten Klerk). 9 jenjang ini ternyata diadopsi dari model birokrasi yg pernah diterapkan oleh Dinasti Chosun, dimana 3 tingkat teratas adalah golongan yg berhak menggunakan jubah/kostum berwarna merah, 3 tingkat menengah berpakaian warna biru, dan 3 tingkat terendah berwarna hijau.
  7. 7. REFORM BERBASIS BUDAYA RB seyogyanya tidak bersifat top-down, namun dikembalikan kepada kebutuhan masung-masing daerah/instansi yg disesuaikan dengan values yang ada di daerah/instansi tsb; RB tidak cukup ditempuh semata2 dengan mengubah aturan2 kedisiplinan & kehadiran yg sering berupa pemaksaan yg menimbulkan ketakutan, namun hrs ada proses internalisasi yg menumbuhkan kesukarelaan untuk taat. Esensi & urgensi pengembangan budaya kerja melalui internalisasi organizational values Agar efektif, proses internalisasi ini perlu manual yg practical.
  8. 8. ISSU DALAM INTERNALISASI VALUES Bagaimana mengagregasikan individual values menjadi organizational values? Atau, bagaimana menginjeksikan organizational values menjadi individual values? Dari mana mulainya? Materi apa yg perlu didesain untuk bisa mensimulasikan seseorang keluar dari status quo dan comfort zone? Dan beranikah kita mendesain hal itu? Metode dan Media apa saja yang perlu dikembangkan? Diklat/ Bimtek? Self Learning? KBK dengan TAM tertentu? Forum Sharing? yg terpenting ada proses repetisi secara berkesinambungan untuk menghasilkan efek yg juga sustain.
  9. 9. FUTURE DIRECTION Hasil kajian PKP2A II perlu di-expose di tingkat nasional untuk mengikat komitmen Pusat. Program pengembangan budaya kerja wajib dikaitkan dengan revisi Permenpan No. 20/2010 dan penyusunan RM-RB baru 2015-2019. Akan lebih baik untuk melanjutkan inisiatif menyusun Perkalan (atau Permenpan) tentang Manual Praktis Pengembangan Budaya Kerja Instansi Pemerintah. Pusdiklat TMKP dan Pusat Kajian Reformasi Administrasi (Perpres No. 57/2013) bisa menjadi leading unit dengan dukungan PKP2A II.
  10. 10. TERIMA KASIH Semoga Bermanfaat …

×