Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas peran dan tantangan Aparatur Sipil Negara di era demokrasi. 2. Ada beberapa isu utama yang dihadapi seperti reformasi organisasi dan manajemen, sistem gaji, otonomi daerah, dan budaya birokrasi. 3. Dibutuhkan komitmen yang konsisten dalam mereformasi pelayanan publik serta pembangunan etika pelayanan yang sejalan dengan Pancasila.

1. ASN di Era Demokrasi
Oleh Chusnul Mar’iyah, Ph.D
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia
CEPP FISIP UI

2. Chusnul Mar’iyah, Ph.D
cmariyah2004@yahoo.com
Educations:
• Doktor Ilmu Politik dari SydneyUniversity,1998
• Sarjana Ilmu Politik, FISIP UI, 1987
• Sekolah Pendidikan Guru, SPG Negeri Lamongan, 1979
• Short Cources: Federalism, Easton University,USA 1997; Transaprancy in Political Parties, Oxford University, UK 2002; Urban
Studies, ANU, Australia 1993; Japanese Studies, Hosei University, Jepang 1985 dll.
Employments:
• Dosen Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia 1982-sekarang
• Research Fellow, the Victoria University,Melbourne, Australia, 2008
• Anggota Komisi Pemilihan Umum 2001-2007
• Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik dan HI, FISIP UI, 2000-2003
• Dosen PolitikAsia Tenggara, SydneyUniversity, Australia 1992-1996
• Aktivis Perempuan, Perempuan Aktivis

3. 3

6. Pendahuluan
• Sejarah ASN: Era Kerajaan/Kesultanan; pendudukan Belanda; Kemerdekaan sebelum
reformasi dan pasca reformasi.
• Ada model birokrat terpengaruh pada konstruksi politik (Weber): politik pendukung regime
dan adanya tuntutan ASN atau PNS bersikap Netral (apa definisi konsepnya? Regulasi?
• Permasalahan di Era Reformasi: organisasi dan managemen internal ASN ( size of civil
service); salary system (sesuai dengan rank/golongan, mulai dibahas tentang kecakapan
(adakah kekhususan Kemenkeu, MA? Model WB/IMF?); regional autonomy (kewenangan
dan penggajian); culture of civil service (peningkatan kapasitas pelayanan publik); Secara
Khusus bagaimana ASN di perguruan Tinggi? Dan perlukah reformasi kelembagaan?

7. Lanjutan Permasalahan
• Politically speaking: merubah budaya (tingkah laku individu maupun system); dari
filosofi sampai public ethic.
• ASN sebagai anggota Warga Negara dan tanggung jawab sebagai apparatus negara?
Bertanggung jawab kepada siapa?
• Dalam konteks: paternalistic, sentralistik di era desentralisasi (apakah masih selalu
menjadi mesin politik dari kekuasaan?)
• Tugas utama dari merumuskankebijakan publik sampai implementasi kebijakan
publik
• Issue utama Korupsi dalam pengertian yang luas (waktu, jabatan, APBN/APBD?)

8. So what
• Komitmen dan konsistensi dalam reformasi pelayanan publik dengan issue-2
utama dan tantangannya
• Kelembagaan: Birokrasi kementrian RAB dan LAN Apakah ada conflic of
interest?
• Bagaimana solusi: dibutuhkan pendidikan akhlak berkelanjutan
• Dibangun etika pelayanan publik (delivery services); ICT literacy; responsible
dan innovative; global outlook (paradigm materialism vs paradigm Pancasila)

9. Tantangan
• ASN dalam era demokrasi langsung melalui Pemilu
• Bagaimana peran ASN (sebagai warga negara)
• ASN sebagai apparatus negara (tanggung jawab kepada negara vs regime
yang berkuasa); rujukan konstitusi dan perundang-undangan
• Posisi ASN dalam pilkada
• Posisi ASN dalam penggunaan Anggaran untuk kepentingan Pemilu

10. Dalam berbagai studi: Apa dan siapa yang
terlibat?
1. Illegal expenditure,including vote
buying
2. Funding from illegal sources
3.Selling appointment, honors or acess to
information
4. Abuse of state esources
5. Personal enrichment
6. Demanding constribution from public
servant
1. Voters and elections officials
2. Kandidat dan parpol
3. Public servants /ASN and
candidates
4. Public sectors, parties and candidates
5. Candidates, politicians and parpol
6. Public servants/ASN and public
sector

11. Lanjutan
7. activities that violate political
finance regulations
8. Political constributions for favours
contract, licenses or policy change
9. Forcing private sector to pay
protection
10. Limiting access to funding for
opposition parties
7. Parpol and candidates
8. Private sector
9. Private sector
10. parties and candidates

12. LAN Outlook
• Transformasi Pengembangan Modal Insani Sektor Publik di Indonesia
• Ideologi global (VUCA, Disruption; intinya pembangunan materialisme)
• Paradigma (Pancasila vs Liberalisme/Materialisme/ Ultra modern Slavery
system)
• Kemampuan individu
• leadership

13. Penutup
• What Can I/We Do?
• ASN bekerja dalam koridor regulasi Konstitusi dan perundang-2an
• Dibutuhkan leadership yang memiliki kualitas, kapabilitas, akhlak di setiap tingkatan
• Dibutuhkan Individu2 yang berada dalam system birokrasi memiliki akhlak yang mulia yang
akan menghindarkan diri dari tindakan fahsya’ dan munkar (praktikkan Pancasila sebagai
dasar day to day delivery services bagi birokrat sesuai dengan agama masing2; jangan
jauhkan agama – Sila Pertama Pancasila-- dari model kualitas dari ASN.
• Jangan agama dijadikan musuh (dengan label radikal/teroris), jadikan sebagai norma
tertinggi dalam individu2 yang dapat memancarkan akhlak yang mulai mengurus rakyat agar
tujuan bernegara dalam pembukaan konstitusi Negara Republik Indonesia tercapai.

14. Thank You