Dokumen tersebut membahas kerangka kerja pelaksanaan Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kota Semarang berdasarkan aturan dan target nasional. Beberapa poin kuncinya adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan pemerintah, meningkatkan tingkat komponen dalam negeri pada produk, menambah jumlah produk yang tersertifikasi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaannya.
3. Visi Misi RPJMD Kota Semarang 2021-2026
Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan
Pancasila dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika
1 2 3 4 5
5. • Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri
• Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah
Daerah
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi, Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah
Dasar Pelaksanaan P3DN di Kota Semarang
7. Mendukung persentase nilai capaian
penggunaan produk dalam negeri dalam
pengadaan barang dan jasa pemerintah pada
tahun 2020 ditargetkan sebesar 46,63 persen
menjadi sebesar 52,48 persen pada tahun 2024.
Sasaran Strategis
Program
Mendukung Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN) (rerata tertimbang) pada tahun 2020
ditargetkan sebesar 49 persen menjadi sebesar
53 persen pada tahun 2024.
Produk tersertifikasi TKDN ≥ 25% yang masih
berlaku pada tahun 2020:
Mendukung target sebanyak 6.200 produk
tersertifikasi menjadi sebanyak 8.400 produk
tersertifikasi pada tahun 2024.
12. REVIU P3DN TRIWULAN 3
Suarat Mendagri No. 700/2327/IJ kepada Gubernur/Bupati/Walikota Perihal Pelaksanaan Reviu Triwulan III
Tahun 2022
SARAN REVIU BPKP PERWAKILAN JAWA TENGAH
• Mendorong percepatan revisi SK Pembentukan Tim P3DN Kota Semarang;
• Menyediakan anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi P3DN pada Tim P3DN;
• Memberikan sanksi atas implementasi P3DN;
• Membuat preferensi harga untuk produk dalam negeri yang mengandung TKDN sesuai ketentuan yang
berlaku;
• Mengarahkan agar dokumen perencanaan pengadaan barang dan jasa untuk mencantumkan kewajiban
menggunakan produk dalam negeri sesuai ketentuan yang berlaku;
• Menetapkan kebijakan PDN sebagai salah satu kriteria penilaian kinerja OPD;
• Menginstruksikan OPD terkait untuk mensosialisasikan Kebijakan pemerintah daerah yang mendorong
kemudahan perizinan berusaha dan kemudahan bagi penyedia untuk mendaftarkan produk pada e-katalog
lokal;
• Menginstruksikan OPD teknis terkait untuk menyusun Juknis Reviu P3DN;
• Menginstruksikan masing-masing OPD teknis untuk melakukan monitoring dan reviu atas implementasi
P3DN;
• Menginstruksikan kepada Inspektur agar merencanakan dan melaksanakan pengawasan terhadap
implementasi P3DN pada Tahun 2022.
13. INFORMASI
Telp. : (024) 3540009
Email : p3dn@semarangkota.go.id
Web. : www.semarangkota.go.id
Chat WA : 0813-2658-8983
Gedung P3DN Kota Semarang
Jalan Pemuda 148 Semarang
PENGADUAN
SMS : 1708
Email : laporhendi@semarangkota.go.id
Web. : www.laporhendi.semarangkota.go.id
Chat WA : 0812-1500-0512
Senin - Kamis : 08.00 - 16.00 WIB
Jumat. : 07.30 - 11.30
Saluran Informasi dan Pengaduan P3DN di Kota Semarang