1. B a d a n P e r e n c a n a a n P e n e l i t i a n d a n P e n g e m b a n g a n
P r o v i n s i K e p u l a u a n R i a u
MISNI, SKM, M.Si
KepalaBappedaProvinsiKepulauanRiau
B a t a m , 9 M a r e t 2 0 2 3
ARAH KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2024
2. Mempercepat konektivitas
antar pulau dan
pembangunan
infrastruktur kawasan
PercepatanPembangunan
Infrastruktur dan
PengintegrasianAntar Pulau
PercepatanPembangunan
Infrastruktur Dasar
IKU: Sisa Luas
Kawasan Kumuh10-15Ha
Target 2023 : 123,73Ha
Target 2024 : 75,36Ha
Misi
Tujuan
Sasaran
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PADA RPJMD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021-2026
1. Meningkatkan Akses
terhadap
Infrastruktur dan
Pelayanan Dasar di
Permukiman Kumuh;
2. Percepatan
Pembangunan Sarana
Prasarana dan Utilitas
Umum Perumahan
dan Kawasan
Permukiman.
STRATEGI:
3. Kondisi dan
Masalah
(2022-2023)
Target RPJMD,
SPM, SDG’s
( GAP )
Kebutuhan &
Kemampuan
RKPD DAN
RENJA OPD
Indikator dan
Target Sasaran
Terukur
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024
RKPD TAHUN 2024:
• Penjabaran atas RPJMD Tahun 2021-2026
• Memuat:
- Kerangka Ekonomi Daerah
- Prioritas Pembangunan Daerah
- Rencana Kerja dan Pendanaan
• Mewujudkan konsistensi dan sinergitas perencanaan
pembangunan
• Pedoman bagi OPD dalam menyusun Rencana Kerja
(Renja)
• Acuan penyusunan KUA PPAS / RAPBD 2024
• Tolok ukur Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
4.
5.
6. TARGET KINERJA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
TAHUN 2024
PROGRAM PENGEMBANGAN
PERUMAHAN
Indikator Kinerja Target 2023 Target 2024
Persentase warga negara yang terkena
relokasi akibat program Pemerintah
Daerah Provinsi yang memperoleh
fasilitasi penyediaan rumah yang layak
huni
100% 100%
Persentase warga negara korban
bencana yang memperoleh rumah
layak huni
100% 100%
• Merupakan program pendukung SPM
harus tersedia anggaran pada sub
kegiatan terkait sebagai komitmen
daerah dalam pelaksanaan SPM,
meskipun belum dapat diketahui
terjadinya bencana tahun 2024.
• Hasil Pembahasan Rakortekrenbang
Tahun 2023 Daerah harus
mengidentifikasi jumlah rumah yang
berada pada lokasi rawan bencana,
atau yang berada di luar peruntukan
perumahan/permukiman, untuk
disusun rencana relokasinya dan
dijadikan sebagai target kinerja.
7. TARGET KINERJA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
TAHUN 2024
PROGRAM KAWASAN
PERMUKIMAN
Indikator Kinerja Target 2023 Target 2024
Persentase RTLH yang dibenahi 15% 20%
Persentase luas kawasan kumuh 10 - 15
ha yang ditangani
27% 56%
PROGRAM PENINGKATAN
PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS UMUM (PSU)
Indikator Kinerja Target 2023 Target 2024
Penyediaan PrasaranaSaranaUtilitas
Umum untuk melayani perumahan
penduduk (jumlah penduduk terlayani)
13.000unit 14.000unit
• Capaian kinerja RTLH dan kawasan
kumuh yang dibenahi pada tahun 2022
masih jauh dari target yang ditetapkan
dalam RPJMD.
• Penyediaan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum (PSU) yang
dilaksanakan hingga tahun 2022 belum
terintegrasi dengan upaya penanganan
kawasan kumuh.
• Perlu segera disusun upaya percepatan
pengurangan kawasan kumuh yang
sistematis, bertahap, dan bersinergi
dengan program lintas OPD dan lintas
pemerintahan daerah.
8. Ketidakteraturan bangunan 2,125.00 Unit
Tingkat Kepadatan Bangunan - Ha
Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis
Bangunan
476.00 Unit
Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 12,830.28 Meter
Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 42,501.05 Meter
Ketersediaan Akses Aman Air Minum 1,216.00 KK
Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 2,051.00 KK
Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 28.10 Ha
Ketidaktersediaan Drainase 11,056.47 Meter
Kualitas Konstruksi Drainase 49,744.98 Meter
Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai
Standar Teknis
338.00 KK
Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah
Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 1,595.00 KK
Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak
Sesuai dengan persyaratan Teknis
3,232.00 KK
Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak
sesuai Standar Teknis
2,865.00 KK
Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi
Kebakaran
1,977.00 Unit/KK
Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran
3,659.00 Unit/KK
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
PROTEKSI KEBAKARAN
1
2
3
4
5
6
7
BANGUNAN GEDUNG
JALAN LINGKUNGAN
PENYEDIAAN AIR MINUM
DRAINASE LINGKUNGAN
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
SATUAN
NO KRITERIA KEKUMUHAN INDIKATOR KEKUMUHAN JUMLAH
BASELINE PENANGANAN KAWASAN KUMUH 10-15 Ha
Perlu dilakukan
optimalisasi peran
Pokja PKP dalam
membangun
kolaborasi program
yang terdapat pada
OPD anggota Pokja,
serta kontribusi
Kabupaten/Kota
dalam
melaksanakan
target urusannya
sesuai dengan
kewenangan yang
dimilikinya.
9. BASELINE SEBARAN KAWASAN KUMUH 10-15 Ha
1 BINTAN BINTAN UTARA TANJUNG UBAN KOTA 13.60
SUB JUMLAH 13.60
1 LINGGA LINGGA PANGAK LAUT 10.02
2 LINGGA SINGKEP BARAT MAROK TUA 13.30
SUB JUMLAH 23.32
1 BATAM BULANG PANTAI GELAM 12.38
2 BATAM BULANG TEMOYONG 14.88
3 BATAM BULANG BATU LEGONG 12.18
4 BATAM SAGULUNG SAGULUNG KOTA 10.70
5 BATAM BATAMKOTA BALOI PERMAI 11.67
6 BATAM SEKUPANG SUNGAI HARAPAN 12.60
7 BATAM SEKUPANG TANJUNG PINGGIR 10.84
8 BATAM BATUAMPAR BATU MERAH 14.60
SUB JUMLAH 99.85
1 TANJUNGPINANG BUKIT BESTARI TANJUNGPINANG TIMUR 11.79
2 TANJUNGPINANG BUKIT BESTARI DOMPAK 11.16
3 TANJUNGPINANG TANJUNGPINANG TIMUR KAMPUNG BULANG 10.82
SUB JUMLAH 33.77
TOTAL 170.54
NO KOTA/KAB KECAMATAN KELURAHAN/DESA SK LUAS KUMUH (HA)
12. • Subsidi bunga 0%
• Bantuan Sarana
UMKM
• Pelatihan
• Pemberdayaan
• Sanitasi
• RehabilitasiRTLH
• Air minum
• PSU
• Kepri Terang
• Beasiswa
• Bantuan
Transportasi
• Jamkesda
• BPJS Nelayan
• Intervensi sensitif
• Pola asuh
• Insentif
pendamping
keluarga
Stunting Perlindungan
Sosial
Pemberdayaan
Ekonomi
Pembangunan
Infrastruktur
PENANGANAN
KEMISKINAN
KEBIJAKAN THIS KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024
16. Para Gubernur
M engoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem di wilayah provinsi;
Mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang
ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota;
Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by
name by address);
M elakukan pembinaan dan pengawasan kepada B upati/ W ali Kota terkait
pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3
(tiga) bulan sekali.
INSTRUKSI BAPAK PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM KEPADA GUBERNUR
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24. PENAJAMAN RENCANA KERJA
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2024
1. Menyiapkan dan menganggarkan program/kegiatan pendukung capaian SPM, yaitu
penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi akibat program
pemerintah, serta mulai melakukan identifikasi target dan rencana relokasi bagi
penyediaan rumah layak huni;
2. Menyiapkan dan menganggarkan program/kegiatan dalam rangka pencapaian IKU, yaitu
pengurangan kawasan kumuh, serta membangun kolaborasi penanganan bersama OPD
terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Menyiapkan dan mengangggarkan program/kegiatan dalam rangka mengejar target
RPJMD yangbelum tercapai, diantaranyarehabilitasi RTLH;
4. Mensinergikan program/kegiatan penyediaan PSU dengan lokus penanganan kawasan
kumuh;
5. Memprioritaskan pelaksanaan program/kegiatan di atas dengan lokus penanganan
kemiskinan di Kabupaten/Kota.
