BAB 9 AKAR AKAR DEMOKRASI.ppt

Demokrasi berawal dari kata demos dan kratos yang memiliki
makna pemerintahan dari rakyat.
Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah:
sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh
rakyat dan untuk rakyat.
Dalam sistem demokrasi kedaulatan tertinggi berada
ditangan rakyat.
Rakyat diwakili oleh wakil wakil rakyat sehingga dapat
disebut sebagai demokrasi perwakilan.
AKAR-AKAR DEMOKRASI DI INDONESIA
LANJU
T

Demokratis pertama kali muncul di Yunani Kuno. Sistem demokrasi yang
terdapat di Negara kota masa Yunani Kuno abad ke-6 sampai abad ke-3 SM
merupakan demokrasi langsung dimana hak untuk membuat keputusan politik
dijalankan secara langsung oleh seluruh warga berdasarkan prosedur
mayoritas. Berdasarkan UUD 1945, sistem yang dianut oleh Indonesia adalah
demokrasi.
Perkembangan demokrasi tidak terlepas dari perjuangan bangsa. Jauh sebelum
kemerdekaan kehidupan yang demokratis telah dilaksanakan dalam kehidupan sehari
hari, hal ini terlihat dari munculnya berbagai perkumpulan dan perserikatan pada masa
pergerakan.
Disimpulkan:
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya
memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat
mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta—
baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan,
pengembangan, dan pembuatan hukum.

Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli
Berikut ini beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli:
1. C.F. Strong
Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam
politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan
mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya.
2. Haris Soche
Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat, karenanya dalam kekuasaan pemerintahan terdapat
porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari
paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab memerintah.
3. Montesquieu
Kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan
terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk
membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-
undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-
undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh
institusi lainnya.
4. Aristoteles
Prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa
saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya.

5. John L Esposito
Pada Sistem Demokrasi semua orang berhak berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan
yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja dalam lembaga resmi pemerintah terdapat
pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
6. Affan Gaffa
Menurut Affan Demokrasi sendiri terbagi menjadi dua definisi yang pertama jika diartikan secara normatif,
adalah demokrasi yang secara ideal ingin diwujudkan oleh negara, sementara secara empiris adalah
demokrasi adalah perwujudannya dunia politik.
7. Abraham Lincoln
Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah sebuah hal yang didasari oleh rakyat. Abraham Lincoln
menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat.
8. Joseph A. Schemer
Menurut Joseph A. Schemer, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional. Perencanaan tersebut
dilakukan untuk mencapai sebuah keputusan politik. Dimana setiap individu akan memperoleh kekuasaan
untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif. Hal itu dilakukan atas dasar suara rakyat.
9. Aristoteles
Demokrasi menurut Aristoteles adalah sebuah kebebasan setiap warga negara. Kebebasan tersebut
digunakan untuk saling berbagi kekuasaan. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu kebebasan, prinsip
demokrasi adalah kebebasan. Hal itu karena hanya melalui kebebasanlah, setiap warga negara dapat saling
berbagi sebuah kekuasaan di dalam negaranya sendiri.

Pada masa kolonial Belanda, praktik demokrasi di Indonesia dalam bidang
pemerintahan baru diterapkan secara terbatas pada tahun 1918 dengan dibentuknya
Volksraad. Wewenang dalam Volksraad sangat terbatas
Keanggotaan Volksraad pun didasarkan pada penunjukkan Gubernur Jenderal
bukan atas pilihan rakyat
KeanggotaanVolksraad banyak banyak didominasi oleh wakil-wakil dari bangsa
Eropa walaupun penduduk pribumi juga dilibatkan. Volksraad sengaja didirikan,
bukan sebagai parlemen perwakilan rakyat Indonesia melainkan hanya sebagai
penasihat Gubernur Jenderal Hindia-Belanda.
Akan tetapi, beberapa aktivis pergerakan nasional memanfaatkan Volksraad sebagai
wadah perjuangan untuk membela kepentingan rakyat Indonesia dan perjuangan
bagi kemerdekaan Indonesia

Bahkan salah satu organisasi pergerakan nasional yang berhaluan kooperatif
membentuk satu kesatuan aksi di volksraad yang disebut Fraksi Nasional yang
didirikan tanggal 27 Januari 1930 berdasarkan ide Muhammad Husni Thamrin
ketua perkumpulam kaum Betawi.
Pada 15 Juli 1936 diajukan sebuah petisi yang dinamakan petisi Soetardjo
yang isinya mengusulkan kemerdekaan bagi Indonesia namun ditolak oleh
pemerintah Belanda. DalamVolksraad praktik demokrasi yang dikembangkan
oleh Soetardjo, M.H. Tamrin, dkk mampu mendorong perkembangan
demokrasi di Indonesia menjelang runtuhnya Hindia Belanda. Beralihnya
kekuasaan dari Belanda ke Jepang menyebabkan bangsa Indonesia sulit
mengembangkan pemikiran maupun praktik demokrasi

Salah satu tonggak demokrasi di Indonesia muncul pada kongres pemuda kedua
yang membuahkan hasil kesepakatan seluruh komponen pemuda Indonesia yang
menyatakan untuk bersatu yang dikenal Sumpah Pemuda.
Sumpah Pemuda adalah salah satu kejadian penting dalam pergerakan untuk
kemerdekaan Indonesia
Sumpah atau ikrar sejumlah pemuda inilah yang menjadi penyemangat bangsa
demi cita-cita berdirinya negara Indonesia.
Para pemuda di masa itu sadar bahwa pergerakan organisasi yang bersifat
kedaerahan tidak pernah memberikan hasil berarti untuk kemerdekaan
Indonesia karena pergerakan seperti itu sangat mudah dipatahkan oleh
penjajah Belanda
Oleh sebab itulah organisasi-organisasi pemuda ini sepakat untuk melebur
menjadi satu dan membuat pergerakan secara serentak untuk melawan
penjajah.

Dari kesepakatan inilah para pemuda ini sepakat untuk mengadakan kongres
pemuda. Kongres ini bertujuan untuk menyatukan organisasi-organisasi yang pada
saat itu terpecah belah. Kongres pemuda diadakan sebanyak dua kali, yakni
Kongres Pemuda 1 yang berlangsung pada tanggal 30 April – 2 Mei 1926.
Sedangkan Kongres Pemuda Kedua diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober
1928.
Ada tiga rapat yang dihadiri oleh para pemuda di Kongres Pemuda Kedua ini
Pertama bertempat di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB), Waterlooplein
(sekarang Lapangan Banteng), hari Sabtu, 27 Oktober 1928. Rapat dibuka oleh
Ketua PPPI, Soegondo Djojopoespito. Dalam sambutannya, Soegondo mengatakan
bahwa ia sangat mengharapkan kongres ini bisa memperkuat semangat persatuan
yang ada di dalam hati para pemuda peserta kongres, dan seluruh Indonesia
nantinya. Ia melanjutkan dengan menjelaskan lima factor yang bisa membuat
persatuan Indonesia menjadi lebih kuat, yakni sejarah, Bahasa, hukum adat,
pendidikan dan kemauan yang kuat.

Rapat kedua bertempat di Gedung Oost-Java Bioscoop di tanggal 28 Oktober 1928.
Rapat kedua ini banyak membahas seputar pendidikan. Di hari kedua ini yang jadi
pembicara adalah Poernomowoelan dan Sarmidi Mangoensarkoro. Kedua pembicara
ini memiliki pendapat bahwa anak-anak harus mendapat pendidikan kebangsaan.
Selain itu mereka juga mengetengahkan pentingnya keseimbangan antara
pendidikan sekolah dan di rumah.
Rapat ketiga, sekaligus menutup kongres mengambil tempat di gedung
Indonesische Clubgebouw di Jalan Kramat Raya 106. Di sini Sunario yang menjadi
pembicara memberikan penjelasan akan pentingnya nasionalisme dan demokrasi
mengiringi gerakan kepanduan. Ramelan yang ikut menjadi pembicara di rapat
ketiga ini mengatakan bahwa gerakan kepanduan tidak boleh dipisahkan dari
pergerakan nasional. Gerakan kepanduan yang ditanamkan sejak dini pada anak-
anak bisa mendidik mereka untuk menjadi disiplin dan mandiri. Kedua hal tersebut
sangatlah dibutuhkan dalam perjuangan menuju kemerdekaan.

Akar-akar demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari lahirnya berbagai perkumpulan
dan perserikatan, seperti Volksraad. Volksraad sengaja didirikan, bukan sebagai
parlemen perwakilan rakyat Indonesia melainkan hanya sebagai penasihat
Gubernur Jenderal Hindia-Belanda. Akan tetapi, beberapa aktivis pergerakan
nasional memanfaatkan Volksraad sebagai wadah perjuangan untuk membela
kepentingan rakyat Indonesia dan perjuangan bagi kemerdekaan Indonesia.
Salah satu tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang sekaligus sebagai
tonggak demokrasi di Indonesia adalah Kongres Pemuda II. Musyawarah yang
menyatukan semua organisasi pemuda diberbagai daerah di Indonesia yang
membuahkan hasil ksepakatan penting bagi keberlangsungan kehidupan bangsa
Indonesia dengan lahirnya Sumpah Pemuda.
Rangkuman

Demokrasi
di Indonesia
Tahap Perkembangan
Demokrasi di
Indonesia
akar-akar Demokrasi
di Indonesia
Periode Demokrasi
Liberal (1945-1959)
Periode Demokrasi
Terpimpin
(1959-1965)
Periode Demokrasi
di Era Orde Baru
(1965- 1998)
Periode Demokrasi
di Era Reformasi
(1998- Sekarang)
jenis jenis demokrasi
yang ada di Indonesia?
Demokrasi dalam Pandangan Para Pendiri Bangsa Indonesia.
Demokrasi Parlementer.
Demokrasi Terpimpin.
Demokrasi Pancasila.
Era Reformasi.

Prinsip-prinsip Demokrasi
Secara umum, terdapat 11 prinsip demokrasi atau yang sering dikenal dengan
soko guru demokrasi. Kesebelas prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Kedaulatan rakyat
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
3. Kekuasaan mayoritas
4. Hak-hak minoritas
5. Jaminan hak asasi manusia
6. Pemilihan yang bebas dan jujur
7. Persamaan di depan hukum
8. Proses hukum yang wajar
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik
11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat

Jenis – Jenis Demokrasi
1. Demokrasi Langsung
Demokrasi langsung merupakan kebijakan secara langsung di mana tanpa
adanya perantara atau majelis parlemen.
Demokrasi langsung ini dipraktikkan dalam negara yang memiliki populasi kecil
dan berpendidikan secara politik yang memiliki kesamaan.
Contohnya di Swiss yang memiliki Landsgemeinde yang mana orang-orang akan
terbuka di waktu tertentu untuk memilih hukum yang berlaku di masyarakat.
2. Demokrasi Tak Langsung
Demokrasi tak langsung atau biasa disebut demokrasi representatif adalah
ketika orang memilih perwakilan untuk duduk di parlemen.
Kelemahan dari demokrasi tak langsung adalah pemerintah yang terpilih gagal
mengakomodasi kepentingan warga negara.
Negara yang menerapkan demokrasi perwakilan ini juga disebut sebagai
negara demokrasi liberal contohnya seperti Amerika Serikat dan India.

3. Demokrasi Presedensial
Demokrasi presedensial memiliki sejumlah besar kekuasaan atas pemerintah.
Yang mana presiden dipilih langsung oleh suatu negara.
Lembaga eksekutif pemerintahan dan presiden bertanggung jawab pada
legislatif yang bisa memberhentikan lembaga legislatif sepenuhnya.
Dalam demokrasi ini, kepala negara juga disebut sebagai kepala pemerintahan
contohnya di negara Amerika Serikat dan Sudan.
4. Demokrasi Parlamenter
Demokrasi parlementer adalah kedudukan lembaga legislatif yang lebih kuat.
Lembaga eksekutif memperoleh legitimasi demokrasi yaitu parlemen.
Legislatif terpilih akan memilih kepala pemerintahan dan mencopot perdana
menteri dengan memberi mosi tidak percaya.
Kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kekuasaan yang berbeda-
beda.

5. Demokrasi Otoriter
Demokrasi otoriter terjadi karena elit yang merupakan bagian dari proses
parlementer. Individu-individu tertentu enggak diizinkan memilih kandidiat.
Karena hal itu, hanya elit penguasa saja yang dapat memutuskan berbagai
kepentingan negara contohnya seperti di Rusia.
6. Demokrasi Partisipatif
Demokrasi partisipatif adalah kebalikan dari otoriter yang ada berbagai jenis
namun semua sama untuk menciptakan peluang bagi semua anggota populasi
untuk memberi keputusan.
Demokrasi ini juga menghargai musyawarah dan diskusi dan enggak sekedar
memilih.
Saat ini diketahui, enggak ada negara yang aktif untuk menggunakan demokrasi
ini.

7. Demokrasi partisipatif
Demokrasi partisipatif adalah kebalikan demokrasi otoriter. Ada berbagai
jenis demokrasi partisipatif tetapi semuanya sama yaitu untuk menciptakan
peluang bagi semua anggota populasi untuk memberikan kontribusi dalam
proses pengambilan keputusan. Dengan memecah negara menjadi jaringan
kecil dan memberdayakan politik akar rumput berbasis masyarakat.
Demokrasi ini menghargai musyawarah dan diskusi bukan sekadar memilih.
Saat ini, tidak ada negara yang secara aktif mempraktikkan bentuk demokrasi
ini. Meski teori-teorinya masuk akal, penerapan nyata dengan pendekatan ini
penuh komplikasi.

8. Demokrasi Islam
Bentuk demokrasi ini berupaya menerapkan hukum Islam ke dalam kebijakan
publik dengan tetap mempertahankan kerangka demokrasi.
Demokrasi Islam memiliki tiga karakteristik utama yaitu:
1. Para pemimpin dipilih oleh rakyat.
2. Semua orang tunduk pada hukum Syariah, termasuk para pemimpin.
3. Para pemimpin harus berkomitmen mempraktikkan syura.
Syura menandakan badan politik ada pada tempatnya untuk konsultasi
tentang masalah apa pun. Ini adalah prinsip dasar sistem politik Islam yang
direkomendasikan dalam Al-Quran.
Negara-negara yang memenuhi ketiga karakteristik ini Iran, Afghanistan dan
Pakistan. Negara Islam lain seperti Arab Saudi cenderung pada bentuk rezim
otoriter daripada negara demokasi.

9. Demokrasi sosial
Demokrasi sosial muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan neoliberal
dalam ekonomi internasional. Demokrasi sosial bertujuan
memberdayakan negara atas pasar neoliberal. Pengeluaran negara untuk
memberikan layanan gratis daripada swasta yang terlalu mahal. Negara
fokus pada penyediaan pendidikan gratis atau layanan kesehatan gratis
sehingga orang tidak harus bergantung pada perusahaan.

3. Berdasarkan Tujuan
a. Demokrasi Formal
Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam
bidang politik tanpa adanya pengurangan kesenjangan dalam bidang ekonomi.
Demokrasi formal dianut oleh negara-negara liberal.
b. Demokrasi Material
Demokrasi material adalah demokrasi yang fokus pada upaya untuk
menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, di mana persamaan dalam
bidang politik kurang diperhatikan. Demokrasi jenis ini dianut oleh negara-
negara komunis.
c. Demokrasi Gabungan
Macam-macam demokrasi selanjutnya adalah demokrasi gabungan yang
dianut oleh negara-negara non blok. Demokrasi gabungan berada pada jalur
tengah, yakni mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari
pelaksanaan demokrasi formal dan material.

TAHAPAN PERKEMBANGAN DEMOKRASI
DI INDONESIA
Sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus
1945, demokrasi sengaja di pilih menjadi sistem yang diperuntukkan bagi
pengelolaan negara dan pemerintahan. Dengan demokrasi, seluruh rakyat
bisa turut serta dalam proses pengelolaan negara dan pemerintahan. Dengan
demokrasi, seluruh rakyat bisa turut serta dalam proses pengelolaan negara.
Pada awal kemerdekaan ketika UUD 1945 menjadi hukum dasar tertulis bagi
setiap bangsa Indonesia, muncul pergeseran gagasan ketatanegaraan yang
mendominasi pemikiran segenap pemimpin bangsa. Semula gagasan
tentang peranan Negara dan peranan masyarakat dalam ketatanegaraan
lebih dikedepankan

Selanjutnya dengan melihat realita belum mungkin dibentuknya lembaga-
lembaga Negara seperti dikehendaki UUD 1945 sebagai aparatur demokrasi,
muncullah gagasan organisme. Gagasan tersebut memberikan legitimasi bagi
tampilnya lembaga MPR, DPR, DPA untuk sementara dilaksanakan Presiden
dengan bantuan Komite Nasional.
Selanjutnya pada tanggal 14 Nopember 1945 pemerintah telah mengeluarkan
Maklumat Pemerintah atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Dalam
Maklumat Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban
Presiden kepada MPR menjadi Presiden bersama-sama Menteri-menteri
bertanggungjawab kepada parlemen (Komite Nasional Pusat). Akibatnya sistem
pemerintahan presidensiil berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer
tanpa harus mengubah UUD 1945. Presiden tidak lagi menjadi kepala
pemerintahan melainkan hanya sebagai kepala negara.

Begitu kuatnya paham demokrasi pluralistik pada tahun 1945-1949 yang di
tandai system multi partai telah mampu meredam system politik politik yang
otoriter dengan dominasi peranan pemerintahan Negara. Hal itu terbukti
bahwa partai-partai politik telah mampu menjatuhkan kabinet yakni Kabinet
Syahrir I,II,III, Kabinet Syarifuddin sebagai pengganti Kabinet Syahrir II.
Setelah penyerahan kedaulatan pemerintahan Belanda pada tanggal 27
Desember 1949 (KMB), UUD 1945 diganti dengan Konstitusi RIS. Negara RI
berubah menjadi Negara Serikat dengan system politik parlementer. Secara
konstitusional pemerintahan dengan system parlementer disebut sebagai
parlementarisem konstitusional. Selama berlakunya Konstitusi RIS tidak banyak
kejadian yang berkenaan dengan demokrasi dan peranan Negara. Hal ini
disebabkan karena masa pemerintahan RIS yang hanya 8 bulan saja. Karena
menunggu penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda.

Seiring berjalannya waktu, penerapan demokrasi di Indonesia mengalami banyak
perubahan. Bangsa Indonesia seolah baru diuji untuk mencari demokrasi seperti
apa yang paling pas dan cocok dengan karakter, budaya, dan kebiasaan bangsa
Indonesia.
Periode Demokrasi Liberal (1950 - 1959)
Masa Demokrasi Liberal berlangsung kurun waktu 1950-1959. Pada kurun waktu
ini Indonesia menganut system pemerintahan parlementer. Sistem parlementer
adalah system pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam
pemerintahan. Parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana
menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara
mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.

Pada masa demokrasi Liberal sering disebut sebagai zaman pemerintahan
partai- partai. Banyaknya partai dianggap sebagai salah satu kendala yang
mengakibatkan kabinet atau pemerintahan tidak berusia panjang. Pada kurun
waktu ini partai politik saling berebut pengaruh untuk memegang takpuk
kekuasaan. Hal tersebut berdampak pada terganggunya stabilitas nasional di
berbagai bidang kehidupan, baik politik, social, budaya, maupun pertahanan
keamanan. Sistem multi partai di Indonesia diawali dengan munculnya
Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 dengan tujuan untuk
memperkuat perjuangan revolusi. Dengan munculnya banyak partai baru
kemudian system pemerintahan Indonesia diganti dari presidensial menjadi
parlementer. Sistem parlementer diawali dengan munculnya kabinet Sjahrir
dengan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menterinya.

Pada tahun 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempergunakan Undang-
Undang Dasar Sementara (UUDS) atau juga disebut Undang-Undang Dasar 1950.
Berdasarkan UUD tersebut pemerintahan yang dilakukan oleh kabinet sifatnya
parlementer, artinya kabinet bertanggung jawab pada parlemen. Jatuh bangunnya
suatu kabinet bergantung pada dukungan anggota parlemen.
Ciri utama masa Demokrasi Liberal adalah sering bergantinya kabinet. Hal ini
disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak, tetapi tidak ada partai yang
memiliki mayoritas mutlak. Setiap kabinet terpaksa didukung oleh sejumlah partai
berdasarkan hasil usaha pembentukan partai ( kabinet formatur ). Bila dalam
perjalanannya kemudian salah satu partai pendukung mengundurkan diri dari
kabinet, maka kabinet akan mengalami krisis kabinet. Presiden hanya menunjuk
seseorang ( umumnya ketua partai ) untuk membentuk kabinet, kemudian setelah
berhasil pembentukannya, maka kabinet dilantik oleh Presiden.
Sistem kabinet parlementer menunjukkan adanya persaingan antarpartai politik
untuk menduduki kursi terbanyak dalam parlemen. Pada masa Demokrasi Liberal
telah terjadi pergantian kabinet sebanyak tujuh kali.

Periode Demokrasi Terpimpin(1959 – 1965)
Gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 dengan melalui Konstituante
dan rentetan peristiwa-peristiwa politik yang mencapai klimaksnya dalam
bulan Juni 1959, akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk sampai
kepada kesimpulan bahwa telah muncul suatu keadaan kacau yang
membahayakan kehidupan negara. Atas kesimpulannya tersebut, Presiden
Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959, dalam suatu acara resmi di Istana
Merdeka, mengumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran
Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka sebuah
sistem demokrasi yakni Demokrasi Terpimpin.
Dekrit 5 Juli 1959 mendapatkan sambutan dari masyarakat Republik
Indonesia yang pada waktu itu sangat menantikan kehidupan negara yang
stabil. Namun kekuatan dekrit tersebut bukan hanya berasal dari sambutan
yang hangat dari sebagian besar rakyat Indonesia, tetapi terletak dalam
dukungan yang diberikan oleh unsur-unsur penting negara lainnya, seperti
Mahkamah Agung dan KSAD.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, Kabinet Djuanda dibubarkan dan pada
tanggal 9 Juli 1959, diganti dengan Kabinet Kerja. Dalam kabinet tersebut
Presiden Soekarno bertindak sebagai perdana menteri, sedangkan Ir. Djuanda
bertindak sebagai menteri pertama.
Demokrasi dalam pandangan Soekarno merupakan sistem yang paling ideal
untuk memerintah Indonesia. Walaupun Soekarno menghendaki satu partai
saja, Soekarno tetap memberikan perhatian Terhadap masalah demokrasi.
Namun perlu ditekankan lagi demokrasi yang Soekarno maksudkan bukanlah
demokrasi Barat yang menurut Soekarno hanya menjamin hak rakyat pada
persamaan bidang politik, sedangkan hak-hak untuk persamaan ekonomi sama
sekali ditinggalkan. Soekarno menganggap demokrasi barat tidak cocok dengan
Indonesia. Sehingga sikap antipatinya itu bukan asal sikap yang tidak
menggunakan pertimbangan sama sekali.

Menurut Soekarno demokrasi terpimpin merupakan jalan keluar dari kegagalan
demokrasi liberal sejak tahun 1950, terbukti demokrasi liberal ternyata tidak sesuai
bagi kondisi di Indonesia sehingga tuntutan-tuntutan maupun dukungan untuk
kembali ke UUD 1945 semakin meluas saat memasuki awal tahun 1959. PNI dan PKI
sepakat dengan gagasan Presiden Soekarno, ternyata dibalik sikap politik yang
menyatakan dukungan akan dikeluarkan dekrit merupakan bentuk pertarungan
ideologi bahwa inilah salah satu jalan untuk dapat menerobos kekerasannya
pendirian partai- partai Islam dalam Majelis Konstituante yang bertugas
merumuskan UUDS 1950 menginginkan isi dari Pancasila digantikan dengan Piagam
Jakarta serta dicantumkan dalam undang-undang dasar yang baru.
Soekarno berusaha mengumpulkan seluruh kekuatan politik yang saling bersaing
dari Demokrasi Terpimpin dengan jalan turut membantu mengembangkan
kesadaran akan tujuan-tujuan nasional. Ia menciptakan suatu ideologi nasional
yang mengharapkan seluruh warga negara memberi dukungan kesetiaan
kepadanya. Pancasila ditekankan olehnya dan dilengkapi dengan serangkaian
doktrin seperti Manipol-Usdek dan Nasakom.

Dalam usahanya mendapatkan dukungan yang luas untuk kampanye melawan
Belanda di Irian Barat dan Inggris di Malaysia, ia menyatakan bahwa Indonesia
berperan sebagai salah satu pimpinan “kekuatan- kekuatan yang sedang tumbuh”
di dunia, yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh Nekolim (neokolonialis,
kolonialis dan imperialis). Sebagai lambang dari bangsa, Soekarno bermaksud
menciptakan suatu kesadaran akan tujuan nasional yang akan mengatasi
persaingan politik yang mengancam kelangsungan hidup sistem Demokrasi
Terpimpin.
presiden selalu mengungkapkan bahwa revolusi Indonesia memiliki lima gagasan
penting. Pertama, Undang- Undang Dasar 1945; kedua, Sosialisme ala Indonesia;
Ketiga, Demokrasi Terpimpin; keempat, Ekonomi Terpimpin; dan yang terakhir
kelima, kepribadian Indonesia. Dengan mengambil huruf pertama masing-masing
gagasan itu maka muncullah singkatan USDEK. “Manifesto politik Republik
Indonesia” disingkat “Manipol”, dan ajaran baru itu dikenal dengan nama
“Manipol-USDEK”.

ditekankan presiden mengenai kegotong-royongan, menempatkan kepentingan
nasional diatas kepentringan golongan dan kemungkinan mencapai mufakat
melalui musyawarah yang dilakukan dengan penuh kesabaran. Ada dua sebab
mengenai hal ini pertama, keselarasan dan kesetiakawanan merupakan nilai
yang dijunjung masyarakat-masyarakat Indonesia. Dan kedua, bangsa Indonesia
benar-benar menyadari betapa berat kehidupan yang mereka rasakan akibat
keterpecahbelahan mereka dalam tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, banyak
yang tertarik kepada gagasan bahwa apa yang diperlukan Indonesia dewasa ini
adalah orang-orang yang berpikiran benar, berjiwa benar dan patriot sejati. Bagi
anggota beberapa komunitas Indonesia, terutama bagi orang-orang Jawa,
mereka menemukan makna yang sesungguhnya dalam berbagai skema rumit
yang disampaikan presiden itu ketika mengupas cara pandang secara panjang
lebar Manipol-USDEK.

Periode Demokrasi di Era Orde Baru (1965-1998)
Setelah meletusnya peristiwa 1965, kondisi politik semakin kacau karena antara
PKI maupun TNI saling tuduh tentang siapa yang berada di balik peristiwa
Gerakan 30 September. Akan tetapi, karena semakin terdesak akhirnya kekuatan
PKI berhasil dihancurkan. Namun demikian, gejolak politik ini menjadi pekerjaan
rumah karena telah memorak-porandakan kehidupan politik secara global. Oleh
karena itu, program utama yang diemban setelah lahirnya Orde Baru adalah
stabilitas politik.
Di depan sidang pleno DPRGR pada 16 Agustus 1966, Soeharto sebagai Ketua
Presidium Kabinet Ampera memberikan keterangan tentang tanggung jawab
Kabinet Ampera dalam hal pemciptaan kodnsisi mental/psikologis bagi
keperluan stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Hal yang paling awal dilakukan
untuk mengatasi kondisi politik adalah pembubaran PKI dan pembersihannya
di segala aspek. Di bidang politik luar negeri, pemulihan hubungan dengan
Malaysia dilakukan dan Indonesia aktif kembali di PBB terhitung sejak 28
September 1966.

Setelah Soeharto mejabat sebagai presiden, pada 6 Juni 1968 diumumkan
susunan Kabinet Pembangunan. Tugas pokok kabinet inisebagaimana dalam
Ketetapan MPRS No XLI/MPRS/1968 disebut sebagai Pancakrida. Rinciannya
adalah sebagai berikut. a. Menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai
syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan
Pemilihan Umum; b. Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima
Tahun; c. Melaksanakan Pemilihan Umum selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli
1971; d. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis
habis sisa-sisa G30S/PKI dan setiap rongrongan, penyelewengan, serta
pengkhiatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan e.
Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur
negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat rendah.

03/10/2023 33
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
Apa sistem
pemerintahan
Indonesia ?
Sesuai dengan UUD 1945, sistem pemerintahan
Indonesia adalah PRESIDENSIL
( Dimulai sejak 18 Agustus 1945)
Kepala Negara Kepala Pemerintahan

CIRI-CIRI SISTEM PRESIDENSIL
• Dikepalai seorang presiden selaku pemegang
kekuasaan eksekutif yang dijalankan sesuai
dengan kedaulatan rakyat
• Presiden memiliki hak prerogatif
• Menteri-menteri bertanggung jawab kepada
Presiden
• Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
( keduanya tidak dapat saling menjatuhkan )

03/10/2023 35
KABINET PERTAMA RI
Dibentuk tanggal 2 September 1945

BERAKHIRNYA SISTEM
PRESIDENSIL
Keluarnya Maklumat Pemerintah
tanggal 14 November 1945
Sistem Presidensil diubah
menjadi sistem Parlementer

03/10/2023 37
Presiden
Sistem
Parlementer
??
Sistem pemerintahan dimana kekuasaan
legislatif (DPR/Parlemen) lebih besar daripada
kekuasaan eksekutif (Perdana Menteri)
Kepala negara
Perdana Menteri
Kepala pemerintahan

Ciri-ciri sistem parlementer
• Kekuasaan legislatif (DPR) lebih besar daripada
kekuasaan eksekutif
• Menteri-menteri(kabinet) bertanggung jawab
pada DPR ( Kabinet harus mendapat mosi /
kepercayaan dari parlemen)
• Program-program kabinet harus sesuai dengan
politik sebagian besar anggota parlemen
• Kedudukan kepala negara hanya sebagai simbol
yang tidak dapat diganggu gugat

Indonesia pernah mengalami adanya jabatan perdana
menteri, dimulai sejak Kabinet Sjahrir I yang
diketuai oleh Sutan Syahrir pada tanggal 14
November 1945, dan diakhiri oleh Kabinet
Djuanda pada tanggal 10 Juli 1959 yang dipimpin
oleh Djuanda Kartawidjaja dengan keluarnya
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
SISTEM PARLEMENTER

KURUN WAKTU SISTEM
PARLEMENTER DI INDONESIA
Kurun Waktu 14 November 1945 – 27 Desember 1949
Kurun Waktu 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
Kurun Waktu 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

KURUN WAKTU
14 NOVEMBER 1945 – 27 DESEMBER 1949
• Kabinet Syahrir I ( 14 November 1945 – 12 Maret 1946)
• Kabinet Syahrir II ( 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946)
• Kabinet Amir Syarifudin I ( 3 Juli 1947 – 11 November 1947)
• Kabinet Amir Syarifudin II ( 11 November 1947 – 29 Januari 1948)
• Kabinet Hatta I ( 29 Januari 1948 – 4 Agustus 1949)

KURUN WAKTU
27 DESEMBER 1949 – 17 AGUSTUS 1950
• Kabinet Darurat / Syafrudin Prawiranegara
( 29 Desember 1948 – 13 Juli 1949)
• Kabinet Hatta II
( 4 Agustus 1949 – 20 Desember 1949)

KURUN WAKTU
17 AGUSTUS 1950 – 5 JULI 1959
• Kabinet Natsier ( 7 September 1950 – 21 Maret 1951)
• Kabinet Sukiman ( 27 April 1951 – 23 Pebruari 1952)
• Kabinet Wilopo ( 3 April 1952 – 3 Juni 1953 )
• Kabinet Ali-Wongso ( 1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955)
• Kabinet Burhanuddin Harahap ( 12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)
• Kabinet Ali II ( 24 Maret 1956 – 14 Maret 1957)
• Kabinet Juanda ( 9 April 1957 – 10 Juli 1959)

03/10/2023 49
Kabinet Natsier ( 7 September 1950 – 21 Maret 1951)

03/10/2023 51
Kabinet Sukiman ( 21 April 1951 – 23 Pebruari 1952)

03/10/2023 53
Kabinet Wilopo ( 3 April 1952 – 3 Juni 1953)

03/10/2023 55
Kabinet Ali-Wongso ( 1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955)

03/10/2023 56
Kabinet Burhanuddin Harahap ( 12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

03/10/2023 57
Kabinet Ali II (24 Maret 1956 – 14 Maret 1957 )

03/10/2023 59
Kabinet Djuanda ( 9 April 1957 – 10 Juli 1959)

03/10/2023 60
Demokrasi
Liberal
Demokrasi
Terpimpin
Pergolakan Politik dan
Separatisme
Menyebabkan
Terjadnya pergantian
kabinet
Separatisme
Politik dagang sapi
Menyebabkan
Kekuasaan mutlak di
tangan Presiden
Soekarno
Dibentuknya DPR GR
oleh Presiden
Menyebabkan
Pemberontakan PKI Madiun
Pemberontakan DI/TII
Pemberontakan APRA
Pemberontakan RMS
Pemberontakan Andi Azis
Pemberontakan PRRI/Permesta

03/10/2023 61
MASA DEMOKRASI LIBERAL
MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
PERGOLAKAN POLITIK DAN
SEPARATISME

• Bidang Politik
Indonesia menerapkan sistem politik Demokrasi Liberal
yang bentuk konkritnya terdapat kabinet-kabinet al:
Kabinet Natsir ( 6 September 1950-21 Maret 1951)
Kabinet Sukiman ( 27 April 1951-3 April 1952)
Kabinet Wilopo ( 3 April 1952-3 Juni 1953)
Kabinet Ali – Wongso ( PNI-PIR) ( 31 Juli 1953-12 Agustus 1955)
Kabinet Burhanuddin Harahap ( 12 Agustus 1955- 3 Maret 1956)
Kabinet Ali Satroamidjojo II ( 20 Maret- 4 Maret 1957)
Kabinet Djuanda / Kabinet Karya (9 April 1957 – 5 Juli 1959)
AKIBAT ?

KABINET NATSIR
• Prestasi Indonesia jadi anggota PBB
nomor 60
• Jatuh Mosi tidak percaya dari
kabinet

KABINET SUKIMAN
• Prestasi MSA ( Mutual
Security Act) kerjasama
militer dengan AS
• Jatuh Gagal bebaskan IBA ( Irian
Barat)

KABINET WILOPO
• Prestasi Merencanakan pemilu I
7an : Milih DPR dan Konstituante
• Jatuh a. Peristiwa 17 Oktober 1952
( DPR campur tangan urusan AD )
b. Peristiwa Tanjung Morawa
( Masalah tanah perkebunan
di Sum-ut )

KABINET ALI - I
• Prestasi KAA ( Konferensi Asia-Afrika)
pelopor :
Indonesia Ali Sastro
Srilanka Sir John Kotelawala
Pakistan Moh. Ali
India Pandit Jawaharlal Nehru
Birma U Nu
• Jatuh Konflik di tubuh Militer

KABINET BURHANUDIN HARAHAP
• Prestasi Melaksanakan Pemilu I
7an : Milih anggota
 DPR ( 29 September 1955)
 Konstituante ( 15 Desember 1955)
Hasil : 4 partai besar
Mas Parno NU Pa Kumis
MASYUMI PNI NU P K I

KABINET ALI - II
• Prestasi Membebaskan IBA
( Irian Barat )

KABINET DJUANDA
• Disebut ZAKEN KABINET / KABINET
AHLI (Menteri-menteri ahli di bidangnya)
• Program :
Kabinet Djuanda memiliki 5 pasal program kerja yang dikenal dengan nama
Pancakarya.
Berikut ini program-program kerja Kabinet Karya :
Membentuk Dewan Nasional
Normalisasi keadaan Republik Indonesia
Melanjutkan pembatalan KMB
Memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia
Mempercepat pembangunan

Apa
Akibatnya???
Kabinet sering berganti
Separatisme daerah terus
bergolak
Adanya politik dagang sapi
Partai-partai mementingkan
dirinya sendiri
Kondisi perekonomian
nasional semakin buruk

Merupakan bentuk pelaksanaan dari
dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Masih ingat
khan Isi Dekrit
Presiden??
Pembubaran badan konstituante
UUDS 1950 tidak berlaku
dan berlakunya kembali UUD 1945
Dibentuk MPRS dan DPAS

03/10/2023 72
PENYEBAB KONSTITUANTE
GAGAL MENYUSUN UNDANG-UNDANG DASAR BARU
Fraksi-fraksi yang ada di dewan Kontituante hanya mengurus kepentingan partai atau
golongannya saja
Dilaksanakannya sistem Demokrasi Liberal
Sering terjadinya pergantian pemerintahan (kabinet) yang terus menerus
Munculnya gerakan separatis di daerah-daerah
Pada tanggal 21 Februari 1957, Presiden Soekarno menyampaikan gagasannya yang
disebut dengan Konsepsi Presiden yang berisi :
Membentuk Kabinet Gotong Royong yang didukung oleh semua partai, berintikan PNI,
Masyumi, NU dan PKI ( Kabinet empat kaki )
Membentuk Dewan Nasional yang beranggotakan wakil-wakil golongan fungsional sebagai
badan penasehat bagi pemerintah

Namun dalam prakteknya mengalami
penyelewengan karena kata “dipimpin” diartikan
sebagai “dipimpin” menurut kehendak presiden
Hakikat Demokrasi Terpimpin
Demokrasi
Terpimpin
?
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan /
perwakilan”
Demokrasi yang berdasar Sila ke 4
pancasila :

03/10/2023 74
Akibat pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
terjadi penyimpangan dalam beberapa bidang
POLITIK
EKONOMI
POL. LUAR
NEGERI

Membubarkan DPR hasil pemilu 1955
dengan dasar Penpres no. 3/1959
dan membentuk DPR-GR (Gotong
Royong) dengan dasar Penpres no
4/1960
Membubarkan MPR dan
membentuk MPRS dengan dasar
Penetapan Presiden nomor 2
tahun 1959
Bidang Politik

Melaksanakan sistem ekonomi terpimpin dimana presiden
terjun langsung mengatur ekonomi yang terpusat pada
pemerintah pusat, perekonomian terpusat pada satu tangan
Akibat : Perekonomian lesu bahkan terjadi inflasi
yang sangat tajam pada tahun 1965 yang
mencapai 650%
Sebab-sebab kegagalan ekonomi terpimpin :
1. Penanganan ekonomi tidak rasional dan
lebih bersifat politik tanpa kendali
2. Tak ada ukuran yang objektif dalam menilai

Politik Luar Negeri
Politik Luar negeri mengarah pada politik mercu suar antara
lain :
A. Membagi kekuatan politik dunia menjadi dua yaitu :
a. Oldefo ( Old Established Forces), yaitu kekuatan lama yang telah
mapan yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan
imperialis ( Nekolim )
b. Nefo ( New Emerging Forces) , yaitu kekuatan baru yang sedang
muncul yakni negara-negara progresif revolus ioner
B. Menyelenggarakan pesta olah raga negara-negara Nefo yang dikenal
dengan nama Ganefo ( Games of New Emerging Forces )
C. Membentuk poros Jakarta – Peking ( Politik poros )
D. Terjadinya konfrontasi dengan Malaysia, karena Malaysia dianggap
sebagai negara Nekolim ( antek-antek negara Barat ) dan menentang
pembentukan negara federasi Malaysia.

Periode Demokrasi Liberal (1945 - 1959)
Pengertian demokrasi liberal – Pada 1945 hingga 1959, Indonesia
sempat menganut sistem demokrasi liberal. Konsep ini dilaksanakan
agar mewujudkan demokrasi yang bebas. Pasalnya, model ini tidak
membatasi tiap individu untuk berpendapat. meski begitu,
demokrasi liberal di Tanah Air tak berjalan baik karena pandangan
dan aspirasi yang begitu banyak dari masyarakat Indonesia.
Dengan adanya hal tersebut, akhirnya justru menimbulkan berbagai
kekacauan sistem pemerintahan dan politik yang kurang maksimal.
Penting bagi kita untuk mengetahui sejarah pelaksanaan demokrasi
liberal yang pernah dianut dan menjadi bagian dari perjalanan
Indonesia, sebab tak bijak rasanya jika generasi penerus tidak
mengenal salah satu babak ini.

Pada kurun waktu ini Indonesia menganut sistem pemerintahan
parlementer. Sistem parlementer adalah system pemerintahan yang
parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Parlemen
memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen
pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan
semacam mosi tidak percaya.

Pada masa demokrasi Liberal sering disebut sebagai zaman
pemerintahan partai- partai. Banyaknya partai dianggap
sebagai salah satu kendala yang mengakibatkan kabinet atau
pemerintahan tidak berusia panjang. Pada kurun waktu ini
partai politik saling berebut pengaruh untuk memegang
tampuk kekuasaan.
Hal tersebut berdampak pada terganggunya stabilitas nasional
di berbagai bidang kehidupan, baik politik, social, budaya,
maupun pertahanan keamanan. Sistem multi partai di
Indonesia diawali dengan munculnya Maklumat Pemerintah
tanggal 3 November 1945 dengan tujuan untuk memperkuat
perjuangan revolusi.

Dengan munculnya banyak partai baru kemudian system
pemerintahan Indonesia diganti dari presidensial menjadi
parlementer. Sistem parlementer diawali dengan munculnya
kabinet Sjahrir dengan Sutan Sjahrir sebagai Perdana
Menterinya.
Pada tahun 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia
mempergunakan Undang- Undang Dasar Sementara (UUDS)
atau juga disebut Undang-Undang Dasar 1950. Berdasarkan
UUD tersebut pemerintahan yang dilakukan oleh kabinet
sifatnya parlementer, artinya kabinet bertanggung jawab pada
parlemen. Jatuh bangunnya suatu kabinet bergantung pada
dukungan anggota parlemen.

Ciri utama masa Demokrasi Liberal adalah sering bergantinya
kabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup
banyak, tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas
mutlak. Setiap kabinet terpaksa didukung oleh sejumlah partai
berdasarkan hasil usaha pembentukan partai ( kabinet
formatur ). Bila dalam perjalanannya kemudian salah satu
partai pendukung mengundurkan diri dari kabinet, maka
kabinet akan mengalami krisis kabinet. Presiden hanya
menunjuk seseorang ( umumnya ketua partai ) untuk
membentuk kabinet, kemudian setelah berhasil
pembentukannya, maka kabinet dilantik oleh Presiden.

Sistem kabinet parlementer menunjukkan adanya persaingan
antarpartai politik untuk menduduki kursi terbanyak dalam
parlemen. Pada masa Demokrasi Liberal telah terjadi
pergantian kabinet sebanyak tujuh kali.
Kabinet Moh Natsir
Kabinet Soekiman
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali – Wongso
Kabinet Burhanuddin Harahap
Kabinet Alisastroamidjoyo
Kabinet Juanda

Periode Demokrasi Terpimpin(1959 – 1965)
Gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 dengan melalui
Konstituante dan rentetan peristiwa-peristiwa politik yang
mencapai klimaksnya dalam bulan Juni 1959, akhirnya
mendorong Presiden Soekarno untuk sampai kepada
kesimpulan bahwa telah muncul suatu keadaan kacau yang
membahayakan kehidupan negara. Atas kesimpulannya
tersebut, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959, dalam
suatu acara resmi di Istana Merdeka, mengumumkan Dekrit
Presiden mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya
kembali UUD 1945 dalam kerangka sebuah sistem demokrasi
yakni Demokrasi Terpimpin.

Dekrit yang dilontarkan oleh Presiden Soekarno
pada tanggal 5 Juli 1959 mendapatkan sambutan dari
masyarakat Republik Indonesia yang pada waktu itu
sangat menantikan kehidupan negara yang stabil.
Namun kekuatan dekrit tersebut bukan hanya berasal
dari sambutan yang hangat dari sebagian besar
rakyat Indonesia, tetapi terletak dalam dukungan
yang diberikan oleh unsur-unsur penting negara
lainnya, seperti Mahkamah Agung dan KSAD.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, Kabinet Djuanda dibubarkan dan
pada tanggal 9 Juli 1959, diganti dengan Kabinet Kerja. Dalam kabinet
tersebut Presiden Soekarno bertindak sebagai perdana menteri, sedangkan
Ir. Djuanda bertindak sebagai menteri pertama.
Demokrasi dalam pandangan Soekarno merupakan sistem yang paling
ideal ubtuk memerintah Indonesia. Walaupun Soekarno menghendaki satu
partai saja, Soekarno tetap memberikan perhatian Terhadap masalah
demokrasi. Namun perlu ditekankan lagi demokrasi yang Soekarno
maksudkan bukanlah demokrasi Barat yang menurut Soekarno hanya
menjamin hak rakyat pada persamaan bidang politik, sedangkan hak-hak
untuk persamaan ekonomi sama sekali ditinggalkan. Soekarno
menganggap demokrasi barat tidak cocok dengn Indonesia. Sehingga
sikap antipatinya itu bukan asal sikap yang tidak menggunakan
pertimbangan sama sekali.

Bentuk pemerintahan Indonesia Pada masa diberlakukan Undang-Undang
Dasar Sementara (UUDS) 1950, menganut sistem demokrasi liberal.
Demokrasi ini Merupakan sistem politik Secara tidak langsung kedaulatan
rakyat disalurkan melalui partai-partai. Kebijakan multipartai yang
tertancap di Indonesia mendapati sisi negatif. Sistem demokrasi liberal
dan kabinet parlementer berakibat pada pemerintahan tidak stabil atau
sering terjadi pergantian kabinet, pemerintah tidak sempat melaksanakan
program kerjanya, sebab setiap kabinet hanya mempunyai masa kerja
pendek dan kedudukan pemerintah tidak kuat karena sewaktu-waktu dapat
dibubarkan apabila tidak mendapat persetujuan DPR. Terdapat empat
partai besar yaitu Masyumi, PNI, NU dan PKI. Partai partai itulah
mengirimkan wakil-wakil rakyat dalam DPR (parlemen), sehingga disebut
dengan sistem kabinet parlementer.

Menurut Soekarno demokrasi terpimpin merupakan jalan keluar dari
kegagalan demokrasi liberal sejak tahun 1950, terbukti bahwa demokrasi
liberal ternyata tidak sesuai bagi kondisi di Indonesia sehingga tuntutan-
tuntutan maupun dukungan untuk kembali ke UUD 1945 semakin meluas
saat memasuki awal tahun 1959. PNI dan PKI sepakat dengan gagasan
Presiden Soekarno, ternyata dibalik sikap politik yang menyatakan
dukungan akan dikeluarkan dekrit merupakan bentuk pertarungan ideologi
bahwa inilah salah satu jalan untuk dapat menerobos kekerasannya
pendirian partai- partai Islam dalam Majelis Konstituante yang bertugas
merumuskan UUDS 1950 menginginkan isi dari Pancasila digantikan
dengan Piagam Jakarta serta dicantumkan dalam undang-undang dasar
yang baru.

Soekarno berusaha mengumpulkan seluruh kekuatan politik yang saling bersaing
dari Demokrasi Terpimpin dengan jalan turut membantu mengembangkan
kesadaran akan tujuan-tujuan nasional. Ia menciptakan suatu ideologi nasional
yang mengharapkan seluruh warga negara memberi dukungan kesetiaan
kepadanya. Pancasila ditekankan olehnya dan dilengkapi dengan serangkaian
doktrin seperti Manipol-Usdek dan Nasakom. Dalam usahanya mendapatkan
dukungan yang luas untuk kampanye melawan Belanda di Irian Barat dan Inggris
di Malaysia, ia menyatakan bahwa Indonesia berperan sebagai salah satu pimpinan
“kekuatan- kekuatan yang sedang tumbuh” di dunia, yang bertujuan untuk
menghilangkan pengaruh Nekolim (neokolonialis, kolonialis dan imperialis).
Sebagai lambang dari bangsa, Soekarno bermaksud menciptakan suatu kesadaran
akan tujuan nasional yang akan mengatasi persaingan politik yang mengancam
kelangsungan hidup sistem Demokrasi Terpimpin.

presiden selalu mengungkapkan bahwa revolusi Indonesia
memiliki lima gagasan penting. Pertama, Undang- Undang
Dasar 1945; kedua, Sosialisme ala Indonesia; Ketiga,
Demokrasi Terpimpin; keempat, Ekonomi Terpimpin; dan
yang terakhir kelima, kepribadian Indonesia. Dengan
mengambil huruf pertama masing-masing gagasan itu maka
muncullah singkatan USDEK. “Manifesto politik Republik
Indonesia” disingkat “Manipol”, dan ajaran baru itu dikenal
dengan nama “Manipol-USDEK”.

Manipol-USDEK benar-benar memiliki daya pikat bagi banyak
masyarakat politik. Masyarakat politik ini, yang didominasi pegawai
negeri, sudah lama mendukung apa yang selalu ditekankan presiden
mengenai kegotong-royongan, menempatkan kepentingan nasional diatas
kepentringan golongan dan kemungkinan mencapai mufakat melalui
musyawarah yang dilakukan dengan penuh kesabaran. Ada dua sebab
mengenai hal ini pertama, keselarasan dan kesetiakawanan merupakan
nilai yang dijunjung masyarakat-masyarakat Indonesia. Dan kedua,
bangsa Indonesia benar-benar menyadari betapa berat kehidupan yang
mereka rasakan akibat keterpecahbelahan mereka dalam tahun-tahun
sebelumnya.
KEMBALI

Periode Demokrasi di Era Orde Baru (1965-
1998)
Setelah Soeharto mejabat sebagai presiden,
pada 6 Juni 1968 diumumkan susunan
Kabinet Pembangunan. Tugas pokok kabinet
ini sebagaimana dalam Ketetapan MPRS No
XLI/MPRS/1968 disebut sebagai Pancakrida

Rinciannya adalah sebagai berikut.
a. Menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak
berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pemilihan
Umum;
b. Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun;
c. Melaksanakan Pemilihan Umum selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli
1971;
d. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis
sisa-sisa G30S/PKI dan setiap rongrongan, penyelewengan, serta pengkhiatan
terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan e.
e. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur
negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat rendah.

Dalam kabinet yang pertama ini, Soeharto menerapkan sistem reformasi
birokrasi. Reformasi dilakukan dengan menyederhanakan dan
penggabungan departemen. Pada masa itu, hanya terdapat 5 menteri
negara dan 18 manteri/pimpinan departemen yang duduk di dalam
kabinet. Sebagai tindak lanjut Pancakrida, pada 3 Maret 1969 dibentuk
Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).
Lembaga ini bertugas (1) memulihkan keamanan dan ketertiban dalam
hubungan dengan sebab akibat pemberontakan G30S/PKI serta kegiatan-
kegiatan eksterm dan subversi lainnya; dan (2) mengamankan
kewibawaan pemerintah dan alat-alatnya dari pusat sampai dengan daerah,
untuk menjamin kelangsungan hidup Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945. Dari sini benih-benih kekuasaan militer semakin mengemuka
dan menjadi pendukung utama Orde Baru

Hakikat Orde Baru.
a. Suatu tatanan seluruh
kehidupan rakyat, bangsa dan
negara yang diletakan kepada
pelaksanaan Pancasila dan UUD
1945 secara murni dan
konsekwen
b. Koreksi total segala
penyelewengan
terdahulu dan manyusun
kembali kekuatan
bangsa guna
mempercepat proses
pembangunan bangsa.

Landasan Orde Baru.
•a. Landasan Idiil: Pancasila
b. Landasan Konstitusional : UUD 1945
•c. Landasan Operasional: Tap MPRS/MPR
Tujuan Orde Baru.
•Mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di dalam
wadah yang merdeka dan berdaulat.

Tindakan Soeharto Selaku Pengemban
Supersemar
Membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai partai terlarang,
termasuk ormas-ormasnya
Mengamankan 15 menteri Kabinet Dwikora yang terlibat langsung
maupun tidak langsung dalam G-30-S/PKI
12 Maret 1966
18 Maret 1966
20 Juni—5 Juli 1966
Diadakan Sidang umum MPRS IV yang menghasilkan 24 ketetapan,
di antaranya:
TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang pengukuhan Supersemar
TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai
Komunis Indonesia (PKI) dan pernyataan sebagai organisasi
terlarang di seluruh wilayah Indonesia
TAP MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang penugasan Letjen
Soeharto untuk membentuk Kabinet Ampera dan pembubaran
pada tanggal 7-12 Maret
1967 MPRS mengadakan
Sidang Istimewa yang
kemudian mencabut
kekuasaan Presiden Soekarno
dan mengangkat Jendral
Soeharto sebagai Pejabat
Presiden hingga dipilihnya
Presiden hasil Pemilu.
Pelantikannya dilakukan
tanggal 27 Maret
1968. Dengan demikian,
berakhirlah Masa Orde Lama
Dr. Subandrio
Ir. Setiadi Reksoprojo Dr. Chairul Saleh
Ir. Surachman
Oei. Tjoe Tat, S.H. Mayjen Achmadi
Sumarjono
Jusuf Muda Dalam Drs. Achadi
Armunanto J. Tumakaka
Sutomo Martopradopo
Astrawinata, S.H.
Mayjen Dr. Sumarsono
Letkol Syafii

Menguatnya negara
P4 (Eka Prasetya Panca Karsa)
Tap MPR No.II/MPR/1978
Pemilu 1971
Memfungsikan Sekber
Golkar melalui permendagri
No. 12/1969 tentang
monoloyalitas pegawai
negeri
Peserta Pemilu
PNI, PSII, NU, Golkar
Partai Katolik, Parkindo
IPKI, Parmusi
Partai Murba, Partai Perti
Penyederhanaan partai
1. Partai Persatuan Pembangunan
NU, Parmusi, PSII dan Perti
2. Golongan Karya
3. Partai Demokrasi Indonesia
PNI, Partai Katolik, Partai Murba,
Partai IPKI dan Parkindo
Penyederhanaan atau penggabungan
(fusi) partai pada tahun 1973
merupakan kebijakan Presiden
Soeharto untuk menciptakan
stabilitas politik kehidupan berbangsa
dan bernegara. Kebijakan ini dianggap
menjadi syarat utama dalam
mencapai pembangunan ekonomi
Indonesia.(https://sumber.belajar.ke
mdikbud.go.id/repos/FileUpload/Ord
e%20Baru-BB/Topik-3.html

Indonesia
kembali
menjadi
anggota PBB
Mengirim Pasukan
Garuda ke berbagai
tempat di dunia
yang membutuhkan
penghentian
konfrontasi
dengan
Malaysia
Penataan Kembali Politik Luar Negeri
Bebas Aktif pada Zaman Orde Baru
Pembentukan
ASEAN
28 September 1966
11 Agustus 1966
8 Agustus 1967
1957-1974
Kinerja
Orde Baru

Pembangunan pada Zaman Orde Baru
Upaya Mengisi Kemerdekaan
Melalui Pembangunan
Pemerataan pembangunan nasional dan hasil-
hasilnya untuk menuju pada terciptanya
keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Trilogi Pembangunan
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
Untuk mewujudkan pembangunan nasional, disusun Pola Umum
Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) yang dilakukan secara
bertahap. Setiap tahap disebut dengan Pembangunan Lima Tahun (Pelita).
Dalam setiap Pelita, sasaran pembangunan terus-menerus meningkat
sesuai dengan perkembangan zaman.
Titik berat Pelita II adalah
Sektor pertanian dengan
meningkatkan industri yang
mengolah bahan mentah
menjadi bahan baku
Titik berat Pelita I adalah
Sektor pertanian dan
industri yang mendukung
sektor pertanian
Titik berat Pelita III adalah
Sektor pertanian yang
menuju swasembada pangan
dan meningkatkan industri
yang mengolah bahan baku
menjadi barang jadi
Titik berat Pelita IV adalah
Sektor pertanian untuk
melanjutkan usaha
swasembada pangan
Titik berat Pelita V adalah
Sektor pertanian yang
memanfaatkan
swasembada pangan dan
industri yang banyak
menyerap tenaga kerja
Titik berat Pelita VI adalah
Bidang pertanian yang telah
mencapai swasembada
beras dan sektor industri
yang menghasilkan minyak
dan gas.
Pelaksanaan pembangunan pada
zaman Orde Baru bertumpu pada:
Pelita I
Pelita II
Pelita IV
Pelita III
Pelita V
Pelita VI
Pembangunan ekonomi Indonesia
selama Orde Baru ditandai dengan
pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi dalam jangka waktu yang cukup
panjang.
Namun sebenarnya secara fundamental,
pembangunan ekonomi rapuh.
Penyelenggaraan negara sangat birokratis dan
cenderung korup, serta tidak demokratis.
Ironisnya, itu semua telah
menyebabkan krisis moneter dan
ekonomi, yang terus berlanjut dengan
krisis moral. Hal tersebut menjadi
penyebab timbulnya krisis nasional
yang berkepanjangan dan

Krisis Ekonomi
Masa Keruntuhan Orde Baru
Mulai dari tahun 1990-an
terjadi berbagai krisis di Indonesia
Krisis Politik
Krisis Sosial
Keruntuhan
Orde Baru
Krisis
Ekonomi
Krisis
Politik
Krisis
Sosial

Dengan lengsernya
Soeharto,
maka berakhirlah rezim
Orde Baru…
Pada tanggal 18 Mei , mahasiswa mulai
merangsek ke gedung DPR/MPR karena
merasa aspirasi menuntut reformasi
kurang ditanggapi. Dua hari kemudian,
jumlah mahasiswa diperkirakan mencapai
lebih dari 30 ribu orang.
Melihat tuntutan reformasi yang
sedemikian besar, Presiden Soeharto
mencoba menanggapinya dengan
membentuk:
Tuntutan Reformasi
Dewan Reformasi
namun sayang sekali tindakan itu tidak
mendapat respon yang positif…
Karena desakan gelombang tuntutan
reformasi yang sedemikian kuat, pada
tanggal…
Presiden Soeharto mengundurkan diri.
21 Mei 1998
pukul 10.00 WIB

Sepanjang periode Orde Baru, berhasil disenggarakan
pemilihan umum sebanyak enam kali. Pemilihan umum
pertama dilakukan pada 1971. Selanjutnya pemilihan
dilakukan secara rutin setiap lima tahun semenjak 1977,
1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilihan umum pertama
tahun 1971, peserta sejumlah 10 partai politik/organisasi.
Peserta ini merupakan yang terbanyak selama Orde Baru.
Pemungutan suara dilaksanakan pada 3 Juli 1971. Pada
pemilu ini, partai-partai politik mendapat 124 kursi di DPR
dan Golongan Karya mendapat 261 kursi. Sementara itu,
ABRI mendapat 75 kursi.

• Pada pemilu kali ini untuk pertama kalinya Golongan
Karya berpartisipasi dan secara luar biasa berhasil keluar
sebagai pemenang. Keluarnya Golongan Karya sebagai
pemenang Pemilu disebabkan larangan bagi pegawai
negeri untuk bergabung dalam partai politik sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
• tahun 1969. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan
keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1970 dan
Kepres Nomor 82 tahun 1971 yang melarang seluruh
pegawai negeri termasuk ABRI terlibat dalam kegiatan
partai, dan menuntut loyalitas tunggal terhadap
pemerintah.

Dengan demikian, suara pegawai negeri tertampung di dalam
Golongan Karya (Golkar) sebagai organisasi non-partai
politik. Masyarakat desa diajak untuk apolitik dan tidak
terikat secara ketat pada organisai-organisasi politik.
Akibatnya, aspirasi politik mereka ditampung melalui
organisasi profesi fungsional. Dalam konteks ini, Golkarlah
yang kemudian mengambil peran karena lebih leluasa
bergerak melalui Karakterdes (Kader Penggerak Teritorial
Desa). Inilah yang membedakan Golkar dengan partai politik
lain. Pembatasan gerak partai bertujuan untuk memudahkan
tercapainya stabilitas politik yang menjadi prasyarat
pembangunan pada masa Orde Baru. KEMBALI

Periode Demokrasi di Era Reformasi (1998-Sekarang)
Runtuhnya Orde Baru ditandai dengan adanya krisis
kepercayaan yang direspon oleh kelompok penekan (pressure
group) dengan mengadakan berbagai macam demonstrasi
yang dipelopori oleh mahasiswa, pelajar, lembaga swadaya
masyarakat, politisi, maupun masyarakat.
Runtuhnya kekuasaan rezim Orde Baru telah memberikan
harapan baru bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Masa
peralihan demokrasi ini merupakan masa yang sangat rumit
dan kritis karena pada masa ini akan ditentukan kearah mana
demokrasi akan dibangun.

Langkah yang harus dilakukan dalam transisi Indonesia menuju
demokrasi sekurang-kurangnya mencakup reformasi dalam tiga bidang
besar, yaitu:
1. Reformasi konstitusional (constitutional reform) yang menyangkut
perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal
sistem politik.
2. Reformasi kelembagaan (institutional reform and empowerment),
yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga politik
3. Pengembangan kultur atau budaya politik (political culture) yang
lebih demokratis. Masa demokrasi di Era Reformasi berusaha
mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara yaitu
eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Demokrasi Indonesia telah dimulai dengan
terbentuknya DPR-MPR hasil Pemilu 1999
yang telah memilih presiden dan wakil
presiden serta terbentuknya lembaga- lembaga
tinggi yang lain. Masa Reformasi berusaha
membangun kembali kehidupan yang
demokratis antara lain dengan
dikeluarkannya:

1. Undang-Undang No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik,
memberikan ruang dan gerak lebih luas untuk mendirikan partai
politik yang memungkinkan berkembangnya multipartai. Hal ini
dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 Pasal 2
ayat1yang menyatakan "partai politik didirikan dan dibentuk oleh
sekurangkurangnya 50 orang warga negara Indonesia yang telah
berusia 21 tahun dengan akta notaris“
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu memberikan
kebebasan kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya
secara langsung untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD
kabupaten/kota maupun DPD. Bahkan pemilihan presiden dan
wakilnya juga dilaksanakan secara langsung.
3. Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN,
berwibawa

4. bertanggung jawab dibuktikan dengan keluamya ketetapan MPR
No.IX/MPR/1998 dan ditindak lanjuti dengan UndangUndang No. 30
Tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dan sebagainya.
5. Lembaga legislatif dan organisasi sosial politik sudah mempunyai
keberanian untuk melakukan fungsi kontrol terhadap ekskutif, sehingga
terjadi check and balance.
6. Lembaga tertinggi negara MPR berani mengambil langkah-langkah
politik dengan adanya sidang tahunan dan menuntut kepada pemerintah
dan lembaga negara lain untuk menyampaikan laporan kemajuan
(progress report).

7. Adanya kebebasan media massa tanpa ada
rasa takut untuk dicabut surat ijin
penerbitannya.
8. Adanya pembatasan masa jabatan presiden,
yaitu jabatan presiden paling lama adalah 2
periode masa kepemimpinan.
9. Amandemen UUD 1945 sudah sampai
amandemen I, II, III, IV. KEMBALI

MGMP SEJARAH PPPK PETRA
Pemerintahan Orde
Baru

Latar Belakang Lahirnya
- Krisis Ekonomi dan Politik Pasca
Pemberontakan G30S PKI
- Lahirnya Tritura :
- Bubarkan PKI
- Pembersihan Kabinet Dwikora
- Turunkan Harga

-Munculnya Supersemar
yang menandai
pergantian
kepemimpinan nasional
dan sebagai tonggak
berdirinya Orde Baru

Perkembangan Kekuasaan Orde Baru
Langkah Politik yang diambil Suharto :
- Pembubaran PKI dan Organisasi massanya
Tap MPRS No.IV/MPRS/1966 dan
Tap MPRS No.IX/MPRS/1966
- Pelarangan ajaran Komunisme-Marxisme- Leninisme
di Indonesia
Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966
- Pelurusan tertib konstitusional berdasarkan Pancasila
Tap MPRS No.XX/MPRS/1966

Melalui Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967
Penyerahan kekuasaan Sukarno kepada
Suharto

Kebijakan Pemerintah Orde Baru
- Mengakhiri Konfrontasi dengan Malaysia
- Kembali menjadi anggota PBB, 28-9-1966
(mengembalikan kepercayaan Internasional )
- Pendirian ASEAN
- Integrasi Timor-Timor ke wilayah RI
- Catur Karya Kabinet Ampera
- Memperbaiki kehidupan rakyat (sandang-pangan)
- Melaksanakan Pemilu 5 Juli 1968
- Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif
- Melanjutkan perjuangan anti imperialisme

- Melaksanakan Pembangunan Nasional
Visi
Misi
Tujuan
Landasan
- Pemb. Nas.
Asas
Modal Dasar
Wawasan Nusantara
Ketahanan Nasional
Dampak

Revolusi Hijau
- Latar Belakang
- Hasil Penelitian Thomas Robert Malthus
- Pertumbuhan Pangan dan Penduduk di negara-
negara maju dan berkembang
Pelaksana : Ford andRockefeller Foundation
IRRI
- Pelaksanaan di Indonesia
Melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian
Melalui intensifikasi pelaksanaan sapta usaha tani.
- Pengolahan Lahan
- Penggunaan bibit Unggul
- Pengairan
- Pemupukan
- Pemberantasan hama
- Pasca Panen
- Pemasaran

Perkembangan Revolusi Hijau di Indonesia
-Pelaksanaan Revolusi Hijau di Indonesia
Berhasil atau Gagal ?
Berhasil :- Peningkatan hasil produksi pertanian
- Kehidupan ekonomi petani meningkat
- Ketika Indonesia diterpa krisis ekonomi
semua sektor ekonomi mengalami krisis
tetapi sektor pertanian dapat bertahan dan
sektor penyangga pertumbuhan ekonomi
Gagal : ?

Perkembangan Media Informasi dan
Komunikasi di Indonesia
Media Informasi :
Penemuan komputer dan
penggunaan internet mengubah
seluruh aspek kehidupan manusia
di bidang,politik, ekonomi, sosial
dan kebudayaan

- Media Komunikasi
fungsi : memberikan informasi berupa pesan-
pesan atau ide-ide atau gagasan kepada
massa yang dapat mengubah image
atau citra bagi masyarakat.
Pembangunan sistem komunikasi di Indonesia
Melalui SKSD (Sistem Komunikasi Satelit Domestik)
Indonesia saat ini menggunakan
Palapa C-2 jangkauan meliputi
Iran,Rusia,Australia dan
Selandia Baru

Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat
Indonesia Pada Masa Orde Baru
Perubahan
- Pertumbuhan ekonomi rata-
rata 7% /tahun
- Perubahan ekonomi agraris
ke industri
- Ekonomi sumber daya alam
menuju ekonomi sumber daya
manusia
- Ekonomi pedesaan menuju
ekonomi perkotaan

 1. Bidang Politik
Menata kehidupan politik berbangsa dan bernegara
 - tanggal 20 Juni 1966 MPRS sidang umum menghasilkan ketetapan MPRS
 - tanggal 7-12 Maret 1967 mPRS sidang Istimewa dan menghasilkan 4
ketetapan Pemerintah Orde Baru juga menetapkan Penataran P-4 bagi warga negara
.
 2. Politik Luar Negeri
 Indonesia kembali menjadi anggota PBB
 Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia
1. JELASKAN PROGRAM PEMERINTAH SOEHARTO DI SEGALA
BIDANG, CARI KEUNGGULAN DAN KELEMAHANNYA.

 3. Politik Dalam Negeri : kebijakan penyederhanaan jumlah
partai politik melahirkan 3 partai besar :
 -Partai Demokrasi Indonesia (Partai Khatolik, Murba, Pni,
Parkindo,IPKI
 -Partai persatuan pembangunan (NU, PSII, Perti, Parmusi
 - Partai golkar ( dari berbagai organisasi profesi)

 2. Bidang Ekonomi
 -11 Agustus 1966 dibentuk Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional
 -1 April 1969 dimulai Repelita
 -Sasaran pembangunan menurut Repelita : Sandang, pangan,perbaikan prasarana,
perumahan rakyat, lapangan kerja, kesejahteraan rohani
 -Bertumpu pada trilogi pembangunan
 -Asas pembangunan Orde baru
 -Modal Dasar pembangunan nasional
 -Faktor dominan yang menggerakkan Modal Dasar
 Pembangunan nasional : pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat
Indonesia seluruhnya. Berdasarkan pola dasar pembangunan nasional disusun pola umum
pembangunan jangka panjang (kurun 25-30 tahun).Selain itu disusun pula pola umum

 Bidang Sosial Budaya
-Meningkatnya pelayanan kesehatan
-Fasilitas pendidikan dasar sudah semakin merata Pemerataan
pendidikan.
 Bidang kesehatan
 Untuk mengendalikan jumlah penduduk Indonesia, Soeharto
memulai kampanye Keluarga Berencana yang menganjurkan setiap
pasangan untuk memiliki secukupnya 2 anak. Hal ini dilakukan untuk
menghindari ledakan penduduk yang nantinya dapat mengakibatkan
berbagai masalah, mulai dari kelaparan, penyakit sampai kerusakan

 Bidang pendidikan
Dalam bidang Pendidikan Soeharto mempelopori proyek
Wajib Belajar yang bertujuan meningkatkan rata-rata taraf tamatan
sekolah anak Indonesia. Pada awalnya, proyek ini membebaskan
murid pendidikan dasar dari uang sekolah (Sumbangan Pembiayaan
Pendidikan) sehingga anak-anak dari keluarga miskin juga dapat
bersekolah. Hal ini kemudian dikembangkan menjadi Wajib Belajar 9
tahun.

Kekurangan Orde Baru
 Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
 Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan
daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat.
 Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi
 Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
 Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan,antara lain dengan program “penembaakan misterius”
 Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan Negara
 Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah
yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
 Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan simiskin)
 Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel
K E K U R A N G A N DA N K E L E B I H A N S I S T E M
P O L I T I K O R D E B A R U

Kelebihan Orde Baru
 Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai
AS$1.565
 Sukses transmigrasi
 Sukses KB
 Sukses memerangi butahuruf
 Sukses swasembada pangan
 Pengangguran minimum
 Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
 Sukses Gerakan Wajib Belajar
 Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
 Sukses keamanan dalam negeri
Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
 Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

Konsep Trias Politica Montesquieu
 Menurut Montesquieu seorang pemikir berkebangsaan Perancis
mengemukakan teorinya yang disebut trias politica. Dalam bukunya
yang berjudul “L’esprit des Lois” pada tahun 1748 menawarkan
alternatif yang agak berbeda dari pendapat John Locke
2. JELASKAN LEMBAGA-LEMBAGA YANG ADA PADA MASA ORDER BARU
DAN KAITKAN PADA TEORI TRIAS POLITIKA MONTESQUIEU

 Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu
diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam 3 organ, yaitu:
a) Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang).
b) Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang).
c) Kekuasaaan yudikatif (mengadili bila terjadi pelanggaran atas
undang-undang).

 Orde Baru pada hakikatnya merupakan kristalisasi dari upaya Presiden Soeharto
untuk melakukan koreksi terhadap era orde lama. Koreksi yang dimaksud adalah
mengembalikan kekultusan Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan bangsa dan
negara. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, banyak terjadi penyimpangan-
penyimpangan yang justru menjadi pembenaran penguasa. Kondisi lembaga
eksekutif di era Orde Baru cenderung mengikuti pendahulunya, meskipun dengan
beberapa modifikasi. Meskipun diadakan pemilu dan ragam pola demokratisasi yang
sebenarnya hanya rekayasa belaka, tidak membuat Soeharto turun dari tahta
penguasa, hal ini menandai tidak adanya rotasi eksekutif di era Orde Baru.
Era Orde Baru tahun 1966 – 1998

Rekayasa politik atau seringnya pemerintah mengemas kepemimpinan
otoriter ke dalam ruang demokratisasi tampaknya berjalan mulus.
Hanya ada 3 partai yang mengikuti pemilu dengan kontrol penuh dari
Soeharto bersama ABRI.
ABRI layaknya menjadi alat utama lembaga eksekutif saat itu dalam
menjaga dan mempertahankan stabilitas keamanan dan pertahanan
negara, baik yang bersifat internal negara maupun eksternal negara.
Kekuasaan eksekutif menjadi absolut seiring dengan pasifnya

 Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan
umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu:
tahun
-1971
-1977
-1982
-1987
-1992
-1997
3. Jalannya Pemilu Pada Masa Order Baru dan Parpol Pada Masa itu

Lembaga eksekutif di era kepemimpinan Soeharto memiliki peran yang
strategis. Hal ini sebagai salah satu upaya Soeharto menjaga stabilitas politik. Selama
tiga puluh dua tahun lembaga legislatif mem-backup dan memberi ruang gerak
seluas-luasnya kepada Soeharto. Komposisi lembaga legislatif saat itu agak berbeda
bahkan cenderung aneh, hal ini terbukti dengan diakomodirnya ABRI dalam
komposisi parlemen, dimana ABRI diberikan jatah satu fraksi. Golkar sebagai salah
satu motor penggerak Soeharto beserta ABRI didalamnya menjadi settingan terkuat
Soeharto selama beliau memimpin. Tak heran jika beliau dapat bertahan lama di
kursi penguasa.

PARPOL PADA MASA ITU
PEMILU PADA TAHUN 1971 DI IUKUT OLEH 10
ORGANISASI :
Golkar ( 236 kursi), Partai Nahdlatul Ulama (58 kursi), Partai
Muslimin (24kursi), Partai nasional indonesia (20 kursi), Partai
Kristen Indonesia ( 7 kursi ), Partai Katolik (3kursi ), partai
islam perti (2kursi), Partai Murba dan Partai IPKI (tak satupun
kursi).

PENYEDERHANAAN PARTOL
 Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai tetapi bukan
berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan (fusi) sejumlah
partai. Sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi
atas persamaan program. Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-
politik, yaitu :
 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan
Partai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973 (kelompok partai politik
Islam)
 Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai
Murba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai politik yang bersifat nasionalis).
 Golongan Karya (Golkar)

 Penyimpangan Penerapan Pancasila oleh Pemerintahan
Pada Masa Orde Baru, walaupun Pancasila begitu diagung-agungan namun banyak terjadi
pelanggaran dalam pelaksanaan Pancasila itu sendiri. Pancasila dibuat kaku oleh
Pemerintah sehingga dalam penerapannya lebih kepada disatutafsirkan pemikiran
masyarakat oleh Pemerintah. Sikap politik masyarakat yang kritis dan berbeda pendapat
dengan negara, dalam prakteknya dilakukan dikriminalisasi. Masyarakat yang tidak
sependapat ataupun tidak sesuai dengan keinginan Pemerintah tidak boleh
mengemukakan pendapatnya, sehingga banyak terjadi pelanggaran HAM oleh aparat
pemerintah ataupun negara.
4. JELASKAN TENTANG IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA PADA MASA
ITU TERJADI PENGUATAN ATAU PELEMAHAN ?

Beberapa penyimpangan konstitusi pada Masa Orde Baru yaitu:
 Kekuasaan Presiden dijalankan secara sewenang-wenang
 Hal ini terjadi karena kekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk dan dilaksanakan oleh Presiden.
 MPRS menetapkan Presiden menjadi Presiden seumur hidup
 Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan Presiden.
 Pimpinan MPRS dan DPR diberi status sebagai menteri
 Dengan demikian, MPR dan DPR berada di bawah Presiden.
 Pimpinan MA diberi status menteri
 Peyimpangan terhadap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka.
 Presiden membuat penetapan yang isinya semestinya diatur dengan undang-undang
 Dengan demikian, Presiden melampaui kewenangannya yang seharusnya undang-undang dibuat bersama dengan DPR.
 Pembentukkan lembaga negara yang tidak diatur dalam konstitusi
 Presiden membubarkan DPR
 Menurut konstitusi, Presiden tidak bisa membubarkan DPR.

 Ketuhana Yang Maha Esa
Pada Masa Orde Baru, Agama Khonghucu tidak diakui di Indonesia. Segala bentuk aktivitas yg
berbau kebudayaan dan tradisi Thionghoa dilarang di Indonesia. Hal ini menyebabkan pemeluk
kepercayaan Thionghoa menjadi tidak berstatus sebagai pemeluk dari 5 agama yang diakui di
Indonesia. Etnis Thionghoa ataupun pemeluk agama Khonghucu dianggap komunis dan atheis
sehingga dilarang keberadaannya. Untuk pemeluk agama Khonghucu diwajibkan untuk memeluk
agama dianatar 5 agama yang diakui. Mayoritas menjadi pemeluk agama Kristen dan Buddha.
Klenteng yang menjadi tempat peribadatan pemeluk Khonghucu juga terpaksa mengubah nama
dan menaungkan diri menjadi vihara yang merupakan tempat peribadatan orang Buddha.
Penyimpangan Pancasila yang terjadi bila dibandingan dengan masing-masing sila
dan butir-butir Pancasila, yaitu:

 Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Pada butir ke 4 disebutkan “Tidak Semena-mena terhadap Orang Lain”. Butir tersebut
sangat bertentangan dengan penerapannya oleh Pemerintah. Pemerintah yang sewenang-
wenang terhadap rakyat yang mempunyai pandangan lain tentang kebijakan Pemerintah.
Banyak terjadi pelanggaran HAM karena hal tersebut. Tidak ada penerapan bagi
Demokrasi Pancasila oleh masyarakat. Keputusan lebih cenderung hanya dipegang oleh
Pemerintah tanpa adanya peran masyarakat. Badan Legislatif Negara dan Mahkamah pun
dijadikan sebagai menteri yang berarti berada dibawah Pemerintah padahal seharusnya
Legislatif atau Mahkamah berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan Pemerintah.

 Persatuan Indonesia
Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas
kepentingan pribadi merupakan butir pertama dari sila ketiga. Hal tersebut sangat bertentangan
dengan sifat Pemerintahan pada Masa Orde Baru yang penuh dengan korupsi. Korupsi yang
sangat merajalela pada masa itu karena tidak adanya badan pengawasan atas Pemerintah.
Kesejahteraan Rakyat yang semu membuat kekacauan tersendiri. Korupsi yang merajalela
dilakukan oleh semua lapisan Pemerintahan. Uang yang seharusnya menjadi kepentingan rakyat
dan negara digunakan oleh Pemerintahan yang juga menjadikan kedok hutang Internasional
sebagai hutang negara yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat.Yang jelas terlihat adalah
nepotisme yang jelas ditunjukkan oleh Presiden pada masa itu. Pimpinan dari organisasi-
organisasi besar negara dipimpin oleh anggota-anggota keluarga Presiden.

 Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
Pemerintah pada Masa Orde Baru yang terlalu otoriter dapat menjadi penyimpangan pada sila ke 4
ini. Seharusnya Pemerintah menerapkan sistem yang sesuai dengan undang-undang dan tidak
menjadikan sistema pemerintahan yang berlebihan terhadap masyarakat yang tidak sesuai dengan
kehendak Pemerintah saja.
 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Pada Masa Orde Baru, pelaksanaan P4 membuat kehidupan sosial rakyat Indonesia menjadi lebih
berpancasila. Suasana gotong royong dan kekeluargaan sangat kental menjadi sikap umum
masyarakat. Namun bagi pelaksanaannya terhadap sikap keluarga Presiden pada masa itu yang
boros, berhidup mewah, dan banyak melakukan hal yang merugikan kepentingan orang lain.

KESIMPULAN
 Lahirnya orde baru dilatarbelakangi oleh terjadinya G30S 1965, diikuti dengan kondisi politik, keamanan dan ekonomi
yang kacau (inflasi tinggi). Wibawa presiden Sukarno semakin menurun setelah gagal mengadili tokoh-tokoh yang terlibat
G30S. Presiden mengeluarkan SUPERSEMAR 1966 bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk
memperbaiki keadaan negara. Akhirnya Presiden Sukarnomengundurkan diri dan digantikan oleh Presiden Suharto.
 Perkembangan politik pada masa orde baru diawali dari penataan politik dalam negeri yaitu setelah sidang MPRS 1968
menetapkan Suharto sebagai presiden dan dibentuklah Kabinet Pembangunan, penyederhanaan dan pengelompokan partai
politik, pemilihan umum serta mengadakan Perpera di Irian Barat pada 2 Agustus 1969. Kedua, melakukan penataan politik
luar negeri yaitu dengan kembali menjadi anggota PBB serta normalisasi hubungan dengan beberapa negara.
 Pada masa awal Orde Baru pembangunan ekonomi di Indonesia maju pesat mulai dari pendapatan perkapita, pertanian,
pembangunan ini rastruktur dll. Upaya pembangunanekonomi dilaksanakan melalui REPELITA (Rencana Pembangunan
Lima Tahun) yangdimulai pada tanggal 1 April 1969. Namun pada akhir tahun 1997 Indonesia dilandakrisis ekonomi. Kondisi
kian terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela.
 Dalam bidang social budaya pada masa orde baru telah mengalami kemajuan. Antara lainmakin meningkatnya
pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan fasilitas pendidikan dasar sudah makin merata dengan adanya program wajib belajar
9 tahun. Ditetapkan tentang P-4 yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Parasetia Pancakarsa)untuk
menuju masyarakat yang adil dan makmur.

03/10/2023 147
PROSES MUNCULNYA REFORMASI DAN
JATUHNYA PEMERINTAHAN ORDE BARU
SEBAB-SEBAB MUNCULNYA
TUNTUTAN REFORMASI
GERAKAN
REFORMASI
JATUHNYA
PEMERINTAH ORBA
Yaitu
Perlunya regenerasi kepemimpinan
nasional
Penyelewengan nilai-nilai Pancasila
dan UUD 1945
Pemerintah ORBA Sentralistik
Kehidupan politik banyak terjadi
pengekangan
Terdiri dari
Pengertian
Tujuan Reformasi
Agenda Reformasi
Mahasiswa
Disebabkan oleh
Krisis Politik
Krisis Ekonomi
Masalah Sosial

03/10/2023 148
KRONOLOGIS
REFORMASI ‘98
AGENDA GERAKAN
REFORMASI
FAKTOR MUNCULNYA
REFORMASI
PENGERTIAN

Apa sich
REFORMAS
I itu !!!!
Perubahan radikal untuk perbaikan dalam
suatu masyarakat atau negara (Kamus
Bahasa Indonesia, Drs. Adam Normiet SAE,
dkk)
Pembaharuan radikal untuk perbaikan bidang
sosial, politik atau agama ( Kamus Besar
Bahasa Indonesia)
Kesimpulan :
Suatu perubahan tatanan perikehidupan lama
dengan tatanan perikehidupan yang baru dan
secara hukum menuju ke arah perbaikan
Back

A. Adanya ketidakadilan di bidang perekonomian dan hukum selama pemerintahan orde
baru selama 32 tahun
B. Krisis Politik
Ditujukan pada terbitnya lima paket undang- undang politik yang dianggap menjadi
sumber ketidakadilan yaitu :
a. UU No. 1 tahun 1985 tentang pemilihan umum
b. UU No. 2 tahun 1985 tentang susunan, kedudukan, tugas dan wewenang DPR/MPR
c. UU No. 3 tahun 1985 tentang Parpol dan golongan karya
d. UU No. 5 tahun 1985 tentang referendum
e. UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi massa
C. Krisis Hukum
Pelaksanaan hukum pada masa orde baru terdapat banyak ketidakadilan terutama yang
menyangkut hukum bagi keluarga pejabat.
D. Krisis Ekonomi
Faktor penyebab krisis ekonomi yang melanda Indonesia antara
FAKTOR MUNCULNYA REFORMASI

E. Krisis Kepercayaan
Puncak aksi rakyat dan mahasiswa terjadi pada 12 Mei 1998 dimana terjadi
peristiwa penembakan terhadap Mahasiswa Trisakti oleh aparat yaitu :
1. Elang Mulia Lesmana
2. Heri Hertanto
3. Hendriawan Lesmana
4. Hafidhin Royan
Pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998 terjadi aksi massa besar-besaran
terutama ditujukan pada etnis Cina. Tuntutan mundur kepada Soeharto
semakin menguat setelah munculnya tokoh-tokoh masyarakat yang ikut
menuntut Soeharto mundur diantaranya :
1. KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
2. Amien Rais
3. Megawati
4. Sri Sultan Hemengkubuwono X
Tokoh Deklarasi Ciganjur

03/10/2023 152

AGENDA GERAKAN REFORMASI 1998
Adili Soeharto dan
Kroni-kroninya
Pemerintahan yang
bersih dari KKN
Otonomi daerah yang
seluas-luasnya
Supremasi
Hukum
Hapus Dwi Fungsi
ABRI
Amandemen UUD
1945

03/10/2023 154
Kronologis Reformasi 1998
Awal Maret 1998
Soeharto terpilih lagi menjadi
Presiden untuk ketujuh
kalinya
Memasuki bulan Mei 1998
Mahasiswa mulai turun ke jalan
menyuarakan tuntutan
reformasi
12 Mei 1998
Terjadi tragedi Trisakti
13 dan 14 Mei 1998
Kerusuhan massal di Jakarta
dan kota-kota lain
19 Mei 1998
Mahasiswa menduduki gedung
DPR?MPR
20 Mei 1998
Presiden membentuk Komite
Reformasi
Heri Hertanto
Hendriawan Lesmana
Hafidhin Royan
Elang Mulia Lesmana
21 Mei 1998
Soeharto mengundurkan diri
Foto-foto

03/10/2023 155
Foto-foto Reformasi ‘98

03/10/2023 156
Kerusuhan Mei ‘98

03/10/2023 158
TRAGEDI TRISAKTI,12 MEI 1998

03/10/2023 159
MAHASISWA MENGUASAI
GEDUNG DPR / MPR, 19 MEI 1998

03/10/2023 160
Soeharto Ketika sakit

03/10/2023 161
Soeharto mengundurkan diri
21 Mei 1998

03/10/2023 162
Pelantikan Habibie Sebagai Presiden

Perkembangan Politik Setelah 21 Mei 1998
Pengangkatan Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia
BJ Habibie diangkat menjadi presiden menggantikan Soeharto pada 21 Mei 1998.
Upaya-upaya yang dilakukan Habibie :
A. Bidang Ekonomi
Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie antara lain :
A. Merekapitulasi perbankan
B. Merekonstruksi perekonomian Indonesia
C. Melikuidasi beberapa bank bermasalah
D. Menaikkan nilai tukar rupaih terhadap dollart hingga dibawah Rp 10.000
E. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF
B. Bidang Politik
Habibie mulai memberikan kebebasan bagi rakyat untuk berbicara dengan dikeluarkannya
UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
( Lihat ERLANGGA hal :160)
C. Masalah Dwi Fungsi ABRI
Konsep Dwi Fungsi ABRI mulai diperkenalkan pertama kali oleh Jenderal AH
Nasution dimana disebutkan bahwa selain sebagai kekuatan negara ABRI juga memiliki
hak politik. Reformasi dibidang militer dilakukan dengan mengurangi anggoita ABRI di

Dilaksanakan Sidang Istimewa MPR
( 10-13 Nopember 1998)
Hasil Sidang Istimewa MPR 1998 antara lain :
A. TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka
penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara
B .TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
bebas KKN
C. TAP MPR No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan jabatan presiden dan wakil presiden
RI
D. TAP MPR No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan ototnomi daerah
E. TAP MPR No. XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi

Dilaksanakan pada 7 Juni 1999 yang diikuti oleh48 Partai Politik.
Pemilu tahun 1999 merupakanpemilu yang sangat penting setelah
reformasi. Dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU ).
Setelah diadakan pemilihan umum, maka muncul lima partai besar
pemenang pemilu yaitu :
A. PDI Perjuangan
B. Partai Golkar
C. Partai Persatuan Pembangunan ( PPP )

03/10/2023 166
PESERTA PEMILU 1999

Sidang Umum MPR Hasil Pemilihan Umum 1999
Dilaksanakan sejak tanggal 1 – 21 Oktober 1999.
A. Amien Rais dikukuhkan sebagai ketua MPR
B. Akbar Tanjung sebagai ketua DPR.
Dalam sidang ini, laporan pertanggungjawaban Habibie ditolak oleh
MPR. Akibatnya adalah Habibie tidak dapat mencalonkan diri
menjadi Presiden Republik Indonesia. Sehingga masa kekuasaan
Habibie yang dimulai tanggal 21 Mei 1998 berakhir pada 21 Oktober
1999.Sehingga hanya muncul tiga calon presiden yaitu :
A. Gus Dur
B. Megawati
C. Yusril Ihza Mahendra.
Yusril mengundurkan diri dari pencalonan sehingga hanya tinggal dua
calon yaitu Gus Dur dan Megawati. Dari hasil pemilihan presiden yang
dilaksanakan secara voting tanggal 20 Oktober 1999, maka terpilih Gus
Dur sebagai Presiden RI ke 4. Sedangkan pada 21 Oktober 1999

BAB 9 AKAR AKAR DEMOKRASI.ppt

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to BAB 9 AKAR AKAR DEMOKRASI.ppt

Similar to BAB 9 AKAR AKAR DEMOKRASI.ppt (20)

More from IsembelSianipar

More from IsembelSianipar (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

BAB 9 AKAR AKAR DEMOKRASI.ppt