Recommended
More Related Content
Similar to HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD NRI 1945.pdf
Similar to HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD NRI 1945.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD NRI 1945.pdf
- 1. BAB VI HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD NRI 1945 FARAH AULIA ANISA 200253611299
- 2. A. KONSEP DAN URGENSI DEMOKRASI YANG BERSUMBER DARI PANCASILA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
- 3. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Apa itu demokrasi? “the government from the people, by the people, and for the people” Abraham Lincoln
- 4. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Tiga Tradisi Pemikiran Politik Demokrasi Aristotelian Theory demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warganegara yang memenuhi syarat kewarganegaraan Medieval Theory suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat Contemporary Doctrine konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni (Torres,1998)
- 5. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 10 Pilar Demokrasi Konstitusional Menurut UUD 1945 (Sanusi, 2006) Demokrasi yang BerKetuhanan Yang Maha Esa Demokrasi Dengan Kecerdasan Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat Demokrasi dengan “Rule of Law” Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara Demokrasi dengan Hak Azasi Manusia Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka Demokrasi dengan Otonomi Daerah Demokrasi Dengan Kemakmuran Demokrasi yang Berkeadilan Sosial 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
- 6. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN B. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila
- 7. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 3 Sumber Nilai Demokrasi Bangsa Indonesia Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa Sumber nilai yang berasal dari islam Sumber nilai yang berasal dari barat
- 8. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Demokrasi Desa Pada abad XIV sampai XV, terdapat istilah yang terkenal di kultur Minangkabau "Rakyat ber-raja pada Penghulu, Penghulu ber-raja pada Mufakat, dan Mufakat ber-raja pada alur dan patut” Tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan. Adat hidup seperti itu membawa kebiasaan bermusyawarah menyangkut kepentingan umum yang diputuskan secara mufakat Rapat parbaringin (para tetua adat) untuk menentukan hari baik bagi perayaan "manden horbo bius" (penggarapan sawah), Samosir. sumber: https://commons.wikimedia.org/
- 9. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dalam melakukan protes, biasanya rakyat secara bergerombol berkumpul di alun-alun dan duduk di situ beberapa lama tanpa berbuat apa-apa, yang mengekspresikan suatu bentuk demonstrasi damai. Adapun hak rakyat untuk menyingkir dari daerah kekuasaan raja, apabila ia merasa tidak senang lagi hidup di sana dapat dianggap sebagai hak seseorang untuk menentukan nasib sendiri. Kelima anasir demokrasi asli itu: rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja, dipuja dalam lingkungan pergerakan nasional sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial, yang akan dijadikan dasar pemerintahan Indonesia merdeka di masa datang (Latif, 2011).
- 10. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Sumber Nilai yang Berasal dari Islam Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari prinsip tauhid. Sikap pasrah kepada Tuhan, yang memutlakkan Tuhan dan tidak pada sesuatu yang lain, menghendaki tatanan sosial terbuka, adil, dan demokratis (Madjid, 1992) Kelanjutan logis dari prinsip Tauhid adalah paham persamaan (kesederajatan) manusia di hadapan Tuhan. Dengan prinsip itu, tiap-tiap manusia dimuliakan kehidupan, kehormatan, hak-hak, dan kebebasannya. Piagam Madinah, perjanjian yang berisi penyatuan seluruh kekuatan masyarakat menjadi bangsa yang satu tanpa membeda-bedakan kelompok keagamaan sebagai contoh awal nasionalisme modern mewujud dalam sistem masyarakat Madinah masa Nabi dan para khalifah
- 11. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Sumber Nilai yang Berasal dari Barat Kehadiran kolonialisme Eropa di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat: sisi represi imperialisme-kapitalisme dan sisi humanisme-demokratis. Penindasan politik dan penghisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalis memenumbuhkan sikap anti-penindasan, anti-penjajahan, dan anti-feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa. Dalam melakukan perlawanan terhadap represi politik-ekonomi kolonial itu, mereka juga mendapatkan stimulus dari gagasan-gagasan humanisme- demokratis Eropa Penyebaran nilai-nilai humanisme-demokratis itu menemukan ruang aktualisasinya dalam kemunculan ruang publik modern di Indonesia sejak akhir abad ke-19. Ruang publik berkembang menjadi berbagai gerakan sosial (seperti Boedi Oetomo, Syarekat Islam dan lan-lain) yang berujung pada pendrian partai-partai politik (sejak 1920-an), dan kehadiran Dewan Rakyat (Volksraad) sejak 1918
- 12. Praktik Demokrasi di Indonesia Masa Republik Indonesia I (1945-1959) Masa Republik Indonesia II (1959-1965) Masa Republik Indonesia III (1965-1998) Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang) dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai- partai, karena itu dinamakan Demokrasi Parlementer masa Demokrasi Terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat masa Demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensiil masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III. Farah Aulia Anisa 200253611299
- 13. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN C. Dinamika dan Tantangan Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila
- 14. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Majelis Permusyawaratan Rakat (MPR) Kedudukan [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945] MPR adalah lembaga negara yang punya kedudukan yang sama denga lembaga negara lainnya MPR adalah lembaga negara tertinggi Kewenangan [Pasal 2 dan 6 ayat (2) UUD 1945] MPR punya kewenangan untuk mengubah, menetapkan UUD, GBHN, memilih presiden dan wakil presiden, dan memberhentikan presiden dan wakil presiden Kewenangan MPR adalah mengubah dan menetapkan UUD, melantik preisiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden setelah adanya proses hukum di Mahkamah Konstitusi Anggota MPR terdiri dari seluruh anggota DPR, utusan daerah, utusan golongan Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD hasil Pemilu Susunan (Pasal 3 ayat (3) , Pasal 7A UUD 1945) SEBELUM SESUDAH
- 15. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dewan Perwakilan Rakat (DPR) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan DPR tidak disebutkan secara jelas di dalam UUD. kekuasaan membentuk Undang-Undang berada di tangan Presiden Kekuasaan membentuk Undang-Undang berada di tangan DPR. Presiden hanya mengesahkan rancangan undang-undang yang telah dibahas bersama dengan DPR UUD 1945 tidak menyebutkan dengan jelas bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan pengawasan DPR memiliki fungsi legislasi , fungsi anggaran dan pengawasan [pasal 20A (1) SEBELUM SESUDAH [Pasal 19] [Pasal 20] [Pasal 20 A]
- 16. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dewan Perwakilan Daerah (DPD) keanggotaannya dipilih dari setiap provinsi dengan jumlah yang sama, dipilih langsung oleh rakyat, lebih legitimate sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi Dalam struktur kekuasaan legislatif yang baru di Indonesia, DPD lahir sebagai konsekuensi dari proses reformasi [Pasal 22 C] [Pasal 22 D]
- 17. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN D. Esensi dan Urgensi Demokrasi Pancasila
- 18. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Pentingnya Demokrasi sebagai Sistem Politik Kenegaraan Modern Menjamin hak-hak dasar Adanya kesetaraan setiap warga negara Pemenuhan kebutuhan umum Kebebasan untuk berpendapat Mencegah pemerintahan yang diktaktor Menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab Meningkatkan kerja sama antar warga negara.
- 19. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar Pancasila. Artinya, kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional, selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam UUD 1945, konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar warga negara Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terrumuskan, sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut Sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara yakni kesejahteraaan dan keadilan 1 3 2 4 Rangkuman