ﺒﺴﻢﺍﷲﺍﻠﺮﺤﻤﻦﺍﻟﺮﺤﻴﻢ

1. Manajemen
Organisasi
Pendidikan

2. Materi Pembahasan
A. Badan Hukum Pendidikan (Universitas), Manajemen Berbasis
Sekolah (Satuan Pendidikan Sekolah)
B. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS)
C. Komite Sekolah dan Partisipasi Masyarakat

3. A. Badan Hukum Pendidikan
Sistem Pendidikan
Nasional
UU No 20 Tahun 2003
Otonomi Satuan
Pendidikan
Sekolah:
Sekolah leluasa
mengelola sumber daya
akademik dan non
akademik sesuai
kebutuhan sekolah
Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS)—
PP No 17 tahun 2010
Universitas:
Penyelenggaraan satuan
pendidikan berbentuk
badan hukum
pendidikan (BHP)
UU No 9 Tahun 2009
BHP
Kelemahan:
1) Pendanaan: dana
operasional PTN/ PTS
33% masyarakat,
33% pemerintah,
33% PTN/PTS.
2) Akses pendidikan:
satuan pendidikan
memfasilitasi WNI
kurang mampu dan
potensi akademik
tinggi 20%

4. Stakeholder MBS
Stakeholder
(Pemangku Kepentingan)
dalam MBS
Kepala Sekolah
Komite Sekolah

5. B. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam
MBS
Kualifikasi dan Kompetensi
Kepala Sekolah
Permendiknas
No 13 Tahun 2007

6. B. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam
MBS
Peran dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah:
1. Manajer Sekolah: melakukan inovasi untuk kemajuan sekolah, membuat
kebijakan dengan inovatif, mengoptimalkan sumber daya pendidikan,
mengontrol implementasi program pendidikan.
2. Pemimpin Sekolah: kepala sekolah menggerakkan orang lain untuk
mengerjakan kewajibannya secara baik dalam mencapai tujuan sekolah.
3. Administrator Sekolah: kepala sekolah mampu melaksanakan
pengelolaan pengajaran, kesiswaan, sarana dan prasarana, keuangan,
hubungan sekolah dan masyarakat.
4. Supervisi Sekolah: kepala sekolah memberikan layanan guru
memperbaiki pengajaran.

7. C. Komite Sekolah
Acuan Pembentukan
Komite Sekolah
Kepmen Diknas No 44
Tahun 2002

8. C. Komite Sekolah dan Partisipasi
Masyarakat
Peran Komite Sekolah:
1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan
pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (suporting agency) meliputi finansial, pemikiran, dan
tenaga untuk penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (controling agency) transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan dan keluaran di satuan pendidikan
4. Mediator antara pemerintah (ekskutif) dengan masyarakat di satuan
pendidikan.