Dokumen tersebut membahas tentang bentuk-bentuk tindak pidana plagiarisme hak cipta menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Bentuk-bentuk tindak pidana plagiarisme hak cipta terdiri dari 13 kelompok perbuatan antara lain mengumumkan, memperbanyak, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ciptaan tanpa izin pemegang hak cipt

1. TINDAKAN PLAGIARISME HAK CIPTA DI TINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
JURNAL ILMIAH
Oleh :
INDRA LESMANA
D1A-109-080
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2014

2. HALAMAN PENGESAHAN
TINDAKAN PLAGIARISME HAK CIPTA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA
Oleh :
INDRA LESMANA
D1A-109-080
Mataram: ___________________
Menyetujui:
Pembimbing Utama,
Dr. LALU PARMAN.SH.,MH,.
NIP: 1958048 98602 1 001

3. TINDAKAN PLAGIARISME HAK CIPTA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Indra Lesmana
D1A-109-080
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menelaah bentuk tindak pidana
plagiarism yang sering terjadi pada hak cipta, mengetahui pertanggungjawaban
pidana yang diberikan bagi plagiator dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan peraturan Perundang
- undangan, pendekatan konseptual. Bentuk tindak pidana plagiarisme
berdasarkan undang-undang hak cipta, dengan sengaja dan tanpa hak
mengumumkan, memperbanyak, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau
menjual hak cipta, pertanggungjawaban pidana yang diberikan bagi plagiator
yaitu pidana penjara paling singkat 1 bulan dan/atau paling lama 7 tahun serta
pidana denda paling sedikit 1 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar. Dari hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk tindak pidana plagiarism ialah
mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, menjual hak cipta tanpa
sepengetahuan pencipta atau pemegang hak cipta, sedangkan terkait
pertanggungjawaban pidana bahwa sistem pemidanaan yang berikan kepada
plagiator ialah alternatife-kumulatif.
Kata Kunci: Plagiarisme Hak Cipta
THE PLAGIARISM OF COPYRIGHT BASED ON PERSPECTIVE OF
CRIMINAL LAW
Indra Lesmana
D1A-109-080
ABSTRACT
This research aims to understand and examine the shape of the crime of
plagiarism are common in copyright, determine criminal responsibility given to
the plagiarist in the law enforcement. The method used is the Regulatory approach
and conceptual approach. The shape of the crime of plagiarism by the act of
copyright, intentionally and without right to publish, reproduce, transmit, display,
distribute or sell the copyright, criminal liability is given for the plagiarist
imprisonment for between 1 month and/ or a maximum of 7 years and fined at
least 1 million rupiah and a maximum of 5 billion rupiah. From the research it can
be concluded that the shape of the crime of plagiarism is announced, reproduce,
distribute, sell the copyright without the knowledge of the creator or the copyright
holder, while related criminal liability that the criminal system is given to
alternatives-plagiarist is cumulative.

4. Keywords: Plagiarism of Copyright
PENDAHULUAN
Pada zaman yang modern ini manusia sering kali menggunakan cara instan
untuk menghasikan sesuatu. Hal ini diakibatkan oleh semakin besarnya tuntutan
bagi manusia untuk selalu bergerak cepat. Selain itu dikarenakan sedikitnya waktu
yang dimiliki oleh manusia untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Kebiasaan
atau budaya instan ini mengakibatkan banyak sekali kerugian dan dampak buruk.
Salah satu dampak buruk dari kebiasaan atau budaya instan adalah plagiarisme
(istilah plagiarisme dikenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang kini telah
merambah hampir ke seluruh aspek kehidupan.
Mengenai plagiarisme atau pelanggaran Hak Cipta, Indonesia dari tahun 2001
sampai tahun 2006 sudah masuk dalam Priority Watch List (PWL) atau Status
pembajak berbahaya yang perlu diperhatikan, atau sudah mendapat lampu kuning
mengenai tindakan plagiarisme.1 Namun melalui The United States Trade
Representatif (USTR) atau Badan yang mengemban tugas mengurusi segala
sesuatu berkaitan dengan tarif dan non tarif barrier (hambatan) dalam
perdagangan serta memberikan masukan kepada USTR, Presiden dan kongres
berkaitan dengan tarif.2
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai
kejahatan dan pelanggaran belum terdapat aturan mengenai plagiarisme atau
pelanggaran hak cipta, tetapi diatur secara khusus mengenai pengaturan Hak
Cipta, sudah ada sejak zaman Hindia Belanda dengan pengaturan hak-hak khusus
terhadap pengarang atau disebut dengan Auteurswet 1912.3 Indonesia juga telah
1Www.HukumOnline.com, Menyikapi Priority Watch List (USTR), 19 Juli 2006. Diakses
19 Maret 2014
2 Firdaus Cahyadi, Kamus untuk Memahami Istilah Copyright di Internet, Yayasan Satu
Dunia, 2009, hlm. 9
3 Eddy Damian, Hukum Hak cipta, Cet.3, Edisi kedua, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm.
7

5. memiliki Undang-undang Nomor Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 yang selanjutnya
dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta.4
Plagiarisme juga diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan
Tinggi. Rumusan masalah dari tindak pidana plagiarisme hak cipta ini ialah
pertama bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana plagiarisme hak cipta dan kedua
bagaimana pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana hak cipta berdasarkan
peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk
tindak pidana plagiarisme hak dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana
yang diberikan pada plagiator yang melakukan tindak pidana plagiarisme Hak
Cipta dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan manfaat dari
penelitian ini adalah pertama manfaat akademis yaitu untuk memenuhi
persyaratan dalam mencapai derajat S-1 program studi ilmu hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Mataram. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga mampu
sebagai referensi bagi kalangan yang membutuhkan serta berminat untuk
mengembangkan dalam tahap lebih lanjut. Kedua manfaat teoritis yaitu dari hasil
penelitian diharapkan memiliki kontribusi dan bermanfaat dalam pengembangan
hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindakan plagiarisme Hak Cipta.
Ketiga manfaat praktis ialah penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi
mahasiswa, akademisi, aparat penegak hukum dan masyarakat sehingga
mengetahui bentuk tindak pidana plagiarisme Hak Cipta, dan bentuk
4 Ibid

6. pertanggungjawaban pidana bagi plagiator yang melakukan tindakan plagiarisme
Hak Cipta.
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skiripsi ini ialah
Metode Penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue
Approach), pendekatan konseptual (conceptual Approac). Jenis bahan hukum
ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Tehnik
pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi
Document atau studi kepustakaan, dan analisis bahan hukum dengan
menggunakan metode analisa interpretasi.

7. PEMBAHASAN
A. Bentuk-bentuk tindak pidana plagiarimse hak cipta menuurut
peraturan perundang-undang di Indonesia.
Tindak pidana plagiarisme hak cipta umumnya didorong untuk
mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan
kepentingan para pencipta dan pemegang hak cipta. Perbuatan para pelaku
jelas melanggar hukum yang menentukan agar setiap orang dapat
mematuhi, menghormati, dan menghargai hak-hak orang lain dalam
hubungan keperdataan termasuk penemuan baru sebagai ciptaan orang lain
yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum.5
Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun
2002 tentang hak cipta, bentuk-bentuk perbuatan tindak pidana plagiarisme
hak cipta baik yang berkenaan dengan dengan hak moral maupun hak
ekonomi, secara rinci dari sembilan kategori dapat dikelompokan menjadi
tiga belas kelompok perbuatan, adalah sebagai berikut:6
1. Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tentang hak eksklusif Pencipta atau
pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) tentang hak eksklusif pelaku
untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa
persetujuannya membuat, mempebanyak, atau menyiarkan rekaman
suara dan/ atau gambar;
3. Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbauatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) tentang hak eksklusif produser
rekaman suara untuk memberikan izin atau melarang pihak lain
yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan
karya rekaman suara atau rekaman bunyi;
4. Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau
menjual kepada umum suatu ciptan atau barang hasil pelanggaran
5Teguh Sulistia, dan Aria Zumetti, Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak
Cipta, http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/ diakses pada tanggal 29 Mei 2014
6 Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta
Lagu,Neighbouring Rights, dan Collecting Society), Bandung, 2008. Hlm. 132

8. hak cipta dan hak terkait sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 49 ayat (1),
dan Pasal 49 ayat (2);
5. Dengan sengaja tan hak memperbanyak penggunaan untuk
kepentingan komersial suatu program computer;
6. Dengan sengaja melanggar Pasal 17 tentang larangan
mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan degan
kebijaksanaan pemerintah din bidang agama. Pertahanan, dan
keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah
mendapat pertimbangan Dewan hak cipta;
7. Dengan sengaja melanggar Pasal 19 tentang larangan untuk
memperbanyak atau mengumumkan ciptaan Potret oleh pemegang
hak cipta atas Potret tanpa izin dari yang dipotret atau ahli warisnya,
sedangkan potret dimaksud dibuat atas permintaan sendiri dari
orang yang dipotret atau atas permintaan yang dilakukan atas nama
yang dipotret, serta untuk kepentingan yang dipotret;
8. Dengan sengaja melanggar Pasal 20 tentang larangan
mengumumkan potre yang dibuat tanpa persetujuan dari orang
dipotret atau tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret,
serta tidak untuk kepentingan yanag dipotret, apabila pengumuman
itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang
dipotret atau salah seorang dari ahli warisnya apabila orang yang
dipotret sudah meninggal dunia;
9. Dengan sengaja melanggar Pasal 49 ayat (3) tentang hak eksklusif
lembaga penyiaran untuk meberi izin atau melarang pihak lain yan
tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau
menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau
tanpa kabel, atau melalui system elktromagnetik lain;
10. Dengan sengaja meelanggar Pasal 24 atau Pasal 55 tentang hk
Pencipta atau ahli warisnya menuntut pemegang hak cippta supaya
nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaanya; larangan
mengubah suatu ciptaan walaupun hak ciptanya telah diserahkan
kepada pihak lain, kecuali ahli warisnya dalam hal pencipta elah
meninggal dunia; larangan mengubah judul dan anak judul ciptaan,
pencantuman dan perubahan nama atau nama judul
samaranpencipta, walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada
pihak ain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan
persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia;
dan hak pencipta mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai
dengan kepatuutan dalam masyarakat;
11. Dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 tentna glarangan
meniadakan atau mengubah informasi elektronik tentnag informasi
manajemen hak pencipta;
12. Dengan sengaja dan tanpa melanggar Pasal 27 tentang larangan
merusak, meniadakan atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol

9. teknologi sebagai pengaman hak pencipta, kecuali atas izin
pencipta;
13. Dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 28 tentang
kewajiban memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan
produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang bagi
ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi
tinggi, khususnya dibidang cakram optic (optical disc).
Dalam ketentuan pasal 72 tersebut, tindak pidana plagiarisme
dilakukan orang-perorangan atau sekelompok orang dengan sengaja dan
tanpa hak memperbanyak, mengumumkan, memamerkan, mengedarkan
ciptaan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Sehingga dari
rincian di atas penyusun menyimpulkan bahwa tindak pidana plagiarisme
terhadap hak cipta dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu:
a. Tindak pidana plagiarisme secara langsung (direct infringement)
Perbuatan tindak pidana plagiarisme hak cipta secara langsung atau
direct infringement adalah perbuatan yang melanggar hak ekslusif pencipta
atas ciptaannya untuk memperbanyak atau memproduksi, mengumumkan
dan menyewakan suatu ciptaan tanpa izin pemegang hak cipta atau hak
terkait.7 Istilah tindakan pidana plagiarisme secara langsung memang tidak
dipergunakan dalam redaksional Undang-undang nomer 19 tahun 2002
tentang hak cipta, tetapi secara implisit terkandung dalam redaksional Pasal
2, Pasal 20 dan Pasal 49 Undang-undang Hak Cipta, yaitu:8
1) Tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan
dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
2) Tanpa hak memperbanyak dan mengumumkan suatu potret.
3) Tanpa hak memperbanyak atau menyewakan suatu karya
sinematografi dan program komputer untuk kepentingan komersial.
4) Tanpa hak membuat membuat, memperbanyak, atau menyiarkan
rekaman suara/atau gambar pertunjukannya.
5) Tanpa hak memperbanyak, menyewakan karya rekaman suarau
atau rekaman bunyi.
6) Tanpa hak melakukan pertunjukan umum (public performance),
mengkomunikasikan pertunjukan langsung, dan
7 Elyta Ras Ginting. Op Cit, hlm. 200
8 Ibid.

10. mengkomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman pelaku
atau artis.
7) Tanpa hak membuat, meperbanyak dan atau menyiarkan ulang
karya siaran melalui transmisi dengan atau tanpa kabel atau
melalui system elektromagnetik lainnya.
Tindak pidana plagiarisme hak cipta juga diatur dalam Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, bahwa berdasarkan Pasal
2 ayat (1) undang-undang tersebut, plagiat terbatas pada:
1) Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat,
data/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber
dalam catatn kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara
maksimal.
2) Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau
kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa
menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa
menyatakan sumber secara memadai.
3) Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori
tanpa menyatakan sumber secara memadai.
4) Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari
sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan,
atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai.
5) Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah
dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa
menyatakan sumber secara memadai.
Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan menteri pendidikan nasional
tersebut, bahwa fokus tindak pidana plagiarisme yaitu diperguruan tinggi
yang mengacu pada tindak plagiarisme pada karya ilmiah saja.
b. Tindak pidana plagiarisme secara tidak langsung (indirect
infringement)
Tindak pidana plagiarisme tidak langsung dibidang hak cipta pada
umumnya berkaitan dengan ciptaan yang merupakan hasil dari tindak
pidana hak cipta atas ciptaan lain. Secara konvensional, tindak pidana hak
cipta secara tidak langsung terhadap hak cipta dilakukan dengan cara
memperdagangkan atau mengimpor barang hasil tindak pidana hak cipta,

11. seperti CD/DVD lagu-lagu bajakan ataupun karya sinematografi bajakan
tanpa izin pemilik hak cipta. Dalam bentuk lain, tindak pidana hak cipta
secara tidak langsung adalah suatu perbuatan yang secara tidak langsung
ditujukan terhadap suatu ciptaan, tetapi perbuatan tersebut berakibat pada
terjadinya tindak pidana hak cipta.
Adapun perbedaannya dengan tindak pidana plagiarisme secara
langsung menurut McKeough dan Stewart adalah:9
“No intention to infringe need be established: a person is still
liable if they act innocence of the plaintiff’s copyrights. By
contrast, certain other ‘indirect’ infringements do require
actual or constructive knowledge of wrongdoing”.
"Tidak ada niat untuk melanggar perlu dibentuk: seseorang
masih bertanggung jawab jika mereka bertindak tidak bersalah
hak cipta penggugat. Sebaliknya, pelanggaran tertentu lainnya
'tidak langsung' memang membutuhkan pengetahuan aktual
atau konstruktif dari kesalahan”.
Berdasarkan rumusan McKeough dan Stewart tersebut, bahwa unsur
pembeda antara tindak pidana plagiarisme secara langsung dan tidak
langsung terletak pada niat, kesengajaan, atau pengetahuan dari pelaku
dalam melakukan tindak pidana hak cipta tersebut. Dalam tindak pidana
plagiarisme secara langsung niat pelaku selamanya harus ada. Sedangkan
tidak langsung, niat atau sengajaan untuk melakukan tidak selamanya
disyaratkan. 10
Bentuk dari tindak pidana hak cipta secara tidak langsung dalam
undang-undang hak cipta diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:
- Pasal 72 ayat (2)
Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada
umum suatu ciptaan hasil tindak pidana hak cipta atau hak terkait
- Pasal 72 ayat (4)
Pengumuman suatu ciptaan yang bertentangan dengan
kebijakansanaan pemerintah dibidang agama, perbendaharaan dan
keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum. Termassuk
9 Elyta Ras Ginting, Op, Cit. Hlm.
10 Ibid

12. di dalamnya menyiarkan atau mempertunjukan film yang tidak
lolos sensor oleh Badan Sensor Film.
- Pasal 72 ayat (7) dan (8)
Secara tanpa hak telah atau mengubah informasi manajemen
pencipta dalam suatu ciptaan serta merusak sarana control
teknologi pengaman hak cipta dari suatu ciptaan.
c. Turut serta membantu melakukan tindak pidana plagiarisme (Contributory
Infringement)
Dalam praktik penegakan hukum hak cipta, pihak lain yang tidak
secara langsung melakukan tindak pidana plagiarisme juga dapat dimintai
pertanggungjawaban hukumnya sebagai pelaku, yaitu dalam hal
pembnerian bantuan atau turut serta melakukan tindak pidana. Dalam KUH
Pidana diatur tentang dua jenis perbuatan yang juga dianggap sebagai
pelaku tindak pidan, yaitu penyertaan serta membantu terjadinya atau
terwujudnya suatu tindak pidana.
Delik penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUH Pidana yang
mensyaratkan pelaku baru dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya
sebagai pelaku peserta tindak pidana jika pelaku memiliki kesamaan niat
atau tujuan dengan pelaku lainnya. Sedangkan delik perbantuan diatur
dalam Pasal 56 KUH Pidana membagi dua bentuk perbuatan yang
digolongkan sebagai perbuatan membantu terjadinya tindak pidana
(medeplichtige), yaitu memberi bantuan pada saat terjadinya kejahatan
dilakukan atau mempersiapkan tindak pidana dilakukan dengan cara
memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak
pidana.

13. B. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana plagiarisme hak
cipta menurut peraturan perundang-undang di Indonesia.
Ketentuan-ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi plagiator
tersebut sudah dalam dalam ketentuan Pasal 72 Undang-undang nomor 19 tahun
2002 tentang Hak Cipta yang menyebutkan:
(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1)
dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling
singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00
(satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).
(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan,
atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil
pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan
untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal
49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh
juta rupiah).
6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau
Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh
juta rupiah).
7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

14. 9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana plagiarisme hak cipta
juga dijelaskan dalam ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diberikan kepada mahasiswa atau
akademisi yang ketahuan melakukan tindak pidana plagiarisme terhadap karya
ilmiah ialah:
“Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan
gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan
pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Berdasarkan ketentuan dari Pasal-pasal diatas mengenai
pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana plagiarisme diberikan
kepada siapapun atau orang-perorangan yang melakukan tindak pidana
plagiarisme, baik dilakukan secara langsung (direct infringement) dan tidak
langsung (indirect infringement).

15. PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian-uraian pembahasan diatas, maka penyusun dapat mengambil
kesimpulan dari permasalahan yang telah disusun sebagai berikut: pertama
bentuk-bentuk tindak pidana plagiarisme hak cipta berdasarkan Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, adalah: a. Dengan sengaja dan tanpa hak
mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, b. Dengan
sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau
barang-barang hasil tindak pidana hak cipta, c. Dengan sengaja dan tanpa hak
memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer.
Sedangkan kedua Peraturan mengenai pertanggungjawaban pidana dengan unsur
“barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak” dalam Pasal 72 undang-undang
nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta adalah orang-perorangan yang melakukan
tindak pidana plagiarisme secara langsung (direct infringement), secara tidak
langsung (indirect infringement), dan yang turut serta membantu melakukan tindak
pidana plagiarisme (contributtory Infringement). Sistem pemidanaan yang diberikan
bagi plagiator yaitu minimum khusus dan/atau maksimum khusus (berupa sanksi
pidana penjara paling singkat 1 bulan sampai pidana penjara paling lama 7 yahun
dan pidana denda paling sedikit 1 juta sampai pidana denda paling banyak 5
miliar).
B. Saran
Dari kesimpulan diatas maka penyusun menyampaikan saran sebagai
berikut: pertama dalam upaya pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana
plagiarisme hak cipta, sebaik didalam undang-undang nomor 19 tahun 2002
tentang hak cipta di tambah redaksi atau bab khusus yang membahas mengenai
bentuk tindak pidana plagairisme, sehingga masyarakat lebih paham dan mengerti
terhadap tindak pidana plagairisme hak cipta. Kedua pertanggungjawaban pidana

16. terhadap pelaku tindak pidana plagairisme sudah sesuai tapi pengaturan mengenai
tindak pidana bagi korporasi belum diatur secara jelas sehingga perlu penambahan
atau perubahan redaksi dalam undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak
cipta agar mengakomodir semua tindak pidana plagairisme yang dilakukan oleh
orang-perorangan ataupun korporasi.

17. DAFTAR PUSTAKA
1. Buku & Makalah
Cahyadi Cahyadi, Kamus untuk Memahami Istilah Copyright di Internet,
Yayasan Satu Dunia, Jakarta, 2009.
Damian Eddy. Hukum Hak Cipta. Cet. Ke 1, Edisi Ketiga., PT. Alumni,
Bandung, 2009
Ginting Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia, (Analisis Teori dan
Praktik), PT. Citra Aditya. Bandung. 2012.
2. Perundang-Undangan
Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Indonesia, Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, LN No.85
Tahun 2002.TLN No.a220.
Indonesia, Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional,
LN No. 78 Tahun 2003. TLN No.4301.
Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi,
3. Skripsi
Putra Rahmat Suardi, Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Plagiat di
tinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta,(Skripsi Fakultas Hukum Unram), Mataram, 2011.
4. Internet
Lindasarlinda.blogspot.com, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), 10 April 2013
Www.HukumOnline.com, Menyikapi Priority Watch List (USTR), 19 Juli
2006.

18. Www.BeritaDewata.com, Hukum dan Kriminal Hukum Indonesia Paling
Banyak Melanggar Hak Cipta, 18 September 2013.