----

1. PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH
copyright: Amanah/081230352007 1

2. *
*PP 27 T
ahun 2014 tentang Pengelolan Barang Milik
Negara/Daera;
*PP 84 T
ahun 2014 T
entang Penjualan Barang Milik
Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
*Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan BMD;
*Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan
Kodefikasi BMD;
*Permendagri Nomor 21 T
ahun 2018 tentang Penilai BMD di
Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
*Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan BMD.

3. copyright: Amanah/081230352007
RUANG LINGKUP
• pejabat pengelola barang milik daerah;
• perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
• pengadaan;
• penggunaan;
• pemanfaatan;
• pengamanan dan pemeliharaan;
• penilaian;
• pemindahtanganan;
• pemusnahan;
• penghapusan;
• penatausahaan;
• pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
• pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan
pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah:
• barang milik daerah berupa rumah negara; dan
• ganti rugi dan sanksi.
3

4. BARANG
MILIK
DAERAH
1. Dibeli/
diperoleh
APBD
2. Perolehan
lainnya yang
sah.
 BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, dilengkapi dokumen pengadaan
 BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dokumen perolehana
 BMD bersifat berwujud maupun tidak berwujud.
Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap; atau
5. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.
4

5. *Status Penggunaan
Bentuk Penetapan Status Penggunaan:
a. Penetapan Status Penggunaan BMD
b. Pengalihan Status Penggunaan BMD
c. Penggunaan Sementara BMD BMD
d. Penggunaan BMD untuk
dioperasionalkan Pihak Lain.
Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan
oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan
menatausahakan barang milik daerah yang
sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang
bersangkutan
Pasal 1 angka 31 Permendagri 19/2016
 Penetapan status penggunaan
tidak berlaku pada Barang
pesediaan, KDP dan barang
yang dari awalnya direncanakan
untuk hibah dan Aset Tetap
Renovasi
copyright: Amanah/081230352007 5

6. Penetapan status penggunaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan
dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan TUSI
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan
Pengguna Barang wajib menyerahkan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan TUSI
Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola
Barang
Dikecualikan dari ketentuan, apabila tanah dan/atau bangunan telah
direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu
tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota
6
Copyright- Amanah/081230352007

7. PRINSIP UMUM PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
Gubernur/Bupati/Walikota mencabut status
penggunaan atas barang milik daerah berupa
tanah dan/atau bangunan yang tidak
digunakan dalam penyelenggaraan TUSI
Pengguna Barang.
Apabila tidak diserahkan kepada
Gubernur/Bupati/Walikota, Pengguna Barang
dikenakan sanksi berupa pembekuan dana
pemeliharaan atas BMD berkenaan
 (Psl 46 Permendagri 19/2016)
Copyright – Material assets are intended for training and educational purposes only.
Do not copy or distribute to any third parties without author permission
7
Copyright- Amanah/081230352007

8. * PEMANFAATAN
Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau
optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status
kepemilikan.
Pasal 1 angka 32 Permendagri 19/2016
copyright: Amanah/081230352007 8

9. BENTUK-BENTUK PEMANFAATAN
Sewa
Pinjam Pakai
KSP
BGS/BSG
KSPI
BENTUK
copyright: Amanah/081230352007 9

10. copyright: Amanah/081230352007
* Prinsip Umum Pemanfaatan
Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan
pertimbangan teknis dengan memperhatikan
kepentingan daerah dan kepentingan umum.
Pemanfaatan BMD dapat dilakukan sepanjang
tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemanfaatan BMD dilakukan tanpa memerlukan
persetujuan DPRD.
Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik
daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi
objek pemanfaatan dibebankan pada mitra
pemanfaatan.
10

11. Biaya persiapan pemanfaataan barang milik daerah
sampai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan
dibebankan pada APBD.
Pendapatan daerah dari pemanfaatan BMD merupakan
penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya
ke rekening Kas Umum Daerah.
Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik
daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan
fungsi BLUD merupakan penerimaan daerah yang
disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah
BMD yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang
dijaminkan atau digadaikan.
BMD yang merupakan objek retribusi daerah tidak
dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan BMD
copyright: Amanah/081230352007 11

12. PEMILIHAN MITRA PERMANFAATAN
amanahdj01@gmail.com - Copyright – Material assets are intended for training and educational purposes only.
Do not detail, copy or distribute to any third parties without author permission
PRINSIP PEMILHAN MITRA
 dilaksanakan secara terbuka (Tender) kecuali KSP yang bersifat
khusus;
 sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;
 memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;
 dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas,
handal dan kompeten;
 tertib administrasi; dan
 tertib pelaporan.
PELAKSANA PEMILHAN MITRA BGS/BSG ATAU KSP
PENGELOLA BARANG
• Pengelola Barang; dan
• panitia pemilihan yang dibentuk
oleh Pengelola Barang
copyright: Amanah/081230352007
PENGGUNA BARANG
• Pengguna Barang; dan
• panitia pemilihan yang
dibentuk oleh Pengguna Barang
12

13. Sewa
 Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai
 Jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang dan > 5 Tahun
untuk Kerjasama Infrastruktur, karakteristik tertentu dan ditentukan
oleh Undang-undang.
 Persetujuan : BMD pada Pengelola Barang Persetujuan
Gubernur/Bupati/Walikota, dan BMD di Pengguna Barang
Persetujuan Pengelola Barang.
 Pembayaran sewa: Sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari
kerja sebelum ditandatangi perjanjian sewa Kecuali penyetoran
uang sewa BMD untuk KSPI.

14. PERIODESITAS SEWA:
Per Tahun
Per Bulan
Per Jam
Per Hari
Jangka waktu sewa BMD dalam rangka kerja sama
infrastruktur paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
JANGKA WAKTU SEWA BMD
dan dapat
dapat lebih dari 5 (lima) tahun
diperpanjang :
a. kerja sama infrastruktur;
b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang
memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima)
tahun; (Berdasarkan Hasil kajian)
c. ditentukan lain dalam Undang-Undang
paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani
perjanjian dan dapat diperpanjang Dapat
dapa
c
t
o
p
d
y
i
r
p
i
g
e
h
r
t
:
p
A
a
m
n
a
j
n
a
a
n
h
/
g
0
8
1
1
2
(
3
s
0
a
3
t
5
u
2
0
)
0
k
7
ali.
14

15. Pinjam Pakai
 Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah
daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan
setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada
Gubernur/Bupati/Walikota.
 Objek : sebagian/se;uruh tanah dan/atau bangunan dan selain tanah
dan/atau bangunan
 Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan
 Jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali
dengan Persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota

16. Penyerahan penggunaan BMD
antar Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah
Daerah; atau antar
Pemerintah Daerah dalam
jangka waktu tertentu
tanpa menerima imbalan
dan setelah jangka waktu
berakhir BMD diserahkan
kembali kepada
Pemerintah Daerah.
PINJAM PAKAI BMD
PINJAM PAKAI PERTIMBANGAN PELAKSANAAN
mengoptimalkan barang
milik daerah yang belum
atau tidak dilakukan
penggunaan untuk
penyelenggaraan tugas dan
fungsi Pengguna Barang;
dan
menunjang pelaksanaan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
copyright: Amanah/081230352007
dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan
Gubernur/Bup16ati/Walikota

17. KSP
 Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah
pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka
waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau
sumber pembiayaan lainnya.
 Dilaksanakan dalam rangka:
 mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah;
dan/atau
 meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.
 Objek : Tanah dan/Bangunan dan Selain Tanah dan/ Bangunan.
 dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana
dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan,
dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah
yang dikerjasamakan
 Persetujuan : BMD pada Pengelola Barang Persetujuan
Gubernur/Bupati/ Walikota, dan BMD di Pengguna Barang Persetujuan
Pengelola Barang setelah mendapat pertimbangan

18.  Pemilihan Mitra dapat dilakukan penunjukan langsung untuk yang
bersifat khusus.
 Jangka Waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian dan dapat
diperpanjang serta KSP untuk penyediaan infrastruktur paling lama
50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang Mitra KSP wajib
menyetorkan kontribusi tetap selama jangka waktu pengoperasian
dan pembagian keuntungan KSP

19. KSP tidak mengubah status BMD
 Tanah, gedung, bangunan, sarana dan fasilitas yang dibangun
oleh Mitra KSP menjadi BMD sejak diserahkan kepada Pemda
sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian
Biaya persiapan KSP yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang
atau Pengguna Barang s.d. Penunjukan Mitra KSP dibebankan
pada APBD
Biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya Mitra
KSP dibebankan pada Mitra KSP
Mitra KSP ditentukan melalui tender, kecuali BMD yang
bersifat khusus
KSP BMD
copyright: Amanah/081230352007 19

20. *JANGKA WAKTU KSP:
*Paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya
perjanjian KSP dan dapat diperpanjang
*Jangka waktu KSP BMD untuk penyediaan infrastruktur paling lama
50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian KSP ditandatangani dan
dapat diperpanjang
*PERPANJANGAN KSP
 Permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP paling
lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu berakhir, dengan
pertimbangan:
 sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 selama pelaksanaan KSP terdahulu, mitra KSP mematuhi peraturan
dan perjanjian KSP
KSP BMD
copyright: Amanah/081230352007 20

21. BGS/BSG
 Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah
pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain
dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam
jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya
diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
 Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah
pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain
dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu
yang disepakati.

22.  BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan .
a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan
umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk
penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
 Objek berupaTanah pada Pengelola Barang/Pengguna Barang
 Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG adalah Pengelola Barang
setelah persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota
 Mitra BGS atau mitra BSG selama jangka waktu pengoperasian wajib
membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun
sesuai besaran yang telah ditetapkan .
 Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak
perjanjian ditandatangani dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali
perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

23. Kewajiban Mitra BGS/BSG:
a. Wajib membayar kontribusi ke Rekening Kas
Umum Daerah setiap tahun;
b. Wajib memelihara objek BGS/BSG.
c. Tidak menjaminkan, menggadaikan dan/atau
memindahtangankan:
1. Tanah yang menjadi Objek BGS/BSG;
2. Hasil BGS yang digunakan langsung untuk TUSI
3. Hasil BSG
BGS/BSG BMD
copyright: Amanah/081230352007 23

24. *PEMILIHAN MITRA BGS/BSG
Melalui Tender (Pasal 94-110)
*Hasil Pemilihan Mitra BGS/BSG ditetapkan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota (pasal 228)
*JANGKA WAKTU BGS/BSG
 Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak
perjanjian ditandatangani dan tidak dapat dilakukan perpanjangan
BGS/BSG BMD
copyright: Amanah/081230352007 24

25. KSPI
 Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI
adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan
penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
 KSPI atas barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan.
a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur
guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan;
b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk
penyediaan infrastruktur; dan
c. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang
ditetapkan oleh pemerintah.
 Mitra KSPI selama jangka waktu KSPI c. dapat
pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat
dibebankan
kelebihan
keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian
dimulai (clawback).
 Jangka waktu KSPI paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian
ditandatangani dan dapat diperpanjang. Perpanjangan hanya dapat
dilakukan apabila terjadi government force majeure, seperti dampak

26. * New
*JANGKA WAKTU KSPI:
* Jangka waktu KSPI paling lama 50 (lima puluh) tahun dan
dapat diperpanjang
*PERPANJANGAN KSPI
*Perpanjangan jangka waktu KSPI hanya dapat dilakukan
apabila terjadi government force majeure, seperti dampak
kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis
ekonomi, politik, sosial, dan keamanan.
*Pihak yang dapat menjadi Penanggung Jawab Proyek
Kerja Sama:
*Pihak yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai PJPK
copyright: A
m
m
a
n
e
a
h
m
/
0
8
p
1
e
2
3
d
0
o
3
5
m
2
0
a
0
n
7
i ketentuan perun2
d6
ang-undangan

27. * New
Hasil KSPI:
 Barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserta fasilitas yang
dibangun mitra KSPI
 Pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh (clawback)
Formulasi dan/atau besaran clawback ditetapkan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota
copyright: Amanah/081230352007 27

28. * New
Infrastruktur Hasil KSPI:
 Bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana dan prasarana;
 Pengembangan infrastruktur berupa penambahan dan/atau
peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas, dan/atau kualitas
infrastruktur;
 Hasil penyediaan infrastruktur berupa penambahan dan/atau
peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas, dan/atau kualitas
infrastruktur lainnya.
Penyerahan hasil KSPI atas BMD kepada PJPK dan
selanjutnya diserahkan kepada
Gubernur/Bupati/Walikota
Barang hasil KSPI atas BMD berupa infrastruktur menjadi
BMD sejak diserahkan ke Pemda.
copyright: Amanah/081230352007 28

29.  Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini
nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada
saat tertentu.
 Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai
Pemerintah Daerah
 Penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan:
a.Penilaian untuk Tanah dan/atau Bangunan dilakukan oleh Penilai
Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota
b.Penilaian untuk Selain Tanah dan/atau Bangunan oleh Tim yang
dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota dapat melibatkan penilai
yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
 Penilaian dilakukan untuk penyusunan neraca, pemindahtanganan
dan pemanfaatan, kecuali untuk pinjam pakai dan hibah.
Penilaian

30. copyright: Amanah/081230352007 30