1. Dokumen tersebut membahas tentang pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, termasuk ketentuan umum, prinsip sewa, alur pengajuan sewa, contoh perhitungan sewa, dan laporan pertanggungjawaban. 2. Disebutkan bahwa pemanfaatan BMD dapat berupa sewa, pinjam pakai, KSP, BGS atau BSG, dan KSPI tanpa mengubah status kepemilikan. Prinsip sewa mengoptimalkan aset

1. Ta n g g a l . . . . . B u l a n . . . . . 2 0 2 3
PEMANFAATAN DALAM
BENTUK SEWA

2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2020
Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) 115/2020
Pemanfaatan Barang Milik Negara
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19
Tahun 2016
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
2
1
4
3
DASAR HUKUM
Peraturan Gubernur (PERGUB) No. 9 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018
tentang Tarif Retribusi Daerah

3. KETENTUAN UMUM
Penyewaan BMD dilakukan sepanjang memberikan
manfaat ekonomi bagi Pemerintah dan/atau
masyarakat;
Penyewa dapat melakukan penerusan Sewa kepada
Pihak Lain dengan persetujuan Pengelola
Barang/Pengguna Barang
Selama masa Sewa, objek Sewa dapat diubah
bentuknya, dengan ketentuan: tidak merubah
konstruksi dasar, diatur dalam perjanjian Sewa, dan
objek Sewa wajib dikembalikan ke dalam kondisi baik
dan layak fungsi.

4. PEMANFAATAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemanfaatan
adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik
daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa:
a. Sewa;
b. Pinjam Pakai;
c. KSP;
d. BGS atau BSG; dan
e. KSPI.

5. PRINSIP SEWA
Objek Sewa pada prinsipnya mengoptimalkan daya guna
Aset
PelaksanaanSewa sepenuhnya diharapkan menguntungkan
PemerintahDaerah
Pembayaran uang Sewa dilakukan sekaligus secara tunai
sebelum ditandatanganinya perjanjian.
Jangka waktu sewa maksimal 5 tahun dan dapat
diperpanjang
Penyewaan BMN dituangkan dalam perjanjian yang
ditandatangani oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang
dan penyewa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak diterbitkannya keputusan Sewa/persetujuan
Sewa.

6. ALUR PENGAJUAN SEWA
PENGGUNA
BARANG
Mengajukan usulan
PENGELOLA BARANG
melakukan penelitian atas
kelayakan penyewaan
Menugaskan Penilai
Persetujuan/
Penolakan
PENOLAKAN
disertai dengan alasan
PERSETUJUAN
SURAT
PERSETUJUAN
SEWA
PERJANJIAN SEWA
1
2 3
4
5
6
Tanah/
Banguna
n
YA
BUKAN
Melakukan Penelitian
PenetapanKeputusan
Pelaksanaan Sewa
3
4
PENGGUNA BARANG
Melakukan perencanaan
Pemanfaatan BMD
PENGGUNA BARANG
Pertimbangan analisis rencana
Pemanfaatan BMD:
 Sedang tidakdigunakan
 Dalam rangka pengamanan
 Potensi PAD

7. 1. Berdasarkan Permendagri 19 Tahun 2016 Pasal 117 menyatakan formula
perhitungan tarif sewa BMD merupakan hasil perkalian dari a. Tarif Pokok Sewa, b.
Faktor Penyesuaian Sewa
2. Berdasarkan Pergub No. 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah pada Lampiran II
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah point D Retribusi Pemakaian Gedung Kantin
sebagai berikut :
PERHITUNGAN SEWA
No. JENIS BARANG LOKASI TARIF
1 Kantin Ibu Kota Provinsi Rp. 4.000/m2/bln
2 Kantin Kab/Kota Rp. 2.000/m2/bln
3 Kantin Kecamatan Rp. 1.000/m2/bln
4 Kantin Desa Rp. . 500/m2/bln

8. Sewa kantin yang berlokasi di Ibu Kota Prvinsi dengan pengukuran panjang bangunan
kantin 13,2 m dan lebar bangunan kantin 6 m dan besaran sewa kantin dengan luas 79,2
m2, maka perhitungan biaya sewa selama setahun :
CONTOH PERHITUNGAN
PERHITUNGAN
Rp. 4.000 X 79,2 m2 = Rp. 316.800/m/Bulan
Rp. 316.800 x 12 Bln = Rp. 3.801.600,-
Rp.3.801.800 x 20% = Rp. 760.320,-
Rp.3.810.600 + Rp. 780.320,- = Rp. 4.590.920,-
Catatan : 20% adalah Faktor Penyesuaian Sewa
Iuran listrik dan Air sesuai dengan kesepakatan antara Pengguna Barang dan Pihak Penyewa

9. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
1. Penyewa membayar secara tunai dan lunas paling
lambat 2 (dua) hari kerja sebelum
ditandatanganinya Perjanjian Sewa barang milik
daerah.
2. Pembayaran sewa disetorkan kepada Bendahara
Penerimaan di Kantor Badan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Utara atau
menyetorkannya ke Kas Umum Daerah Provinsi
Sumatera Utara dengan Rekening
100.01.01.000623.0 di Bank Sumut.
3. Pembayaran sewa dibuktikan dengan
menyerahkan bukti setor sebagai salah satu
dokumen yang menjadi bagian dari Perjanjian
Sewa.
4. Pelaksanaan Sewa barang milik daerah dituangkan
dalam Perjanjian Sewa dan Berita Acara Serah
Terima (BAST) Sewa ditandatangani oleh Para
Pihak.

10. CONTOH FORMAT PERJANJIAN SEWA

11. thank you!