Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan kerja di bidang pengupahan di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa (1) pekerja berhak mendapatkan upah yang layak, (2) pemerintah menetapkan kebijakan upah minimum wilayah dan sektoral, serta bentuk perlindungan upah lainnya seperti lembur dan cuti, dan (3) pengusaha wajib membayar upah tepat waktu dan sesuai

1. HUKUM KEPEGAWAIAN
DAN KETENAGAKERJAAN
PERLINDUNGAN KERJA DI BIDANG PENGUPAHAN
IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.

2. Legal Standing
 PP 78/2015 tentang Pengupahan

3. Hak Pekerja
 Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh
penghasilan yang memenuhi penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan.
 Untuk mewujudkan penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan, pemerintah menetapkan
kebijakan pengupahan yang melindungi
pekerja/buruh.

4. Bentuk Perlindungan Upah
 Kebijakan pengupahan yang melindungi
pekerja/buruh meliputi :
 a. upah minimum;
 b. upah kerja lembur;
 c. upah tidak masuk kerja karena
berhalangan;
 d. upah tidak masuk kerja karena melakukan
kegiatan lain di luar pekerjaannya;

5. Bentuk Perlindungan Upah
 e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat
kerjanya;
 f. bentuk dan cara pembayaran upah;
 g. denda dan potongan upah;
 h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan
upah;
 i. struktur dan skala pengupahan yang
proporsional;
 j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
 k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

6. Upah Minimum
 Upah minimum dapat terdiri atas :
 a. upah minimum berdasarkan wilayah
provinsi atau kabupaten/kota;
 b. upah minimum berdasarkan sektor
pada wilayah provinsi atau
kabupaten/kota.

7. Penentuan Upah Minimum
 Upah minimum diarahkan kepada
pencapaian kebutuhan hidup layak.
 Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur
dengan memperhatikan rekomendasi dari
Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau
Bupati/Walikota.

8. Struktur dan Skala Upah
 Pengusaha menyusun struktur dan skala
upah dengan memperhatikan golongan,
jabatan, masa kerja, pendidikan, dan
kompetensi.
 Pengusaha melakukan peninjauan upah
secara berkala dengan memperhatikan
kemampuan perusahaan dan produktivitas.

9. Bentuk Penghasilan
 Penghasilan yang layak diberikan dalam
bentuk:
 a. Upah; dan
 b. pendapatan non Upah.

10. Komponen Upah
 Upah terdiri atas komponen:
 a. Upah tanpa tunjangan;
 b. Upah pokok dan tunjangan tetap; atau
 c. Upah pokok, tunjangan tetap, dan
tunjangan tidak tetap.

11. Persentase Upah Pokok
 Dalam hal komponen Upah terdiri dari
Upah pokok dan tunjangan (baik tetap
maupun tidak tetap), besarnya Upah
pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh
lima persen) dari jumlah Upah pokok dan
tunjangan tetap.

12. Pendapatan Non-Upah
 Pendapatan non Upah berupa tunjangan hari
raya keagamaan.
 Selain tunjangan hari raya keagamaan,
Pengusaha dapat memberikan pendapatan
non Upah berupa:
 a. bonus;
 b. uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau
 c. uang servis pada usaha tertentu.

13. Tidak Diskriminatif
 Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh
Upah yang sama untuk pekerjaan yang
sama nilainya.

14. Jenis Satuan Upah
 Upah ditetapkan berdasarkan:
 a. satuan waktu; dan/atau
 b. satuan hasil.

15. Cara Pembayaran Upah
 Upah wajib dibayarkan kepada
Pekerja/Buruh yang bersangkutan.
 Pengusaha wajib memberikan bukti
pembayaran Upah yang memuat rincian
Upah yang diterima oleh Pekerja/Buruh
pada saat Upah dibayarkan.

16. Menggunakan Rupiah
 Pembayaran Upah harus dilakukan
dengan mata uang rupiah Negara
Republik Indonesia.

17. Cara Pembayaran Upah
 Upah dapat dibayarkan secara langsung
atau melalui bank.
 Dalam hal Upah dibayarkan melalui bank,
maka Upah harus sudah dapat diuangkan
oleh Pekerja/Buruh pada tanggal
pembayaran Upah yang disepakati kedua
belah pihak.