Anggaran Dasar Ikatan Penyuluh KB indonesia 2017 AD ART IPeKB Indonesia Tahun 2017 Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga IPeKB Tahun 2017

1. ANGGARAN DASAR
IKATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA (IPeKB) INDONESIA
MUKADIMAH
Bahwa sesungguhnya masyarakat adil dan makmur melalui norma
keluarga kecil bahagia dan sejahtera adalah bagian dari tujuan negara,
sebagai cita-cita luhur bangsa indonesia. Oleh karena itu masalah
kependudukan, harus dikendalikan oleh seluruh komponen bangsa, yang
memiliki kepedulian dan atau keberpihakan pada perjuangan untuk
mewujudkan cita-cita dimaksud.
Bahwa Perjuangan meraih cita-cita untuk mewujudkan Keluarga Kecil,
bahagia sejehtera melalui pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), dalam
perkembangannya sangatlah dinamis dan mengalami fluktuasi yang sangat
berarti, sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis
globalyangberimplikasi terhadap tuntutan perubahan arah kebijakan
program, dimana pelaksanaan yang semula menggunakan pendekatan
demografis, harus menjadi lebih difokuskan kepada pemenuhan hak-hak
asasi manusia dan hak-hak reproduksi keluarga.
Pada sisi yang lain, hadirnya UU No. 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah memberi dampak yang besar terhadap arah kebijakan
Program KKBPK, terutama lampiran n, secara langsung maupun tidak
langsung berdampak terhadap kesinambungan Program Keluarga Berencana
saat ini dan terutama di masa mendatang.
Dampak secara nyata dari pelaksanaan UU 23 No. 23 tahun 2014
tersebut dalam pelaksanaan Program KB Nasional, salah satunya
adalah pengelolaan Penyuluh KB oleh Pusat serta tersertifikasinya Penyuluh
KB. Selain itu memberi peluang pemberdayaan dan peningkatan peran serta
organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan
dan pembinaan kesertaan ber-KB.

2. Menyadari sepenuhnya kondisi seperti yang di uraikan di atas, maka
untuk mempertahankan eksistensi keberadaan dan untuk memperkuat
kedudukan peran dan fungsi penyuluh KB, atas berkat rahmat Allah, Tuhan
Yang Maha Esa, disertai rasa tanggung jawab yang tinggi, dengan ini
penyuluh KB yang memiliki keinginan yang sama, menyatakan sikap untuk
membentuk suatu wadah organisasi profesi dengan Anggaran Dasar sebagai
berikut:
BAB I
NAMA DAN KEDUDUKAN
Pasal 1
1. Organisasi ini bernama “Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia”
disingkat IPeKB Indonesia.
2. IPeKB Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara dengan perwakilan di
Ibu Kota Provinsi dan Ibu Kota Kabupaten/Kota.
BAB II
AZAS
Pasal 2
IPeKB Indonesia berazaskan Pancasila
BAB III
STATUS DAN SIFAT
Pasal 3
IPeKB Indonesia memiliki status:
1. Tidak ada hubungan hierarki dengan organisasi/lembaga lain maupun
perorangan ditingkat manapun.
2. Organisasi profesi.
3. Tidak berafiliasi pada partai politik, suku, agama dan golongan tertentu.

3. Pasal 4
IPeKB Indonesia memiliki sifat:
1. Demokratis, mandiri, profesional, sosial kemasyaratan dan tidak
komersial
2. Memiliki keleluasaan untuk mengembangkan diri.
3. Berdasarkan kesamaan tujuan.
BAB IV
TUJUAN
Pasal 5
IPeKB Indonesia bertujuan:
1. Menyatukan Penyuluh KB, Pengelola KB, individu dan kelompok
masyarakat yang mempunyai cita-cita yang sama, baik berstatus PNS
maupun bukan.
2. Memperjuangkan aspirasi dan meningkatkan kesejahteraan anggota.
3. Meningkatkan kompetensi profesi.
4. Memperjuangkan hak-hak anggota.
5. Meningkatkan kepedulian dan peran serta dalam mewujudkan keluarga
kecil bahagia sejahtera.
BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 6
1. Anggota IPeKB Indonesia adalah warga Negara Republik Indonesia yang
berstatus Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)/Penyuluh KB
(PKB) dan Pengelola KB Tingkat Kecamatan serta masyarakat yang peduli
terhadap program KB.
2. Status keanggotaan IPeKB:
a. Anggota Biasa.
b. Anggota Luar Biasa
c. Anggota Kehormatan.
3. Ketentuan anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

4. BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
Pasal 7
Struktur organisasi IPeKB Indonesia terdiri dari:
1. Di pusat disebut IPeKB Indonesia Pusat.
2. Di provinsi disebut IPeKB Indonesia Daerah.
3. Di kabupaten/kota disebut IPeKB Indonesia Cabang.
Pasal 8
Kepengurusan IPeKB Indonesia terdiri dari:
1. Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan
Pengurus Cabang (DPC).
2. Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus
Cabang terdiri dari Pengurus Inti, Pengurus Teras dan Pengurus Harian.
3. Pengurus Inti terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara
Umum.
4. Pengurus Teras terdiri dari Pengurus Inti ditambah Ketua I, Ketua II,
Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara I, Bendahara II dan atau Wakil Ketua
Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara.
5. Pengurus Harian terdiri dari Pengurus Inti, Pengurus Teras ditambah
Departemen, Bidang, Pengembangan Departemen, Seksi dan Unit
Pelaksana Tekhnis (UPT)
6. Kepengurusan IPeKB Indonesia (DPP, DPD, DPC) dilengkapi dengan
Dewan Penasehat dan Dewan Pembina.
7. Pengurus inti dipilih oleh musyawarah Nasional (MUNAS), Musyawarah
Daerah (MUSDA) dan Musyawarah Cabang (MUSCAB) untuk jangka waktu
4 (empat) tahun.
8. Pengusulan nama pengurus selain pengurus inti, dilakukan oleh pengurus
inti dan tim formatur terpilih
9. Pengurus inti boleh menjabat maksimal 2 (dua) periode dalam jabatan
yang sama dan tingkatan yang sama. (terhitung sejak tanggal
ditetapkannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPeKB
Indonesia ini)

5. BAB VII
TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS
Pasal 9
1. Dewan Pengurus Pusat memimpin kepengurusan dan bertanggung jawab
atas pelaksanaan keputusan Musyawarah Nasional.
2. Dewan Pengurus Pusat berkewajiban memberikan laporan atas
pelaksanaan ayat 1 kepada musyawarah nasional berikutnya.
3. Dewan Pengurus Daerah memimpin kepengurusan dan bertanggung
jawab atas pelaksanaan keputusan Musyawarah Daerah.
4. Dewan Pengurus Daerah berkewajiban memberikan laporan atas
pelaksanaan ayat 3 kepada Musyawarah Daerah berikutnya.
5. Dewan Pengurus Cabang memimpin kepengurusan dan bertanggung
jawab atas pelaksanaan keputusan Musyawarah Cabang.
6. Dewan Pengurus Cabang berkewajiban memberikan laporan atas
pelaksanaan ayat 5 kepada Musyawarah Cabang berikutnya.
BAB VIII
ALAT KELENGKAPAN
Pasal 10
1. Alat kelengkapan terdiri dari:
a. Dewan Kehormatan
b. Kode Etik Profesi
c. Kode Etik Perilaku Jabatan
2. Ketentuan Alat Kelengkapan IPeKB Indonesia diatur dalam Kode Etik
Profesi dan Kode Etik Perilaku

6. BAB IX
MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 11
1. Musyawarah Nasional (MUNAS), Musyawarah Daerah (MUSDA) dan
Musyawarah Cabang (MUSCAB) IPeKB Indonesia merupakan otoritas
tertinggi untuk menetapkan pengurus inti, kebijakan umum dan menilai
serta mensyahkan pertanggungjawaban pengurus.
2. Musyawarah Nasional (MUNAS), Musyawarah Daerah (MUSDA) dan
Musyawarah Cabang (MUSCAB) IPeKB Indonesia dilaksanakan 4 (empat)
tahun sekali.
Pasal 12
1. Musyawarah Umum IPeKB Indonesia di Pusat disebut Musyawarah
Nasional (MUNAS) dihadiri oleh Pengurus Pusat, utusan Pengurus Daerah
dan utusan Pengurus Cabang serta Anggota dan undangan lainnya.
2. Musyawarah Umum IPeKB Indonesia di Provinsi disebut Musyawarah
Daerah (MUSDA) dihadiri oleh Pengurus Daerah dan utusan Pengurus
Cabang serta anggota dan undangan lainnya.
3. Musyawarah Umum IPeKB Indonesia di Kabupaten/Kota disebut
Musyawarah Cabang (MUSCAB) dihadiri oleh Pengurus Cabang, Anggota
dan undangan lainnya.
Pasal 13
1. Rapat kerja adalah tindak lanjut dari hasil Musyawarah Nasional
(MUNAS), Musyawarah Daerah (MUSDA) dan Musyawarah Cabang
(MUSCAB) IPeKB Indonesia.
2. Rapat Kerja dilaksanakan minimal satu kali dalam dua tahun.

7. Pasal 14
1. Macam-macam rapat antara lain:
a. Rapat Kerja Pengurus.
b. Rapat Koordinasi.
c. Rapat Pimpinan.
d. Rapat Konsultasi.
2. Ketentuan macam-macam rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
BAB X
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 15
Keuangan IPeKB Indonesia bersumber dari:
1. Iuran anggota.
2. Sumbangan, bantuan, hibah dan sumber-sumber lain yang tidak
mengikat.
3. Hasil Usaha yang dilakukan oleh unit khusus IPeKB Indonesia
4. Ketentuan besaran Iuran Anggota diatur dalam Peraturan Organisasi (PO)
Pasal 16
Kekayaan IPeKB Indonesia adalah seluruh barang/inventaris baik bergerak
maupun tidak bergerak yang menjadi aset organisasi.
BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 17
1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah
Nasional (MUNAS).
2. Musyawarah Nasional pada ayat (1) minimal harus dihadiri oleh 2/3 dari
Pengurus Pusat, dan 2/3 utusan pengurus Daerah.
3. Keputusan Perubahan Anggaran Dasar harus disetujui minimal oleh 1/2
+1 peserta yang hadir.

8. Pasal 18
Organisasi IPeKB Indonesia dapat dibubarkan secara internal oleh:
1. Musyawarah Umum di pusat yang selanjutnya disebut musyawarah
nasional (MUNAS) yang dilakukan khusus untuk itu, apabila diusulkan
oleh 2/3 pengurus Pusat, 2/3 pengurus daerah dan 2/3 pengurus cabang.
2. Keputusan pembubaran ini sah apabila dihadiri oleh 2/3 utusan tersebut
pada ayat 1 dan diputuskan oleh 1/2+1 dari yang hadir.
3. Keputusan pembubaran diberitahukan kepada pihak-pihak yang terkait
paling lambat 7 (tujuh) hari kemudian.
4. Segera setelah pembubaran IPeKB Indonesia maka mantan pengurus pada
periode terakhir harus menyelesaikan urusan hutang-piutang dan
kewajiban lainnya.
5. Kekayaan yang masih ada diselesaikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII
ATRIBUT
Pasal 19
IPeKB Indonesia mempunyai atribut khusus yang diatur dalam anggaran
rumah tangga (ART).
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
1. Ketentuan yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar ini selanjutnya
akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan dan disahkan oleh
musyawarah nasional (MUNAS).