Dokumen tersebut merupakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Umum Indonesia yang mengatur tentang tujuan, struktur organisasi, keanggotaan, dan keuangan organisasi tersebut. Dokumen ini menjelaskan bahwa PDUI adalah organisasi profesi bagi dokter umum Indonesia yang bertujuan untuk memajukan profesi dan kesejahteraan anggotanya.

1. ANGGARAN DASAR
PERHIMPUNAN DOKTER UMUM INDONESIA
MUKADIMAH
Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia telah berhasil merebut
kemerdekaan dari kaum penjajah, maka setiap warga Negara berkewajiban mengisi
kemerdekaan itu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju tercapainya
kehidupan rakyat yang sehat, adil dan makmur.
Dokter Umum Indonesia sebagai warga bangsa yang ikut aktif dalam gerakan dan perjuangan
kemerdekaan, sadar akan hak dan kewajibannya serta peran dan tanggung jawabnya kepada
umat manusia dan bangsa, bertekad memberikan darma baktinya untuk mewujudkan nilai-
nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan keprofesian.
Sesuai dengan visi universal terbentuknya organisasi profesi yang mengedepankan
pentingnya kemandirian dokter, maka dalam darma baktinya sebagai salah satu pilar pokok
pembangunan kesehatan, dokter Indonesia perlu meningkatkan peran advokasi kesehatan,
pelaku-pengubah (agent of change), dan profesionalisme dengan berpegang teguh pada
sumpah dokter dank ode etik kedokteran Indonesia, menuju kehidupan masyarakat yang sehat
dan sejahtera, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 45 pasal 28H ayat (1) yang menyatakan
bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan.
Peran advokasi kesehatan, pelaku-pengubah (agent of change) dan profesionalisme dalam
kehidupan kemasyarakatan dapat terlaksana jika jiwa dan semangat persaudaraan dokter-
dokter Indonesia yang terwujud sejak 1911 diteruskan dengan jalan menggalang seluruh
potensi yang dimiliki dalam satu organisasi.
Meyakini bahwa tujuan dan cita-cita organisasi hanya dapat tercapai atas petunjuk Tuhan
Yang Maha Esa disertai usaha-usaha teratur, terencana dan penuh kebijakan, digerakkan
dengan pedoman yang berbentuk anggaran dasar maka disusunlah Anggaran Dasar
Perhimpunan Dokter Umum Indonesia sebagai berikut :
BAB I
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
Organisasi ini bernama Perhimpunan Dokter Umum Indonesia disingkat PDUI
Pasal 2
PDUI didirikan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2008 untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

2. Pasal 3
Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Republik
Indonesia.
BAB II
DASAR
Pasal 4
PDUI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
BAB III
TUJUAN, USAHA, DAN SIFAT
Pasal 5
Tujuan
Menghimpun segenap potensi dokter umum, meningkatkan harkat dan martabat serta
kehormatan dokter umum.
Membina, melindungi dan memperjuangkan kepentingan anggota PDUI.
Meningkatkan mutu profesi dokter umum.
Pasal 6
Usaha
1. Memelihara dan membina etika profesi dokter umum
2. Meningkatkan mutu pendidikan dokter umum
3. Meningkatkan pengabdian profesi dokter umum untuk kemaslahatan masyarakat
4. Membangun hubungan kerjasama dengan berbagai pihak dengan tidak melanggar aturan-
aturan pokok organisasi dan hokum Negara Republik Indonesia
5. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan dokter umum sesuai dengan
harkat dan martabat profesi dokter umum
6. Melakukan upaya-upaya untuk kesejahteraan anggota

3. 7. Usaha-usaha lain yang berguna untuk mencapai tujuan organisasi sepanjang tidak bertentangan
dengan sifat dan dasar organisasi.
Pasal 7
PDUI adalah organisasi profesi bagi dokter umum Indonesia yang bersifat otonom bernaung
di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
BAB IV
STATUS DAN FUNGSI
Pasal 8
Perhimpunan Dokter Umum Indonesia merupakan organisasi profesi dokter umum nasional
di Indonesia.
Pasal 9
Perhimpunan Dokter Umum Indonesia berfungsi sebagai pemersatu, Pembina, dan
pemberdaya dokter umum di Indonesia.
BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 10
Anggota terdiri atas :
1. Anggota Biasa
2. Anggota Luar Biasa
3. Anggota Kehormatan

4. BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 11
Kekuasaan
Kekuasaan tertinggi organisasi berada pada kongres nasional, konferensi cabang, dan
rapat anggota komisariat sesuai dengan tingkatannya.
Pasal 12
Struktur Kepemimpinan
1. Tingkat Pusat :
Terdiri atas Pengurus Pusat
2. Tingkat Cabang :
Terdiri atas Pengurus Cabang
3. Tingkat Komisariat :
Terdiri atas Pengurus Komisariat
Pasal 13
Badan Kelengkapan dan Badan Khusus
1. Adalah Badan yang dibentuk oleh pengurus pusat, cabang atau komisariat untuk
membantu pengurus pusat dalam menjalankan amanat kongres bertanggungjawab
kepada ketua umum.
2. Badan Kelengkapan terdiri dari :
a. Biro Hukum dan Mediasi (BHM)
b. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga (HUMAS & KAL)
3. Badan Khusus terdiri dari :
a. Kolegium Dokter Umum Indonesia (KDUI)
b. Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (BPPKB)
c. Badan Usaha Dokter Umum Indonesia (BADUI)

5. BAB VII
PERBENDAHARAAN
Pasal 14
Kekayaan PDUI diperoleh dari :
1. Uang Pangkal
2. Iuran Anggota
3. Pengumpulan Dana Abadi
4. Sumbangan anggota dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat
BAB VIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN
Pasal 15
Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional
Pasal 16
Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional yang diadakan
khusus untuk itu, atas usul dari sekurang-kurangnya 50% plus 1 jumlah cabang.
BAB IX
ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN
Pasal 17
Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini dimuat dalam anggaran rumah
tangga atau peraturan-peraturan pengurus pusat, cabang atau komisariat sepanjang
tidak bertentangan dengan anggaran dasar.

6. Pasal 18
Pengesahan anggaran dasar ditetapkan pada kongres nasional.
Pasal 19
Aturan Peralihan
1. Unsur pimpinan pusat dipimpin oleh Presidium Nasional Perhimpunan Dokter
Umum Indonesia sampai dilaksanakannya kongres nasional II.
2. Dalam rangka optimalisasi fase pembentukan organisasi, maka masa jabatan
Presidium Nasional Perhimpunan Dokter Umum Indonesia dan kepengurusannya
adalah selama 5 (lima) tahun, sampai dilaksanakannya kongres nasional II.
3. Dalam fase pembentukan organisasi, segenap pelaksanaan ketentuan organisasi
mempertimbangkan dan mengutamakan tujuan pendirian organisasi.

7. ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERHIMPUNAN DOKTER UMUM INDONESIA
BAB I
KEANGGOTAAN
BAGIAN I
ANGGOTA
Pasal 1
Anggota biasa adalah dokter umum, warga Negara Indonesia yang berijazah yang
diakui oleh Pemerintahan Republik Indonesia.
Pasal 2
Anggota luar biasa adalahdokter umum warga negara asing yang bekerja di
Indonesia dan telah teregistrasi oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan IDI
Pasal 3
Anggota kehormatan adalah mereka yang telah berjasa pada Perhimpunan Dokter
Umum Indonesia.
Bagian II
Tata Cara Penerimaan
Pasal 4
1. Penerimaan anggota biasa dan anggota luar biasa dilakukan oleh pengurus
komisariat setempat melalui pendaftaran tertulis dan pernyataan persetujuan
terhadap AD/ART PDUI.
2. Bila belum ada komisariat PDUI di tempat calon anggota sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 (satu), pendaftaran dapat dilakukan melalui pengurus
cabang dan/atau pengurus pusat.
3. Pengurus pusat menyiapkan fasilitasi penerimaan anggota sebagaimana yang
dimaksud ayat 1 (satu) dan 2 (dua).

8. Pasal 7
1. Anggota kehormatan diusulkan oleh pengurus melalui penilaian yang dilakukan
oleh tim dibentuk khusus untuk itu terdiri dari pengurus pusat, pengurus
cabang, dan/atau pengurus komisariat yang diusulkannya.
2. Pengurus yang dapat mengusulkan sebagaiman dimaksud ayat 1 (satu) adalah
pengurus komisariat dan pengurus cabang.
3. Pengesahan sebagai anggota kehormatan dilakukan di forum kongres.
Bagian III
Hak dan Kewajiban
Pasal 8
Hak Anggota
1. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan berhak mengeluarkan pendapat,
mengajukan usul, pertanyaan lisan atau tertulis kepada pengurus, dan
mengikuti semua organisasi tetapi tidak mempunyak hak memilih dan dipilih.
2. Anggota biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau
pertanyaan dengan lisan, dan/atau tertulis kepada pengurus, mengikuti semua
kegiatan organisasi dan memiliki hak memilih dan dipilih serta mendapatkan
pembinaan.
3. Tiap anggota berhak mendapat perlindungan dan pembelaan dalam
melaksanakan tugas PDUI dan/atau melaksanakan profesinya.
4. Tiap anggota berhak mendapatkan manfaat dari upaya organisasi profesi untuk
mensejahterakan anggotanya.
Pasal 9
Kewajiban Anggota
1. Membayar uang pangkal dan iuran anggota.
2. Anggota biasa dan anggota luar biasa berkewajiban menjunjung tinggi dan
mengamalkan sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia, anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga, peratu ran dan keputusan PDUI.
3. Anggota kehormatan berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga dan segala peraturan dan keputusan PDUI, serta selalu menjaga
dan mempertahankan kehormatan PDUI.

9. Bagian IV
Rangkap Anggota dan Rangkap Jabatan
Pasal 10
Dalam keadaan tertentu anggota PDUI dapat merangkap menjadi anggota
dan/atau rangkap jabatan pada organisasi lain sepanjang tidak bertentangan
dengan kehormatan dan tradisi luhur kedokteran serta tidak menggangu tugasnya.
Bagian V
Kehilangan Keanggotaan
Pasal 11
1. Anggota dinyatakan kehilangan keanggotaannya karena meninggal dunia, atas
permintaan send iri, atau diberhentikan.
2. Pemberhentian atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan
pemberitahuan secara tertulis kepada pengurus cabang asal sekurang-
kurangnya satu bulan sebelumnya.
Bagian VI
Skorsing dan Pemberhentian dari Anggota PDUI
Pasal 12
1. Anggota dapat diskors atau diberhentikan karena :
a. Melanggar AD/ART PDUI
b. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan PDUI
c. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik PDUI.
2. Anggota yang diskors atau diberhentikan diberi kesempatan meminta bantuan
kepada Biro Hukum dan Mediasi (BHM).
3. Anggota yang diskors atau diberhentikan dapat melakukan pembelaan dalam
forum ditunjuk untuk itu.

10. 4. Tata cara skorsing dan/atau pemberhentian dan tata cara pembelaan akan diatur
dalam ketentuan dan peraturan tersendiri.
Bagian VII
Skorsing dan Pemberhentian Dari Pengurus PDUI
Pasal 13
1. Pengurus Cabang/Komisariat dapat diberhentikan oleh PP PDUI karena :
a. Melanggar AD/ART PDUI
b. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan
Pengurus Pusat
c. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik PDUI
2. Pengurus yang diskors atau diberhentikan diberi kesempatan meminta bantuan
kepada Biro Hukum dan Mediasi (BHM).
3. Pengurus yang diskors atau diberhentikan dapat melakukan pembelaan dalam
forum yang ditujuk untuk itu.
4. Tata cara skorsing dan/atau pemberhentian dan tata cara pembelaan akan diatur
dalam ketentuan dan peraturan tersendiri yang dikeluarkan oleh PP PDUI.

11. BAB II
STRUKTUR ORGANISASI
A. STRUKTUR KEKUASAAN
Bagian VIII
Kongres Nasional
Pasal 14
Status
1. Kongres merupakan kekuasaan tertinggi organisasi.
2. Kongres Nasional adalah musyawarah nasional dokter umum Indonesia
yang diwakili oleh utusan cabang, dan diberi nama”Kongres Nasional
Perhimpunan Dokter Umum Indonesia”.
3. Kongres Nasional diadakan sekali dalam tiga tahun.
4. Peserta kongres terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Cabang, unsure badan
kelengkapan dan unsure badan khusus.
5. Utusan Cabang ditunjuk oleh rapat khusus yang dilaksanakan oleh pengurus
cabang.
6. Utusan cabang menampung aspirasi dokter-dokter umum dan masyarakat
yang berada di daerah tempat cabang berada, untuk disampaikan pada
Kongres Nasional Perhimpunan Dokter Umum Indonesia.
7. Dalam keadaan luar biasa Kongres dapat diselenggarakan sewaktu-waktu
atas inisiatif satu cabang dan mendapat persetujuan lebih dari 2/3 dari
jumlah cabang.
8. Kongres menyelenggarakan siding ilmiah dan siding organisasi.

12. Pasal 15
Tugas dan Wewenang
1. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pedoman-
pedoman pokok dan garis-garis besar haluan organisasi, kebijakan
strategis nasional serta program kerja nasional PDUI.
2. Menilai pertanggung-jawaban Presidium Pengurus Pusat, mengenai amanat
yang diberikan oleh kongres sebelumnya.
3. Memilih dan menetapkan Presidium Pengurus Pusat
4. Menetapkan tiga calon tempat pelaksanaan Kongres berikutnya yang
memenuhi persyaratan untuk itu.
5. Mengesahkan anggota kehormatan PDUI.
Pasal 16
Tata Tertib
1. Pengurus Pusat adalah penanggung jawab penyelenggaraan Kongres
Nasional
2. Kongres Nasional dihadiri oleh utusan cabang, pengurus pusat
3. Peserta penuh adalah utusan cabang dan pengurus pusat.
4. Peserta peninjau adalah pengurus cabang, peserta siding-sidang khusus, dan
undangan.
5. Jumlah peserta peninjau ditetapkan pengurus Pusat.
6. Peserta undangan tidak mempunyai hak bicara dan hak suara.
7. Mekanisme pengambilan keputusan dalam kongres dilaksankan dalam
sidang pleno dan sidang khusus.
8. Tata tertib siding pleno :
a. Peserta sidang pleno adalah peserta penuh dengan mandat resmi yang
mempunyai hak bicara dan hak suara sedangkan peserta peninjau
hanya mempunyai hak bicara.

13. b. Banyaknya suara peserta utusan cabang dalam kongres diatur dalam
peraturan tersendiri berdasarkan jumlah anggota.
c. Sidang Pleno Kongres dipimpin oleh tiga orang presidium yang dipilih
dari peserta, dan oleh peserta.
d. Sidang pengesahan kuorum, pembahasan dan pengesahan agenda acara,
tata tertib sidang, dan pemilihan pimpinan sidang pleno kongres
dipimpin oleh panitia pengarahan kongres.
e. Kongres Nasional dinyatakan sah bila dihadiri lebih dari 50% + 1
jumlah cabang yang hadir pada saat perhitungan kuorum.
f. Apabila ayat 6.e. tidak terpenuhi maka kongres diundur paling lama
1x24 jam dan setelah itu kongres dianggap sah.
g. Setelah laporan pertanggungjawaban pengurus Pusat diterima oleh
kongres, maka pengurus Pusat dinyatakan demisioner.
h. Sidang Pleno dapat membentuk sidang komisi untuk membahas topic
tertentu yang telah diagendakan.
Bagian IX
Konferensi Cabang
Pasal 17
Status
1. Konferensi cabang merupakan pengambilan keputusan tertinggi pada
tingkat cabang.
2. Konferensi cabang adalah musyawarah dokter umum Indonesia yang
diwakili oleh utusan komisariat.
3. Konferensi cabang diadakan sekali dalam lima tahun.
4. Peserta konferensi cabang terdiri dari utusan komisariat, pengurus Cabang,
unsure badan kelengkapan dan unsure badan khusus
5. Utusan komisariat ditunjuk oleh rapat khusus yang dilaksanakan oleh
pengurus komisariat.
6. Utusan komisariat menampung aspirasi dokter-dokter umum dan
masyarakat yang berada di daerah tempat komisariat berada, untuk
disampaikan pada Konferensi Cabang.
7. Konferensi anggota cabang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam
lima tahun.

14. 8. Dalam keadaan luar biasa konferensi cabang dapat diadakan sewaktu-waktu
atas usul atau inisiatif satu komisariat dan mendapat persetujuan lebih dari
2/3 jumlah komisariat yang ada.
Pasal 18
Tugas dan Wewenang
1. Menilai pertanggungjawaban pengurus cabang mengenai pelaksanaan
amanat konferensi cabang.
2. Menetapkan program kerja cabang dengan tetap berpedoman kepada
kebijakan operasioanl yang telah ditetapkan dan garis besar haluan
organisasi serta program kerja nasional yang ditetapkan oleh Kongres
Nasional.
3. Memilih ketua pengurus cabang.
Pasal 19
Tata Tertib
1. Penanggung jawab penyelenggaraan konferensi cabang adalah pengurus
cabang
2. Konferensi cabang dihadiri oleh peserta utusan komisariat, pengurus cabang
dan Pengurus PDUI Pusat serta undangan.
3. Peserta penuh adalah pengurus cabang dan pengurus pusat PDUI.
4. Peserta peninjau adalah pengurus cabang dan pengurus cabang.
5. Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh pengurus cabang.
6. Sidang konferensi cabang dipimpin oleh tiga orang presidium yang dipilih
dari peserta dan oleh peserta. Sidang pembahasan dan pengesahan agenda
acara, tata tertib serta sidang pemilihan pimpinan sidang dipimpin oleh
ketua panitia pengarah musyawarah anggota cabang.
7. Konferensi cabang dinyatakan sah bila dihadiri lebih dari 50% atau
setengah jumlah anggota biasa.

15. 8. Apabila ayat 7 tidak terpenuhi maka konferensi cabang diundur paling lama
1 x 24 jam dan setelah itu konferensi cabang dianggap sah.
9. Stelah laporan pertanggungjawaban pengurus cabang diterima oleh
konferensi cabang, maka pengurus cabang dinyatakan demisioner.
10. Apabbila enam bulan setelah habis masa bakti periode kepengurusan dan
telah minimal tiga kali diingatkan untuk mengadakan konferensi cabang
tetapi pengurus cabang tidak melakukan konferensi cabang maka
pengurus pusat segera menunjuk tim caretaker yang terdiri dari satu
orang pengurus pusat, satu orang pengurus cabang yang telah kadaluarsa
dan salah seorang anggota PDUI cabang, untuk menyelenggarakan
konferensi cabang.
Bagian X
Rapat Anggota Komisariat
Pasal 20
Status
1. Rapat Anggota Komisariat merupakan pengambilan keputusan tertinggi
pada tingkat komisariat.
2. Rapat Anggota Komisariat adalah rapat para anggota atas undangan
penanggung-jawab rapat anggota komisariat.
3. Rapat Anggota Komisariat dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam
tiga tahun.
4. Dalam keadaan luar biasa rapat anggota komisariat dapat diadakan sewaktu-
waktu atas usul atau inisiatif tiga orang dan mendapat persetujuan lebih
dari 50% jumlah anggota biasa yang ada.
Pasal 21
Tugas dan Wewenang
1. Menilai pertanggungjawaban pengurus komisariat mengenai pelaksanaan
amanat rapat anggota komisariat.
2. Menetapkan program kerja komisariat dengan tetap berpedoman kepada
kebijakan operasional yang telah ditetapkan dan garis besar haluan

16. organisasi serta program kerja nasional yang ditetapkan oleh Kongres
Nasional.
3. Memilih ketua pengurus komisariat
Pasal 22
Tata Tertib
1. Penanggung Jawab penyelenggaraan rapat anggota komisariat adalah
pengurus komisariat
2. Rapat anggota komisariat dihadiri oleh peserta anggota komisariat dan
pengurus PDUI Cabang serta undangan
3. Anggota biasa adalah peserta rapat anggota komisariat yang mempunyai
hak suara dan hak bicara.
4. Anggota luar biasa, anggota kehormatan serta dokter bukan anggota PDUI
atas undangan pengurus komisariat adalah peninjau yang mempunyai hak
bicara dan tidak mempunyai hak suara.
5. Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh pengurus komisariat.
6. Sidang rapat anggota komisariat dipimpin oleh tiga orang presidium yang
dipilih dari peserta dan oleh peserta. Sidang pembahasan dan pengesahan
agenda acara, tata tertib serta pemilihan pimpinan sidang dipimpin oleh
ketua panitia pengarah rapat anggota komisariat.
7. Rapat anggota komisariat dinyatakan sah bila dihadiri lebih dari 50% atau
setengah jumlah anggota biasa.
8. Apabila ayat 7 tidak terpenuhi maka rapat anggota komisariat diundur
paling lama 1 x 24 jam dan setelah itu rapat anggota komisariat dianggap
sah.
9. Setelah laporan pertanggungjawaban pengurus komisariat diterma oleh
rapat anggota komisariat, maka pengurus komisariat dinyatakan
demisioner.
10. Apabila enam bulan setelah habis masa bakti periode kepengurusan dan
telah minimal tiga kali diingatkan untuk mengadakan rapat anggota
komisariat tetapi pengurus komisariat tidak melakukan rapat anggota
komisariat pengurus cabang segera menunjuk tim caretaker yang terdiri
dari satu orang pengurus cabang, satu orang pengurus komisariat yang
telah kadaluarsa dan salah seorang anggota PDUI komisariat, untuk
menyelenggarakan rapat anggota komisariat.

17. Bagian XI
Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS)
Pasal 23
Status
1. Musyawarah kerja nasional (mukernas) adalah rapat yang dihadiri oleh
segenap perangkat organisasi dari tingkat pusat dan tingkat cabang yang
diadakan sekali setahun.
2. Dalam keadaan luar biasa mukernas dapat diadakan sewaktu-waktu atas
usul pengurus pusat dan/atau pengurus cabang dan mendapat persetujuan
lebih dari 50% dari jumlah cabang.
Pasal 24
Tugas dan Wewenang
1. Membahas program kerja yang akan dilaksanakan berdasarkan amanat
kongres.
2. Membahas usulan program kerja yang dianggap perlu untuk kepentingan
anggota secara nasional.
3. Mengadakan pembicaraan pendahuluan tentang bahan-bahan kongres yang
akan dating dan/atau mengevaluasi program kerja nasional berdasarkan
amanat kongres.
Pasal 25
Tata tertib
1. Pengurus pusat adalah penanggung-jawab penyelenggaraan mukernas
2. Mukernas dihadiri oleh seluruh perangkat organisasi yang terdiri dari
pengurus pusat, pengurus cabang, dan undangan dari Pengurus Pusat.
3. Sidang-sidang mukernas terdiri dari sidang pleno mukernas dan komisi
komisi
4. Sidang pleno mukernas dipimpin oleh kuasa pengurus pusat dan sidang-
sidang komisi dipimpin oleh ketua komisi yang ditunjuk di sidang pleno.
Bagian XII
Sidang Pleno Khusus Presidium
Pasal 26

18. Status
1. Sidang Pleno khusus presidium adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh
anggota presidium yang telah dipilih dan ditetapkan di dalam kongres
nasional.
2. Sidang pleno khusus presidium diadakan setahun sekali selama periode
kepengurusan.
3. Dalam keadaan luar biasa sidang pleno khusus presidium dapat diadakan
sewaktu-waktu atas usul pengurus pusat.
Pasal 27
Tugas dan Wewenang
1. Memilih dan menetapkan ketua harian.
2. Mengevaluasi kinerja ketua harian dan melakukan pemilihan ulang ketua
harian jika dipandang perlu untuk itu.
3. Membahas program kerja yang akan dilaksanakan berdasarkan amanat
mukernas.
4. Membahas usulan program kerja yang dianggap perlu untuk kepentingan
anggota secara nasional.
Pasal 28
Tata Tertib
1. Presidium Pengurus pusat adalah penanggung-jawab penyelenggaraan
sidang pleno presidium
2. Sidang pleno presidium dipimpin oleh salah satu presidium yang dipilih
oleh seluruh presidium.
B. STRUKTUR KEPEMIMPINAN
Bagian XIII
Pengurus Pusat
Pasal 29
Status
1. Instansi kepemimpinan tertinggi organisasi yang mengurus dan
melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis dan operasional yang bersifat
nasional yang diputuskan dalam kongres.

19. 2. Bertanggungjawab untuk dan atas nama organisasi.
3. Masa jabatan kepengurusan pengurus pusat adalah tiga tahun.
4. Dalam melaksanakan kebijakan strategis yang berskala nasional, presidium
memilih dan menetapkan ketua harian dibantu oleh pengurus harian,
dewan penasehat, dewan Pembina dan dewan pakar setiap tahunnya
selama periode kepengurusan.
5. Dalam melaksanakan kebijakan operasional yang berskala nasional,
pengurus harian dibantu oleh badan-badan kelengkapan, badan-badan
khusus, komite-komite tetap dan ad-hoc, yang dibentuk untuk tujuan
tersebut.
6. Seoranng anggota hanya diperboleh-kan menjadi presidium maksimal dua
kali masa kepengurusan.
Pasal 30
Personalia Pengurus Harian Pusat
1. Personalia kepengur usan sekurang-kurangnya terdiri dari ketua harian,
seskretaris eksekutif, ketua-ketua bidang, badan kelengkapan dan badan
khusus yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan secara kolektif.
2. Yang dapat menjadi pengurus harian pusat adalah anggota biasa yang
pernah menjadi pengurus cabang atau anggota biasa yang mempunyai
komitmen terhadap visi dan misi PDUI.
Pasal 31
Tugas dan Wewenang
1. Melaksanakan isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta
keputusan yang telah ditetapkan kongres.
2. Mengumumkan kepada seluruh pengurus pusat dan pengurus cabang yang
menyangkut pengambilan keputusan organisasi ataupun perubahan
keputusan kongres nasional dan kemudian mempertanggungjawabkan
kepada kongres nasional berikutnya.
3. Mensosialisasikan penjabaran program sesuai ketetapan kongres nasional
kepada seluruh pengurus pusat dan pengurus cabang.
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui forum
kongres nasional.
5. Menyelenggarakan kongres nasional pada akhir periode.
6. Menyiapkan draft materi kongres.

20. 7. Mengesahkan dan menetapkan pengurus cabang serta perangkat organisasi
tingkat pusat.
Pasal 32
Tata Cara Pengelolaan
a. Pengurus pusat menjalankan tugas segera setelah dilakukan serah terima
dengan pengurus pusat demisioner pada akhir pelaksanaan Kongres
Nasional.
b. Pelantikan pengurus Pusat harus telah dilakukan paling lambat dalam waktu
30 hari setelah kongres.
c. Untuk menyelenggarakan kegiatannya pengurus Pusat harus mengadakan
rapat-rapat berupa mukernas, rapat pleno terbatas serta rapat pengurus
harian tetap.
d. Rapat pleno terbatas dihadiri oleh segenap pengurus pusat dan dilaksanakan
sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan.
e. Rapat pengurus harian dihadiri oleh seluruh aparat pengurus pusat dan
diadakan setiap kali diperlukan.
Pasal 33
Tata cara pengelolaan administrasi dan keuangan
1. Menyelenggarakan administrasi keanggotaan yang dikelola oleh unit khusus
yang bertugas untuk mendaftar, mendata, menyimpan dan mengelola
potensi dasar anggota.
2. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, yang berfungsi sesuai
dengan beban kerja organisasi yang dipimpin oleh seorang sekretaris
eksekutif dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Harian.
3. Menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan tata cara serta tata
kelola keuangan yang transparan dan akuntabilitas dan dipimpin oleh
seorang ketua bidang keuangan yang bertanggung jawab langsung kepala
Ketua Harian.
4. Menyelenggarakan audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas internal
secara berkala dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Harian.
5. Satuan pengawas internal terdiri dari personalia pengurus pusat yang
memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan/atau berpengalaman pada
bidang pengelolaan keuangan.
6. Membuat laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan public dan
disampaikan pada seluruh anggota.

21. Bagian XIV
Pengurus Cabang
Pasal 34
Status
1. Cabang merupakan kesatuan organisasi yang dibentuk di provinsi yang
mempunyai sekurang-kurangnya satu komisariat.
2. Pengurus cabang adalah instansi kepimpinan tertinggi dalam satu cabang
dan bertanggungjawab untuk dan atas nama organisasi.
3. Pengurus cabang melakukan koordinasi kegiatan organisasi.
4. Pengurus cabang dipilih dalam Konferensi cabang.
5. Masa jabatan pengurus cabang adalah tiga tahun.
6. Pengurus cabang adalah kesatuan organisasi yang dibentuk diprovinsi dan
berkedudukan di ibukota provinsi.
7. Seorang anggota hanya diperbolehkan dipilih menjadi ketua cabang
maksimal dua kali masa kepengurusan.
Pasal 35
Personalia Pengurus Cabang
1. Personalia pengurus cabang sekurang-kurangnya terdiri dari ketua cabang,
wakil ketua, sekretaris, bendahara.
2. Yang dapat menjadi pengurus cabang adalah anggota biasa yang
mempunyai minat, perhatian dan komitmen serta loyalitas pada organisasi.
3. Ketua, Sekretaris dan Bendahara harus berdomisili di ibukota provinsi
4. Apabila ketua cabang tidak dapat menjalankan tugad dan/atau non aktif
maka wakil ketua dapat diangkat sebagai ketua cabang melalui sidang
pleno khusus cabang untuk itu sampai akhir masa kepengurusan.
Pasal 36
Tugas dan wewenang
1. Atas nama pengurus pusat melantik pengurus komisariat.
2. Mewakili pengurus pusat bila diperlukan dan atas permintaan pengurus
pusat.

22. 3. Melaksanakan program kerja yang diputuskan pada konferensi cabang dan
program kerja yang merupakan penjabaran program kerja PDUI yang
diputuskan Kongres Nasional.
Pasal 37
Tata Cara Pengelolaan
1. Pengurus cabang dipilih oleh ketua cabang terpilih dan mendapatkan
pengesahan dari Pengurus Pusat dan selanjutnya dilantik oleh Pengurus
Pusat.
2. Pengurus cabang yang baru dapat menjalankan tugasnya setelah pelantikan
dan serah terima jabatan dengan pengurus cabang demisioner.
3. Ketua cabang yang baru harus dapat menyusun kepengurusannya paling
lambat tiga puluh hari setelah pelaksanaan konferensi cabang dan segera
mengadakan serah terima jabatan dengan pengurus demisioner.
4. Untuk menyelenggarakan kegiatan, pengurus cabang melaksanakan rapat
pleno yang dihadiri oleh pengurus cabang dan diadakan sekurang-
kurangnya sekali dalam enam bulan.
Bagian XV
Pengurus Komisariat
Pasal 38
Status
1. Komisariat merupakan kesatuan organisasi yang dibentuk di kabupaten/kota
yang mempunyai sekurang-kurangnya lima puluh anggota biasa.
2. Dalam satu kabupaten/kota hanya boleh ada satu komisariat.
3. Bila dianggap perlu komisariat dapat membentuk perangkat-perangkat
pengelolaan organisasi secara internal.
4. Masa jabatan pengurus Komisariat adalah tiga tahun.

23. 5. Periode kepengurusan ketua komisariat hanya dipilih maksimal dua kali
masa kepengurusan.
6. Dalam kepengurusan komisariat dapat dibentuk dewan penasehat
komisariat dengan fungsi memberi saran kepada pengurus komisariat
diminta maupun tidak diminta. Dewan penasehat komisariat terdiri dari
para mantan ketua dan para tokoh senior.
Pasal 39
Personalia Pengurus Komisariat
1. Personalia pengurus komisariat sekurang-kurangnya terdiri dari ketua,
sekretaris dan bendahara.
2. Yang dapat menjadi pengurus komisariat adalah anggota biasa.
3. Apabila ketua komisariat tidak dapat menjalankan tugas dan/atau non aktif
maka wakil ketua dapat diangkat sebagai ketua komisariat melalui sidang
pleno khusus komisariat untuk itu sampai akhir masa kepengurusan.
Pasal 40
Tugas dan wewenang
1. Melaksanakan keputusan Kongres Nasional, Konferensi Cabang dan Rapat
Anggota Komisariat.
2. Memberikan laporan kepada pengurus cabang tentang hasil kerja yang
dilakukan minimal sekali dalam enam bulan.
3. Bertanggung jawab kepada rapat anggota komisariat.
Pasal 41
Tata Cara Pengelolaan
1. Pengurus komisariat dipilih oleh ketua komisariat terpilih dan mendapatkan
pengesahan dari Pengurus Cabang dan selanjutnya dilantik oleh pengurus
cabang.

24. 2. Pengurus komisariat baru dapat menjalankan tugasnya setelah pelantikan
serah terima jabatan dengan pengurus komisariat demisioner.
3. Ketua komisariat yang baru harus dapat menyusun kepengurusannya paling
lambat tiga hari setelah rapat anggota komisariat dan segera mengadakan
serah terima jabatan dengan pengurus komisariat demisioner.
4. Untuk menyelenggarakan kegiatannya pengurus komisariat harus
mengadakan rapat-rapat berupa rapat pleno dan rapat pengurus harian.
5. Rapat pleno diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan dan
dihadiri oleg seluruh pengurus dan perangkat organisasi yang ada di
komisariat.
6. Rapat pengurus harian diadakan sekali dalam satu bulan dan dihadiri
pengurus komisariat.
Bagian XVI
Pasal 42
Badan Kelengkapan PDUI
1. Status umum
a. Badan kelengkapan adalah anggota Pengurus Pusat dan merupakan
anggota pleno.
b. Badan kelengkapan terdiri atas Biro Hukum dan Mediasi (BHM) dan
Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga (HUMAS
& KAL)
2. Tugas dan wewenang
Tugas dan wewenang badan kelengkapan diatur dalam Kompedium
Organisasi PDUI.

25. Pasal 43
Biro Hukum dan Mediasi (BHM)
1. Status
BHM dibentuk ditingkat pusat, cabang dan bila diperlukan dapat dibentuk
di tingkat komisariat.
2. Tugas dan wewenang
a. Melakukan pembinaan dalam kesadaran hukum kesehatan.
b. Membela anggota dalam menjalankan profesinya baik yang menyangkut
masalah etik, hukum, administrasi, atau organisasi, baik diminta atau
tidak diminta.
c. Dalam menjalankan tugasnya, perlu mendengarkan pendapat dan saran
dari badan kelengkapan organisasi yang sehubungan dan pihak pihak
yang dianggap perlu.
3. Tata cara pengelolaan
a. Personalia Pengurus BHM ditetapkan oleh pengurus Pusat.
b. Yang dapat dipilih sebagai anggota BHM adalah anggota biasa.
c. BHM dapat mengikutsertakan profesi lain yang dipandang perlu dalam
kepengurusannya.
d. Pengurus BHM sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan
anggota.
e. BHM segera menjalankan tugas-tugasnya setelah selesai kongres.
f. Masa jabatan sama dengan kepengurusan Pusat PDUI.
g. BHM dapat mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak lain yang
dianggap perlu.

26. Pasal 44
Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga (HUMAS & KAL)
1. Status
Biro HUMAS & KAL dibentuk di tingkat pusat, cabang dan bila
diperlukan dapata dibentuk di tingkat komisariat.
2. Tugas dan wewenang
a. Melakukan kegiatan kehumasan dalam rangka meningkatkan citra
organisasi
b. Memfasilitasi kegiatan kerjasama dengan lembaga lain dengan prinsip
tidak mengikat dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi.
c. Dalam menjalankan tugasnya, perlu mendengarkan pendapat dan saran
dari badan kelengkapan organisasi yang sehubungan dan pihak pihak
yang dianggap perlu.
3. Tata Cara Pengelolaan
a. Personalia Pengurus Biro HUMAS & KAL ditetapkan oleh pengurus
Pusat
b. Yang dapat dipilih sebagai anggota Biro HUMAS & KAL adalah
anggota biasa.
c. Biro HUMAS & KAL dapat mengikutisertakan profesi lain yang
dipandang perlu dalam kepengurusannya.
d. Pengurus Biro HUMAS & KAL sekurang-kurangnya terdiri dari ketua,
sekretaris, dan anggota.
e. Biro HUMAS & KAL segera menjalankan tugas-tugasnya setelah
selesai kongres.

27. f. Masa jabatan sam dengan kepengurusan Pusat PDUI
g. Biro HUMAS & KAL dapat mengadakan pertemuan dengan pihak-
pihak lain yang dianggap perlu.
Bagian XVII
Pasal 45
Badan Khusus PDUI
1. Status
a. Badan kelengkapan adalah anggota Pengurus Pusat dan merupakan
anggota pleno.
b. Badan Khusus terdiri atas Kolegium Dokter Umum Indonesia
(KDUI), Badan Penyelenggara Pendidikan Keprofesian
Berkelanjutan (BPPKB) dan Badan Usaha Dokter Umum
Indonesia (BADUI).
2. Tugas dan wewenang
Tugas dan wewenang badan kelengkapan diatur dalam Kompendium
Organisasi PDUI.
Pasal 46
Kolegium Dokter Umum Indonesia
1. Status
KDUI dibentuk di tingkat dan dapat dibentuk perwakilannya di tingkat
cabang/komisariat bila diperlukan.
2. Tugas dan wewenang
a. Melakukan standarisasi kompetensi profesi.

28. b. Membina anggota dalam standarisasi dan pengembangan
kompetensi.
c. Dalam menjalankan tugasnya, perlu mendengarkan dan pihak pihak
yang dianggap perlu.
3. Tata cara pengelolaan
a. Personalia Pengurus KDUI ditetapkan oleh pengurus Pusat.
b. Yang dapat dipilih sebagai anggota KDUI adalah anggota biasa.
c. Pengurus KDUI sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris,
dan anggota.
d. KDUI segera menjalankan tugas-tugasnya setelah selesai kongres.
e. Masa jabatan sama dengan kepengurusan Pusat PDUI.
f. KDUI dapat mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak lain yang
dianggap perlu.
Pasal 47
Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan
(BPPKB)
1. Status
BPPKB dibentuk ditingkat pusat, cabang dan bila diperlukan dapat
dibentuk di tingkat komisariat.
2. Tugas dan wewenang
a. Melakukan pembinaan dalam pendidikan keprofesian
berkelanjutan.

29. b. Memfasilitasi anggota dalam bidang pendidikan dan pelatihan
untuk mengembangkan profesi sesuai kompetensi dokter umum
c. Dalam menjalankan tugasnya, perlu mendengarkan pendapat dan
saran dari badan kelengkapan organisasi yang sehubungan dan
pihak pihak yang dianggap perlu.
3. Tata cara pengelolaan
a. Personalia Pengurus BPPKB ditetapkan oleh pengurus Pusat
b. Yang dapat dipilih sebagai anggota BPPKB adalah anggota
biasa.
c. Pengurus BPPKB sekurang-kurangnya terdiri dari ketua,
sekretaris, dan anggota.
d. BPPKB segera menjalankan tugas-tugasnya setelah selesai
kongres.
e. Masa jabatan sama dengan kepengurusan Pusar PDUI.
f. BPPKB dapat mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak lain
yang dianggap perlu.
Pasal 48
Badan Usaha Dokter Umum Indonesia (BADUI)
1. Status
BADUI dibentuk ditingkat pusat, cabang dan dapat dibentuk
perwakilannya ditingkat
Cabang/komisariat bila diperlukan.
2. Tugas dan wewenang

30. a. Melakukan usaha pendanaan organisasi yang sifatnya tidak
mengikat dan halal.
b. Dalam menjalankan tugasnya, perlu mendengarkan pendapat dan
saran dari badan kelengkapan organisasi yang sehubungan dan
pihak pihak yang dianggap perlu.
3. Tata cara pengelolaan
a. Personalia Pengurus BADUI ditetapkan oleh pengurus Pusat
b. Yang dapat dipilih sebagai anggota BADUI adalah anggota
biasa.
c. Pengurus BADUI sekurang-kurangnya terdiri dari ketua,
sekretaris, dan anggota.
d. BADUI segera menjalankan tugas-tugasnya setelah selesai
kongres.
e. Masa Jabatan sama dengan Kepengurusan Pusat PDUI.
f. BADUI dapat mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak lain
yang dianggap.
Pasal 49
Aturan Tambahan
1. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga, akan
diatur dalam compendium tata kelola organisasi PDUI.
2. Apabila terdapat kekeliruan di dalam anggaran rumah tangga ini,
maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.