w

2. Pengantar ........................................................................................ 2
Apa Sensus Pajak Nasional (SPN) itu?.................................... 3
Mengapa SPN Perlu Dilakukan?•
Apa Manfaat SPN ?•
Siapa Sasaran SPN ?•
Bagaimana Pelaksanaan SPN ?................................................ 4
Dokumen Apa Saja yang Digunakan untuk•
Melakukan SPN?
Kenali Petugas SPN•
Apa yang Akan Ditanyakan oleh Petugas SPN ? ............. 5
Bagaimana dengan Kerahasiaan Data yang•
Diberikan kepada Petugas SPN ?
Bagaimana Dukungan Sistem Informasi•
Terkait SPN ?
Fasilitas Perpajakan Apa Saja yang Selama ini
Diperoleh Wajib Pajak ?.............................................................. 6
Kemudahan Apa Saja yang Dapat Dinikmati Wajib•
Pajak ?
Dokumen Apa Saja yang Harus Dipersiapkan untuk
Memperlancar SPN ?................................................................... 7
Penutup•
K
etika pemerintah akan melaksanakan pembangunan tentu
dibutuhkan dana yang salah satunya berasal dari pajak. Pajak
merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh seluruh
Wajib Pajak tanpa mendapat imbalan secara langsung yang akan
digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
Setiap tahun, Wajib Pajak wajib menghitung dan melaporkan besarnya
pajak yang harus dibayar melalui sarana atau formulir yang disebut Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Sedangkan sarana untuk menyetor
pajak ke bank atau kantor pos digunakan formulir yang disebut Surat Setoran
Pajak (SSP).
Saat ini diketahui sedikit sekali Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT
Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak. Dari puluhan juta orang Indonesia yang
berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), hanya 8,5 juta
yang melaporkan SPT-nya untuk tahun pajak 2010. Begitu pun dengan badan
usaha. Dari belasan juta yang terdaftar, hanya 466 ribu yang baru melaporkan
SPT atau membayar pajaknya.
Menyadari masih sedikitnya jumlah pembayar pajak, maka pemerintah
akan melaksanakan kegiatan yang dinamakan Sensus Pajak Nasional. Dengan
kegiatan ini diharapkan semua orang atau badan yang belum melaksanakan
kewajiban membayar pajak dengan benar, dapat melaksanakannya sesuai
kondisi atau potensi yang sebenarnya.
Sensus Pajak pada hakikatnya untuk menegakkan keadilan. Sungguh tidak
adil apabila ada sebagian masyarakat yang telah membayar pajak tapi masih
banyak lagi yang belum membayar pajak. Masyarakat haruslah memiliki rasa
bangga ketika telah memenuhi kewajibannya membayar pajak.
Melalui Sensus Pajak Nasional yang dilaksanakan pemerintah, diharapkan
seluruh masyarakat bisa mewujudkan rasa bangga bayar pajak. Mari kita
sukseskan Sensus Pajak Nasional.
Daftar Isi
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Gatot Subroto Kav. 40 - 42, Jakarta Selatan,
Telp. 021-5251609; 5250208; 5262880
Call Center (Kring Pajak) : 500200
Website: www.pajak.go.id
Bangga Bayar Pajak
Ayo Peduli Pajak!
2
Bangga Bayar Pajak
Kata Pengantar
LOKASI : EX PLAZA
LOKASI:EXPLAZA
500200

3. 3
Apa Sensus Pajak
Nasional itu?
S
ensus Pajak Nasional (SPN) adalah kegiatan
pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan
dalam rangka memperluas basis pajak dengan
mendatangi subyek sensus (orang pribadi atau badan
usaha) di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Pajak.
SPN dilaksanakan dengan tujuan untuk :
Perluasan basis pajak
Peningkatan penerimaan pajak
Peningkatan jumlah penerimaan SPT Tahunan PPh
Pemutakhiran data WP
Pencairan tunggakan pajak
Dalam SPN dilakukan :
Pendataan Pemilikan NPWP
Konsultasi Perpajakan
Sosialisasi Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Pengawasan Kepatuhan Kewajiban Wajib Pajak
Oleh karena itu diharapkan masyarakat dapat mendukung
program SPN ini, dengan berpartisipasi menyampaikan data dan
informasi melalui pengisian Formulir Isian Sensus (FIS). Setiap
orang pribadi dan badan usaha yang disensus wajib memberikan
keterangan yang benar.
R
oda pembangunan nasional dapat terus bergerak dan
perekonomian negara dapat terus tumbuh karena adanya
penerimaannegara. Semakinbesarpenerimaannegaratentuakan
semakin banyak fasilitas publik yang dapat disediakan pemerintah.
Penerimaan negara dapat ditingkatkan jika ada perluasan basis pajak.
Perluasan basis pajak tersebut dapat diwujudkan jika terdapat data yang
akurat mengenai potensi pajak. Oleh karena itu SPN sangat diperlukan
agar keadilan dan kesejahteraan rakyat terwujud melalui penggunaan
uang pajak.
Mengapa SPN Perlu Dilakukan?
500200
Bangga Bayar Pajak
Apa Manfaat SPN ?
Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembiayaan
pembangunan nasional
Mewujudkan keadilan peran serta Subyek Pajak dalam pembiayaan
pembangunan nasional
Mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pinjaman asing
Mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik
Kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia
LOKASI : YAFRIRO CELEBRER LE TEMPS, PLAZA INDONESIA
LOKASI : AGATHA PARIS, PLAZA INDONESIA
LOKASI : SPIN CITY, EX PLAZA
Sasaran SPN adalah bagi mereka yang :
Belum ber-NPWP, diberikan NPWP•
Belum bayar pajak, agar membayar pajak•
Belum menyampaikan SPT, agar menyampaikan SPT•
Memiliki utang pajak, agar melunasinya•
Belum optimal membayar pajak, agar membayar pajak sesuai•
dengan ketentuan
SPN akan dilakukan kepada orang pribadi dan badan usaha yang berada
di sentra bisnis, high rise building dan kawasan pemukiman.
Siapa Sasaran SPN ?

4. 4
Bangga Bayar Pajak
Bagaimana Pelaksanaan SPN?
Petugas berdasarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) melakukan koordinasi lapangan dengan pihak ketiga
(Pemerintah Daerah, Ketua RW, Ketua RT, pengelola/manajemen gedung perkantoran, perumahan/apartemen, perhimpunan, dan tokoh
masyarakat).
Selanjutnya petugas SPN menemui responden dengan didampingi oleh petugas yang berasal dari lingkungan lokasi sensus.
Petugas SPN kemudian menunjukkan Surat Tugas dan Identitas.
Petugas SPN memberikan penjelasan kepada responden terkait dengan SPN.
Untuk pengisian FIS, petugas SPN melakukan hal-hal sebagai berikut :
Setelah selesai mengisi FIS berdasarkan data yang disampaikan oleh responden, petugas SPN
mengecek kelengkapan pengisian FIS dan responden diminta untuk menandatangani FIS.
Selanjutnya petugas SPN akan menempelkan stiker sensus di tempat yang mudah dilihat.
Bagaimana cara mengidentifikasi petugas SPN?
Dapat menunjukkan Surat Tugas.1.
Mengenakan Tanda Pengenal (2. Name Tag) Petugas Sensus Pajak.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Meminta kesediaan responden untuk membantu memberikan data dalam pengisian FIS oleh petugas SPN.
Menyampaikan surat himbauan umum pelaksanaan kewajiban perpajakan (dalam amplop tertutup).
Dokumen Apa Saja yang Digunakan untuk Melakukan SPN?
Kenali Petugas SPN
Surat Pemberitahuan Sensus
Formulir Isian Sensus (FIS), yakni formulir yang memuat data-data detil tentang Subyek Sensus, Lokasi Sensus, dan Kondisi Subyek Sensus.
Dokumen FIS dibedakan antara FIS Orang Pribadi dan FIS Badan.
Nomor FIS Kode KPP
JIKA TERDAPAT KERAGUAN,
SILAHKAN MENGHUBUNGI
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA
TEMPAT ANDA TERDAFTAR

5. 5
Bangga Bayar Pajak
500200
Apa yang Akan Ditanyakan oleh Petugas SPN?
1. Status
2. Tanggungan
3. Sumber penghasilan dan jumlahnya
4. Tenaga kerja
5. Identitas Obyek Pajak
Untuk subyek sensus Orang Pribadi, yang ditanyakan
antara lain adalah :
1. Identitas Badan
2. Penanggung jawab
3. Kepemilikan Badan
4. Jenis
5. Tenaga Kerja
6. Peralatan
7. Pembukuan
8. Kedudukan Badan
9. Identitas Obyek Pajak
Untuk subyek sensus Badan, yang
ditanyakan antara lain adalah:
Bagaimana dengan Kerahasiaan Data
yang Diberikan kepada Petugas SPN?
Data yang diberikan oleh subyek sensus kepada petugas SPN bersifat rahasia
dan merupakan rahasia jabatan bagi seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak
(DJP). Karena jabatannya, seluruh pegawai DJP tidak diperkenankan mengungkap
data-data Wajib Pajak untuk umum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal
34 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP).
Seluruh data hasil kegiatan SPN akan dimasukkan ke dalam Bank Data DJP
sebagai database untuk diolah lebih lanjut. Selanjutnya database perpajakan
dilindungi dengan firewall dan pengaman lainnya. Akses ke dalam database
perpajakan selalu dipantau oleh pegawai yang telah terlatih dan berpengalaman
untukmelakukantugas tersebut. Tidaksemuapegawaidapatmengaksesdatabase
perpajakan. Akses hanya diberikan kepada pegawai yang telah mendapatkan
otorisasi melalui SOP sesuai dengan kewenangannya.
Bagaimana Dukungan Sistem
Informasi Terkait SPN ?
Untuk mengolah data hasil SPN, DJP memiliki infrastruktur teknologi Informasi
yang memadai baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak. Dari sisi
perangkat keras, DJP telah memiliki Data Center (DC) yang berada di Kantor Pusat
DJP dan DisasterRecoveryCenter (DRC) di tempat lain. Keduanya saling terintegrasi
sehingga ketersediaan sistem informasi dapat terjaga. Setiap Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) memiliki minimal tiga server untuk aplikasi lokal, maupun sebagai klien
untuk aplikasi terpusat. Untuk menghubungkan antar unit kerja (KPP, Kanwil dan
Kantor Pusat), DJP menyewa jaringan dari penyedia jasa jaringan denganbandwidth
berkisar antara 512 Mbps sampai dengan 10 Gbps.
Dari sisi perangkat lunak, DJP memiliki tiga sistem utama yaitu Sistem Informasi
Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP), Sistem Perpajakan Modifikasi (SIPMOD) dan
Sistem Informasi dan Manajemen Obyek Pajak (SISMIOP). SI DJP merupakan sistem
terpusat, yang digunakan untuk melayani KPP di wilayah Jawa dan KPP Madya.
SedangkanuntukmelayaniKPP diluarwilayahtersebut,DJPmenggunakanSIPMOD
yang dipasangsecaralokaldiKPPbersangkutan.KhususuntukadministrasiPBB,DJP
menggunakan SISMIOP dan Sistem Informasi Geografis PBB (SIG PBB). Keseluruhan
sistem tersebut dibangun dengan menggunakan teknologi perangkat lunak yang
biasa digunakan oleh perusahaan atau organisasi yang berskala enterprise.
LOKASI:YAFRIROCELEBRERLETEMPS,PLAZAINDONESIA
LOKASI : AGATHA PARIS, PLAZA INDONESIA
LOKASI : YAFRIRO CELEBRER LE TEMPS, PLAZA INDONESIA

6. 6
Bangga Bayar Pajak
S
aat ini, DJP sedang mengkaji peraturan perundang-undangan perpajakan yang
lebih sederhana, adil, dan memberikan kepastian hukum, sehingga Wajib Pajak
dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Di samping itu, selama ini
kepada Wajib Pajak telah diberikan fasilitas-fasilitas antara lain berupa :
Khusus kepada Wajib Pajak UMKM tertentu, yaitu yang mempunyai omzet sampai dengan jumlah tertentu, akan diberikan insentif berupa pembebanan
pajak yang lebih rendah dan administrasi perpajakan yang lebih sederhana terkait dengan pengukuhan, penyetoran dan pelaporan pajaknya. Dengan adanya
insentif tersebut, diharapkanWP UMKM akan merasa lebih berpartisipasi/berkontribusi terhadap pembangunan negara ini dengan melaksanakan kewajiban
perpajakannya sehingga rasa memiliki warga negara terhadap negaranya akan semakin meningkat.
DJP melakukan pengembangan prosedur penerimaan SPT melalui beberapa cara yaitu melalui: (i) DropBox (sudah dilaksanakan saat ini); (ii) Media internet/
e-Filing (dalam tahap pengembangan); (iii) Media telepon/telefiling (dalam tahap pengkajian).
Prosedur penyampaian SPT melalui e-Filing (menyampaikan SPT melalui media internet) saat ini sudah ada, namun masih sangat sedikit Wajib Pajak yang
menggunakannya dikarenakan prosedur yang ada agak rumit. Untuk itu akan dilakukan perbaikan prosedur yang lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat
agar jumlah Wajib Pajak yang dapat memanfaatkannya meningkat. Secara mendasar perubahan penyampaian SPT secara e-Filing adalah sebagai berikut :
Permohonan e-FIN
Media Penyampaian
Tanda Tangan Digital
Biaya
Dokumen Pelengkap
Saat ini Rencana
Ke KPP dimana WP
terdaftar
Ke KPP terdekat
Website DJP
Penyedia Jasa Aplikasi
Digital Certificate
Membayar sesuai tarif
Penyedia Jasa Aplikasi
Dikirim ke KPP terdaftar Tidak perlu dikirim lagi kecuali laporan keuangan atau
dokumen yang diminta oleh KPP
Gratis apabila melalui website DJP
Membayar sesuai tarif Penyedia Jasa Aplikasi
Kode verifikasi (token) yang dikirim melalui
email/SMS
Penyedia Jasa Aplikasi
Website DJP
a.
b.
a.
b.
a.
b.
Kelebihan penyampaian SPT melalui e-filing tersebut diharapkan akan menarik Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT dengan praktis, dapat dilakukan di
rumah atau di tempat bekerja dan tidak perlu mengantre. Dengan berbagai alternatif cara untuk penyampaian SPT, Wajib Pajak akan semakin mudah dalam
melakukan kewajiban perpajakan sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat pula.
Di samping kemudahan-kemudahan di dalam penyampaian Surat Pemberitahuan, kemudahan-kemudahan lain yang telah dan akan terus ditingkatkan untuk
memberi kenyamanan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya adalah Modul Penerimaan Negara (MPN). Modul ini memberikan
kemudahan bagi Wajib Pajak untuk dapat langsung membayar kewajiban perpajakannya ke bank persepsi, dan khusus untuk masa PPh Pasal 25, Wajib Pajak
tidak perlu melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak.
Kemudian ada pula e-Registration, yaitu Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara online adalah sistem aplikasi sebagai bagian dari Sistem Informasi Perpajakan
di lingkungan kantor DJP dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak, yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk
mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Sistem ini terbagi dua bagian, yaitu sistem yang dipergunakan oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana
pendaftaran Wajib Pajak secara online dan sistem yang dipergunakan oleh petugas pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak.
Selainituadanya CallCenter (KringPajak500200),yaitupusatlayananuntukmemudahkankomunikasidan interaksiantaraWajibPajakyangingin menanyakan
hak dan kewajibannya dapat dengan mudah terlayani.
LOKASI : SPIN CITY, EX PLAZA
Pajak Pertambahan Nilai :
Penggunaan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan :
90% dari Pajak Keluaran, bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran.
80% dari Pajak Keluaran, bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan emas perhiasan secara eceran.
Bagi Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai peredaran usaha dalam satu tahun buku tidak melebihi Rp 1,8 miliar :
a. 60% dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
b. 70% dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Barang Kena Pajak.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Pajak Penghasilan :
Pengurangan tarif PPh Badan sebesar 50% dari tarif umum bagi Wajib Pajak Badan yang mempunyai peredaran bruto sampai dengan Rp 50 miliar.
Wajib Pajak Orang Pribadi PengusahaTertentu (WP OPPT), yakniWajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer
melalui tempat kegiatan usaha. Terhadap WP OPPT ditetapkan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 0,75% dari peredaran bruto setiap bulan.
Fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam PP
Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 62 Tahun 2008.
Fasilitas Perpajakan Apa Saja yang
Selama ini Diperoleh Wajib Pajak?
Kemudahan Apa Saja yang Dapat Dinikmati Wajib Pajak?

7. 7
Bangga Bayar Pajak
Dokumen Apa Saja yang Harus
Dipersiapkan untuk Memperlancar SPN?
500200
Untuk Subyek Badan, antara lain:
1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), jika Subyek Badan
adalah PKP
3. Akte Pendirian
4. Nomor Pelanggan PLN
5. SPPT PBB
6. KTP/Paspor/KITAS Penanggung jawab/Pengurus
Untuk Subyek Orang Pribadi,
antara lain:
1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Surat Pengukuhan PKP, jika Subyek Orang Pribadi adalah PKP
3. KTP/Paspor/KITAS
4. Nomor Pelanggan PLN
5. SPPT PBB
Penutup
Dengan adanya program SPN kiranya seluruh masyarakat dapat memberikan dukungan agar pelaksanaannya dapat
berjalan dengan baik dan lancar.
AYO PEDULI PAJAK !
Informasi lebih lanjut:
Apabila Wajib Pajak masih ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang pelaksanaan
SPN, dapat mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau menghubungi Kring Pajak 500200.
Informasi perpajakan juga dapat diperoleh dengan mengunjungi situs Direktorat Jenderal Pajak
dengan alamat www.pajak.go.id.
INGAT !
Semua Kegiatan Sensus Pajak Nasional (SPN)
TIDAK DIPUNGUT BIAYA