1. ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI
ANGGOTA :
• Fitri liyani Nurvadila 23212010
• Nur Intan Oktaviani 25212463
• Orivona D. Talo 25212605
• Raesita Meilani 25212876
3. Telepon genggam pintar atau “SmartPhone” menjadi
salah satu gadget atau perangkat elektronik yang paling
populer dan sangat banyak digunakan di seluruh
dunia, iPhone merupakan salah satu SmartPhone yang
memiliki banyak fungsi, fitur serta memiliki desain yang
elegan sehingga memiliki banyak pengguna. Bukan
hanya harga gadgetnya saja yang mahal, tapi alat
pendukungnya pun mahal, seperti chargernya.
4. Charger Apple sendiri memang tergolong
mahal dibandingkan alat-alat sejenis bikinan
produsen lain. Setelah melihat komponen-
komponen apa saja yang terdapat di dalam
charger yang dibongkar olehnya, Diduga
bahwa Apple menarik margin profit yang
besar dari penjualan charger iPhone.
Sehingga banyak pihak yang memalsukan
produk ini.
5. Perbandingan Charger iPhone
asli dengan yang palsu
Salah satu perbedaan yang paling mudah diamati adalah
tulisan di bagian data spesifikasi produk dimana pada produk
charger asli terdapat tulisan “Designed by Apple in
California” sedangkan di produk charger iPhone kw terdapat
tulisan “Designed by California”. Selain itu terdapat tulisan
“Apple Japan” pada Adaptor asli sedangkan pada Adaptor kw
tidak terdapat tulisan tersebut.
6. Lightning Port yang palsu adalah gambar di sebelah kiri (yang
asli bentuknya lebih membulat, tidak persegi)
USB Port yang palsu adalah gambar di sebelah kiri (yang asli
USB port nya lebih mulus dan mengkilap)
7. yang palsu yang gambar bawah (cetakan nya lebih blur dan
tidak jelas)
8. Diberlakukannya perjanjian TRIPs (Trade Related Aspects of
IntellectualProperty Right) pada tanggal 1 Januari 2000 memberikan
harapan adanya perlindungan bagi berbagai produk intelektual dari
upaya pelanggaran hak atas produk yang dihasilkan baik oleh
individu maupun suatu korporasi dalam bidang industri dan
perdagangan dalam upaya menjaga pelanggaran hak atas keaslian
karya cipta yang menyangkut Hak Cipta, Merek, Paten, Desain
Produk, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
ada 3 (tiga) Undang Undang lagi yang dikeluarkan pada akhir Tahun
2000, yaitu :
1. Undang Undang nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
2. Undang Undang nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Produk
3. Undang Undang nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu.
4. UU nomor 15 pasal 91 tentang Merek.
5. UU nomor 15 pasal 92 dan 93
Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan rasa
aman bagi kalangan industri dan perdagangan, namun hingga saat
ini berbagai masalah di bidang HAKI masih saja terjadi.
9. Ada dua alasan mengapa HaKI perlu dilindungi oleh hukum.
Pertama, alasan non ekonomis dan kedua alasan ekonomis. Alasan
yang bersifat non ekonomis menyatakan bahwa perlindungan hukum
akan memacu mereka yang menghasilkan karya-karya intelektual
tersebut untuk terus melakukan kreativitas intelektual. Hal ini akan
meningkatkan “self actualization” pada diri manusia. Bagi
masyarakat hal ini akan berguna untuk meningkatkan perkembangan
kehidupan mereka, sedangkan alasan yang bersifat ekonomis adalah
dengan melindungi mereka yang melahirkan karya intelektual
tersebut, berarti yang melahirkan karya tersebut mendapatkan
keuntungan materiil dari karya-karyanya. Di lain pihak melindungi
mereka dari adanya peniruan, pembajakan, penjiplakan maupun
perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang lain atas
karyakarya mereka yang berhak.
Hak atas Kekayaan Intelektual mencakup karya-karya yang
dihasilkan oleh manusia yang terdiri dari karya-karya di bidang ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni, sehingga dapat dibagi menjadi: 1)
Hak Cipta; 2) Merek; 3) Paten; 4) Desain Produk; 5) Rahasia
Dagang; 6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dalam penulisan ini
akan dijelaskan mengenai 3 Undang-undang saja, yaitu : Hak Cipta,
Merek dan Paten.
10. Seperti yang telah kita bahas diatas, adanya pemalsuan
charger iPhone original, memiliki dua faktor, yaitu faktor
ekonomis dan non ekonomis.
Walapun sudah ada undang-undang yang mengatur
didalamnya. Hal ini, tidak bisa mengurangi pihak lain, untuk
memalsukan produk ini.
11. Ketentuan Pidana
1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana di maksud dalam UU No.31 pasal 9 tahun 2000, di pidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) dan/ atau denda paling banyak
Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam UU No. 3, pasal 8, pasal 23 tahun atau pasal 32 tahun 2000,dipidana
dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) dan ayat 2(dua)
merupakan delik aduan.
4. Pasal 91, Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek
yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk
barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
12. Pasal 92
1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada
keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama
atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang pada
pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau
sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidanadengan pidana penjara paling lama
4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus
juta rupiah).
3. Terhadap pencatuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil
pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa baranng
tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan
indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2).
13. Pasal 93
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda
yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa
sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat
mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah
