2. K
o
nHK
AM
(
m
aHAM
HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia.
Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang
berakal budi dan berperikemanusiaan. Tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas
hak tersebut dari tangan pemiliknya. Hal ini tidak berarti bahwa HAM bersifat mutlak tanpa
pembatasan karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Bila HAM
dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia
Human rights are a natural right inherent in every human being since he was born into the world.
Natural rights are rights that are in accordance with human nature as independent people who
are intelligent and human. No one is allowed to take the right out of the hands of its owner. This
does not mean that human rights are absolute without restrictions because one's human rights
limit is human rights attached to others. If human rights are taken out of the hands of their owners,
people will lose their existence as human beings
3. C
i
rH
H
aAs
M
a
04
03 02
01
H
a
k
human rights are the
human rights of all human
beings that have existed
since birth
U
v
i
human rights apply to all
persons without
regard to status, ethnicity,
gender or other
differences.
T
i
d
everyone deserves all rights,
whether civil and political
rights, or economic, social and
cultural rights
P
e
r
can not be revoked as long
as someone is alive
4. K
e
wAM
a
n
(p
a
1 (2)U
nRI 39T
a
h1999)
Kewajiban secara sederhana dapat diartikan
sebagai segala sesuatu yang harus
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
Obligation can simply be interpreted as
everything that must be carried out
responsibly..
5. M
a
cH
A- H
● Hak Asasi Pribadi atau Personal Rights, rights relating to everyone's
personal life.
● Hak Asasi Politik atau Political Rights,This human right relates to someone
political life
● Hak Asasi Hukum atau Legal Equality Rights. severy human being has the
same before the law and government
● Hak Asasi Peradilan atau Procedural Rights. that every human being is
treated equally in the ordinances of the court.
● Hak Asasi Sosial Budaya atau Social Culture Rights. related to people's
lives.
7. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi
manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak dan
kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki
dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia
tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama,
ras, maupun golongan.
One of the characteristics of human rights and
obligations is universal. That is, human rights and
obligations are something that is owned and must
be done by every human being in the world without
discriminating between ethnic groups, religions,
races, or groups.
8. ● Hak K
W
a NS
i
P
a
n
● Hak K
W
a N
I
n
S
i
l
● Hak K
W
a NS
i
P
a
n
9. Hak K
W
a NS
i
P
a
n
nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu: nilai ketuhanan, nilai
kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut
bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik
dan benar.
The basic values related to the fifth nature of Pancasila, namely:
godliness, humanitarian values, unity values, populist values, and
justice. These basic values are universal, so in them
contained ideals, goals, and values that are good and true
10. Hak K
W
a N
I
n
S
i
l
nilai instrumental dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman tetapi
tetap mengacu pada nilai dasar karena nilai instrumental ini merupakan
kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem dan program tindak lanjut dari nilai
dasar
instrumental values can be adjusted to the development of the times but still
refer to the basic values because these instrumental values are the wisdom,
strategy, organization, system and follow-up programs of the basic values
11. ● Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal
28 A – 28 J.
● Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam
Tap MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia.
● Ketentuan dalam undang-undang organik, yaitu:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak
Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
1
Tahun 2005 tentang Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12Tahun 2005 tentang Kovenan
Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
● Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
Nomor 1
Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
12. ● Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara
Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran
Hak Asasi Manusia yang Berat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang
Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap Korban
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.
● Ketentuan dalam Keputusan Presiden (Kepres).
1. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia.
2. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang
Pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan
Berserikat dan Perlindungan untuk Berorganisasi.
3. Keputusan Presiden Nomor 31Tahun 2001 tentang
Pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan
Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar
13. Hak K
A
MNS
Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman
dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu
dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi
masyarakat.
Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila
nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam
kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila
setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari
Praxis value is the realization of instrumental values of an experience
in everyday life. The praxis value of Pancasila is always evolving and
can always be made changes and improvements in accordance with the times and
aspirations of the community.
Human rights in the praxis value of Pancasila can be realized if
basic and instrumental values of Pancasila itself can be implemented in
daily life by all citizens. It can be realized if every citizen shows a positive attitude in daily life
