Dokumen tersebut membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, mencakup konsep HAM, substansi HAM dalam Pancasila, dan realisasinya dalam kehidupan sehari-hari."

1. Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi
Manusia dalam Perspektif
Pancasila
Tati Haryanti, S.Pd.
haryanti1818@gmail.com

2. Kompetensi Dasar :
1. Menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif
Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
2. Bersikap peduli terhadap asasi manusia berdasarkan
perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
3. Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam
perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
4. Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia
dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara.

3. PETA MATERI DAN PEMBELAJARAN
PROYEKBELAJAR
KEWARGANEGARAAN
SUB BAB
Kasus Pelanggaran
Hak Asasi Manusia
SUB BAB
SUB BAB
Kegiatan Pembelajaran
Menggunakan Model Discovery
Learning, Metode Diskusi
Substansi Hak dan
Kewajiban
Asasi Manusia dalam
Pancasila
Menggunakan
Model Discovery Learning,
Metode Diskusi
Menggunakan Model Discovery
Learning, Metode Diskusi
Konsep Hak dan
Kewajiban
Asasi Manusia
Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
SUB BAB
Upaya Penegakan
Hak Asasi Manusia
Kegiatan Pembelajaran
Presentasi Kelompok
Hasil Penelitian Kasus
Pelanggaran HAM

4. Materi Pokok :
1. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia.
a. Makna hak asasi manusia.
b. Makna kewajiban asasi manusia.
2. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila.
a. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila.
b. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental
Pancasila.
c. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila.
3. Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.
a. Penyebab pelanggaran Hak Asasi Manusia.
b. Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.
4. Upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).
a. Upaya pemerintah dalam menegakan Hak Asasi Manusia.
b. Upaya penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.

5. A. Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
1. Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 tahun
1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak
yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia.

6. Jan Materson,
anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa- Bangsa
mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia,
dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.
Dari pengertian tersebut, maka pada hakikatnya dalam HAM terkandung
dua makna :
1. HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap
manusia sejak ia dilahirkan ke dunia.
2. HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan
martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiannya yang
luhur.

7. Ciri-Ciri HAM
a. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah adalah hak asasi
semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
b. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua
orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau
perbedaan lainnya.
c. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak
dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain.
d. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak
mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau
hak ekonomi, sosial dan budaya.

8. Jenis-JenisHAM
a. Universal Declaration of Human Right :
1) Hak pribadi (personal right)
2) Hak ekonomi (property right)
3) Hak politik (political right)
4) Hak sosial budaya (sosiocultural right)
5) Hak persamaan hukum dan pemerintahan (right of legal equality)
6) Hak mendapatkan perlakuan yang adil (procedural right)
b. UUD 1945 dan Tap MPR No. XVII/MPR/1998 :
1) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan kehidupannya
2) Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3) Hak mengembangkan diri
4) Hsk keadilan, yaitu jaminan kepastian hukum
5) Hak kemerdekaan
6) Hak atas kebebsan informasi
7) Hak keamanan
8) Hak kesejahteraan
9) Hak perlindungan dan pemajuan

9. MaknaKewajibanAsasi Manusia
Ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan :
Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat
kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan,
tidak memungkinkan terlaksananya dan
tegaknya hak asasi manusia

10. Hubungan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
1. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang
saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan
kausalitas atau hubungan sebab-akibat.
2. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan,
karena bagaimana pun dari kewajiban itulah muncul
hak-hak dan sebaliknya.

11. B. Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalamPancasila
1. Hak dan kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Dasar Pancasila
Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila yaitu: nilai
Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab, nilaiPersatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan
nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya
terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai
dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara.
Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan

12. Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut.
a. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk
memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk
menghormati perbedaan agama.
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga
negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki
kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan
perlindungan hukum.
c. Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di
antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling
membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan
kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau
golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa
hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam
semangat persaudaraan.

13. Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut.
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan
pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.
Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat
yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, atau pun intervensi
yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat.
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik
perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta
memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.

14. 2. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Sila-Sila
Pancasila
Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai nilai
dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus
dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai
instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima
sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada
umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional
mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan
peraturan daerah.

15. Peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi
manusia :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 terutama Pasal 28 A – 28 J
2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi
Manusia. Di dalam Tap MPR tersebut terdapat Piagam HAM
Indonesia.
3. Ketentuan dalam undang-undang organik berikut.
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998
tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan
atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau
Merendahkan Martabat Manusia
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

16. Peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi
manusia :
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
4. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(Perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
5. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah berikut.
a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara
Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak
Asasi Manusia yang Berat
b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi,
Restitusi, Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi
Manusia Berat

17. Peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi
manusia :
6. Ketentuan dalam Keputusan Presiden (Keppres).
a. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia
b. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan
Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan
untuk Berorganisasi
c. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan
Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri
Makasar
d. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan
Keppres Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak
Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
e. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009

18. 3. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Sila-Sila
Pancasila
Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental
suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai
praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat
dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan
perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal
tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang
terbuka.

19. 3. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Sila-Sila
Pancasila
Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat
terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental
Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan
sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat
diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan
sikap positif dalam kehidupan sehari-hari.

20. Ketuhanan Yang Maha Esa
1. Hormat-menghormati dan bekerja sama antarumat
beragama sehingga terbina kerukunan hidup
2. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai
dengan agama dan kepercayaannya
3. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan
kepada orang lain

21. Kemanusian yang Adil dan Beradab
1. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara
sesama manusia
2. Saling mencintai sesama manusia
3. Tenggang rasa kepada orang lain
4. Tidak semena-mena kepada orang lain
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian
6. Berani membela kebenaran dan keadilan
7. Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa
lain

22. Persatuan Indonesia
1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan
keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan
pribadi atau golongan
2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
3. Cinta tanah air dan bangsa
4. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air
Indonesia
5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan
bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika

23. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalamPermusyawaratan/Perwakilan
1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil
keputusan untuk kepentingan bersama
4. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan
musyawarah
5. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan
musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha
Esa

24. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
1. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
2. Menghormati hak-hak orang lain
3. Suka memberi pertolongan kepada orang lain
4. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain
5. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah
6. Rela bekerja keras
7. Menghargai hasil karya orang lain

25. B. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia
Secara yuridis, Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 39Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia
menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah :
setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk
aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau
kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi,
membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang
atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan
tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan
memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar
berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

26. 1. Faktor internal :
a. Sikap egois
b.Rendahnya kesadaran HAM
c. Sikap tidak toleran
2. Faktor Eksternal
a. Penyalahgunaan kekuasaan
b.Ketidaktegasan aparat penegak hukum
c. Penyalahgunaan teknologi
d.Kesenjangan sosial dan ekonomi yang
tinggi

27. Jenis-jenis Pelanggaran HAM :
1. Pelanggaran HAM Biasa ; pemukulan,
pencemaran nama baik, menghalangi orang
untuk mengekspresikan dirinya.
2. Pelanggaran HAM berat; kejahatan genosida
dan kejahatan kemanusiaan.

28. Kejahatan Genosida (Genocide Crime) :
Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau
sebagian bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok
agama, dengan cara :
1. membunuh anggota kelompok,
2. mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap
anggota-anggota kelompok,
3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan
mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruhnya maupun
sebagian,
4. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah
kelahiran didalam kelompok, atau
5. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke
kelompok lain

29. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
(Crime Against Humanity)
Serangan secara luas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap
penduduk sipil yang dapat berupa :
1. pembunuhan,
2. pemusnahan,
3. perbudakan,
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa,
5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan secar fisiklain secara
sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokokHukum
Internasional,
6. penyiksaan,
7. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan,
pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya
yang setara,
8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari
oleh persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis
kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang
dilarang mennurut hukum internasional,
9. penghilangan orang secara paksa, atau
10. kejahatan apartheid

30. 2. Penyimpangan Nilai-Nilai Pancasila dalam
Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia
a.Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di
Indonesia
b.Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Internasional

31. KasusPelanggaranHakAsasiManusiaInternasional
a.Kejahatan genosida (The crime of genocide)
b.Kejahatan melawan kemanusian (Crime
againts humanity)
c. Invasi atau agresi suatu negara ke negara lain
(The crime of aggression)
d.Kejahatan perang (War crimes)

32. C. Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi
Manusia
1. Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi
Manusia di Indonesia
2. Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi
Manusia Internasional

33. Penegakan, Perlindungan dan Pemajuan HAM
Upaya Penegakan, Perlindungan dan Pemajuan HAM ada 2
pendekatan :
1. Pencegahan
2. Penindakan

34. Pencegahan
Upaya pencegahan anatara laian :
1. Penciptaan perundang-undangan tentang HAM
2. Penciptaan lembaga pemantau atau pengawas
pelaksanaan HAM
3. Penciptaan perundangan-undangan dan lembaga
peradilan HAM
4. Pelaksanaan pendidikan HAM kepada masyarakat

35. Penindakan
► Pelayanan, konsultasi, pendampingan, dan advokasi bagi
masyarakat yang menghadapi kasus HAM.
► Penerimaan pengaduan dari korban pelanggaran HAM.
► Investigasi yaitu pencarian data informasi dan fakta yang
berkaitan dengan peristiwa dalam masyarakat yang patutu
diduga merupakan pelanggaran HAM.
► Penyelesaian perkara melalui perdamaian, negosiasi,
mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Komnas HAM
bertugas dan berwenang melakukan proses ini.
► Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat melalui
proses peradilan di pengadilan HAM.

36. Penanganan Kasus Pelanggaran HAM :
Secara prinsip pelanggaran HAM diserahkan kepada Pengadilan HAM,
yang merupakan pengadilan khusus yang berada dalam
lingkungan Pengadilan Umum
Pengadilan HAM adalah khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang
meliputi hal-hal sbb. :
1. Kejahatan Genosda (Genocide Crime)
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity)
Kembali

37. Upaya Penegakan HAM Oleh Pemerintah :
1. Menanamkan kesadaran akan HAM
kepada masyaraat luas melalui
pembentukan Lembaga KOMNAS HAM
2. Penambahan perangkat Regulasi
tentang HAM di Indonesia
3. Pembentukan Pengadilan HAM
Kembali

38. Lembaga yang terkait HAM di Indonesia
1. Komnas HAM / Keppres No. 50 Tahun 1993.
2. Komnas perempuan / Keppres No. 181 Tahun 1998.
3. Komnas Perlindungan Anak Indonesia UU No.23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Pengadilan HAM/ UU No.26 tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM.
5. Lembaga Bantuan Hukum.
6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

39. Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi
Manusia di Indonesia
Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kasus
pelanggaran HAM diperiksa dan diselesaikan di pengadilan
HAM ad hoc yang dibentuk berdasarkan keputusan
presiden dan berada di lingkungan peradilan umum.
Setelah berlakunya undang-undang tersebut, kasus
pelanggaran HAM di Indonesia ditangani dan diselesaikan
melalui proses peradilan di Pengadilan HAM.

40. Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi
Manusia di Indonesia
Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 26 tahun 2000, penyelesaian kasus pelanggaran HAM
berat dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana.
Proses penyidikan dan penangkapan dilakukan oleh Jaksa
Agung dengan disertai surat perintah dan alasan penangkapan,
kecuali tertangkap tangan.
Penahanan untuk pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan
HAM dapat dilakukan paling lama 90 hari dan dapat
diperpanjang paling lama 30 hari oleh pengadilan negeri sesuai
dengan daerah hukumnya.
Penahanan di Pengadilan Tinggi dilakukan paling lama 60 hari
dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Penahanan di
Mahkamah Agung paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang
paling lama 30 hari.

41. Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi
Manusia di Indonesia
Adapun penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi
manusia yang berat dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam
melakukan penyelidikan, Komnas HAM dapat membentuk
Tim ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur
masyarakat.
Hasil penyelidikan Komnas HAM yang berupa laporan
pelanggaran hak asasi manusia, diserahkan berkasnya
kepada Jaksa Agung yang bertugas sebagai penyidik.
Jaksa Agung wajib menindaklanjuti laporan dari Komnas
HAM tersebut. Jaksa Agung sebagai penyidik dapat
membentuk penyidik ad hoc yang terdiri dari unsur
pemerintah dan masyarakat.

42. Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi
Manusia di Indonesia
Proses penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan
oleh Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan tugasnya, Jaksa Agung dapat
mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah
atau masyarakat. Setiap saat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung
mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara
pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jaksa penuntut umum ad
hoc sebelum melaksanakan tugasnya harus mengucapkan sumpah
atau janji.
Selanjutnya, perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat
diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan HAM yang dilakukan oleh
Majelis Hakim Pengadilan HAM paling lama 180 hari setelah berkas
perkara dilimpahkan dari penyidik kepada Pengadilan HAM. Majelis
Hakim Pengadilan HAM yang berjumlah lima orang terdiri atas dua
orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan tiga orang
hakim ad hoc yang diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM yang
bersangkutan.

43. Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi
Manusia di Indonesia
1. Proses penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh
Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan tugasnya, Jaksa Agung dapat
mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah atau
masyarakat.
2. Setiap saat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat meminta keterangan
secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan
dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jaksa
penuntut umum ad hoc sebelum melaksanakan tugasnya harus
mengucapkan sumpah atau janji.
3. Selanjutnya, perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa
dan diputuskan oleh Pengadilan HAM yang dilakukan oleh Majelis Hakim
Pengadilan HAM paling lama 180 hari setelah berkas perkara dilimpahkan
dari penyidik kepada Pengadilan HAM. Majelis Hakim Pengadilan HAM yang
berjumlah lima orang terdiri atas dua orang hakim pada Pengadilan HAM
yang bersangkutan dan tiga orang hakim ad hoc yang diketuai oleh hakim
dari Pengadilan HAM yang bersangkutan. PPKN 27

44. Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi
Manusia di Indonesia
4. Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan
banding ke Pengadilan Tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus
dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke
Pengadilan Tinggi. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM di Pengadilan
Tinggi dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas dua orang hakim
Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan tiga orang hakim ad hoc.
5. Kemudian, dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat
dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan
diputus dalam waktu paling ama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan
ke Mahkamah Agung. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat di
Mahkamah Agung dilakukan oleh majelis hakim terdiri atas dua orang
Hakim Agung dan tiga orang hakim ad hoc. Hakim ad hoc di Mahkamah
Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

45. Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi
Manusia di Indonesia
4. Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan
banding ke Pengadilan Tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus
dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke
Pengadilan Tinggi. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM di Pengadilan
Tinggi dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas dua orang hakim
Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan tiga orang hakim ad hoc.
5. Kemudian, dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat
dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan
diputus dalam waktu paling ama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan
ke Mahkamah Agung. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat di
Mahkamah Agung dilakukan oleh majelis hakim terdiri atas dua orang
Hakim Agung dan tiga orang hakim ad hoc. Hakim ad hoc di Mahkamah
Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

46. Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi
Manusia Internasional
Secara garis besar, apabila terjadi pelanggaran HAM yang berat dan berskala
internasional, proses peradilannya sebagai berikut :
1. Jika suatu negara sedang melakukan penyelidikan, penyidikan atau
penuntutan atas kejahatan yang terjadi, maka pengadilan pidana
internasional berada dalam posisi inadmissible (ditolak) untuk menangani
perkara kejahatan tersebut. Akan tetapi, posisi inadmissible dapat berubah
menjadi admissible (diterima untuk menangani perkaran pelanggaran
HAM), apabila negara yang bersangkutan enggan (unwillingness) atau tidak
mampu (unable) untuk melaksanakan tugas investigasi dan penuntutan.
2. Perkara yang telah diinvestigasi oleh suatu negara, kemudian
negara yang bersangkutan telah memutuskan untuk tidak
melakukan penuntutan lebih lanjut terhadap pelaku kejahatan
tersebut, maka pengadilan pidana internasional berada dalam posisi
inadmissible. Namun, dalam hal ini, posisi inadmissible dapat
berubah menjadi admissible bila putusan yang berdasarkan
keengganan (unwillingness) dan ketidakmampuan (unability) dari
negara untuk melakukan penuntutan.

47. Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi
Manusia Internasional
Secara garis besar, apabila terjadi pelanggaran HAM yang berat dan berskala
internasional, proses peradilannya sebagai berikut :
3. Jika pelaku kejahatan telah diadili dan memperoleh kekuatan
hukum yang tetap, maka terhadap pelaku kejahatan tersebut sudah
melekat asas nebus in idem. Artinya, seseorang tidak dapat
dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama setelah
terlebih dahulu diputuskan perkaranya oleh putusan pengadilan
peradilan yang berkekuatan tetap.

48. Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi
Manusia Internasional
Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan itu bersalah,
berakibat akan jatuhnya sanksi. Sanksi internasional dijatuhkan kepada negara
yang dinilai melakukan pelanggaran atau tidak peduli terhadap pelanggaran
hak asasi manusia di negaranya. Sanksi yang diterapkan bermacam-macam,
di antaranya:
1) diberlakukannya travel warning (peringatan bahaya berkunjung ke negara
tertentu) terhadap warga negaranya,
2) pengalihan investasi atau penanaman modal asing,
3) pemutusan hubungan diplomatik,
4) pengurangan bantuan ekonomi,
5) pengurangan tingkat kerja sama,
6) pemboikotan produk ekspor,
7) embargo ekonomi.

49. 3. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Sila-Sila
Pancasila
Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu
pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila
senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan
perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal
tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka.
Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila
nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan
dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut
dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif
dalam kehidupan seharihari.
Cari contoh sikap positif dalam kehidupan sehari-hari sesuai nilai-
nilai Pancasila

50. C. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia
1. Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia
2. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

51. Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia
1. Faktor internal
a. Sikap egois
b. Rendahnya kesadaran HAM
c. Sikap tidak toleran
2. Faktor eksternal
a. Penyalahgunaan kekuasaan
b. Ketidaktegasan aparat penegak hukum
c. Penyalahgunaan teknologi
d. Kesenjangan ekonomi dan sosial yang tinggi

52. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia
1. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang
luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14
terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas.
2. Penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Dalam kasus ini lima orang
tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini
menetapkan empat terdakwa dinyatakan bebas dan satu orang terdakwa divonis 2 (dua) bulan 10
hari.
3. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 4
(empat) orang mahasiswa tewas. Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis dua
terdakwa dengan hukuman (empat) bulan penjara, empat terdakwa divonis 2 - 5 bulan penjara dan
sembilan orang terdakwa divonis penjara 3 - 6 tahun.
4. Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini enam orang mahasiswa
tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang
mengakibatkan seorang mahasiswa tewas.
5. Penculikan aktivis pada 1997/1998. Dalam kasus ini 23 orang dinyatakan hilang (9 orang di
antaranya telah dibebaskan, dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini.).

53. D. Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)
1. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM
2. Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

54. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM
1. Pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Keppres Nomor 50 Tahun 1993.
Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia pada pasal 75 sampai dengan pasal 99.
Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya
yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan,
dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR
berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh presiden. Masa jabatan
anggota Komnas HAM selama lima tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk satu
kali masa jabatan.
Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut.
a. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah.
b. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi.
c. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia
kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti.
d. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di
pengadilan.

55. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM
2. Pembentukan Instrumen HAM.
1) Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh yaitu bab
XA yang berisi mengenai hak asasi manusia, melengkapi pasal-pasal yang lebih
dahulu mengatur mengenai masalah HAM.
2) Dalam Sidang Istimewa MPR 1998 dikeluarkan Ketetapan MPR mengenai hak
asasi manusia yaitu TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998.
3) Ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998.
4) Diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, yang diikuti dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 1999
tentang pengadilan HAM yang kemudian ditetapkan menjadi sebuah undang-
undang, yaitu Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
HAM.
5) Ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yaitu:
a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
b) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan
c) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

56. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM
3. Pembentukan Pengadilan HAM
Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor
26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus
terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat
melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun
masyarakat. Pengadilan HAM menjadi dasar bagi penegakan,
kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman, baik perseorangan
maupun masyarakat.
Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan
memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di
samping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara
pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan
terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia.

57. Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi
Manusia
1. Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
2. Membangun Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

58. 1. Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
1) Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi.
2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya
berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah.
3) Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik
terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah.
4) Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat
melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun non-
formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus). Meningkatkan
profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
5) Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan
dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati
keyakinan dan pendapat masing-masing

59. 2. Membangun Harmonisasi Hak dan Kewajiban
Asasi Manusia
Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat
dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat menikmati hak yang
dimilikinya, sebelum memenuhi apa yang yang menjadi kewajibannya.
Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia
dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap
egois atau terlalu mementingkan diri sendiri.