1. Konfidensialitas penting untuk melindungi privasi individu dan mencegah penyalahan korban. 2. Ada batasan jelas antara informasi publik dan rahasia negara untuk menjamin hak akses informasi masyarakat dan kepentingan keamanan. 3. UU Kebebasan Informasi diperlukan untuk mengatur hak masyarakat dan kewajiban pemerintah dalam penyediaan informasi publik.

1. Konfidensialitas &
Kepentingan Umum
Prinsip konfidensialitas [kerahasiaan]
adalah kewajiban untuk menyembunyikan
nama sumber informasi atau informasi itu
sendiri dari pihak ketiga dalam kondisi
tertentu.

2. TIGA jenis hubungan konfidensialitas:
1. Janji cepat [express promises]. yaitu
ketika seorang berjanji secara lisan
untuk tidak menyebutkan nama
sumber informasi.
Dalam jurnalistik biasanya sering
disebut off the record.

3. 2. Hubungan yang memerlukan loyalitas.
Contoh supir dan majikannya, atau
temen karib. Walaupun tidak dinyatakan
rahasia tapi dalam kedua hubungan
tersebut masing-masing pihak harus
tahu mana yang merupakan rahasia
dan mana yang tidak.

4. 3.Hubungan konfidensialitas yang
dilindungi oleh hukum. Contoh:
dokter dan pasiennya, rohaniawan
dan jamaah, pengacara dan klien,
serta wartawan dan nara sumber.

5. Khusus untuk wartawan, apabila ia tetap
memegang konfidensialitas, maka apa yang
dipublikasikannya merupakan tanggung
jawab dari si wartawan. Dalam hal terjadi
tuntutan maka si wartawan harus tetap
menjaga konfidensialitas. Bilapun kemudian
terkena sanksi maka hal tersebut
merupakan resiko dari sebuah profesi.

6. Konfidesialitas dalam Kasus
 Dilema Etis Keterbukaan Data Pasien
Covid-19 terhadap Pubik dalam Perspektif
Etika dan Filsafat Komunikasi

7.  Terungkapnya data pribadi dua WNI positif
Covid-19 berawal dari liarnya penyebaran
melalui media sosial dan jejaring sosial yang
menjadi pihak yang paling bersalah. Walikota
Depok pun turut menyebarluaskan data
pribadi kedua pasien tersebut. Beredarnya
informasi ini membuat kepanikan publik yang
berimbas pada panic buying.

8.  Pentingnya Kerahasiaan Data Pasien dalam Perspektif
Filsafat dan Etika Komunikas Dalam hal ini, berbicara
terkait hal privasi dan konfidensialitas. Perlu ditekankan
bahwa konfidensialitas berbeda dengan privasi.
Konfidensialitas merupakan kewajiban moral, etika,
hukum, dan profesional untuk melindungi informasi yang
dipercayakan pada "kami", berbeda dengan privasi
merupakan hak individu untuk menentukan kapan dan
bagaimana bisa berbagi informasi pribadinya terhadap
orang lain.. Sehingga, pada konteks ini, kami yang
dimaksud dalam konfidensialitas merupakan pihak
komunikan, yakni pemerintah yang mengetahui rekam
data identitas pasien yang terindikasi positif Covid-19.
Sudah sepatutnya pemerintah untuk memberikan
kepercayaan dan penghormatan terhadap otonomi
individu.

9.  Faktanya, Walikota Depok telah membocorkan data
pribadi pasien Covid-19 yang telah melanggar etika
dan juga hukum. Keterbukaan data pribadi ini sama
halnya dengan blaming victim---menyalahkan korban
akibat insiden yang terjadi. Seakan-akan pemerintah
dan media beramai-ramai memvonis pasien atas
musibah yang menimpa dirinya. Hal ini tentu telah
melanggar UUD 1945 Pasal 28G ayat (11) yang
berbunyi: setiap orang berhak atas perlindungan
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta
benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak
atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
yang merupakan hak asasi.

10. Untuk kepentingan publik maka konfidensialitas
boleh dilanggar, kecuali dalam praktik
jurnalisme.
Pers atas alasan apapun tidak boleh
melanggar konfidensialitas, selain menyalahi
hukum pers, pelanggaran tersebut akan
menjatuhkan kredibilitas media ybs.
Kerahasiaan dan Kepentingan Umum

11.  Di Indonesia, Inu
Kencana Syafii juga
mengundang
kontroversi dengan
perbuatannya
membongkar berbagai
aib di IPDN.
 Inu juga mengalami
nasib tidak
menyenangkan. Ia
dilengserkan sebagai
dosen IPDN.

12. 1. Kemampuan untuk menyimpan rahasia
merupakan perwujudan otonomi individu.
2. setiap orang butuh ruang pribadi.
Konfidensialitas mewujudkan ruang pribadi
3. Konfidensialitas menumbuhkan rasa saling
mempercayai.
4. Konfidensialitas penting untuk mencegah
tindakan menyakiti orang lain.
5. Konfidensialitas merupakan sarana untuk
mewujudkan tujuan kelompok sosial.
5 Alasan Konfidensialitas Harus Dijaga:

13. Informasi Publik Vs Rahasia Negara
 Tidak ada negara yang berdaulat jika
rahasia negara tidak dilindungi,
sebaliknya tidak ada demokrasi yang
maju tanpa adanya hak publik untuk
mendapatkan informasi apapun.

14. 5 hak yang harus dipenuhi oleh negara untuk publik:
 Hak memantau perilaku pejabat publik dalam
menjalankan peran publiknya.
 Hak memperoleh informasi
 Hak terlibat dan berpartisipasi dalam proses
pembentukan kebijakan publik
 Kebebasan berekspresi, salah satunya
diwujudkan melalui kebebasan pers.
 Hak mengajukan keberatan terhadap penolakan
terhadap hak-hak di atas.

15. Kebebasan jangan sampai terpasung hanya
karena terlalu banyaknya hal yang dianggap
"rahasia negara". Sebaliknya, hal yang
benar-benar wajib dirahasiakan sebagai
"rahasia negara" jangan sampai terbongkar
hanya karena hasrat kebebasan yang
ekstrem.

16.  Yang diperlukan adalah adanya batasan yang jelas
antara informasi yang dapat diakses publik
(termasuk pers) dan informasi yang dapat
disembunyikan pemerintah dengan alasan tertentu.
 Seperti informasi tentang operasi militer di Aceh dan
Timor Timur, atau informasi AMDAL berbagai
perusahaan atau pertambangan yang menimbulkan
kerusakan lingkungan, dan Aliran Dana Covid 19.
Selama ini keduanya diklasifikasikan sebagai
rahasia negara, padahal rakyat tentu ingin mengetahuinya

17.  Hingga kini masih ada beberapa ketentuan hukum
yang menjamin wewenang pemerintah untuk
merahasiakan informasi yang dikelolanya. Dalam
KUHP, misalnya, terdapat lebih dari 20 pasal yang
mengatur informasi yang tergolong rahasia jabatan,
rahasia pertahanan negara, dan rahasia dagang.
Ketentuan "informasi rahasia" juga ada dalam UU
Perbankan, UU Kearsipan, UU Peradilan Umum,
dan UU Rahasia Dagang.

18. Alasan UU Kebebasan Memperoleh Informasi
1. Sebagai indikasi apakah Negara konsisten menjalankan
pemerintahan yang demokratis dan transparan.
2. Mengatur pemerintah dalam menjamin hak publik untuk
mengakses informasi dan dokumen yang merupakan
kepentingan publik.
3. Memberi pedoman bagi pejabat publik dan badan publik yang
mengelola dan menyimpan informasi yang memiliki nuansa
kepentingan publik dalam memberikan pelayanan bagi publik
yang meminta informasi publik tersebut.
4. Menjadi pedoman untuk menentukan informasi mana yang
dapat dibukauntuk publik (accessible) dan yang dilarang untuk
dibuka kepada publik, karena sifatnya yang memang harus
dirahasiakan (secret dan confidential).

19. Atas nama kepentingan umum, hal-hal
berikut harus dipenuhi:
1. Hak publik untuk membaca dan mendapatkan dokumen resmi
(official document).
2. Hak aparatur penyelenggara negara, termasuk aparatur
pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi tentang apa
yang ia ketahui kepada siapapun (freedom of expression of civil
servant).
3. Hak aparatur penyelenggara negara untuk menyampaikan
informasi / dokumen kepada media massa.
4. Hak publik dan media massa untuk menghadiri persidangan
(access to court hearings).
5. Hak publik dan media massa untuk hadir pada pertemuan-
pertemuan resmi parlemen.