Dokumen tersebut membahas tentang hak atas informasi publik, termasuk definisi, jenis-jenis informasi, dan badan publik. Hak atas informasi publik adalah hak untuk mengetahui informasi terkait penyelenggara negara atau badan publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi publik didefinisikan sebagai informasi yang dihasilkan dan dikelola oleh badan publik dan berkaitan dengan penyelenggaraan negara at

1. HAK ATAS INFORMASI PUBLIK
Hak atas informasi publik merupakan hak untuk mengetahui informasi terkait
penyelenggara/penyelenggaraan negara/badan publik, serta informasi lain terkait kepentingan
publik.
Berikut alur pembahasan tentang Hak Atas Informasi Publik
1. Perspektif Terhadap Hak Atas Informasi Publik
2. Jaminan Negara Untuk Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik
3. Prasyarat Azas Manfaat Informasi Publik
4. Bentuk Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik
5. Cara Mudah Menentukan Informasi Publik
6. Makna Informasi Publik
7. Makna Informasi Umum
8. Makna Informasi Pribadi
9. Makna Badan Publik
1. Perspektif Terhadap Hak Atas Informasi Publik
Berikut ini merupakan perspektif (cara pandang) terhadap Hak Atas Informasi Publik:
No Unsur Keterangan
1 Status Informasi
Publik
Informasi publik merupakan hak publik karena informasi
publik dibuat dalam rangka pengelolaan atas kepemilikan,
kebutuhan dan kepentingan publik.
2 Kategori Hak Atas
Informasi Publik
Hak atas informasi publik juga masuk dalam kategori Hak
Asasi Manusia yang bersifat negatif (negative human right),
yaitu hak yang aksesnya tidak boleh dihalang-halangi.
3 Sifat Informasi Publik Terbuka, selain yang dikecualikan
4 Pembatasan Informasi publik dapat dibatasi atau ditunda (derogable
right), melalui pengecualian secara proporsional, ketat, dan
terbatas
5 Perlakuan Khusus Informasi publik tertentu perlu di-afirmasi melalui
pengumuman secara proaktif (proactive disclosure), agar
dapat diakses secara mudah oleh publik
Catatan
a. Perspektif terhadap hak atas informasi publik ini berlaku secara umum di seluruh dunia.
b. Dengan perspektif ini, negara-negara di dunia mengatur hak atas informasi melalui
perundang-undangan,
c. Munculnya pengaturan hak atas informasi tersebut diawali dengan momentum dan
pemicu yang berbeda-beda di setiap negara.

2. d. Implementasi hak atas informasi publik di berbagai negara juga beragam. Ada yang
berkomitmen penuh, ada pula yang memberikan batasan ketat dimana keluarga
kerajaan tidak dapat tersentuh dengan hak atas informasi publik, seperti di Thailand.
e. Adanya jaminan oleh negara terhadap hak atas informasi ini, dapat menjadi salah satu
indikator negara yang demokratis.
=================================================================
2. Jaminan Negara Untuk Pemenuhan Hak Atas Informasi
Untuk memastikan terpenuhinya hak atas informasi publik, maka ditetapkan:
No Unsur
1 Dasar hukum
2 Kategori informasi publik dan prasyarat azas manfaat
3 Aturan pengecualian
4 Hak dan Kewajiban Badan Publik dan Publik
5 Struktur pelayanan informasi
6 Mekanisme pelayanan, keberatan, sengketa
7 Sanksi pidana
8 Dan lain-lain
Catatan
Dasar hukum diperlukan untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dalam
implementasi hak atas informasi publik. Di sejumlah negara, unsur-unsur dari nomor 2 dan
seterusnya, dicantumkan dalam dasar hukum baik levelnya konstitusi, undang-undang, maupun
peraturan perundang-undangan lainnya.
==================================================================
3. Prasyarat Azas Manfaat Informasi Publik
Informasi publik memerlukan sejumlah prasyarat agar dapat memberi manfaat kepada publik.
Antara lain:
No Prasyarat Penjelasan
1 Tepat status Apakah dinyatakan terbuka atau dikecualikan seluruh/sebagian
2 Tepat waktu Apakah diumumkan serta merta atau berkala
3 Tepat sarana Apakah disajikan secara elektronik atau non-elektronik
4 Tepat isi Apakah informasi tersebut valid atau tidak
5 Tepat makna Apakah bahasa, susunan kalimat, dan pilihan kata bisa dipahami
oleh publik setempat.
Penjelasan
Di Indonesia, secara substansi, prinsip-prinsip ini tersebar dalam sejumlah pasal dalam UU No.
14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Idealnya, sebuah informasi publik
memenuhi kelima syarat tersebut agar dapat bermanfaat bagi publik.

3. =================================================================
4. Bentuk Pemenuhan Hak atas Informasi Publik
Berikut ini merupakan cara-cara untuk mendapatkan informasi publik, yaitu:
No Cara Mendapatkan
1 Mendapatkan dokumen atau salinannya
2 Membaca informasi
3 Melihat informasi
4 Mendengarkan informasi
5 Menghadiri pertemuan publik
Penjelasan
Pada dasarnya informasi publik bersifat terbuka. Konsekwensi dari sifat terbuka tersebut,
publik berhak mendapatkan salinannya. Namun dengan pertimbangan tertentu, Badan Publik
dapat memberikan informasi dengan cara-cara tertentu. Misal: hanya membaca tanpa
mendapatkan dokumennya.
==================================================================
5. Cara Mudah Menentukan Informasi Publik
Cara mudah menentukan informasi publik dengan melihat dua unsurnya, yaitu siapa pengelola
dan apa isinya, sebagaimana tertera pada kolom di bawah ini:
Unsur Informasi Publik Informasi Umum Informasi Pribadi/Privat
Pengelola Badan Publik Badan Privat Badan Publik/Badan Privat
Isi Kepentingan Publik Kepentingan Publik Kepentingan Privat
Penjelasan
a. Untuk menentukan secara cepat, apakah sebuah informasi masuk kategori informasi
publik, dilakukan dengan mengecek dua hal. Pengelola dan isi informasi.
b. Jika pengelola informasi adalah Badan Publik, maka ada kemungkinan informasi
tersebut adalah informasi publik.
c. Jika pengelola bukan Badan Publik, maka bisa dipastikan bahwa informasi tersebut
bukan informasi publik
==================================================================
6. Makna Informasi Publik
Kesimpulan terhadap unsur-unsur pengelola, isi, dan sifat informasi publik ini mengacu pada
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Berikut ini, pengelola, isi, dan sifat dari Informasi Publik
Pengelola Isi Sifat
Badan Publik Informasi terkait
kepentingan publik
Terbuka selain yang
dikecualikan
Catatan
a. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau
diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik
lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan
dengan kepentingan publik (UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik)
b. Informasi publik harus memenuhi dua syarat. Pengelolanya Badan Publik dan
substansinya terkait penyelenggara dan penyelenggaraan negara/badan publik serta
kepentingan publik.
c. Yang dimaksud dengan penyelenggara adalah penyelenggara Badan Publik atau Badan
Publik itu sendiri. Contoh Profil Komisioner dan profil sekretariat KPU RI.
d. Yang dimaksud penyelenggaraan adalah kegiatan/program untuk pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Badan Publik. Misal: informasi tentang pelaksanaan tahapan Pilkada
Tahun 2017.
e. Sifat Informasi Publik adalah terbuka selain yang dikecualikan..
==================================================================
7. Makna Informasi Umum
Pembuatan istilah “informasi umum” ini, untuk menghindari potensi pencampurbauran sebuah
informasi publik yang sekilas “mirip” dengan informasi publik. Padahal, bukan informasi
publik. Disebut mirip, karena secara substansi (isi), terkait kepentingan publik.
Berikut ini, pengelola, isi, dan sifat dari informasi umum.
Pengelola Isi Sifat
Badan Privat Informasi terkait
kepentingan publik
Terbuka sepanjang ada perintah per-UU-an.
Jika tidak ada, maka tergantung pada badan
privat bersangkutan. (Dapat dibuka atau
ditutup)
Catatan
a. Ada jenis informasi yang isinya terkait kepentingan publik, namun dikelola oleh Badan
Privat. Informasi jenis ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi publik sehingga tidak
dapat diperlakukan sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik. Misalnya, dokumen tentang laporan kondisi lalu lintas
oleh Radio Swasta.

5. b. Informasi di atas tidak dapat digolongkan sebagai informasi publik karena dikelola oleh
Badan privat. Untuk itu, diperlukan sebuah istilah lain.
c. Istilah lain tersebut bisa kita sebut sebagai informasi umum. Istilah ini “meminjam”
istilah pada PP No. 24 Tahun 1998 yang menyebutkan Laporan Keuangan Tahunan
Perusahaan sebagai Dokumen Umum
d. Sifat informasi umum. Wajib dibuka jika ada perintah peraturan perundang-undangan
(di luar UU KIP). Misalnya, dokumen laporan tahunan keuangan perusahaan, wajib
diumumkan berdasarkan PP No. 24 Tahun 2008. Jika tidak ada perintah UU, maka
tergantung pada kebijakan Badan Publik bersangkutan.
e. Untuk menjamin hak publik atas informasi umum ini, maka negara mengaturnya dalam
sejumlah UU lain selain UU KIP. Diantaranya UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.
=================================================================
8. Makna Informasi Pribadi
Secara bahasa, kata pribadi merupakan terjemahan dari kata privat dalam bahasa Inggris. Kami
menggunakan istilah “Informasi Pribadi” karena mengacu pada UU No. 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan. UU tersebut menggunakan istilah “Data Pribadi”.
Berikut ini, pengelola, isi, dan sifat dari informasi pribadi.
Pengelola Isi Sifat
Pribadi, Badan
Privat atau Badan
Publik
Informasi terkait data-data pribadi Tertutup, kecuali ada izin
pemilik atau ada perintah UU
Catatan
a. Informasi pribadi merupakan informasi yang dikelola oleh Badan Privat atau Badan
Publik dimana substansi informasinya terkait data-data pribadi.
b. Pada dasarnya informasi privat bersifat tertutup. Informasi pribadi dapat dibuka atas
izin yang bersangkutan atau berdasarkan perintah UU. Misalnya, pengumuman Daftar
Pemilih Tetap pada saat Pemilu, mengacu pada UU Pemilu No. ...
c. Informasi pribadi ada di pribadi (orang per orang), Badan Privat maupun Badan Publik.
Contoh informasi pribadi yang ada di Badan Publik: Data hasil sensus penduduk di Biro
Pusat Statistik.
==================================================================
9. Makna Badan Publik
Substansi jenis dan syarat Badan Publik di bawah ini mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana tertera pada kolom di bawah ini.
No Jenis Syarat
1 Eksekutif, legislatif, dan Yudikatif

6. 2 Badan lain dengan tupoksi penyelenggaraan negara Seluruh/sebagian anggaran
dari negara, masyarakat,
dan/atau luar negeri
3 Organisasi non pemerintah
Catatan
a. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi
dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat,
dan/atau luar negeri. (UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
b. Untuk menentukan apakah sebuah lembaga masuk kategori Badan Publik atau tidak,
dilihat dari sumber keuangannya. Badan publik sumber keuangannya dari
APBN/APBD, sumbangan masyarakat dari dalam maupun luar negeri.
c. Berdasarkan jenisnya, ada dua kategori Badan Publik, yaitu lembaga negara/instansi
pemerintahan dan lembaga non pemerintah. Lembaga non pemerintah ini misalnya
organisasi masyarakat sipil, koperasi, yayasan, dan BUMN.
==================================================================