Definisi, Sejarah, Asas Kode Etik, Teori, Sistem, Kebebasan & Konflik.
Mukhammad Syafirul Fuadi
B75218070
Tugas Harian
Mata Kuliah Media & Kritik Sosial
Dosen Pengampu Bpk. Abu Amar Bustomi, M.Si
Dokumen tersebut membahas tentang peranan pers dalam masyarakat demokratis, meliputi pengertian dan fungsi pers, perkembangan pers di Indonesia, pers yang bebas dan bertanggung jawab, serta dampak penyalahgunaan kebebasan pers. Pers diharapkan dapat menyebarkan informasi secara jujur dan seimbang guna mendukung terciptanya masyarakat demokratis.
Bab I membahas latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah. Bab II membahas etika bisnis pers yang mencakup menjaga kemerdekaan pers, tidak melakukan monopoli kepemilikan media dan opini, serta bekerjasama antar perusahaan pers.
Dokumen tersebut membahas tentang jurnalistik penyiaran. Secara singkat, jurnalistik adalah kegiatan mengumpulkan berita untuk diproduksi melalui media massa cetak dan elektronik. Tugas jurnalistik meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Seorang jurnalis harus memiliki kemampuan tertentu dan mentaati kode etik serta undang-undang terkait untuk melaksanakan tugasnya
1. Pemberitaan kasus Antasari oleh TV swasta dinilai melanggar kode etik jurnalistik karena hanya menggunakan satu sudut pandang dan sumber sekunder.
2. Pasal 3 tentang kewajiban menguji informasi, memberitakan secara berimbang, dan menerapkan asas praduga tak bersalah dilanggar.
3. Kasus lain terjadi di Surabaya dimana seorang wartawan mencantumkan wawancara palsu untuk meyakinkan publik
Definisi, Sejarah, Asas Kode Etik, Teori, Sistem, Kebebasan & Konflik.
Mukhammad Syafirul Fuadi
B75218070
Tugas Harian
Mata Kuliah Media & Kritik Sosial
Dosen Pengampu Bpk. Abu Amar Bustomi, M.Si
Dokumen tersebut membahas tentang peranan pers dalam masyarakat demokratis, meliputi pengertian dan fungsi pers, perkembangan pers di Indonesia, pers yang bebas dan bertanggung jawab, serta dampak penyalahgunaan kebebasan pers. Pers diharapkan dapat menyebarkan informasi secara jujur dan seimbang guna mendukung terciptanya masyarakat demokratis.
Bab I membahas latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah. Bab II membahas etika bisnis pers yang mencakup menjaga kemerdekaan pers, tidak melakukan monopoli kepemilikan media dan opini, serta bekerjasama antar perusahaan pers.
Dokumen tersebut membahas tentang jurnalistik penyiaran. Secara singkat, jurnalistik adalah kegiatan mengumpulkan berita untuk diproduksi melalui media massa cetak dan elektronik. Tugas jurnalistik meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Seorang jurnalis harus memiliki kemampuan tertentu dan mentaati kode etik serta undang-undang terkait untuk melaksanakan tugasnya
1. Pemberitaan kasus Antasari oleh TV swasta dinilai melanggar kode etik jurnalistik karena hanya menggunakan satu sudut pandang dan sumber sekunder.
2. Pasal 3 tentang kewajiban menguji informasi, memberitakan secara berimbang, dan menerapkan asas praduga tak bersalah dilanggar.
3. Kasus lain terjadi di Surabaya dimana seorang wartawan mencantumkan wawancara palsu untuk meyakinkan publik
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pers dan kebebasan pers. Pers didefinisikan sebagai alat komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Kebebasan pers memberikan perlindungan hukum terhadap media untuk menyebarluaskan informasi tanpa sensor pemerintah. Namun, pers juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi kode etik dan memberikan hak jawab. Pers yang bebas tetapi tidak
Etika komunikasi massa melibatkan tanggung jawab media untuk memberikan informasi yang akurat dan adil serta mempromosikan pertukaran gagasan secara bebas. Media harus mewakili seluruh kelompok masyarakat dan menjelaskan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Kebebasan pers penting tetapi harus disertai tanggung jawab.
BAB ini memberikan ringkasan mengenai sila-sila Pancasila dan hubungannya dengan agama Kristen di Indonesia. Pancasila bertindak sebagai alat pemersatu politik, dasar toleransi beragama, dan fundamen kebebasan beragama. Pancasila juga memfasilitasi dialog antaragama dan menjadi alat untuk mempribumikan ajaran Kristen di Indonesia. Kelima sila Pancasila membentuk satu kesatuan sistematis yang menyatukan mentalitas bangsa Indonesia.
Makalah ini membahas tentang kewajiban dan perlindungan wartawan dalam hukum pers di Indonesia. Secara ringkas, makalah ini menjelaskan bahwa wartawan memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum pers dan kode etik jurnalistik serta mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya. Makalah ini juga membahas tentang pembentukan Dewan Pers untuk melindungi kemerdekaan pers.
Makalah ini membahas tentang hak asasi manusia (HAM), mulai dari pengertian HAM, tujuan HAM, perkembangan pemikiran HAM di dunia melalui berbagai piagam penting, pemikiran HAM di Indonesia, penerapan HAM di Indonesia beserta permasalahannya dan lembaga pengawas HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian keterbukaan dan keadilan dalam berbangsa dan bernegara, termasuk jenis-jenis keadilan menurut beberapa teori."
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian keadilan secara luas, mulai dari definisi, aspek-aspeknya, jenis-jenisnya, landasan untuk memperjuangkan keadilan, serta sumber pustakanya. Keadilan dijelaskan sebagai sikap yang memberikan hak setiap orang sesuai dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan secara adil dan proporsional tanpa memandang latar belakang apapun.
Makalah ini membahas tentang pemahaman mendasar hak asasi manusia (HAM). Pembahasan dimulai dari konsep dasar HAM, prinsip-prinsip pokok HAM, pemikiran dan perkembangan HAM di Indonesia, serta gagasan HAM dalam UUD 1945. Makalah ini bertujuan untuk memahami konsep, prinsip, dan perkembangan pemikiran HAM di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi pers, undang-undang pers, kode etik jurnalistik, dan sejarah perkembangan kode etik jurnalistik di Indonesia. Secara khusus, dokumen tersebut menjelaskan bahwa pers memiliki peran penting dalam demokrasi, serta mengatur hak dan kewajiban pers berdasarkan undang-undang dan kode etik yang berlaku.
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Ind...Triaji Ramadhan
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia dan Mewujudkan Rasa Syukur atas Kemerdekaan oleh Triaji RIzqi Ramadhan X-IS4 SMAN1 Pare
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pers dan kebebasan pers. Pers didefinisikan sebagai alat komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Kebebasan pers memberikan perlindungan hukum terhadap media untuk menyebarluaskan informasi tanpa sensor pemerintah. Namun, pers juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi kode etik dan memberikan hak jawab. Pers yang bebas tetapi tidak
Etika komunikasi massa melibatkan tanggung jawab media untuk memberikan informasi yang akurat dan adil serta mempromosikan pertukaran gagasan secara bebas. Media harus mewakili seluruh kelompok masyarakat dan menjelaskan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Kebebasan pers penting tetapi harus disertai tanggung jawab.
BAB ini memberikan ringkasan mengenai sila-sila Pancasila dan hubungannya dengan agama Kristen di Indonesia. Pancasila bertindak sebagai alat pemersatu politik, dasar toleransi beragama, dan fundamen kebebasan beragama. Pancasila juga memfasilitasi dialog antaragama dan menjadi alat untuk mempribumikan ajaran Kristen di Indonesia. Kelima sila Pancasila membentuk satu kesatuan sistematis yang menyatukan mentalitas bangsa Indonesia.
Makalah ini membahas tentang kewajiban dan perlindungan wartawan dalam hukum pers di Indonesia. Secara ringkas, makalah ini menjelaskan bahwa wartawan memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum pers dan kode etik jurnalistik serta mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya. Makalah ini juga membahas tentang pembentukan Dewan Pers untuk melindungi kemerdekaan pers.
Makalah ini membahas tentang hak asasi manusia (HAM), mulai dari pengertian HAM, tujuan HAM, perkembangan pemikiran HAM di dunia melalui berbagai piagam penting, pemikiran HAM di Indonesia, penerapan HAM di Indonesia beserta permasalahannya dan lembaga pengawas HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian keterbukaan dan keadilan dalam berbangsa dan bernegara, termasuk jenis-jenis keadilan menurut beberapa teori."
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian keadilan secara luas, mulai dari definisi, aspek-aspeknya, jenis-jenisnya, landasan untuk memperjuangkan keadilan, serta sumber pustakanya. Keadilan dijelaskan sebagai sikap yang memberikan hak setiap orang sesuai dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan secara adil dan proporsional tanpa memandang latar belakang apapun.
Makalah ini membahas tentang pemahaman mendasar hak asasi manusia (HAM). Pembahasan dimulai dari konsep dasar HAM, prinsip-prinsip pokok HAM, pemikiran dan perkembangan HAM di Indonesia, serta gagasan HAM dalam UUD 1945. Makalah ini bertujuan untuk memahami konsep, prinsip, dan perkembangan pemikiran HAM di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi pers, undang-undang pers, kode etik jurnalistik, dan sejarah perkembangan kode etik jurnalistik di Indonesia. Secara khusus, dokumen tersebut menjelaskan bahwa pers memiliki peran penting dalam demokrasi, serta mengatur hak dan kewajiban pers berdasarkan undang-undang dan kode etik yang berlaku.
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Ind...Triaji Ramadhan
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia dan Mewujudkan Rasa Syukur atas Kemerdekaan oleh Triaji RIzqi Ramadhan X-IS4 SMAN1 Pare
3. Hak Privasi
3
Hak Privasi
Pengertian Privasi
Privasi merupakan tingkatan interaksi atau keterbukaan yang dikehendaki seseorang pada suatu kondisi
atau situasi tertentu. Tingkatan privasi yang diinginkan itu menyangkut keterbukaan atau ketertutupan,
adanya keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain, atau justru ingin menghindar atau berusaha
supaya sukar dicapai oleh orang lain (Dibyo Hartono, 1986).
5. Hak
Jawab
Hak Jawab adalah hak
seseorang, sekelompok
orang, organisasi atau
badan hukum untuk
menanggapi dan
menyanggah pemberitaan
atau karya jurnalistik yang
melanggar Kode Etik
Jurnalistik, terutama
kekeliruan dan
ketidakakuratan fakta, yang
merugikan nama baiknya
kepada pers yang.
6. Fungsi Hak Jawab
Hak Jawab
6
Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan
informasi yang akurat
Menghargai martabat dan kehormatan orang yang
merasa dirugikan akibat pemberitaan pers
Mencegah atau mengurangi munculnya kerugian
yang lebih besar bagi masyarakat dan pers
Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.
7. HAK JAWAB
TUJUAN HAK JAWAB 1. Memenuhi pemberitaaan atau karya jurnalistik yang adil dan
berimbang;
2. Melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat
3. Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers;
4. Mewujudkan iktikad baik pers.
Hak Jawab
7
8. HAK TOLAK
Hak Tolak
8
Pengertian Hak Tolak
Agar pers dapat berperan untuk mampu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-
nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta
menghormat kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat
dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan
kepentingan umum dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran
Fungsi Hak Tolak
Definisi dari hak tolak sendiri berdasarkan UU No 40 Tahun 1999 adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak
mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Dalam UU No 40 Tahun
1999 tentang pers disebutkan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat yang
berasaskan pada prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum (Pasal 2). Ketentuan ini harus dibaca senafas
dengan Pasal 4 yang menyebutkan bahwa Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan untuk
menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan
informasi
9. HAK KOREKSI
Hak Koreksi
9
Pengertian
Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang
diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Hak koreksi digunakan ketika
seseorang atau sekelompok orang merasa terdapat kekeliruan informasi yang menyangkut dirinya atau orang
lain dalam pemberitaan media, baik media cetak, media elektronik, atau pun media siber.
Fungsi Hak Koreksi
Hak koreksi memilki fungsi sebagai kontrol sosial masyarakat dimana setiap orang dijamin haknya oleh
lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media dan dewan pers dengan berbagai bentuk dan
cara dengan adanya Hak jawab dan hak koreksi.
11. Bagi seorang wartawan, sama dengan profesi lainnya,kodet etik adalah penting. Ini adalah
semangat korps yang merupakan bagian dari pekerjaan .Wartawan dalam tugasnya tidak hanya
mencari, mengumpulkan dan menyajikan berita. Namun lebih dari itu adalah dalam semangat
untuk memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada audiens.
Kode etik adalah aturan kerja yang tidak begitu ketat namun mencerminkan semangat kesatuan
wartawan kapan dan dimanapun bekerja. Sekaligus pula sebagai sebuah pegangan dalam
bekerja sehingga di satu sisi dapat melindungi diri, dilindungi oleh kode etik ini dan juga
melindungi sumber berita. Kode Etik Wartawan Indonesia adalah bagian dari budaya kerja yang
profesional, bukan sekedar macan kertas.
Bekerja tanpa kode etik menunjukkan seseorang tidak profesional. Beda wartawan yang
profesional dan tidak profesional adalah dari bagaimana dia bekerja. Apakah dalam memburu
beritanya dia memegang kodet etik atau semua cara dihalalkan. Seringkali kode etik ini
dicampakkan karena memang sikap tidak profesional wartawan itu tidak terbawa dalam dirinya.
Kesimpulan