2. Pengertian derogasi
• Derogasi adalah untuk menunda hak
bersangkutan sedangkan klausu pembatasan
adalah untuk membatasi pelaksanaan hak
bersangkutan atas dasar tertentu. Pengertian
Derogasi adalah “pengecualian”, yaitu suatu
mekanisme di mana suatu negara
menyimpangi tanggung jawabnya secara
hukum dikarenakan adanya situasi yang
darurat.
3. • Cara Penerapan Logika Derogasi Dalam Logika Hukum Arti
Privasi ,Privasi adalah suatu kondisi seseorang yang tidak
ingin diganggu kesendiriannya oleh orang lain. Mengutip
pendapat Rapoport (1977), Syafrizal, dkk. dalam buku
Pengantar Ilmu Sosial (hal. 180) menerangkan, arti privasi
adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang
untuk mengendalikan interaksi mereka dengan orang lain,
baik secara visual, audio, maupun olfaktori untuk
mendapatkan apa yang diinginkannya. Sedangkan merujuk
pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari privasi adalah
kebebasan atau keleluasaan pribadi. Salah satu contoh hak
privasi misalnya hak untuk dapat melakukan komunikasi
dengan orang lain tanpa harus diketahui oleh umum
4. • Mengenal Derogable Rights, dan Non-derogable Rights
Setelah mengetahui arti privasi. Non-derogable rights
Non-derogable rights adalah hak asasi manusia
(“HAM”) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apapun, termasuk dalam keadaan perang, sengketa
bersenjata, dan/atau keadaan darurat. Hak-hak yang
termasuk dalam non-derogable rights menurut Pasal
28I ayat (1) UUD 1945 meliputi: Hak untuk hidup; Hak
untuk tidak disiksa; Hak kemerdekaan pikiran dan hati
nurani; Hak beragama; Hak untuk tidak diperbudak;
Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut
5. • sama juga diatur dalam Pasal 4 UU HAM dan Kovenan Internasional
Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang disahkan melalui UU
12/2005. Derogable rights Derogable rights adalah hak-hak yang
masih dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara
dalam keadaan tertentu. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam
non-derogable rights merupakan derogable rights. Hak Privasi,
Termasuk Derogable Rights atau Non-Derogable Rights?
Berdasarkan arti privasi yang telah diterangkan sebelumnya, apakah
privasi termasuk derogable rights ataukah non-derogable rights?
Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, salah satu contoh hak
privasi adalah hak untuk dapat melakukan komunikasi dengan
orang lain tanpa harus diketahui oleh umum. Karena tidak
disebutkan dalam daftar non-derogable rights, maka hak privasi
termasuk derogable rights sehingga dapat dikurangi pemenuhannya
6. • Sebagai contoh, pengurangan hak atas privasi dalam berkomunikasi
ini adalah terkait pengaturan tentang penyadapan sebagaimana
diatur dalam UU Telekomunikasi. Namun, perlu digarisbawahi
bahwasannya Penjelasan Pasal 40 UU Telekomunikasi memang
tidak menggunakan terminologi hak privasi melainkan “hak
pribadi”, sebagai berikut: Pada dasarnya informasi yang dimiliki
seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga
penyadapan harus dilarang. Namun, dalam beberapa keadaan,
ketentuan tersebut dapat disimpangi sehingga tindakan
penyadapan diperbolehkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 42
ayat (2) huruf b UU Telekomunikasi: Untuk keperluan proses
peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat
merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh
penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan
informasi yang diperlukan atas permintaan penyidik untuk tindak
pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku
7. • Ada beberapa hal mendasar yang dapat melegitimasi Negara
melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki
oleh warga negaranya
• A . Derogasi Jika sebuah negara memasukkan derogasi dalam
hukumnya, hal in I akan membuat Negara menghindari tanggung
jawabnya secara hukum atas pelanggaran hak asasi manusia
tertentu. Namun demikian terdapat beberapa hak yang tidak dapat
di disimpangi atau di derogasi (non derogable). Adapun syarat-
syarat yang diperbolehkannya pemberlakuan derogasi terhadap hak
asasi manusia telah ditentukan didalam perjanjian Internasional
yang dimuat dalam pasal 4 kovenan Internasional tentang hak sipil
dan politik yang menyatakan bahwa: (1) Dalam keadaan darurat
umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan darurat
tersebut telah diumumkan secara resmi
8. Kesimpulan
• 1. Setiap orang harus menghargai hak privasi
orang lain
• 2. hak privasi juga diatur dalam undang
undang, hak privasi bisa di buka bila
diperlukan misal untuk persidangan,untuk
penyelidikan polisi
9. • Akhir dari hasil pemaparan kami ucapkan
sekian&terimakasih………
