Pedum-Posyantek-1.pdf

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
PEDOMAN UMUM
PEMBENTUKAN, PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI
(POSYANTEK)
DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM
DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR
Pembangunan perdesaan bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan
masyarakat, yaitu keberdayaan dalam menjaga kesinambungan hidup sehat dan
mengembangkan kemampuan berusaha yang memiliki daya saing, sehingga dalam
prakteknya perlu dikembangkan mekanisme yang memberi peluang kepada masyarakat
dalam proses pembangunan. Salah satu indikator desa yang mampu berdayasaing adalah
desa yang mampu mendayagunakan sumber daya alam maupun sumber daya lokalnya
melalui pengelolaan teknologi tepat guna (TTG) untuk kesejahteraan masyarakatnya.
Salah satu perangkat kelembagaan alih teknologi yang berdayaguna di masyarakat
yang diharapkan dibentuk di setiap kecamatan dan desa (Pemendes No. 23 Tahun 2017
tentang Pengembangan dan Penerapan TTG dalam Pengelolaan SDA Desa) adalah Pos
Pelayanan Teknologi Desa atau Posyantekdes dan Pos Pelayanan Teknologi Antar Desa
atau Posyantek Antar Desa. Misi pembentukan Posyantek adalah untuk mendekatkan
masyarakat dengan sumber-sumber teknologi tepat guna sehingga apabila kebijakan ini
secara efektif diimplementasikan oleh semua daerah di Indonesia, maka dengan sendirinya
akan terjadi gelombang peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara
nasional. Sedangkan Posyantek diharapkan mampu menjembatani kebutuhan masyarakat
dengan pihak-pihak terkait sehingga keterhubungan tersebut dapat meningkatkan
kreatiftas masyarakat yang selanjutnya menjadi pemicu terwujudnya inovasi tekrnologi
tepat guna yang memberdayakan masyarakat khususnya di desa.
Penyusunan pedoman umum ini melibatkan berbagai pihak, yaitu lingkup Direktorat
Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Konsultan, pemerhati teknologi tepat
guna serta masukan dan saran dai berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan pedoman umum ini
disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan
harapan manfaat yang didapat untuk dapat meningkatkan kemampuan secara umum.
Jakarta, Desember 2020
Plt. DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
ROSYIDAH RACHMAWATY

DAFTAR ISI
BAB I Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Ruang Lingkup 3
1.3 Pengertian Umum 4
BAB II Maksud dan Tujuan 8
2.1 Maksud 8
2.2 Tujuan 8
BAB III Tentang Posyantek 9
3.1 Visi, Misi, Sasaran dan Tata Nilai Organisasi 9
BAB IV Pembentukan Lembaga Posyantek 11
4.1 Pembentukan 11
4.2 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 12
BAB V Pengelolaan Posyantek 13
5.1 Status dan Kependudukan 13
5.2 Tugas 13
5.4 Prinsip Pengelolaan 14
BAB VI Organisasi dan Tata Kerja 16
6.1 Struktur Organisasi 16
6.2 Kepengurusan 16
6.3 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab 17
6.4 Hubungan Kerja 19
BAB VII Kegiatan 21
7.1 Inventarisasi TTG 21
7.2 Pelayanan Informasi TTG 21
7.3 Kursus/Pelatihan TTG 21
7.4 Peragaan TTG 22
7.5 Pendampingan Pemanfaatan TTG 22
7.6 Pengembangan TTG 22

BAB VIII Sarana dan Prasarana 23
8.1 Bangunan 23
8.2 Ruangan 23
8.3 Perlengkapan 24
BAB IX Indikator Keberhasilan 26
9.1 Organisasi atau Kelembagaan 26
9.2 Pelayanan Informasi 26
9.3 Pelatihan 26
9.4 Kemandirian Dana 26
9.5 Pengembangan TTG 26
9.6 Penggunaan TTG 26
9.7 Pendampingan kepada Masyarakat 27
9.8 Kemitraan 27
BAB X Pendanaan 28
10.1 Sumber dana 28
10.2 Pengelolaan dana 29
BAB XI Pembinaan 30
11.1 Tanggungjawab 30
11.2 Kegiatan 30
BAB XII Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 33
12.1 Kegiatan 33
12.2 Pelaporan 33
12.3 Monitoring dan Evaluasi 33
BAB XIII Penutup 35
Lampiran

Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sesuai dengan visi pembangunan nasional, yaitu “Indonesia yang
Mandiri, Maju, Adil dan Makmur” sebagaimana ditetapkan dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka salah satu yang harus dipenuhi
adalah menjadi bangsa yang punya daya saing prima. Salah satu upaya untuk
mewujudkan peningkatan daya saing bangsa diperlukan strategi dengan
memanfaatkan Teknologi Tepat Guna Pedesaan secara optimal sebagai
upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat.
Ditemukannya dan dikembangkannya beberapa hasil teknologi
merupakan hasil dari dinamika kemajuan penerapan teknologi oleh beberapa
pihak. Konsep Revolusi Industri 4.0 yang dikenalkan oleh Prof. Klaus Schwab
(seorang ekonom terkenal dunia asal Jerman), pendiri dan Ketua Eksekutif
World Economic Forum (WEF) dalam bukunya yang berjudul “The Fourth
Industrial Revolution”. Isi dari buku ini menjelaskan tentang revolusi industri
telah mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental.
Kini, revolusi industri mengalami puncaknya dengan lahirnya teknologi
digital yang berdampak masif terhadap hidup manusia di seluruh dunia.
Revolusi industri terkini mendorong sistem otomatisasi di dalam semua proses
aktivitas. Teknologi internet telah menjadi basis bagi transaksi perdagangan
secara online. Hal ini sangat berpengaruh pada penyimpanan sebuah data
daerah. Seringkali didapat sebuah data di kantor kecamatan, kelurahan,
kabupaten, provinsi, hingga kantor tingkat nasional memiliki data yang tidak
sesuai dengan keadaan yang ada dengan beberapa alasan, diharapkan
pengelolaan suatu data daerah dapat lebih mudah dan efisien dibandingkan
dengan menggunakan teknologi konvensional.
Pengelolaan data dengan kemudahan teknologi di revolusi industri 4.0
dapat dimanfaatkan oleh komunitas masyarakat di desa yang identik dengan
daerah yang konservatif. Permasalahannya adalah komunitas masyarakat
desa minim sekali yang mengerti perkembangan teknologi terbarukan. Hal ini

dapat dikarenakan kondisi geografis yang jauh dari pusat kota sehingga
masyarakat desa lebih sering menggunakan teknologi konvensional.
Dengan demikian, masyarakat desa tidak perlu kesulitan untuk
mengelola arsip-arsip desa karena dengan adanya kemudahan pada fase
revolusi industri 4.0, akan lebih memudahkan komunitas masyarakat desa
menjaga arsip-arsip desa. Masyarakat desa akan melalui proses merekap lebih
singkat dengan teknologi konvensional. Juga manfaat dari pengembangan
desa dengan mengikuti perkembangan revolusi ini adalah dapat
mengembangkan potensi yang ada di desa dan dapat mempromosikan suatu
kawasan tertentu.
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan
peranan pengembangan dan pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna untuk
kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa. (Pasal, 80, 83 dan 112).
Hal ini sesuai misi teknologi tepat guna yaitu penerapan dan pemanfaatan
suatu inovasi teknologi yang tepat dan berdayaguna. Pemanfaatan TTG
diyakini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan nilai
tambah produk, perbaikan mutu dan membantu dalam mewujudkan usaha
produktif yang efisien. Teknologi Tepat Guna bukan hanya bentuk atau wujud
fisik berupa teknologi, melainkan juga konsep pikir dan aktualisasinya
bertujuan untuk mengoptimalkan pendayagunaan semua aspek sumberdaya
lokal (alam, manusia, teknologi, sosial) secara berkelanjutan sehingga mampu
memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu perangkat kelembagaan alih teknologi yang berdaya guna di
masyarakat yang diharapkan dibentuk di setiap kecamatan dan desa
(Permendes No. 23 Tahun 2017) adalah Pos Pelayanan Teknologi Desa atau
Posyantekdes dan Pos Pelayanan Teknologi Antar Desa atau Posyantek Antar
Desa. Misi pembentukan Posyantek adalah untuk mendekatkan masyarakat
dengan sumber-sumber teknologi tepat guna sehingga apabila kebijakan ini
secara efektif diimplementasikan oleh semua daerah di Indonesia, maka
dengan sendirinya akan terjadi gelombang peningkatan penguasaan iptek
secara nasional. Oleh karena kedudukannya, dan juga prinsip
pembentukannya, Posyantek diharapkan mampu menjembatani kebutuhan
masyarakat dengan pihak-pihak terkait dan dengan keterhubungan tersebut

maka kreatifitas masyarakat akan menjadi pemicu terwujudnya inovasi
teknologi tepat guna yang memberdayakan.
Pedoman umum pembentukan, pengelolaan dan pengembangan Pos
Pelayanan Teknologi (Posyantek) bermaksud untuk (1) melaksanakan
operasionalisasi dan pengembangan Posyantek desa dan Posyantek antar
desa; (2) memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan pengendalian
terhadap pelaksanaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa, serta
meningkatkan dan memantapkan koordinasi keterpaduan pelaksanaannya
dengan dinas/instansi terkait yang ada di daerah; (3) menetapkan pola
pembinaannya; (4) mengalokasikan dana/anggaran yang bersumber dari
APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dana desa serta dana lainnya yang sah
dan tidak mengikat dan (5) sistem pelaporan hasil pelaksanaannya.
Oleh karena itu dalam rangka pembinaan dan pengembangan
Posyantek desa dan Posyantek antar desa, Direktorat Jenderal
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa – Kementerian Desa,
PDT dan Transmigrasi menyusun Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan
Posyantek desa dan Posyantek antar desa.
1.2. Ruang Lingkup
Pedoman umum pembentukan, pengelolaan dan pengembangan Posyantek
meliputi:
a. Latar belakang;
b. Maksud dan tujuan;
c. Tentang Posyantek;
d. Pembentukan Lembaga Posyantek;
e. Pengelolaan Posyantek;
f. Organisasi dan Tata Kerja;
g. Kegiatan;
h. Sarana dan Prasarana;
i. Indikator Keberhasilan;
j. Pendanaan;
k. Pembinaan;
l. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
m. Penutup.

1.3. Pengertian Umum
Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:
a. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna antar desa selanjutnya disebut
Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antar desa yang
berkedudukan di kecamatan yang mempunyai tugas memberikan
pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG dengan
tujuan percepatan proses alih teknologi yang berdaya guna kepada
masyarakat.
b. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut
Posyantek desa adalah lembaga pelayanan TTG di desa yang
mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi
berbagai jenis TTG dengan tujuan percepatan proses alih teknologi
yang berdaya guna kepada masyarakat. Warung Teknologi Tepat Guna
(Wartek) yang sudah terbentuk sebelumnya selanjutnya diganti
penyebutannya menjadi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa.
c. Sumber daya alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam,
dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati
maupun nonhayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
d. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab
permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat
dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta
menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
e. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau
perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai
dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau
proses produksi.
f. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya
untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.
g. Pemasyarakatan TTG adalah upaya menyebarluaskan TTG kepada
masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan melalui
kegiatan Gelar TTG, Percontohan, fasilitasi inkubasi, publikasi, edukasi
dan pembentukan pos pelayanan TTG.

h. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan,
dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam
kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
i. Perekayasaan TTG adalah kegiatan dalam bentuk desain dan rancang
bangun untuk menghasilkan nilai tambah produk, dan/atau proses
produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang
dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika.
j. Penelusuran TTG adalah proses, cara, perbuatan menelaah untuk
mencari, menyeleksi, dan memilih TTG yang diperlukan melalui
indentifikasi, verifikasi dan validasi dan dapat dilakukan melalui
penyelenggaraan lomba Inovasi TTG.
k. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup
pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spasial (keruangan)
serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi
status TTG yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat.
l. Pemetaan Sumberdaya Lokal adalah suatu proses terpadu untuk
pengumpulan data dan informasi yang dilakukan secara partisipatif,
survei, wawancara melalui identifikasi, verifikasi dan validasi
sumberdaya alam dan manusia dengan prioritas lima (5) aspek
pemanfaatan TTG.
m. Aspek Pemanfaatan TTG adalah peningkatan peranan TTG untuk
pemberdayaan masyarakat melalui (a). penyediaan/pengolahan
pangan, (b). pemanfaatan energi baru dan terbarukan, (c). penyediaan
dan pemeliharaan infrastruktur, (d). pengelolaan lingkungan dan (e).
pemampuan ekonomi.
n. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan,
pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap TTG, dilakukan
melalui penlusuran inovasi teknologi dan sumberdaya lokal untuk
pengembangan dan penyempurnaan hasil inovasi TTG serta
pengembangan produk TTG Unggulan.
o. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat
atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap
berharga dan penting melalui pengumpulan, pemilahan dan pemilihan,

pengkajian, penetapan identitas dan penyimpanan data/informasi TTG
dan atau sumberdaya lokal.
p. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang
dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat yang dilakukan
melalui fasilitasi jaringan dan akses modal.
q. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak
memperoleh pelindungan secara hukum atas kekayaan intelektual
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
r. Pelindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi
TTG yang diciptakan oleh masyarakat, dilakukan melalui fasilitasi
pengajuan sertifkat HKI, Hak Paten Sederhana, Sertifikasi Standar
Nasional Indonesia terhadap inovasi akar rumput.
s. Fasilitasi sertifikat HKI adalah upaya perlindungan hukum atas inovasi
terhadap temuan akar rumput oleh Kementerian, Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota.
t. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
u. Badan Usaha Milik Antar Desa selanjutnya disebut BUMDesa bersama
merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih untuk kerja sama antar-Desa dan
pelayanan usaha antar-Desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat antar Desa.
v. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terap hasil inovasi atau
pengembangan TTG dari masyarakat dan atau instansi/lembaga
pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat
penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.
w. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah
Provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi.
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan
perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

x. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa adalah salah satu Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi.
y. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan,
pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah
tertinggal, dan transmigrasi.
z. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan
masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan
transmigrasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
2.1. Maksud
Memberikan arah dan petunjuk kepada aparat pemerintah pusat dan daerah,
dinas/instansi terkait, lembaga riset, perguruan tinggi, kepala desa, dan
lembaga kemasyarakatan lainnya.
2.2. Tujuan
a. Memberikan pedoman pembentukan dan pengelolaan Posyantek desa dan
Posyantek bagi para pemangku kepentingan terutama di Pemerintahan
Daerah Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Pengurus Posyantek
dan Posyantek desa seluruh Indonesia.
b. Mendorong tercapainya kesinambungan pengelolaan dan partisipasi
kelembagaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal,
dan Transmigrasi No 23 Tahun 2017.
c. Memberikan kemudahan akses informasi atas inovasi TTG untuk
masyarakat dan mendorong pemberdayaan fungsi dan orientasi pelayanan
TTG dari para pengurus dan pembina mulai dari tingkat daerah sampai ke
pusat.
d. Mendorong tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab sosial pengurus
Posyantek desa dan Posyantek terhadap permasalahan teknologi yang
dihadapi masyarakat dan kelestarian sumberdaya alam di sekitar lokasi
organisasi.
e. Mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan
perkembangan dan perubahan lingkungan menuju budaya melayani yang
lebih baik.

BAB III
TENTANG POSYANTEK
3.1.Visi, Misi, Sasaran dan Tata Nilai Organisasi
a. Visi
Seluruh Provinsi di Indonesia sudah terbentuk dan memiliki
kelembagaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa secara Nasional
pada akhir tahun 2020 untuk memberikan pelayanan inovasi teknologi yang
berdaya guna di Pedesaan.
b. Misi
1. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga riset negara,
perguruan tinggi, swasta penyedia inovasi teknologi tepat guna dan
mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan
TTG;
2. Membangun sistem informasi dan komunikasi inovasi teknologi tepat guna
secara nasional bersama dengan lembaga-lembaga kompeten dibidang
Inovasi TTG untuk mendukung keseluruhan operasionalisasi Posyantek
desa dan Posyantek;
3. Membangun kelembagaan Posyantek desa dan Posyantek yang efektif
berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan
meningkatkan kompetensi para pengurus;
4. Menjembatani kebutuhan masyarakat pemanfaat/pengguna TTG dengan
sumber TTG;
5. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh
pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis TTG
kepada masyarakat.
c. Sasaran
1. Tercapainya pembentukan kelembagaan Posyantek desa dan Posyantek
di seluruh wilayah Provinsi di Indonesia yang optimal dan
berkesinambungan;
2. Tercapainya kelembagaan Posyantek desa dan Posyantek yang mandiri
dan bersinergi dengan BUM Desa dan BUM Desa bersama serta
Lembaga-lembaga Pemerintah dan Swasta;

3. Terciptanya kelembagaan Posyantek desa dan Posyantek yang handal,
unggul dan terpercaya.
d. Tata Nilai Organisasi
Posyantek desa dan Posyantek menetapkan dan mengembangkan tata nilai
organisasi yang terdiri atas 4 (empat) elemen, yaitu:
1. Integritas
merupakan prinsip dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab
melalui keselarasan berpikir, berkata dan berperilaku sesuai keadaan
sebenarnya
2. Profesional
merupakan karakter dalam menjalankan tugas dengan kesungguhan,
sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab yang diberikan
3. Pelayanan Prima
merupakan tekad dalam memberikan perlayanan terbaik dengan ikhlas
kepada masyarakat yang membutuhkan informasi dan pendampingan
TTG
4. Effisensi Operasional
merupakan upaya untuk mencapau kinerja oprimal melalui perencanaan
yang tepat dan effisien.

BAB IV
PEMBENTUKAN LEMBAGA
POSYANTEK
4.1. Pembentukan
Lembaga pelayanan teknologi tepat guna terdiri atas Posyantek Antar
Desa yang berkedudukan di Kecamatan dan Posyantek Desa berkedudukan di
Desa, berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal,
dan Transmigrasi No 23 Tahun 2017. Dalam hal ini telah terjadi perubahan
penyebutan nama, Posyantek desa semula disebut dengan Warung Teknologi
(Wartek) berkedudukan di Desa berdasarkan Permendagri No 20/2010.
Pembentukan Posyantek dilakukan dengan berdasarkan hasil
musyawarah masyarakat yang berasal dari para utusan inovator TTG dan
Posyantek Desa yang berada dalam lingkup suatu wilayah kecamatan. Hasil
musyawarah pembentukan Posyantek dengan kelengkapan pengurus
disampaikan kepada Camat untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan
Bupati/Walikota 1
. Sedangkan pembentukan Posyantek desa dilakukan melalui
musyawarah masyarakat desa yang berdasarkan pada kebutuhan masyarakat
terhadap suatu teknologi tepat guna pedesaan untuk mendorong kemajuan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kesepakatan antara Pemerintah
Desa dan masyarakat untuk mendirikan Posyantek desa yang disertai dengan
kepengurusan lengkap dapat sebagai dasar penetapan Surat Keputusan
Kepala Desa.
Untuk memperoleh pengakuan status hukum dalam rangka
mendapatkan kemudahan untuk menerima bantuan atau hibah dari pihak lain
itu diperlukan surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Organisasi
Perangkat Daerah yang menangani bidang politik dalam negeri di
kabupaten/kota setempat. Berdasarkan hal tersebut, pembentukan Posyantek
khususnya Posyantek Antar Desa perlu dilengkapi dengan Surat Keputusan
Bupati/Walikota dan didaftarkan pada Organisasi Perangkat Daerah yang
11
Pengurus Posyantek Desa dan Antar Desa tidak boleh berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara dan unsur
partisipan atau pengurus organisasi politik/partai politik (Permendesa PDTT No 23/2017 Pasal 29)

menangani bidang politik dalam negeri di kabupaten/kota sepanjang
memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4.2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Sesuai dengan ketentuan untuk pengelolaan sebuah organisasi dan memenuhi
persyaratan mendapatkan SKT diperlukan adanya Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga (AD-ART). Pengertian dari AD-ART adalah aturan
tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota,
AD-ART berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan
serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah
ditetapkan bersama. Sifat dari AD-ART adalah mengikat bagi setiap komponen
organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama. AD-ART memuat
paling sedikit hal-hal sebegai berikut :
a. nama dan lambang
b. tempat kedudukan
c. asas, tujuan dan fungsi
d. kepengurusan
e. hak dan kewajiban anggota
f. pengelolaan keuangan
g. mekanisme penyelesaian sengketa dan penawasan internal, dan
h. pembubaran organisasi.
Gambar 1.
Bagan Alur Tujuan Posyantek Desa/Posyantek Antar Desa.
• Info TTG
• Pameran Produk
• Radio Komunitas
• Wesite
• Info Kemasan
• Konsultasi
• Info Pasar
• Teknologi
• Pemasaran Produk
Masyarakat
Penghasil
TTG
Masyarakat
Pengguna
TTG
Posyantekdes/ Posyantek
Antar Desa

BAB V
PENGELOLAAN POSYANTEK
5.1. Status dan Kedudukan
Posyantek desa dan Posyantek antar desa ditinjau dari aspek status dan
kedudukannya adalah sebagai berikut:
a. Posyantek desa dan Posyantek antar desa merupakan lembaga
kemasyarakatan desa;
b. Posyantek desa berkedudukan di desa atau sebutan nama lain; dan
c. Posyantek antar desa berkedudukan di kecamatan.
5.2. Tugas
Untuk mencapai maksud pembentukan dan pengembangan Posyantek desa
atau Posyantekdes, maka tugas yang harus dilaksanakan adalah;
a. Posyantek desa mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek antar
desa;
2. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi
TTG;
3. Memfasilitasi Posyantek desa/kelurahan dalam menganalisis dan
mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
4. Memfasilitasi identifikasi/penelusuran inovasi TTG;
5. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber
TTG;
6. Memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
7. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada
masyarakat dalam penerapan TTG;
8. Mengkoodinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan
dan pemanfaatan TTG hasil dari posyantek-posyantek desa;
9. Menyusun laporan pengelolaan posyantek desa.
b. Posyantek antar desa bertugas sebagai berikut:
1. Menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek desa;
2. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi
TTG;

3. Memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG di desanya;
4. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber
TTG;
5. Memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
6. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada
masyarakat dalam penerapan TTG;
7. Memfasilitasi penerapan TTG; dan
8. Menyusun laporan pengelolaan Posyantek Antar Desa.
Gambar 2.
Bagan Alur Transfer/Alih Teknologi Tepat Guna
5.3. Prinsip Pengelolaan
Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola Posyantek dan Posyantek desa
yaitu:
a. Kooperatif. Semua komponen yang terlibat di dalam Posyantek desa
dan Posyantek harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi
pengembangan dan keberlanjutan program/kegiatannya.
b. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam Posyantek desa
dan Posyantek harus bersedia secara sukarela atau diminta
memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan
Posyantekdesa dan Posyantek.

c. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam Posyantek desa dan
Posyantek antar desa harus diperlakukan sama tanpa memandang
golongan, suku, dan agama.
d. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat
umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan
mudah dan terbuka.
e. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan
secara teknis maupun administratif.
f. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan
oleh masyarakat dalam wadah Posyantek desa dan Posyantek.

BAB VI
ORGANISASI DAN TATA KERJA
6.1. Struktur Organisasi
Berdasarkan tugas Posyantek desa dan Posyantek antar desa, maka struktur
organisasi Posyantek desa dan Posyantek antar desa adalah sebagai berikut:
Gambar 3.
Struktur Organisasi Posyantek Desa atau Posyantekdes Antar Desa
6.2. Kepengurusan
Dengan mengacu pada struktur organisasi Posyantek desa dan Posyantek
antar desa, maka kepengurusan Posyantek desa dan Posyantek antar desa
sebagai berikut:
a. Pengurus Posyantek desa dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa yang
dihadiri para inovator TTG, pelaku/pemanfaat TTG, penggiat TTG dan
tokoh masyarakat di desa atau antar desa yang secara sukarela/swadaya
membentuk lembaga pelayanan TTG;
b. Jumlah dan susunan pengurus posyantek desa sebagaimana dimaksud
pada poin (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari ketua,

sekretaris, bendahara, seksi pengembangan dan seksi pelayanan atau
disesuaikan dengan kebutuhan;
c. Penetapan pengurus Posyantek desa ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa;
d. Penetapan pengurus Posyantek Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan
Bupati/Walikota;
e. Pengurus Posyantek desa dan Posyantek antar desa harus memiliki kriteria
sebagai berikut:
1. Mewakili unsur masyarakat;
2. Bukan dari kalangan ASN di lingkup Organisasi Pemerintah Daerah
(OPD), TNI/Polri, atau aparatur pemerintah desa setempat;
3. Bukan partisipan, anggota/pengurus organisasi pendukung (sayap),
anggota atau pengurus partai politik tertentu;
4. Memahami adat istiadat masyarakat setempat;
5. Berdomisili di desa atau kecamatan lokasi Posyantek desa dan
Posyantek antar desa setempat;
6. Peduli terhadap masyarakat sekitarnya dalam mendayagunakan TTG;
7. Aktif, kreatif dan inovatif;
8. Memiliki kemampuan manajerial;
9. Memiliki jiwa/spirit pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang
baik;
10. Memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
11. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat
setempat;
12. Berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
13. Memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar; serta
14. Berpengalaman dalam menjalin kerjasama dan kemitraan dengan
lembaga terkait.
6.3. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab
Uraian tugas dan tanggungjawab Pengurus Posyantek desa dan Posyantek
antar desa pada struktur organisasi Posyantek desa atau Posyantek adalah
sebagai berikut:

a. Ketua
1. Bertindak sebagai manajer pelaksana kegiatan harian Posyantek desa
dan Posyantek antar desa;
2. Menyusun dan menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran
yang telah tetapkan oleh pengurus;
3. Menjalankan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Posyantek desa
4. Mengatur dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh setiap seksi;
5. Mempertanggung jawabkan kegiatan harian Posyantek desa dan
Posyantek antar desa kepada pengurus (laporan kegiatan dan laporan
keuangan);
6. Memberikan masukan kepada pengurus dalam rangka menyusun
rencana kegiatan dan rencana anggaran tahunan; dan
7. Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan
masing-masing daerah dan perkembangan organisasi.
b. Sekretaris
Sekretaris bertanggung jawab atas seluruh dokumentasi kegiatan, seperti
surat menyurat dan dokumen kerjasama.
c. Bendahara
Bendahara bertugas mencatat, mengelola dan melaporkan seluruh
penggunaan dana/keuangan lembaga Posyantek desa dan Posyantek
antar desa.
d. Seksi Kemitraan
1. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
2. Menjalin dan menjaga hubungan kerjasama dengan sumber TTG
(lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, LSM dan pihak lain)
serta pemanfaat/pengguna TTG (masyarakat umum, petani, pengusaha
kecil, home industry dll);
3. Mengidentifikasi potensi dan peluang pemasaran bagi usaha
masyarakat;
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan
dan penggunaan/pemanfaatan TTG;
5. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;

6. Melakukan kajian dan pengembangan terhadap TTG yang sudah
ada/dipakai oleh masyarakat;
7. Melakukan pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan TTG;
8. Memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pemanfaat/
pengguna TTG;
9. Mengelola kegiatan usaha produktif Posyantek desa dan Posyantek
antar desa yang berkaitan dengan pelayanan TTG; dan
10.Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan
e. Seksi Pelayanan TTG dan Usaha
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan
dan penggunaan TTG;
3. Memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada
pemanfaat/pengguna TTG;
4. Mengelola kegiatan usaha produktif posyantek yang berkaitan dengan
pelayanan TTG, dan
f. Seksi Pengembangan TTG
2. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;
3. Melakukan kajian dan pengembangan terhadap TTG yang sudah
ada/dipakai oleh masyarakat;
4. Melakukan pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan TTG; dan
6.4. Hubungan Kerja
Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Posyantek desa dan Posyantek antar
desa perlu menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga lain. Adapun
mekanisme hubungan kerjasama Posyantek desa dimaksud sebagai berikut :
a. Hubungan kerja antara Posyantek desa dengan Pemerintah Desa bersifat
kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

b. Hubungan kerja antara Posyantek desa dengan lembaga penyedia inovasi
teknologi bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.
c. Hubungan kerja antara Posyantek desa dengan lembaga kemasyarakatan
lainnya di desa bersifat konsultatif dan koordinatif.
d. Hubungan kerja antara Posyantek desa dengan BUMDesa bersifat
kemitraan.
e. Hubungan kerja antara Posyantek desa dengan Organisasi Perangkat
Daerah bersifat konsultatif, koordinatif dan kemitraan
f. Hubungan kerja antara Posyantek desa dengan pihak ketiga di desa dan/
atau di daerah bersifat kemitraan.
Sedangkan mekanisme hubungan kerja pada Posyantek antar desa dimaksud
sebagai berikut:
a. Hubungan kerja antara Posyantek antar desa dengan Kecamatan bersifat
kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
b. Hubungan kerja antara Posyantek antar desa dengan lembaga penyedia
inovasi teknologi bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.
c. Hubungan kerja antara Posyantek antar desadengan BUMDesa dan
BUMDesa bersama bersifat kemitraan.
d. Hubungan kerja antara Posyantek antar desa dengan posyantek desa
bersifat konsultatif dan koordinatif.
e. Hubungan kerja antara Posyantek antar desa dengan Organisasi
Perangkat Daerah bersifat konsultatif, koordinatif dan kemitraan.
f. Hubungan kerja antara Posyantek antar desa dengan pihak ketiga di
kecamatan dan/atau di daerah bersifat kemitraan.

BAB VII
KEGIATAN
Dengan mengacu pada tugas Posyantek desa dan Posyantek antar desa, maka
kegiatan yang dapat dilakukan meliputi inventarisasi TTG, pelayanan informasi TTG,
kursus/pelatihan TTG, peragaan TTG, pendampingan pemanfaatan dan
pengembangan TTG.
Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut:
7.1. Inventarisasi TTG
Kegiatan ini bertujuan agar Posyantek desa dan Posyantek antar desa
memiliki informasi/data yang terkait dengan sumber daya alam, jenis-jenis
TTG yang telah ada/dimanfaatkan masyarakat (TTG eksisting) dan jenis-
jenis kebutuhan TTG oleh masyarakat sebagai bahan acuan untuk
memberikan pelayanan informasi/teknis TTG kepada masyarakat. TTG
yang diinventarisasi dapat berasal dari dalam dan luar desa/daerah
tersebut, yang meliputi bidang pertanian, kelautan dan perikanan,
perkebunan, kehutanan, industri pengolahan, infrastruktur/sipil bangunan,
dan lain sebagainya.
7.2. Pelayanan informasi TTG
Pelayanan informasi TTG dilakukan melalui penyuluhan, pemberian
informasi langsung kepada masyarakat yang datang ke Posyantek desa
dan Posyantek antar desa, pembuatan leaflet, brosur, spanduk, iklan
layanan masyarakat melalui radio, dan sejenisnya. Juga dapat disediakan
informasi pasar TTG yang merupakan layanan informasi pemasaran, harga,
permintaan dan penawaran TTG dan hasil produk TTG yang diproduksi
masyarakat. Layanan ini dapat dibuka setiap hari atau dijadwalkan secara
teratur.
7.3. Kursus/pelatihan TTG
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan
kemampuan masyarakat dalam menerapkan, menggunakan dan
mengembangkan TTG. Materi, waktu, frekuensi dan peserta
kursus/pelatihan didasarkan pada kebutuhan masyarakat di wilayah

desa/kecamatan setempat. Kegiatan ini dijadwalkan secara teratur dengan
memperhatikan kebutuhan teknologi oleh masyarakat.
7.4. Peragaan TTG
Keputusan untuk menggunakan suatu jenis TTG perlu adanya bukti dan
atau fakta empirik. Oleh karena itu, dalam rangka mensosialisasikan suatu
jenis TTG kepada masyarakat diperlukan peragaan TTG. Peragaan TTG
dapat dilakukan melalui:
a. Pameran TTG di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi pada
kesempatan tertentu, seperti misalnya pada peringatan 17 Agustus,
kebangkitan nasional, dan event sejenisnya;
b. Demonstrasi penggunaan TTG ke desa/kelurahan. Dalam rangka
peragaan TTG, Posyantek desa/Posyantek dapat bekerjasama dengan
pihak pembuat/pencipta TTG.
7.5. Pendampingan Pemanfaatan TTG
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses alih teknologi kepada
masyarakat (pemanfaat TTG) dalam rangka pendayagunaan sumberdaya
alam dan sumberdaya lokal di daerah. Sehingga terjadi peningkatan
kualitas dan kuantitas dalam proses produksi barang maupun jasa, yang
pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan
serta menumbuh kembangkangkan kewirausahaan dan industry mikro kecil
di desa-desa.
7.6. Pengembangan TTG
Kegiatan ini dilakukan melalui kajian dan perekayasaan TTG, yang dapat
dilakukan secara mandiri maupun menjalin kerjasama dengan swasta,
lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah/pemda, perguruan
tinggi/sekolah kejuruan, bengkel rekayasa teknologi, dan
sejenisnya. Sedangkan dalam rangka mendorong karsa dan cipta
masyarakat dalam pengembangan TTG, Posyantek dapat
menyelenggarakan lomba cipta TTG kerjasama dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota dan pihak ketiga.

BAB VIII
SARANA DAN PRASARANA
Untuk dapat melaksanakan tugasnya, Posyantek desa dan Posyantek antar desa
sebaiknya memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana
yang dimiliki Posyantek desa dan Posyantek antar desa meliputi:
8.1. Bangunan
Posyantek desa dan Posyantek antar desa mempunyai bangunan sekretariat
yang mudah diakses oleh masyarakat pemanfaat/pengguna TTG.
Keberadaannya harus dapat diketahui oleh masyarakat dengan mudah. Untuk
itu, lokasi yang strategis adalah di sisi jalan raya, setidaknya di jalan
kecamatan. Suatu nilai tambah apabila jalan tersebut dapat menghubungkan
ke banyak desa/kelurahan. Selain itu, bangunan Posyantek desa dan
Posyantek antar desa sedapat mungkin berada di lantai satu/dasar. Jika
memang harus berada di lantai dua, akses menuju ruang harus mudah dan
nyaman.
8.2. Ruangan
Tata ruang Posyantek desa dan Posyantek antar desa merupakan aspek yang
penting. Ruang yang ditata dengan baik dan sesuai dengan estetika dapat
membuat pengguna nyaman. Posyantek desa dan Posyantek antar desa
sebaiknya memiliki ruangan sebagai berikut:
a. Ruang pelayanan teknologi yang dilengkapi dengan ruang membaca
berbagai koleksi yang tersimpan dalam rak-rak buku dan peragaan/pamer
produk teknologi;
b. Ruang pertemuan dan tempat pelatihan;
c. Ruang pengurus (apabila dimungkinkan), diperuntukkan bagi pengurus
dalam melakukan pengelolaan maupun pengembangan. Selain itu, dapat
digunakan untuk menyimpan arsip-arsip administrasi.
Berikut ini adalah Ilustrasi Denah Tata Ruang Posyantek desa dan Posyantek
antar desa:

Gambar 4.
Denah Tata Ruang Posyantek desa atau Posyantek
Keterangan Gambar :
1 = Meja Layanan Elektronik
2 = Rak Displai Publikasi Tercetak
3 = Rak Displai Expose Produk
4 = Meja Pengelola
5 = Meja Konsultasi/Diskusi/Transaksi
8.3. Perlengkapan
Untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas yang diemban
Posyantek desa dan Posyantek antar desa, diperlukan perlengkapan
perangkat kesekretariatan, terdiri dari alat kantor untuk administrasi dan
perangkat layanan terknologi informasi dan komunikasi yang disesuaikan
dengan kondisi dan kemampuan daerah.

Gambar 6.
Contoh rak buku
Gambar 7.
Contoh penempatan alat
Gambar 8.
Contoh ruang kerja pengurus
Gambar 9.
Contoh ruang pertemuan/diskusi/pelayanan

BAB IX
INDIKATOR KEBERHASILAN
Indikator yang digunakan untuk menilai atau mengevaluasi keberhasilan
pengelolaan Posyantek Desa atau Posyantek adalah sebagai berikut:
9.1. Organisasi atau kelembagaan, meliputi:
a. Aturan organisasi;
b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
c. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Bupati/walikota, jika dimungkinkan;
d. Struktur dan kelengkapan organisasi;
e. Administrasi umum dan keuangan.
f. Data terkait program kerja, potensi SDA, TTG eksisting dan kebutuhan TTG.
9.2. Pelayanan informasi, meliputi:
a. Produk/jenis informasi yang diberikan;
b. Cakupan layanan informasi yang diberikan;
c. Jenis media pelayanan informasi;
d. Jumlah pengguna.
9.3. Pelatihan, meliputi:
a. Jumlah orang yang telah dilatih;
b. Jumlah pelatihan yang diselenggarakan;
c. Jumlah jasa jenis pelatihan yang dimiliki;
d. Jumlah pelatih/instruktur TTG yang dimiliki;
e. Kemitraan berupa jumlah badan/lembaga yang dijalin kerjasama pelatihan.
9.4. Kemandirian Dana, meliputi:
a. Persentase pembiayaan dari swadaya masyarakat terhadap total
pembiayaan;
b. Jumlah kegiatan yang menghasilkan dana.
9.5. Pengembangan TTG, meliputi:
a. Jumlah TTG yang telah diciptakan; dan
b. Jumlah TTG yang telah dimodifikasi atau dikembangkan.
9.6. Penggunaan TTG oleh Masyarakat, meliputi:
a. Persen penduduk yang menggunakan TTG dalam usahanya;
b. Jumlah jenis TTG yang digunakan oleh masyarakat.

9.7. Pendampingan kepada masyarakat:
a. Jumlah sektor industri kecil dan usaha lainnya berkembang akibat pelayanan
Posyantek desa dan Posyantek antar desa;
b. Jumlah pengguna yang meningkat produksi, mutu/kualitas produk dan daya
saing usahanya.
9.8. Kemitraan, meliputi:
a. Jumlah dan frekuensi Kemitraan dengan BUMDesa dan Posyantek lainnya;
b. Jumlah dan frekuensi Kemitraan dan Pembinaan/pendampingan Posyantek
desa dan Posyantek antar desa;
c. Jumlah lembaga pelayanan TTG yang telah menjalin kerjasama/kemitraan;
d. Jumlah Instansi Pemerintah (diluar Dinas PMD), Perguruan Tinggi/Lembaga
pendidikan yang telah menjalin kerjasama/kemitraan;
e. Jumlah lembaga swasta lainnya atau LSM yang telah menjalin kerjasama/
kemitraan.

BAB X
PENDANAAN
10.1. Sumber Dana
Untuk operasionalisasi Posyantek desa dan Posyantek, sumber pendanaan
dapat berasal dari sumber-sumber berikut:
a. APBN
APBN digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan TTG,
penyediaan sarana dan perlengkapan kantor sekretariat Posyantek
desa/Posyantek.
b. APBD Provinsi
APBD Provinsi digunakan untuk membiayai operasional kegiatan
inventarisasi, sosialisasi atau desiminasi TTG, pengembangan TTG,
administrasi, pemantauan dan pembinaan Tim Pembina Provinsi.
c. APBD Kabupaten/Kota
APBD Kabupaten/Kota digunakan untuk membiayai kegiatan inventarisasi,
sosialisasi atau desiminasi informasi TTG, pengembangan TTG, dan
pelatihan masyarakat, serta administrasi dan pemantauan Tim Pembina
Kabupaten/Kota dan Tim Koordinasi Kecamatan;
d. APBDes/Dana Desa
APBDesa/Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai operasional
kegiatan Posyantek desa/Posyantek dalam rangka penguatan kapasitas
masyarakat atau pendampingan bagi masyarakat Desa yang terkait
dengan pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk kegiatan
ekonomi produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa
melalui pengembangan dan penerapan TTG.
e. Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat
Bantuan dapat bersumber dari lembaga, perusahaan atau pihak lain baik
dari dalam maupun luar negeri.
f. Usaha produktif yang mungkin dapat dikembangkan sebagai unit usaha:
1. Membuka bengkel/perbaikan alat-mesin;
2. Membuka dan melayani jasa rumah kemasan;
3. Menyelenggarakan kursus/pelatihan TTG;

4. Menyediakan/menyewakan TTG yang dibutuhkan oleh masyarakat;
5. Jasa pelayanan konsultasi;
6. Hasil komisi atas penjualan barang dan kegiatan lain yang diatur dalam
ketentuan sendiri;
7. Royalti atas HAKI yang dimiliki Posyantek desa atau Posyantek;
8. Kegiatan usaha lainnya yang tidak melanggar hukum.
10.2. Pengelolaan Dana
Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pengelolaan dana
adalah sebagai berikut:
a. Dana yang dimiliki Posyantek desa dan Posyantek antar desa harus
dikelola secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan;
b. Setiap pengeluaran harus direncanakan dan disepakati melalui
musyawarah;
c. Setiap pemasukan dan pengeluaran dana harus dicatat dalam buku kas
harian dan laporan keuangan oleh bendahara;
d. Bila lokasi Posyantek desa dan Posyantek antar desa dekat dengan
lembaga keuangan atau bank, sebaiknya sebagian besar dana Posyantek
desa dan Posyantek disimpan di bank;
e. Setiap bulan sekali bendahara melaporkan perkembangan keuangan
kepada pengurus dalam rapat pengurus;
f. Setiap tiga bulan sekali pengurus harus melaporkan perkembangan
keuangan kepada Bupati/Walikota cq Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten/Kota.

BAB XI
PEMBINAAN
11.1. Tanggung Jawab
Pembinaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa dilakukan secara
berjenjang sebagai berikut:
a. Pusat
Pembinaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa secara nasional
menjadi tanggungjawab Menteri Desa PDTT, yang dalam pelaksanaannya
dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, dengan mengadakan koordinasi dengan kementerian
dan lembaga terkait lainnya.
b. Provinsi
Pembinaan skala provinsi menjadi tanggungjawab Gubernur, yang dalam
pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Provinsi atau sebutan nama lain.
c. Kabupaten/Kota
Pembinaan skala kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota,
yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten/Kota atau sebutan nama
lain.
d. Kecamatan
Pembinaan di kecamatan menjadi tanggungjawab Camat sesuai dengan
pelimpahan ugas tyang diberikan oleh Bupati/Walikota. Pelaksanaan
pembinaan dilakukan oleh Kepala Seksi Pembangunan/Pemberdayaan
Masyarakat atau sebutan lain.
11.2. Kegiatan
Masing-masing tingkat pemerintahan melaksanakan pembinaan sesuai
dengan kewenangannya. Kegiatan pembinaan pada masing-masing tingkat
pemerintahan sebagai berikut:

a. Pusat
Pembinaan dilaksanakan secara nasional melalui kegiatan sebagai berikut:
1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan Posyantek desa dan
Posyantek antar desa;
2. Pemberian pedoman pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek
antar desa;
3. Supervisi pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa;
4. Monitoring dan evaluasi pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek
antar desa;
5. Pemberian penghargaan atas prestasi pengelolaan Posyantek desa
dan Posyantek antar desa; dan
6. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan Posyantek
desa dan Posyantek antar desa.
b. Provinsi
Pembinaan dilaksanakan dalam skala provinsi melalui kegiatan sebagai
berikut:
2. Pemberian pedoman teknis pengelolaan Posyantek desa dan
antar desa;
c. Kabupaten/Kota
Pembinaan dilaksanakan dalam skala kabupaten/kota melalui kegiatan
sebagai berikut:
1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan Kelembagaan Posyantek desa dan

antar desa;
d. Kecamatan
Bupati/Walikota dapat melimpahkan pembinaan kepada Camat, dengan
kegiatan pembinaan sebagai berikut:
3. Monitoring dan evaluasi Posyantek desa dan Posyantek antar desa;

BAB XII
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Dalam rangka optimalisasi pelaksaaan tugas Posyantek desa dan Posyantek antar
desa, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi Posyantek desa dan Posyantek
antar desa dengan penjelasan sebagai berikut:
12.1. Kegiatan. Pengurus Posyantek desa dan Posyantek antar desa melaporkan
kegiatan Posyantek desa/Posyantek kepada Bupati/Walikota melalui Kepala
Dinas PMD Kabupaten/Kota.
12.2. Pelaporan. Operasional kegiatan dan penggunaan dana Posyantek desa dan
Posyantek antar desa dimonitor secara berjenjang oleh Pemerintah desa,
Kecamatan dan Dinas PMD Kabupaten/Kota.
12.3. Monitoring dan Evaluasi. Pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui
rapat koordinasi yang diselenggarakan secara:
a. Bulanan: Pengurus melaksanakan rapat koordinasi minimal 1 bulan
sekali.
b. Semesteran: dilakukan evaluasi atas perencanaan yang telah disusun,
mencakup tingkat pencapaian, kendala, dan tindakan yang diperlukan.
c. Tahunan: merupakan pertemuan tahunan sebagai bentuk pertanggung
jawaban pengurus kepada Bupati/Walikota Cq Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa yang sebelumnya dilakukan evaluasi oleh masing-
masing Posyantek desa dan Posyantek antar desa. Pertemuan ini diikuti
oleh seluruh Posyantek dan Posyantek desa pada wilayah
kabupaten/Kota.
d. Pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui pelaporan dengan
mekanisme sebagai berikut:
1. Ketua Posyantek desa dan Posyantek antar desa melaporkan
perkembangan pelaksanaan kegiatan Posyantek desa atau
Posyantek setiap triwulan kepada Bupati/Walikota melalui Institusi
Dinas PMD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada:
a. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi;
b. Kepala Dinas PMD Provinsi.

2. Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan kegiatan Posyantek desa
dan Posyantek antar desa di wilayahnya kepada Gubernur dengan
tembusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Kementeria Desa PDT dan Transmigrasi.
3. Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan Posyantek desa dan
Posyantek antar desa di wilayahnya kepada Menteri Desa PDT dan
Transmigrasi.
4. Laporan Ketua Posyantek desa dan Posyantek antar desa harus
terkirim selambat lambatnya pada setiap minggu pertama bulan April,
Juli, Oktober dan akhir Desember tahun berjalan.
5. Laporan Bupati/Walikota dibuat dan disampaikan setiap enam bulan
(semester).
6. Laporan Gubernur dibuat setiap tahun dan disampaikan pada saat
pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional.
7. Format laporan sesuai dengan Lampiran yang tercantum dalam
Panduan Umum Posyantek desa dan Posyantek antar desa.

BAB XIII
PENUTUP
Demikian Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Posyantek Desa dan
Posyantek antar Desa ini menjadi dasar dan rujukan bagi pengelola dan pihak-pihak
terkait lainnya dalam pembentukan dan pengelolaan Posyantek Desa dan
Posyantek antar Desa, serta guna menyusun dokumen-dokumen teknis yang
dipersyaratkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan
Pengembangan Posyantek Desa dan Posyantek antar Desa, baik yang dituangkan
sebagai Petunjuk Teknis, Standart Operational Procedure (SOP) maupun Kerangka
Acuan Kerja.

of 4
Lampiran I : Format Laporan Posyantek Desa atau Posyantek Antar Desa
Nama Posyantekdes/
Posyantek antar desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
LAPORAN PERIODE …………….S.D. …………….
NO. KEGIATAN
WAKTU &
TEMPAT
PELAKSANAAN
HASIL
KEGIATAN
PELAKSANA
DAN SUMBER
DANA
KET.
A. Administrasi
1. Surat Menyurat
2. Laporan Keuangan
B. Organisasi
1. Rapat Pengurus
2. Pengutan Kapasitas
Pengurus (pelatihan, studi
banding, lokakarya,
magang, dll)
C. Kegiatan Utama :
1. Invetarisai TTG
2. Sosialisasi Posyantek atau
Posyantek desa
3. Penyuluhan TTG
4. Layanan Konsultasi TTG
5. Pembuatan media cetak
(leaflet, brosur TTG)
6. Penyebaran Informasi
elektronis (internet,
intranet, FB, Page FB,
twitter,dll)
7. Kursus/Pelatihan (sebutka
n jenis/nama pelatihannya)
8. Pameran TTG
9. Demontrasi Penggunaan
TTG
10.Pengembangan TTG
(Rekayasa TTG, Inovasi
TTG)
D. Kegiatan Usaha / Kemandirian
E. Kemitraan /Kerjasama
F. Rencana Kerja triwulan …..
Keterangan: Laporan disesuakan dengan kegiatan yang telah dilakukan pada periode
laporan.
………….., …………………
Ketua Posyantek Desa/ Posyantek Antar Desa
(_____________________________________)

of 4
Lampiran II : Format Laporan Semester Pembina Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
NO. KEGIATAN
WAKTU &
TEMPAT
PELAKSANAAN
HASIL
KEGIATAN
PELAKSANA
DAN SUMBER
DANA
KET.
A. Koordinasi dan fasilitasi
penguatan Kelembagaan
Posyantek desa atau
Posyantek antar desa
(Dirinci bentuk kegiatan
yang dilaksanakan)
Foto
kegiatan
dilampirkan
B. Supervisi pengelolaan
Posyantek desa atau
yang dilaksanakan)
Foto
kegiatan
dilampirkan
C. Monitoring dan evaluasi
pengelolaan Posyantek desa
atau Posyantek antar desa
yang dilaksanakan, serta
dilampirkan hasil
monitoring dan evaluasi
yang dilaksanakan)
Foto
kegiatan
dilampirkan
D. Pemberian penghargaan
atas prestasi pengelolaan
Posyantek desa atau
yang dilaksanakan, seperti
lomba Posyantek dan
lainnya)
Foto
kegiatan
dilampirkan
E. Penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan
(Dirinci jenis pelatihan
yang dilaksanakan)
Foto
kegiatan
dilampirkan
F. Lainnya
yang dilaksanakan)
Foto
kegiatan
dilampirkan
G. Rencana Kerja Semester
berikutnya
(Rincian Rencana Kerja
dilampirkan)
Foto
kegiatan
dilampirkan
………….., …………………
Kepala Dinas PMD
Provoinsi/Kab/Kota
(_______________)

of 4
Lampiran III : Format Laporan Evaluasi Perkembangan Posyantek desa/
Posyantek Antar Desa
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
NO
NAMA
POSYANTEK/
POSYANTEK
DESA
ALAMAT
TAHUN
BERDIRI
PENERIMAAN
BANTUAN
DANA
PENGEMBANG-AN
(Rp)
TAHUN
PENERI-
MAAN
SUMBER
DANA
(APBN/
APBDProv
/APBD
Kab/Kota)
KATEGORI POSYANTEK
Pasif Aktif Tegak Mandiri
Keterangan Kategori Posyentek Desa atau Posyantek antar Desa:
1. Pasif: Posyantek telah terbentuk/berdiri tetapi tidak ada aktifitas atau kegiatan.
2. Aktif: Posyantek aktif yaitu memiliki SK pengurus, mempunyai program kerja secara
tertulis, dan pengurusnya aktif, mempunyai sekretariat.
3. Tegak: Posyantek tegak yaitu memiliki SK pengurus, mempunyai program kerja secara
tertulis, pengurusnya aktif, mempunyai sekretariat, dan menguasahi alat teknologi tepat
guna.
4. Mandiri: Posyantek mandiri yaitu memiliki SK pengurus, mempunyai program kerja secara
tertulis, pengurusnya aktif, mempunyai sekretariat, menguasahi alat teknologi tepat
guna,mempunyai mini perpustakaan, mempunyai usaha, mempunyai sumber dana,
sudah alih teknologi, sudah melatih masyarakat, dan melakukan kemitraan.
………….., …………………
Kepala Dinas PMD Provoinsi/Kab/Kota
………………..
( ________________ )

of 4
Lampiran IV: Format Laporan Tahunan Pembina Provinsi
Provinsi :
NO. KEGIATAN
WAKTU &
TEMPAT
PELAKSANAAN
HASIL
KEGIATAN
PELAKSANA
DAN
SUMBER
DANA
KET.
A. Koordinasi dan fasilitasi
penguatan Kelembagaan
Posyantek desa atau
yang dilaksanakan)
Foto
kegiatan
dilampir-
kan
B. Pemberian pedoman teknis
(Dilampirkan Pedoman
Teknis yang dibuat)
Buku
Pedoman
Teknis
dilampir-
kan
C. Supervisi pengelolaan
Posyantek
yang dilaksanakan)
Foto
kegiatan
dilampir-
kan
D. Monitoring dan evaluasi
Posyantek desa atau
yang dilaksanakan, serta
dilampirkan hasil
monitoring dan evaluasi
yang dilaksanakan)
Foto
kegiatan
dilampir-
kan
E. Pemberian penghargaan atas
prestasi pengelolaan
Posyantek desa atau
yang dilaksanakan, seperti
lomba Posyantek dan
lainnya)
Foto
kegiatan
dilampir-
kan
F. Penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan pengelolaan
Posyantek desa atau
(Dirinci jenis pelatihan yang
dilaksanakan)
Foto
kegiatan
dilampir-
kan
G. Lainnya
yang dilaksanakan)
Foto
kegiatan
dilampir-
kan
H. Rencana Kerja Tahun
berikutnya
(Rincian Rencana Kerja
dilampirkan)
Foto
kegiatan
dilampir-
kan
………….., …………………
Kepala Dinas PMD
Provoinsi/Kab/Kota
(_______________)

ouMAM DAP, TER
REMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL I
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
NOMOR CI TAHYN oal
TENTANG
PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
POS PELAYANAN TEKNOLOGI (POSYANTEK)
TAHUN ANGGARAN 2020
DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
Menimbang a. bahwa dalam rangka pembentukan, pengelolaan, dan
pengembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek), maka perlu
dibuat pedoman umuma
pengembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek);
pembentukan, pengelolaan, dan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tentang
pedoman umum pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan
Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) tahun anggaran 2020.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peratura
tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

7. Peraturan Menteri Desa. Pembangunan Daerah T'ertinggal dan
TTansmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan
Penerapan knologi Tepat Guna dalam Fengelolaan Sumber
Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1810,
2017);
MEMUTUS KAN:
Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TENTANG PEDOMAN UMUM
PEMBENTUKAN,
PENGEMBANGAN POS
PENGELOLAAN, DAN
PELAYANAN TEKNOLOGI (PoSYANTEK) TAHUN ANGGARAN 2020.
Menetapkan Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan, Dan
Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) tahun anggaran
2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
KESATU
Tujuan pedoman umum ini sebagai rujukan untuk Pemerintah
Provinsi, Kabupaten/Kota,
pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan pos pelayanan
teknologi (posyantek)
KEDUA
Kecamatan, dan Desa dalam
Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Direktorat
Masyarakat
Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-
067.03.1.350456/2020 tanggal 12 Nopember 2019.
KETIGA
Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan
Desa, Pembangunan
Desa Kementerian
Daerah
Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki
semestinya.
KEEMPAT
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ta Nove mho r 020
Plt. DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA4,
esu raczrt
un
suiag iHasi
-reaomtNG.
ROSYIDAH RACHMAWATY
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia (sebagai laporan);
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, PLDT dan Transmigrasi;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV;
9. Para pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal PPMD;
10. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan
Teknologi Tepat Guna, Ditjen PPMD;
11. Yang bersangkutan.

Pedum-Posyantek-1.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Pedum-Posyantek-1.pdf

Similar to Pedum-Posyantek-1.pdf (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Pedum-Posyantek-1.pdf