Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan publik. Secara singkat, kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu dengan tujuan tertentu dan bersifat mengikat bagi masyarakat. Kebijakan publik merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan oleh berbagai aktor pemerintah yang melibatkan analisis berbagai aspek seperti kekuatan, kelemahan,

1. PUBLIC POLICYPUBLIC POLICY
KEBIJAKAN PUBLIKKEBIJAKAN PUBLIK

2. Citizen/Society
Executive
Demand
& Support
Accountability
Local Dev. &
Public Service
Participation
Legislation & Control
Accountability

3. TUGAS NEGARATUGAS NEGARA
TUGAS DARI NEGARA / PEMERINTAHTUGAS DARI NEGARA / PEMERINTAH
TIDAK SEKEDAR MELAKSANAKANTIDAK SEKEDAR MELAKSANAKAN
PELAYANAN KEPADA PUBLIK, TAPIPELAYANAN KEPADA PUBLIK, TAPI
LEBIH DARI ITU, IALAH HARUSLEBIH DARI ITU, IALAH HARUS
BERUPAYA BAGAIMANA NEGARA ITUBERUPAYA BAGAIMANA NEGARA ITU
MENGKREASIKAN NILAI MASYARAKATMENGKREASIKAN NILAI MASYARAKAT
DALAM RANGKA MENINGKATKANDALAM RANGKA MENINGKATKAN
DAYA SAING GLOBAL DIMANADAYA SAING GLOBAL DIMANA
MEREKA BERADA.MEREKA BERADA.

4. WAJAH DARI SUATU NEGARAWAJAH DARI SUATU NEGARA
AKANAKAN TERCERMINTERCERMIN DARI WAJAHDARI WAJAH
KEBIJAKAN PUBLIK – NYA.KEBIJAKAN PUBLIK – NYA.
KARENA ITU KEBIJAKANKARENA ITU KEBIJAKAN
PUBLIK DAPAT MERUPAKANPUBLIK DAPAT MERUPAKAN
ESENSI DARI KEBERADAANESENSI DARI KEBERADAAN
SUATU NEGARA.SUATU NEGARA.

5. KEBIJAKAN PUBLIKKEBIJAKAN PUBLIK
KEBIJAKAN PUBLIK SEBENARNYAKEBIJAKAN PUBLIK SEBENARNYA
MERUPAKAN BENTUK KONKRETMERUPAKAN BENTUK KONKRET
DARI ADANYA PROSES YANGDARI ADANYA PROSES YANG
MENYANGKUTMENYANGKUT
PERTAUTAN / HUBUNGAN ANTARAPERTAUTAN / HUBUNGAN ANTARA
NEGARA DENGAN RAKYATNYANEGARA DENGAN RAKYATNYA

6. IF YOU’RE REACTING TO CHANGE,IF YOU’RE REACTING TO CHANGE,
YOU’RE TOO LATE.YOU’RE TOO LATE.
YOU MUST ANTICIPATE CHANGE.YOU MUST ANTICIPATE CHANGE.
YOU MUST UNDERSTAND CHANGE ASYOU MUST UNDERSTAND CHANGE AS
AN OPPORTUNITY AND MAKE ITAN OPPORTUNITY AND MAKE IT
HAPPEN.HAPPEN.
(JACK & SUZY WELCH)(JACK & SUZY WELCH)

7. BUKU – BACAAN.BUKU – BACAAN.
1. THOMAS R. DYE, 20021. THOMAS R. DYE, 2002
Understanding Public Policy, Tenth Edition.Understanding Public Policy, Tenth Edition.
Prentice Hall, New Jersey – U.S.A. 07458Prentice Hall, New Jersey – U.S.A. 07458
2. JAMES E. ANDERSON, 19972. JAMES E. ANDERSON, 1997
Public Policy Making, Third EditionPublic Policy Making, Third Edition
Houghton Mifflin Coy, Boston – U.S.A.Houghton Mifflin Coy, Boston – U.S.A.
3. RIANT NUGROHO DWIJOWIJOTO, 20033. RIANT NUGROHO DWIJOWIJOTO, 2003
Kebijakan Publik – Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.Kebijakan Publik – Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.
P.T. Elex Media Komputindo, Jakarta.P.T. Elex Media Komputindo, Jakarta.
4. FADILLAH PUTRA, 2003.4. FADILLAH PUTRA, 2003.
Paradigma Kritis Dalam Kebijakan Publik, Cetakan kedua.Paradigma Kritis Dalam Kebijakan Publik, Cetakan kedua.
Pustaka Pelajar Offset, Surabaya.Pustaka Pelajar Offset, Surabaya.
5. BUDI WINARNO, 2004.5. BUDI WINARNO, 2004.
Teori dan Proses Kebijakan Publik, Cetakan kedua.Teori dan Proses Kebijakan Publik, Cetakan kedua.
MedPrint Offset, Yogyakarta, 55292.MedPrint Offset, Yogyakarta, 55292.

8. THE OLDEST PROFESSION IS NOTTHE OLDEST PROFESSION IS NOT
PROSTITUTION BUTPROSTITUTION BUT
ADMINISTRATION.ADMINISTRATION.
(Edgar N. Gladen )(Edgar N. Gladen )

9. DALAM MASA ERA GLOBALISASIDALAM MASA ERA GLOBALISASI
PERSAINGAN AKAN TERJADI SECARAPERSAINGAN AKAN TERJADI SECARA
KETAT DAN PERAN NEGARA DALAMKETAT DAN PERAN NEGARA DALAM
SITUASI INI AKAN SEMAKIN KURANG,SITUASI INI AKAN SEMAKIN KURANG,
KARENA DALAM PROSES GLOBALISASIKARENA DALAM PROSES GLOBALISASI
YANG AKAN BERSAING ITU BUKANYANG AKAN BERSAING ITU BUKAN
PEMERINTAH TAPI PRIVAT.PEMERINTAH TAPI PRIVAT.
(Kenichi Ohmae, The Borderless World`1990(Kenichi Ohmae, The Borderless World`1990
& The End of the Nation State, 1995).& The End of the Nation State, 1995).

10. DALAM ERA GLOBALISASI PERAN NEGARADALAM ERA GLOBALISASI PERAN NEGARA
JUSTRU SEMAKIN PENTING, YAITU DALAM UPAYAJUSTRU SEMAKIN PENTING, YAITU DALAM UPAYA
MEMBANGUN LINGKUNGAN DAN KONDISI YANGMEMBANGUN LINGKUNGAN DAN KONDISI YANG
DAPAT MENUMBUHKAN DAYA SAING SETIAPDAPAT MENUMBUHKAN DAYA SAING SETIAP
AKTOR DALAM SEMUA BIDANG KEHIDUPAN.AKTOR DALAM SEMUA BIDANG KEHIDUPAN.
DALAM UPAYA UNTUK MEMBANGUN LINGKUNGANDALAM UPAYA UNTUK MEMBANGUN LINGKUNGAN
DAN KONDISI YANG DAPAT MENINGKATKANDAN KONDISI YANG DAPAT MENINGKATKAN
DAYA SAING ITU HANYA DAPAT DIBANGUN OLEHDAYA SAING ITU HANYA DAPAT DIBANGUN OLEH
PEMERINTAH MELALUIPEMERINTAH MELALUI “KEBIJAKAN”“KEBIJAKAN” YANGYANG
DIAMBILNYA.DIAMBILNYA.
(Phillip Kottler, Marketing the Nations, 1996 &(Phillip Kottler, Marketing the Nations, 1996 &
Competitive Adventage of the Nations, 1998).Competitive Adventage of the Nations, 1998).

11. PERBEDAAN STRUKTUR PEMERINTAHANPERBEDAAN STRUKTUR PEMERINTAHAN
NoNo Abad 20Abad 20 Abad 21Abad 21
11
UNIFORMITASUNIFORMITAS
(KETUNGGALAN)(KETUNGGALAN)
PLURALISMEPLURALISME
(KEANEKARAGAMAN)(KEANEKARAGAMAN)
22 ARISTOKRAT (FEODAL)ARISTOKRAT (FEODAL) EGALITER (KERAKYATAN)EGALITER (KERAKYATAN)
33 SENTRALISMESENTRALISME DESENTRALISMEDESENTRALISME
44 OTORITEROTORITER DEMOKRASIDEMOKRASI
55
NASIONALISTIK INWARDNASIONALISTIK INWARD
LOOKINGLOOKING
REGIONALISME – GLOBALISMEREGIONALISME – GLOBALISME
dan HUMANISMEdan HUMANISME

12. PENGERTIANPENGERTIAN
KEBIJAKAN PUBLIKKEBIJAKAN PUBLIK
DARI:DARI:
1.1. MUSTOPADIDJAJAMUSTOPADIDJAJA
2.2. THOMAS R. DYETHOMAS R. DYE
3.3. JAMES ANDERSONJAMES ANDERSON

13. MUSTOPADIDJAJAMUSTOPADIDJAJA
(Manajemen Proses kebijakan(Manajemen Proses kebijakan
Publik, 2003).Publik, 2003).
 Kebijakan Publik: “Keputusan yangKebijakan Publik: “Keputusan yang
dimaksudkan untuk mengatasidimaksudkan untuk mengatasi
permasalahan tertentu, untukpermasalahan tertentu, untuk
melakukan kegiatan tertentu ataumelakukan kegiatan tertentu atau
untuk mencapai tujuan tertentu, yanguntuk mencapai tujuan tertentu, yang
dilakukan oleh instansi yangdilakukan oleh instansi yang
berwenang dalam rangkaberwenang dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahanpenyelenggaraan tugas pemerintahan
negara dan pembangunan.negara dan pembangunan.

14. THOMAS R. DYETHOMAS R. DYE (Understanding Public(Understanding Public
Policy, 1992)Policy, 1992)
Public Policy: “Is whatever governments choose to do or no do”Public Policy: “Is whatever governments choose to do or no do”
IMPLIKASI DARI PENDAPAT THOMAS R. DYE:
Pemerintah (government) merupakan badan pembuat kebijakan public.
Jadi keputusan-keputusan (decisions) yang dibuat oleh perusahaan swasta,
organisasi sosial, kelompok kepentingan (interest group), individu-individu
dan kelompok-kelompok sosial lainnya bukanlah merupakan kebijakan
publik.
2. kebijakan public meliputi keputusan (choices) mendasar dari pemerintah
untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan apa-apa (do nothing).
.

15. PENGERTIANPENGERTIAN
KEBIJAKAN PUBLIKKEBIJAKAN PUBLIK
JAMES ANDERSONJAMES ANDERSON (Public Policy(Public Policy
Making, 1979)Making, 1979)
 Public Policy: “A purpose course of actionPublic Policy: “A purpose course of action
followed by government ini dealing with somefollowed by government ini dealing with some
problem or matter of concern).problem or matter of concern).

16. IMPLIKASI DARI PENDAPAT JAMES
ANDERSON:
 Keputusan-keputusan kebijakan seringkali diambil oleh
sekumpulan aktor-aktor.
 Dengan demikian kebijakan bukan saja merupakan multiple
decisions (keputusan-keputusan jamak), tetapi suatu multiple
decisions yang dibuat oleh multiple decisions makers
(pembuat keputusan jamak), yang seringkali terpisah-pisah
yang tersebar di dalam organisasi pemerintah yang
kompleks.
 Anderson menekankan pada keterkaitan antara tindakan dan
persepsi pemerintah mengenai keberadaan problem atau
perhatian yang membutuhkan tindakan

17. INTISARI DARI KEBIJAKAN PUBLIKINTISARI DARI KEBIJAKAN PUBLIK
1.1. BERBENTUK SEBAGAI KEPUTUSAN YANGBERBENTUK SEBAGAI KEPUTUSAN YANG
DILAKUKAN PEMERINTAH MENGENAI SESUATUDILAKUKAN PEMERINTAH MENGENAI SESUATU
HAL.HAL.
2.2. MEMPUNYAI TUJUAN TERTENTU.MEMPUNYAI TUJUAN TERTENTU.
3.3. TINDAKAN YANG DIAMBIL ITU DITUJUKANTINDAKAN YANG DIAMBIL ITU DITUJUKAN
KEPADA SELURUH MASYARAKAT ATAUKEPADA SELURUH MASYARAKAT ATAU
KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU DANKELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU DAN
BERSIFAT MENGIKAT.BERSIFAT MENGIKAT.
4.4. TINDAKAN TERSEBUT DIORIENTASIKAN UNTUKTINDAKAN TERSEBUT DIORIENTASIKAN UNTUK
KEPENTINGAN PUBLIK.KEPENTINGAN PUBLIK.

18. PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSANPROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN
OPPORTUNITYOPPORTUNITY THREATTHREATSTRENGTHSTRENGTH WEAKNESSWEAKNESS
ANALISIS SWOTANALISIS SWOT
KREASIKREASI
MENENTUKANMENENTUKAN
BERBAGAIBERBAGAI
ALTERNATIFALTERNATIF
KEPUTUSANKEPUTUSAN
IMPLEMENTASIIMPLEMENTASI
NILAI-NILAINILAI-NILAI
MANAJERIALMANAJERIAL
PERTANGGUNGPERTANGGUNG
JAWABAN SOSIALJAWABAN SOSIAL
ANALISISANALISIS
INTERNALINTERNAL
ANALISISANALISIS
EKSTERNALEKSTERNAL
KEKUATANKEKUATAN
DANDAN
KELEMAHANKELEMAHAN
PELUANGPELUANG
DANDAN
ANCAMANANCAMAN
KUNCIKUNCI
KEBERHASILANKEBERHASILAN
KEMAMPUANKEMAMPUAN
KHUSUSKHUSUS

19. DANANDJAJA, 1986
NILAI-NILAINILAI-NILAI
PRIBADIPRIBADI
KEBUTUHAN-KEBUTUHAN-
KEBUTUHANKEBUTUHAN
SIKAP DANSIKAP DAN
KEYAKINANKEYAKINAN
NILAI-NILAINILAI-NILAI
BUDAYABUDAYA
PERILAKUPERILAKU

20. POLICYPOLICY
ENVIRONMENTENVIRONMENT
PUBLICPUBLIC
POLICIESPOLICIES
CrimeCrime
InflationInflation
UnemploymentUnemployment
DiseriminationsDiseriminations
Urban SqualorUrban Squalor
LawLaw
EnforcementEnforcement
EconomicEconomic
WelfareWelfare
PersonnelPersonnel
UrbanUrban
POLICY SYSTEM :POLICY SYSTEM :
THE OVERALL INSTITUTIONAL PATTERN WITHIN WHICH POLICIESTHE OVERALL INSTITUTIONAL PATTERN WITHIN WHICH POLICIES
ARE MADE, INVOLVES INTERRELATIONSHIPS AMONG THEE ELEMENTS;ARE MADE, INVOLVES INTERRELATIONSHIPS AMONG THEE ELEMENTS;
PUBLIC POLICY, POLICY STAKEHOLDERS AND POLICY ENVIRONMENTSPUBLIC POLICY, POLICY STAKEHOLDERS AND POLICY ENVIRONMENTS
(Dunn,1992):(Dunn,1992):
Policy AnalystPolicy Analyst
Citizen’s GroupsCitizen’s Groups
Labour UnionsLabour Unions
PartiesParties
AgenciesAgencies
POLICYPOLICY
STAKEHOLDERSSTAKEHOLDERS

21. SISTEM KEBIJAKANSISTEM KEBIJAKAN
SISTEM KEBIJAKAN MERUPAKAN TATANAN KELEMBAGAAN YANGSISTEM KEBIJAKAN MERUPAKAN TATANAN KELEMBAGAAN YANG
BERPERAN DALAM MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN ATAUBERPERAN DALAM MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN ATAU
KESELURUHAN PROSES KEBIJAKAN (FORMULASI, IMPLEMENTASIKESELURUHAN PROSES KEBIJAKAN (FORMULASI, IMPLEMENTASI
DAN EVELUASI) DENGAN MENGAKOMODASIKAN KEGIATAN TEKNISDAN EVELUASI) DENGAN MENGAKOMODASIKAN KEGIATAN TEKNIS
(TECHNICAL PROCESS) DAN SOSIOPOLITIS (SOCIOPOLITICAL(TECHNICAL PROCESS) DAN SOSIOPOLITIS (SOCIOPOLITICAL
PROCESS) SERTA SALING BERHUBUNGAN DENGAN FAKTOR NILAIPROCESS) SERTA SALING BERHUBUNGAN DENGAN FAKTOR NILAI
DAN FAKTOR DINAMIS DARI SISTEM KEBIJAKAN ITUDAN FAKTOR DINAMIS DARI SISTEM KEBIJAKAN ITU
( Mustopadidjaja, 2003)( Mustopadidjaja, 2003)
LKLK KPKP
KSKS
PKPK
Interaksi Sistem KebijakanInteraksi Sistem Kebijakan
Keterangan :
LK : Lingkungan Kebijakan
PK : Pengelola Kebijakan
KP : Kebijakan
KS : Kelompok Sasaran
F : Formulasi
I : Implementasi
E : Evaluasi

22. F I E
Keterangan :
LK : Lingkungan Kebijakan
PK : Pengelola Kebijakan
KP : Kebijakan KS : Kelompok
Sasaran
F : Formulasi
I : Implementasi
E : Evaluasi
PROSES KEBIJAKANPROSES KEBIJAKAN
Feed Back
Feed Forward

23. TAHAP-TAHAP PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK.TAHAP-TAHAP PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK.
A.A. TAHAP BAGAIMANA MASALAH-MASALAH YANG ADATAHAP BAGAIMANA MASALAH-MASALAH YANG ADA
BISA MASUK KERUANG PEMERINTAH.BISA MASUK KERUANG PEMERINTAH.
B.B. TAHAP BAGAIMANA PEMERINTAH MELAKUKANTAHAP BAGAIMANA PEMERINTAH MELAKUKAN
TINDAKAN KONKRET DALAM MENYIKAPI MASALAH-TINDAKAN KONKRET DALAM MENYIKAPI MASALAH-
MASALAH TERSEBUT.MASALAH TERSEBUT.
C.C. TAHAP TINDAKAN PEMERINTAH ITU MASUK KETAHAP TINDAKAN PEMERINTAH ITU MASUK KE
MASALAH DILAPANGAN.MASALAH DILAPANGAN.
D.D. TAHAP KEMBALINYA KEBIJAKAN KE PEMERINTAHTAHAP KEMBALINYA KEBIJAKAN KE PEMERINTAH
DALAM RANGKA MELAKUKAN UPAYA PENINJAUANDALAM RANGKA MELAKUKAN UPAYA PENINJAUAN
KEMBALI DARI KEBIJAKAN TSB. DAN DIADAKANKEMBALI DARI KEBIJAKAN TSB. DAN DIADAKAN
PERUBAHAN BILA DIANGGAP PERLU. (Charles O.PERUBAHAN BILA DIANGGAP PERLU. (Charles O.
Jones)Jones)

24. TAHAP-TAHAP PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIKTAHAP-TAHAP PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK
1.1. PENYUSUNAN AGENDA (Agenda Setting).PENYUSUNAN AGENDA (Agenda Setting).
2.2. FORMULASI KEBIJAKAN (Policy Formulation).FORMULASI KEBIJAKAN (Policy Formulation).
3.3. ADOPSI KEBIJAKAN (Policy Adoption).ADOPSI KEBIJAKAN (Policy Adoption).
4.4. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (Pol. Implement.).IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (Pol. Implement.).
5.5. EVALUASI KEBIJAKAN (Policy Evaluation)EVALUASI KEBIJAKAN (Policy Evaluation)
(William N. Dunn)(William N. Dunn)

25. NILAI-NILAI YANG MELANDASI PEMBUAT KEPUTUSANNILAI-NILAI YANG MELANDASI PEMBUAT KEPUTUSAN
1.1. NILAI POLITIS (Political Value):NILAI POLITIS (Political Value):
Keputusan yang dibuat atas dasar kepentingan politik dari parpol atauKeputusan yang dibuat atas dasar kepentingan politik dari parpol atau
kepentingan tertentu.kepentingan tertentu.
2.2. NILAI ORGANISASI (Organization Value):NILAI ORGANISASI (Organization Value):
Keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, misal:Keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, misal:
mengenai reward dan punish.mengenai reward dan punish.
3.3. NILAI PRIBADI (Personal Value):NILAI PRIBADI (Personal Value):
Keputusan yang dibuat atas dasar nilai pribadi pembuat keputusan.Keputusan yang dibuat atas dasar nilai pribadi pembuat keputusan.
4.4. NILAI KEBIJAKAN (Policy Value):NILAI KEBIJAKAN (Policy Value):
Keputusan dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijakan secara moral dapatKeputusan dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijakan secara moral dapat
dipertanggung jawabkan.dipertanggung jawabkan.
5.5. NILAI IDEOLOGI (Ideological Value):NILAI IDEOLOGI (Ideological Value):
Keputusan dibuat atas dasar ideologi negara, misal: keputusan yang bersifatKeputusan dibuat atas dasar ideologi negara, misal: keputusan yang bersifat
nasional.nasional.

26. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPERSULITFAKTOR-FAKTOR YANG MEMPERSULIT
PEMBUATAN “KEBIJAKAN”PEMBUATAN “KEBIJAKAN”
(GERALD E. CAIDEN, 1971)(GERALD E. CAIDEN, 1971)
1.1. SULITNYA MEMPEROLEH INFORMASI YANGSULITNYA MEMPEROLEH INFORMASI YANG
DIPERLUKAN.DIPERLUKAN.
2.2. BUKTI-BUKTI SULIT DISIMPULKAN.BUKTI-BUKTI SULIT DISIMPULKAN.
3.3. ADANYA BERBAGAI MACAM KEPENTINGAN YANGADANYA BERBAGAI MACAM KEPENTINGAN YANG
BERBEDA.BERBEDA.
4.4. DAMPAK KEBIJAKAN DIKETAHUI PADA MASA YANGDAMPAK KEBIJAKAN DIKETAHUI PADA MASA YANG
AKAN DATANG.AKAN DATANG.
5.5. FEEDBACK DARI SUATU KEBIJAKAN SULIT DIKETAHUIFEEDBACK DARI SUATU KEBIJAKAN SULIT DIKETAHUI
DENGAN SEKSAMADENGAN SEKSAMA

27. The Policy Process
as a Hierarchy
(Daniel W. Bromley)
POLICY LEVEL
ORGANIZATION LEVEL
OPERATIONAL LEVEL
Institutional arrangements
Patterns of interaction
Outcomes
Assesment
Institutional arrangements

28. STRATIFIKASISTRATIFIKASI
KEBIJAKANKEBIJAKAN
Kebijakan UmumKebijakan Umum
( Policy Level )( Policy Level )
Kebijakan OperasionalKebijakan Operasional
( Technical )( Technical )
Kebijakan ManajerialKebijakan Manajerial
( Strategic – Tactical )( Strategic – Tactical )
Action PlanAction Plan
( Cross Functional & Team Work )( Cross Functional & Team Work )
ImplementasiImplementasi
EvaluasiEvaluasi

29. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHIFAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERUMUSAN KEBIJAKAN.PERUMUSAN KEBIJAKAN.
1.1. TEKANAN-TEKANAN DARI LUARTEKANAN-TEKANAN DARI LUAR
2.2. KEBIASAAN LAMA (KONSERVATIF)KEBIASAAN LAMA (KONSERVATIF)
3.3. PENGARUH SIFAT PRIBADI (NILAI)PENGARUH SIFAT PRIBADI (NILAI)
4.4. KELOMPOK LUARKELOMPOK LUAR
5.5. PENGARUH MASA LALUPENGARUH MASA LALU

30. CIRI – CIRI NEGARA:CIRI – CIRI NEGARA:
1.1.MEMPUNYAI PEMERINTAHAN YANGMEMPUNYAI PEMERINTAHAN YANG
BERDAULATBERDAULAT
2.2.MEMPUNYAI WILAYAH DENGAN BATAS-MEMPUNYAI WILAYAH DENGAN BATAS-
BATASNYA YANG TEGAS DAN JELASBATASNYA YANG TEGAS DAN JELAS
3.3.MEMPUNYAI RAKYATMEMPUNYAI RAKYAT
4.4.MEMPEROLEH PENGAKUAN DARI DUNIAMEMPEROLEH PENGAKUAN DARI DUNIA
INTERNASIONAL YANG DIWAKILI OLEHINTERNASIONAL YANG DIWAKILI OLEH
P.B.B.P.B.B.

31. PERAN NEGARA ADALAH :PERAN NEGARA ADALAH :
MENGELOLAMENGELOLA (TO MANAGE)(TO MANAGE) KEGIATANKEGIATAN
PUBLIK BESERTA MASALAH-MASALAHNYAPUBLIK BESERTA MASALAH-MASALAHNYA
DAN MENANGANI ASPEK-ASPEK KEHIDUPANDAN MENANGANI ASPEK-ASPEK KEHIDUPAN
MANUSIA (ASPEK POLITIK,SOSIAL,MANUSIA (ASPEK POLITIK,SOSIAL,
EKONOMI, HANKAM)EKONOMI, HANKAM)

32. THE E-V-R CONGRUENCE MODELTHE E-V-R CONGRUENCE MODEL
( THOMPSON-STRATEGIC MANAGEMENT )( THOMPSON-STRATEGIC MANAGEMENT )
RESOURCES ENVIRONMENT
THE
STRATEGY
VALUES

33. RESOURCES ENVIRONMENT
VALUES
THE UNCONCIOUSLY
COMPETENT ORGANIZATION

34. THE CONCIOUSLY
INCOMPETENT
ORGANIZATION
ENVIRONMENT
VALUES
RESOURCES

35. STRATEGIC DRIFT
ENVIRONMENT
VALUES
RESOURCES

36. RESOURCES ENVIRONMENT
VALUES
THE LOST ORGANIZATION

37. Forms of PolicyForms of Policy
REALIZEDREALIZED
POLICYPOLICY
EMERGENT POLICY
EMERGENT POLICY
UNREALIZEDUNREALIZED
POLICYPOLICY
DELIBERATE
POLICY
DELIBERATE
POLICY
INTENDED
INTENDED
POLICY
POLICY

38. Diagnosis of Symptoms to Find CauseDiagnosis of Symptoms to Find Cause
( In Public Sector)( In Public Sector)
OBSERVED SYMPTOMSOBSERVED SYMPTOMS
Target SumberTarget Sumber
PAD Tdk TercapaiPAD Tdk Tercapai
Efektivitas KerjaEfektivitas Kerja
Pegawai MenurunPegawai Menurun
Pelayanan YgPelayanan Yg
Tidak BaikTidak Baik
Kebijakan PublikKebijakan Publik
Tidak EfektifTidak Efektif
POTENTIAL CAUSESPOTENTIAL CAUSES
Pelaksanaan fungsiPelaksanaan fungsi
MGT tdk efektifMGT tdk efektif
3 Pilar Kebijakan3 Pilar Kebijakan
Publik Tdk EfektifPublik Tdk Efektif
Kepemimpinan ygKepemimpinan yg
Tdk EfektifTdk Efektif
Pemberdayaan PegPemberdayaan Peg
Tdk EfektifTdk Efektif
SystematicSystematic
DiagnosisDiagnosis
3 Pilar Stratejik3 Pilar Stratejik
MGT Tdk EfektifMGT Tdk Efektif

39. Diagnosis of Symptoms to Find CauseDiagnosis of Symptoms to Find Cause
( In Public Sector)( In Public Sector)
OBSERVED SYMPTOMSOBSERVED SYMPTOMS
Target SumberTarget Sumber
PAD Tdk TercapaiPAD Tdk Tercapai
Efektivitas KerjaEfektivitas Kerja
Pegawai MenurunPegawai Menurun
Pelayanan YgPelayanan Yg
Tidak BaikTidak Baik
Kebijakan PublikKebijakan Publik
Tidak EfektifTidak Efektif
POTENTIAL CAUSESPOTENTIAL CAUSES
Pelaksanaan fungsiPelaksanaan fungsi
MGT tdk efektifMGT tdk efektif
3 Pilar Kebijakan3 Pilar Kebijakan
Publik Tdk EfektifPublik Tdk Efektif
Kepemimpinan ygKepemimpinan yg
Tdk EfektifTdk Efektif
Pemberdayaan PegPemberdayaan Peg
Tdk EfektifTdk Efektif
SystematicSystematic
DiagnosisDiagnosis
3 Pilar Stratejik3 Pilar Stratejik
MGT Tdk EfektifMGT Tdk Efektif

40. Governance System in LocalGovernance System in Local
OtonomyOtonomy
Citizen/Society
Executive
Demand
& Support
Accountability
Local Dev. &
Public Service
Participation
Legislation & Control
Accountability
Local
Representative