Dokumen tersebut merangkum revitalisasi program Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Program tersebut mencakup penguatan koordinasi antar instansi pemerintah, peningkatan peran desa dalam penanggulangan kemiskinan, penggunaan indikator lingkungan sesuai SDGs, serta penggunaan teknologi terbuka untuk melibatkan masyarak

1. REVITALISASI PROGRAM
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISIKINAN
& PERLINDUNGAN SOSIAL
Oleh
Agus Sediadi Tamtanus
KEMENTERIAN KOORDINATOR PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
2015

2. LATAR BELAKANG
VISI KEMENKO PMK 2015-
2019
Menjadi koordinator
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan untuk Mewujudkan
Indonesia yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian
berdasarkan Gotong royong
MISI KEMENKO PMK 2015-
2019
1.Mengoordinasikan dan
mensinkronisasikan perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan pembangunan
manusia dan kebudayaan;
2.Mengendalikan pelaksanaan
kebijakan pembangunan
manusia dan kebudayaan;
3.Mendorong perwujudan
manusia dan kebudayaan
Indonesia yang berkualitas;
4.Meningkatkan Kapasitas
kelembagaan Kemenko PMK

3. MASALAH

5. ANALISIS PERMASALAHAN
1. Konsep lingkungan yang salah (hutan,
sungai, pantai);
2. Saat ini masih Ekonomi & Sosial tidak
berbasis pembangunan berkelanjutan;
3. Kurangnya disentralisasi dalam
pengintegrasikan perencanaan
pembangunan daerah

6. KEBIJAKAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN & PERLINDUNGAN
SOSIAL (DBK PK&PS)
1. Adanya INPRES No.7/2014 tugas khusus Kementerian Koordinator
PMK harusnya dapat dilakukan oleh DBK PK & PS;
• Melakukan koordinasi menguatkan peran Hukum sebagai supervisi
dalam mendukung Kinerja Kementerian Teknis
• Meningkatkan koordinasi untuk mengoptimalkan perencanaan dan
pengawasan oleh Inspektorat Jenderal
• Meperkuat koordinasi untuk terjaminnya Koneksi Dijital antar
Instansi baik Horizontal/Vertikal- Pusat Datin terpadu.
2. Adanya UU No. 6 Tahun 2014-Desa
• Koordinasi DBK PK & PS diperkuat dengan Daerah (Desa,
Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi)
• TKPKD-TNP2K
3. Indikator Lingkungan- SDGs
4. Alat Analisis Tepat Guna – Desa menggunakan Open GIS menghindari
ketergantungan dengan vendor
5. Masyarakat dapat menginput Data & Informasinya langsung

7. agus@ristek.go.id