1. KEPALA BKIPM TARAKAN
Umar, S.Pi, M.Si, M.M
Tahun 2022 BKIPM Tarakan pasti WBK
APA ITU ZONA
INTEGRITAS DAN
WBK ?
APA SAJA AREA
PERUBAHAN ?
KENAPA HARUS
WBK ?
BAGAIMANA
STRATEGI
MENUJU WBK ?
INTERNALISASI DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK
TARAKAN
2. Predikat ini dapat
dicabut,
dipertahankan/
ditingkatkan
Merupakan sistem untuk
mencegah/mendeteksi
potensi fraud
Jadikan sebagai budaya
kerja yang “BERSIH”
Bukan hanya mengejar
Predikat / Penghargaan
Sistem/tata kelola yang baik sehingga dapat
melayani masyarakat dengan baik,
(survei penting dilakukan)
MIND SET
PREDIKAT
WBK/WBBM
2
TARAKAN
DISCLAIMER
3. Secara etimologis, kata integritas (integrity), integrasi (integration) dan integral (integral) memiliki akar
kata Latin yang sama, yaitu “integer” yang berarti “seluruh” (“whole or entire”) atau “suatu bilangan
bulat” (“a whole number”), bilangan yang bukan bilangan pecahan.
Pengertian Integritas adalah cara berpikir, berkata, berperilaku dan
bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan
prinsip-prinsip moral.
Integritas merupakan salah satu atribut terpenting/kunci yang harus dimiliki seseorang. Integritas
adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-
metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan.
Pengertian Integritas
Jadi, sesuatu yang berintegritas merupakan sesuatu yang utuh dalam keseluruhannya, sesuatu
yang tidak terbagi, dimana nuansa keutuhan atau kebulatannya tidak dapat dihilangkan.
4. Billy Boen
“ Integrity as a tool to archieve the goal ”
Zig Zigler
Integritas vs Prestasi
“hasil akhir bukanlah satu-satunya yang dinilai, tetapi bersikap dan bertindak selama
proses untuk menuju kepada hasil “
Fungsi Integritas
1. Fungsi Kognitif
2. Fungsi Afektif
5. MANFAAT INTEGRITAS
1. Manfaat secara fisik.
2. Manfaat secara intelektual.
3. Manfaat secara emosional.
4. Manfaat secara spiritual.
5. Manfaat secara sosial.
6. Cara Meningkatkan Integritas
1. Tetapkan nilai-nilai diri anda.
2. Buat paradigma baru tentang uang.
Integritas seseorang bisa dihapus oleh kesombongan, kepentingan diri sendiri dan golongan, keserakahan,
dan kekuasaan.
Pangkal dari semua itu adalah uang. Oleh karena itu, buat paradigma baru tentang uang.
3. Jaga ucapan anda
Kewajiban untuk menjaga ucapan ini tertuang didalam perintah Allah sebagaimana tersebut dalam Surat Al-
Ahzab Ayat 70 - 71
{
يِدَس ال ْوَق واُلوُق َو َ َّ
َّللا واُقَّتا واُنَمآ َينِذَّال اَهُّيَأ اَي
ًاد
(70)
ْرِفْغَي َو ْمُكَلاَمْعَأ ْمُكَل ْحِلْصُي
ْنَم َو ْمُكَبوُنُذ ْمُكَل
اًميِظَع اًز ْوَف َازَف ْدَقَف ُهَلوُسَر َو َ َّ
َّللا ِعِطُي
(
71
)
{
Artinya :
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya
Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa
menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. (QS.Al-Ahzab
70:71)
7. DASAR HUKUM WBK WBBM DI KKP
1. PERMENPAN RB No. 90 / 2021
Tanggal 31 Desember 2021 (Terbaru) tentang
Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan
WBBM di Instansi Pemerintah
Note : Terdapat penambahan komponen REFORM
pada area pengungkit
2. PERMEN KP No. 49/PERMEN-KP/2021
Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP
TARAKAN
8. 8
Reformasi birokrasi telah memasuki fase akhir dari rangkaian periode
reformasi birokrasi 2010-2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi bahwa terdapat 3
fase pelaksanaan mulai tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.
Pada fase akhir ini sasaran RB diarahkan pada tiga kondisi yaitu :
1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yang efektif dan efisien
3. Pelayanan publik yang prima.
9. 9
8 area perubahan
Level INSTANSI
PEMERINTAH
9 Program Quick win
KKP
Birokrasi yang bersih dan
Akuntabel
Birokrasi yang efektif dan efisien
Birokrasi yang memiliki pelayanan
publik berkuwalitas
Mental Aparatur
SDM
Tata Laksana
Akuntabilitas
Kelembagaan
Pengawasan
Pelayanan Publik
Peraturan
Percepatan
Birokrasi belum bersih, kurang
akuntabel dan berkinerja rendah
Birokrasi belum efektif dan efisien
pelayanan publik masih buruk
10. ZONA INTEGRITAS (PERMENPAN RB 90/2021)
Yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan
jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui Reformasi
Birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan
akuntabel serta pelayanan publik yang prima
Unit kerja berpredikat WBK/WBBM merupakan
outcome dari upaya pencegahan korupsi yang
dilaksanakan secara kongkrit di dalam lingkup zona
integritas.
UPAYA PERCEPATAN PENCAPAIAN SASARAN RB MELALUI PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
11. PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS
• Penandatangan pakta integritas
• Pernyataan komitmen
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
• Menetapkan unit kerja
• Membangun dan melakukan monev atas pembangunan
PENGUSULAN ZONA INTEGRITAS
• Penilaian mandiri oleh TPI (Tim Penilai Internal)
• Pengusulan ke KemenPAN RB
REVIU OLEH TIM PENILAI NASIONAL
• Verifikasi di lapangan dan/atau mystery guest
• Survey
PENETAPAN WBK/WBBM
• Panel TPN
• Kementerian PAN RB bersama KPK dan Ombudsman RI
SEKILASPROSES PEMBANGUNAN ZI
TARAKAN
12. KERANGKA LOGIS PEMBANGUNAN ZI
Pembangunan Zona Integritas
mencakup dua komponen, yaitu
Pengungkit dan Hasil.
1. Komponen Pengungkit
merupakan aspek tata kelola
(governance) internal unit
kerja
2. Komponen Hasil
merupakan bagaimana
stakeholder merasakan
dampak/hasil dari perubahan
yang telah dilakukan pada
area pengungkit.
Hubungan Komponen dan Indikator Pembangunan
Komponen
TARAKAN
13. PEMBANGUNAN ZI
6 AREA PERUBAHAN (PENGUNGKIT)
I. Manajemen Perubahan (4)
II. Penataan Tatalaksana (3,5)
IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja (5)
III. Penataan Sistem Manajemen SDM (5)
V. Penguatan Pengawasan (7,5)
VI. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (5)
KOMPONEN PEMENUHAN
(Bobot Nilai 30)
KOMPONEN REFORM
(Bobot Nilai 30)
I. Manajemen Perubahan (4)
II. Penataan Tatalaksana (3,5)
IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja (5)
III. Penataan Sistem Manajemen SDM (5)
V. Penguatan Pengawasan (7,5)
VI. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (5)
NILAI
MAKSIMUM 60
TARAKAN
14. 1. Penyusunan Tim Kerja
I. MANAJEMEN PERUBAHAN
2. Penyusunan Rencana Kerja Profiling Pegawai
3. Monev Pembangunan Zona Integritas
secara Continue
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
- Penandatangan Pakta Integritas
- Penetapan Agent of Change (AOC)
- Apel Pagi Rutin setiap Hari Senin
- Internalisasi Penguatan WBK
- Pelatihan Budaya Prima
- Seluruh Pegawai Terlibat dlm Survei Jargon
Kantor
15. II. PENATAAN TATALAKSANA
1. Prosedur Operasional Tetap
(SOP) Kegiatan Utama
2017 2019
3. Keterbukaan
Informasi Publik
2. Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
SOP jenis-jenis pelayanan yang mengacu
kepada Keputusan Kepala BKIPM Tarakan
tentang Standar Pelayanan di lingkungan
BKIPM Tarakan :
1. SOP Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan
Domestik Keluar Berbasis CKIB
2. SOP Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan
Domestik Masuk
3. Dll,
1. SK . Kepala BKIPM Tarakan Tentang
Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi BKIPM Tarakan
2. Monev KIP tahun 2021
16. III. PENATAAN SISTEM MAJEMEN SDM
1. Perencenaan Kebutuhan Pegawai
sesuai dgn Kebutuhan Organisasi
2017 2019
4. Penetepan Kerja Individu
2. Pola Mutasi Internal
1. Informasi Jabatan Semua Jabatan
Fungsional di BKIPM Tarakan 2021
2. Laporan Analisa Beban Kerja
3. Ususlan Kebeutuhan Pegawai ke Sesban
Tahun 2020
4. Dll
1. SKP Seluruh Pegawai Tahun 2021
2. Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun
2021
3. Reward Kinerja Individu Tahun 2021
3. Pengembangan Pegawai
berbasis Kompetensi (TNA)
5. Peneteapan Aturan Displin/Kode
Etik/Kode Perilaku Pegawai
6. Sistem Informasi
Kepegawaian
1. Laporan Sosialisasi Kode Etik 2021
2. Laporan Implementasi Kode Etik
Pegawai 2021
1. Update informasi pegawai di
aplikasi E-Pegawai (Ari Wahyudi)
17. IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
1. Keterlibatan Pimpinan
2017 2019
2. Pengelolaan Akuntabilitas
Kinerja
1. Undangan, Daftar Hadir Kegiatan Penyusunan RKAKL dan
Finalisasi RKAKL yang dihadiri oleh Kepala BKIPM Tarakan
2. Catatan RKAKL REvisi 2 Th 2021
3. Notulensi Rapat Penyusunan RKAKL
4. RKAKL Awal Tahun 2021
5. RKAKL Revisi 1-11 Tahun 2021
6. RKAKL Final Tahun 2021
7. Keterlibatan Pimpinan dalan Penyusunan RKAKL
1. Renstra 2020-2024
2. RKT Tahun 2021
3. PK tahun 2021
4. ROK Tahun 2021
18. v. PENGUATAN PENGAWASAN
1. Pengendalian Gratifkasi
2017 2019
4. Whistle Blowing System
2. Penerapan Sistem
Pengendalian Intern
1. SP Tim Penanganan WBS Tahun 2021
2. Laporan Monev Penerapan WBS
3. Hasil Monev telah Ditindaklanjuti
3. Pengaduan Masyarakat
5. Penanganan Benturan Kepentingan
19. Vi. Peningkatan kualitas pelayanan publik
1. Standar Pelayanan
2017 2019
4. Survei Kepuasan Masyarakat
2. Budaya Pelayanan 3. Pengelolaan Pengaduan
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi
22. BUKTI MASIH LEMAHNYA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI KKP
01
NILAI TURUN & DOKUMENTASI
TIDAK MEMENUHI SYARAT MINIMAL
02
PERUBAHAN NOMENKLATUR DAN
STRUKTUR UNIT KERJA
03
TERBUKTI ADA PENYIMPANGAN
(PENGADUAN MASYARAKAT)
SUSTAINABILITY
KONSISTENSI
KURANGNYA:
KOMITMEN
Penyebab:
1. BBPBAT Sukabumi
2. Balai KIPM Semarang
3. PPN Pemangkat
4. Dit Perizinan dan
Kenelayanan
5. BBKIPM Makassar
6. Balai KIPM Surabaya II
7. Balai KIPM Denpasar
Hasil evaluasi Itjen pada akhir 2021 terhadap 7 unit kerja yang telah
memperoleh predikat WBK Menteri PAN RB
23. PENGALAMANDARIINSTANSI LAIN
SHARING CATATAN PENILAIAN OLEH KEMENPANRB
Internal:
1. Meningkatkan komitmen pembangunan ZI sehingga
dapat terwujud Reformasi Birokrasi yang lebih nyata,
terutama dalam menggali tantangan dan peluang ke
depan perkembangan.
2. Mengembangkan knowingyouremployee sebagai
upaya pencegahan dan mendeteksiadanya indikasi
penyimpangan oleh pegawai dan sebagai upaya
pemecahanpermasalahankinerja pegawai.
Koordinasi:
1. Memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan
unit-unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas
pengawasan.
Layanan:
1. Menciptakan inovasi-inovasi yang berkualitas dalam hal penguatan
integritas maupun pelayanan sehingga terjadi perubahan yang
signifikan sejak ditetapkan menjadi unit kerja menuju WBK;
2. Mengembangkan layanan berbasis elektronik terutama untuk
layananpendukung (konsultasi dan tanya jawab).
3. Meningkatkan kompetensi pegawai front office terutama pada
kompetensi pendukung untuk memastikan bahwa pemberi layanan
memberikan layanan yang humanis kepada stakeholder.
4. Membuat sistem apresiasi kepada penerima layanan terpatuh untuk
meningkatkanketaatan pelaporan dan ketaatan peraturan
5. Melakukan manajemen media sebagai upaya menyebarluaskan
perubahan kepada masyarakat sehingga tercipta persepsi positif.
6. Melakukan identifikasi penerima layanan dan dilakukan pendekatan
secara personal untuk meningkatkan ketaatan pelaporan bea masuk
dan ketaatan peraturan kepabeanan.
7. Melakukan komunikasi dan kedekatan yang intensif dengan
pengguna layanan dan stakeholder sehingga mengurangi terjadi gap
antara harapan pengguna layanan dengan kinerja layanan yang
diberikan.
TARAKAN
