1. PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2016
Amanat Presiden RI pada tanggal 29 September 2015 dan
Pencanangan Kampung KB di Kabupaten Cirebon pada tanggal 14 Januari 2016
2.
3. Lintas
Sektor
Satuan wilayah setingkat RW, dusun
atau setara, yang memiliki kriteria
tertentu dimana terdapat keterpaduan
program KKBPK dan
Pembangunan sektor
terkait yang
dilaksanakan
secara sistemik
dan sistematis.
PENGERTIAN
4. 1. Merupakan kegiatan konkrit untuk
merevitalisasi Program KB yang dalam 10
tahun terakhir belum menunjukkan kinerja yang
menggembirakan
KAMPUNG KB (KELUARGA BERENCANA)
2. Merupakan program unggulan KB era Pemerintahan
saat ini dalam mengimplementasikan NAWACITA, agenda :
• prioritas ketiga; yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dalam
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI;
• prioritas kelima; yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
• prioritas ke delapan; yaitu melakukan revolusi Karakter Bangsa.
3. Merupakan implementasi dari fungsi – fungsi keluarga
(8 fs keluarga)
5. • PERENCANAAN
• PELAKSANAAN
• EVALUASI
Melibatkan seluruh
Kementrian dan Lembaga
terkait di tingkat pusat,
provinsi dan kab/kota
dibawah koordinasi Menko
PMK. RI di tk. Pusat,
Gubernur di tk. Provinsi dan
Bupati/Walikota di
tk. Kab/Kota
PROSES
6. Meningkatkan kualitas hidup
masyarakat di tingkat kampung
atau yang setara melalui program
kependudukan, keluarga berencana
dan pembangunan keluarga serta
pembangunan sektor terkait dalam
rangka mewujudkan keluarga kecil
berkualitas
TUJUAN umum:
dengan semangat gotong royong
dan kemandirian
7. a.Meningkatkan peran pemerintah, pemerintah
daerah, lembaga non pemerintah dan swasta
dalam memfasilitasi, pendampingan dan
pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan
program KKBPK dan pembangunan sektor terkait;
b.Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
pembangunan berwawasan kependudukan;
c. Meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern;
d.Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program
BKB, BKR, BKL, PIK Remaja;
TUJUAN khusus:
8. e. Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui
Kelompok UPPKS;
f. Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT);
g. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
h. Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk
usia sekolah;
i. Meningkatkan sarana dan prasarana
pembangunan kampung
j. Meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung
yang sehat dan bersih
TUJUAN khusus:
9. 1.Kampung KB yang akan dibentuk harus dimulai
dari awal sesuai kriteria yang ditentukan, bukan
Kampung KB yang sudah ada
2.Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat
Pendataan Keluarga
3.Dukungan dan komitmen Pemerintah daerah
Bupati/Walikota - Camat - Kepala Desa/Lurah
4.Partisipasi aktif Masyarakat Toma, Toga-Tokoh
Adat - Masyarakat
PRASAYARAT WAJIB
Pembentukan KAMPUNG KB
10. a. Keluarga
b. Remaja
c. Penduduk Lanjut Usia (Lansia)
d. Pasangan Usia Subur (PUS)
e. Keluarga dengan balita
f. Keluarga dengan remaja
g. Keluarga dengan lansia
h. Sasaran sektor sesuai dengan
bidang tugas masing masing
a.Kepala Desa/Lurah
b.Ketua RW
c. Ketua RT
d.PKB/PLKB/TPD
e.Petugas Lapangan sektor terkait
f. PKK Tingkat Desa/Kelurahan
g.IMP (PPKBD dan Sub PPKBD)
h.Toma/Toga/Todat di desa/kel
i. Kader
SASARAN :
PELAKSANA :
11. dalam pemilihan, penetapan dan pembentukan
kampung KB:
a.Jumlah Pra-KS dan KS-1 (miskin) di atas rata-rata
Pra KS- dan KS-1 tingkat desa/kelurahan dimana
kampung tersebut berada.
b.Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian
peserta KB tingkat desa/ kelurahan dimana
kampung tersebut berlokasi.
KRITERIA UTAMA
12. KRITERIA WILAYAH :
Setelah terpenuhi dua kriteria utama pemilihan dan pembentukan
kampung KB, maka selanjutnya dapat memilih salah satu atau
lebih kriteria wilayah berikut :
1. Kumuh
2. Pesisir/Nelayan;
3. Daerah Aliran Sungai (DAS);
4. Bantaran Kereta Api;
5. Terpencil;
6. Perbatasan;
7. Kawasan Industri;
8. Kawasan Wisata;
9. Padat penduduk
10. Kawasan Miskin (termasuk Miskin
Perkotaan);
13. KRITERIA KHUSUS
a. Kriteria Data
Setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari
hasil Pendataan Keluarga, data kependudukan dan/atau pencatatan
sipil yang akurat.
b. Kriteria Kependudukan
Angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah
c. Kriteria Program Keluarga Berencana
• Peserta KB Aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat
desa/kelurahan;
• Penggunaan MKJP lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat
desa/kelurahan;
• Tingkat Unmet Need lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat
desa/kelurahan.
14. 1. Partisipasi keluarga dalam program
ketahanan keluarga rendah
2. Partisipasi keluarga dalam program
pemberdayaan keluarga rendah
3. Partisipasi Remaja dalam PIK rendah
Kriteria Program
Pembangunan Keluarga
15. 1. Kesehatan:
Derajat kesehatan dan gizi masyarakat di bawah
rata-rata derajat kesehatan dan gizi masyarakat desa;
2. Sosial Ekonomi:
Tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat
wilayah Desa lebih rendah dari rata-rata desa;
3. Pendidikan:
Rata-rata lama sekolah penduduk lebih rendah dari
rata-rata lama sekolah penduduk tingkat desa;
4. Pemukiman dan Lingkungan:
Kualitas pemukiman dan lingkungan masyarakat di
bawah rata-rata pemukiman dan lingkungan tingkat
desa;
Kriteria Program Pembangunan Sektor Terkait
16. SUSUNAN POKJA / PENGURUS KAMPUNG KB
Pelindung/Penanggung Jawab : Kepala Desa/Lurah
Penasehat : BPD, Ketua TP-PKK
Desa/Kelurahan, PKB,
PPKBD/Pos KB.
Ketua : Kepala Dusun / Ketua RW /
Tokoh Masyarakat
Sekretaris : Sub-PPKBD/Sub-Pos KB
17. Bendahara : Pengurus PKK RW
Seksi :
1.Seksi Keagamaan
2.Seksi Sosialisasi/Pendidikan
3.Seksi Reproduksi
4.Seksi Ekonomi
5.Seksi Perlindungan
6.Seksi Kasih Sayang
7.Seksi Sosial Budaya
8.Seksi Pembinaan Lingkungan
:
:
:
:
:
:
:
:
:
(dipilih)
(dipilih)
(dipilih)
(dipilih)
(dipilih)
(dipilih)
(dipilih)
(dipilih)
(dipilih)
18. Kelompok Kegiatan (Poktan) dalam Kampung KB terdiri dari:
1.Forum Musyawarah terdiri dari BPD, LPMD,Toma, Toga,
TPD/K, BIDAN, TP. PKK, PPL, dan Petugas Lapangan Instansi
terkait;
2.Kader-Kader Poktan per Bidang sesuai kebutuhan program
dan kegiatan Kampung KB
POKTAN KAMPUNG KB
20. A. KOMITMEN:
1. Bupati/Walikota
2. Sektor terkait
3. Camat
4. Kepala Desa/Lurah
5. Ketua RW/RT
6. Masyarakat
TAHAPAN PEMBENTUKAN KAMPUNG KB
B. PROFIL WILAYAH CALON
KAMPUNG KB:
1. Luas dan letak Geografis wilayah
2. Kesesuaian dengan kriteria wilayah
pembentukan Kampung
3. Data demografi wilayah Kampung
KB
4. Data Keluarga Berencana
5. Data Sosial Ekonomi
21. C. PROSES PENETAPAN:
1. Rapat penetapan wilayah Kampung KB,
oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan
Kepala SKPD KB dan SKPD terkait
2. Penyusunan Struktur Organisasi Kampung
KB oleh SKPD KB dan disahkan melalui
Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota
3. Rekapitulasi wilayah Kampung KB beserta
SK Struktur Organisasinya dikirimkan oleh
SKPD KB kepada Perwakilan BKKBN Provinsi
22. D. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI:
1. Data anggota Keluarga / Data Individu
2. Data dan Informasi yang terkait dengan
cacatan sipil pada lokasi Kampung KB.
3. Data dan informasi Kelompok Kegiatan
(Poktan) dan Kader Poktan per-Bidang
23. BAGAN
TAHAPAN IMPLEMENTASI KEGIATAN
KAMPUNG KB
WORKSHOP KECAMATAN DESA
PEMAHAMAN
KONSEP
KAMPUNG KB
Pemahaman
INDIKATOR
KAMPUNG KB
Pemahaman Pola
OPERASIONAL
Pemahaman /
Pelatihan Pembina
Desa/Kel
Lokakarya
Kecamatan/Desa
Keluaran :
- Desa Lokasi
- Tim Pembina
- Rencana Kerja
Pelatihan &
Pembinaan
Pelatihan Kader
Desa/Kel :
- Kader mampu
melaksanakan
Kegiatan
KAMPUNG KB
Lokakarya Desa
Keluaran :
- Lokasi
- Calon Kader
Penyelenggaraan/
pengelola
- Rencana Kerja
- Gerakan Swadaya
Masyarakat
PELAKSANAAN
KEGIATAN
KAMPUNG KB
24. NO INDIKATOR KEBERHASILAN CAPAIAN
1 Data dan Informasi
Setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga yang
bersumber dari Pendataan Keluarga
100%
2 Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- Peserta KB Aktif (CU/PUS) > 65%
- MKJP > 10%
- Pria ber-KB dari total peserta KB > 4%
- Unmet need < 10%
3 Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga
- Partisipasi klg yang memiliki balita dlm BKB >80%
- Partisipasi klg yang memiliki remaja dlm BKR >65%
- Partisipasi klg yang memiliki lansia dlm BKL >70%
- Partisipasi lansia dalam BKL >75%
- Partisipasi remaja dalam PIK >80%
- Rata-rata usia kawin pertama perempuan >20%
4 Tingkat kekerasan dalam rumah tangga
5 Tingkat kesehatan masyarakat
6 Tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat
7 Rata-rata Lama Sekolah Anak Usia Sekolah
8 Pemukiman dan Lingkungan, sanitasi masyarakat
26. I. KEPENDUDUKAN
NO INDIKATOR PK SEKTOR TERKAIT KET .
1 Pemilikan NIK Disdukcapil, Camat, Kades/
Lurah, RT, RW
2 Anak Usia Sekolah tidak
sekolah
Dinas Pendidikan
Penyedia Beasiswa (lembaga
atau perorangan)
3 Penduduk Usia Kerja tidak
bekerja
Disnaker , Swasta, KADIN
4 Kesertaan dalam JKN
Kesehatan
OPD. KB, Dinkes, BPJS
Kesehatan, Camat, Kades/
Lurah, RT, RW
27. II. KELUARGA BERENCANA
NO INDIKATOR PK SEKTOR TERKAIT KET.
5 Usia Kawin Pertama OPD. KB, Disdik, TP-PKK, Kandepag,
ORMAS Keagamaan, TOMA/ TOGA/
TODAT, Legislatif, Dinkes,
6 Jumlah Anak OPD. KB, Ormas, LSM
7 Kesertaan KB OPD. KB, Dinkes, Ormas, LSM,TOMA
/TOGA/TODAT, Instansi terkait, Swasta, TP-
PKK
8 PUS Hamil OPD. KB, Dinkes, TP-PKK, LSOM, Kader
9 Efek Samping Pemakaian
Kontrasepsi
Dinkes, OPD. KB, Swasta
10 Ketersediaan Sarana Pelayanan KB BKKBN, Dinkes, OPD. KB, Swasta
11 Pembiayaan Pelayanan KB BKKBN, Pemda, Swasta
12 Ketidaksuburan/Infertilitas BKKBN, OPD. KB, Dinkes, PT, Swasta
28. III. PEMBANGUNAN KELUARGA
NO
INDIKATOR PENDATAAN
KELUARGA
SEKTOR TERKAIT KET.
13 Kemampuan menyediakan makan
2 Kali sehari
Dinsos, Camat, Kepala
desa/Lurah, Swasta
14 Kemampuan mengkonsumsi
Daging/Ikan/Telur sekali seminggu
Disnaker, Dinsos, Swasta
15 Kemampuan berobat ke fasilitas
kesehatan
Dinkes, Dinsos, BPJS Kesehatan
16 Kemampuan memiliki tabungan
keluarga minimal senilai 1 juta
rupiah
Perbankan, Koperasi/UKM
17 Kebiasaan berkomunikasi dalam
keluarga
Pemerintah, Swasta, LSOM,
TOMA/TOGA/TODAT, Masyarakat
29. III. PEMBANGUNAN KELUARGA
NO INDIKATOR PK SEKTOR TERKAIT KET.
18 Kesertaan dalam kegiatan sosial
di lingkungan
TOMA/TOGA/TODA, Kades/
Lurah, RT, RW
19 Kemampuan mengakses
informasi melalui
koran/majalah/radio/TV/
internet
Diskominfo, Radio komunitas,
Camat, Kades/Lurah, RT, RW
Penyediaan
pelayanan
informasi di
ruang publik
20 Keluarga mempunyai Balita Ikut
Posyandu
OPD. KB, Dinkes, TP-PKK,
Camat, Kades/ Lurah, RT, RW
21 Keluarga mempunyai Balita Ikut
BKB
OPD. KB, Disdik, TP-PKK,
Camat, Kades/ Lurah, RT, RW
30. III. PEMBANGUNAN KELUARGA
NO INDIKATOR PK SEKTOR TERKAIT KET.
22 Keluarga mempunyai Remaja
Ikut BKR
OPD. KB, TPPKK, Camat, Kades/
Lurah, RT, RW
23 Remaja Ikut kegiatan PIK-R/M OPD. KB, Disdik, Pramuka, LSM,
Ormas, TPPKK,
TOMA/TOGA/TODA, Camat, Kades/
Lurah, RT, RW
24 Keluarga Lansia atau
mempunyai Lansia Ikut BKL
OPD. KB, Dinsos, Dinkes, LSM,
TPPKK, TOMA/TOGA/TODA, Camat,
Kades/ Lurah, RT, RW
25 Keluarga mengikuti kegiatan
UPPKS
OPD. KB, Dinsos, Koperasi/UKM,
Swasta, LSM, TP-PKK, TOMA/TOGA/
TODA, Camat, Kades/ Lurah, RT, RW
31. III. PEMBANGUNAN KELUARGA
(PERUMAHAN : SARANA DAN PRASARANA)
NO INDIKATOR PK SEKTOR TERKAIT KET.
26 Atap, Dinding dan Lantai rumah Dinas Perumahan, Swasta,
Ormas, LSM, Camat, Kades/
Lurah, RT, RW, Masyarakat
27 Sumber penerangan utama PLN, Swasta
28 Sumber air minum Pemda /Dinas PU, PDAM,Swasta,
Camat, Kades/ Lurah, RT, RW,
29 Bahan bakar untuk memasak Pertamina, Pemda
30 Fasilitas MCK Dinas PU, Dinkes, Dinsos,
Swasta, Masy.
31 Status Kepemilikan tempat tinggal Dinas Perumahan, Perbankan
32 Luas lantai per jiwa Dinas Perumahan, Perbankan
32. Perkembangan pelaksanaan
kegiatan dan realisasi program dan
anggarannya secara rutin
dilaporkan (triwulan, semester dan
tahunan) oleh Ketua Kampung KB
secara berjenjang kepada Kepala
SKPD KB dengan ditembuskan
kepada Bupati/Walikota selaku
Pembina Kampung KB dan Kepala
Perwakilan BKKBN Provinsi.
EVALUASI
33. DIMANA
PERAN
KITA ?
KAMPUNG
KELUARGA
BERENCANA
ADVOKASI, KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN EDUKASI
KE NALI (ISU)
PA HAMI (TARGET)
L AKUKAN(PENGGERAKAN)
1. PERENCANAAN
- PEMBENTUKAN
- PENETAPAN
PROFIL
WILAYAH
- PENETAPAN
2. PELAKSANAAN
- PENYEDIAAN
DATA DAN
INFORMASI
3. EVALUASI
- CAPAIAN
TARGET
PEMBUDAYAAN
KELUARGA
KECIL
BERKUALITAS
