Posyandu adalah sistem pelayanan kesehatan terpadu yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Posyandu dilaksanakan secara bulanan oleh kader kesehatan dan masyarakat dengan memberikan pelayanan kesehatan, gizi, imunisasi, dan keluarga berencana kepada ibu hamil, ibu meny
2. Sumber
1.
1. Depkes. Kurikulum dan Modul Pelatihan
Bidan Poskesdes dan Pengembangan Desa
Siaga. Depkes. Jakarta; 2007
2.
2. Depkes RI. Rumah Tangga Sehat Dengan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Pusat Promosi
Kesehatan; 2007.
3. SEJARAH LAHIRNYA POSYANDU
Untuk mempercepat terwujudnya
masyarakat sehat, yang merupakan
bagian dari kesejahteraaan umum
seperti yang tercantum dalam
pembukaan UUD 1945, Departemen
Kesehatan pada tahun 1975
menetapkan kebijakan Pembangunan
Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD).
4. PKMD :
Strategi pembangunan kesehatan
yang menerapkan prinsip gotong
royong dan swadaya masyarakat,
dengan tujuan agar masyarakat
dapat menolong dirinya sendiri,
melalui pengenalan dan
penyelesaian masalah kesehatan
secara lintas program dan lintas
sektor terkait.
5. Pencanangan Posyandu yang
merupakan bentuk baru ini, dilakukan
secara massal untuk pertama kali oleh
Kepala Negara Republik Indonesia pada
tahun 1986 di Yogyakarta, bertepatan
dengan peringatan Hari Kesehatan
Nasional. Sejak saat itu Posyandu
tumbuh dengan pesat.
6. LANDASAN HUKUM
1. Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 28 H ayat
1 dan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang
Kesehatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah da Kewenangan
Propinsi sebagai daerah otonom.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Surat Edaran Mendagri Nomor 411.3/1116/SJ
tahun 2001 tentang Revitalisasi Posyandu.
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.
7. DEFINISI POSYANDU
Sistem pelayanan yang dipadukan antara
satu program dengan program lainnya
yang merupakan forum komunikasi
pelayanan terpadu dan dinamis seperti
halnya program KB dengan kesehatan
atau berbagai program lainnya yang
berkaitan dengan kegiatan masyarakat
8. TUJUAN
Tujuan pokok dari pelayanan pos
pelayanan terpadu adalah untuk :
1.Mempercepat penurunan angka
kematian ibu dan anak
2.Meningkatkan pelayanan kesehatan
ibu untuk menurunkan IMR
3.Mempercepat penerimaan NKKBS
4.Meningkatkan kemampuan
masyarakat untuk mengembangkan
kegiatan kesehatan dan kegiatan-
kegiatan lain yang menunjang
peningkatan kemampuan hidup
sehat.
9. 5.Pendekatan dan pemerataan
pelayanan kesehatan kepada
masyarakat dalam usaha
meningkatkan cakupan
pelayanan kesehatan kepada
penduduk berdasarkan letak
geografi.
6.Meningkatkan dan pembinaan
peran srta masyarakat dalam
rangka alih teknologi untuk
swakelola usaha-usaha
kesehatan masyarakat.
10. PENGELOLA POSYANDU.
1.Penanggungjawab umum :
Kades/Lurah
2.Penggungjawab operasional : Tokoh
Masyarakat
3.Ketua Pelaksana : Ketua Tim
Penggerak PKK
4.Sekretaris : Ketua Pokja
Kelurahan/desa
5.Pelaksana: Kader PKK, yang dibantu
11. PEMBENTUKAN POSYANDU.
a. Langkah – langkah pembentukan :
1. Pertemuan lintas program dan lintas
sektoral tingkat kecamatan.
2. Survey mawas diri yang dilaksanakan
oleh kader PKK di bawah bimbingan
teknis unsur kesehatan dan KB .
3. Musyawarah masyarakat desa
membicarakan hasil survey mawas diri,
sarana dan prasarana posyandu, biaya
posyandu
4. Pemilihan kader Posyandu.
5. Pelatihan kader Posyandu.
6. Pembinaan.
12. B. KRITERIA PEMBENTUKAN
POSYANDU
Pembentukan Posyandu
sebaiknya tidak terlalu dekat
dengan Puskesmas agar
pendekatan pelayanan kesehatan
terhadap masyarakat lebih
tercapai sedangkan satu Posyandu
melayani 100 balita.
13. C. KRITERIA KADER
POSYANDU :
1.Dapat membaca dan menulis.
2.Berjiwa sosial dan mau bekerja
secara relawan.
3.Mengetahui adat istiadat serta
kebiasaan masyarakat.
4.Mempunyai waktu yang cukup.
5.Bertempat tinggal di wilayah
Posyandu.
6.Berpenampilan ramah dan simpatik.
14. D. PELAKSANAAN KEGIATAN
POSYANDU.
Posyandu dilaksanakan sebulan
sekali yang ditentukan oleh Kader,
Tim Penggerak PKK
Desa/Kelurahan serta petugas
kesehatan dari Puskesmas,
dilakukan pelayanan masyarakat.
15. SISTEM LIMA MEJA
Meja I
1.Pendaftaran
2.Pencatatan bayi, balita, ibu
hamil, ibu menyusui dan
pasangan usia subur
Meja II
Penimbangan balita, ibu hamil
Meja III
Pengisian KMS
16. LANJUTAN ....
Meja IV
Diketahui berat badan anak
yang naik/tidak naik, ibu
hamil dengan resiko tinggi,
PUS yang belum mengikuti KB
Penyuluhan kesehatan
Pelayanan TMT, oralit, vitamin
A, tablet zat besi, pil ulangan,
kondom.
18. Petugas pada Meja I s/d IV
dilaksanakan oleh kader PKK
sedangkan Meja V merupakan
meja pelayanan paramedis
(Jurim, Bides, perawat dan
petugas KB).
19. SASARAN
Yang menjadi sasaran dalam
pelayanan kesehatan di Posyandu
adalah :
1. Bayi berusia kurang dari 1
tahun
2. Anak balita usia 1 sampai 5
tahun
3. Ibu hamil, ibu menyusui, dan
ibu nifas
20. KEGIATAN
A. Lima kegiatan posyandu ( Panca Krida Posyandu )
1. Kesehatan Ibu dan Anak
2. Keluarga Berencana
3. Imunisasi
4. Peningkatan Gizi
5. Penanggulangan diare
21. B.Tujuh kegiatan Posyandu
( Sapta Krida Posyandu )
1. Kesehatan Ibu dan Anak
2. Keluarga Berencana
3. Imunisasi
4. Peningkatan Gizi
5. Penanggulangan diare
6. Sanitasi dasar
7. Penyediaan obat esensial.
22. PERSYARATAN
1. Penduduk RW tersebut paling sedikit terdapat
100 orang balita
2. Terdiri dari 120 kepala keluarga
3. Disesuaikan dengan kemampuan petugas
(bidan desa)
4. Jarak antara kelompok rumah, jumlah KK
dalam satu tempat atau kelompok tidak terlalu
jauh.
23. LOKASI
1. Berada di tempat yang mudah didatangi oleh
masyarakat
2. Ditentukan oleh masyarakat itu sendiri
3. Dapat merupakan lokal tersendiri
4. Bila tidak memungkinkan dapat dilaksanakan
di rumah penduduk, balai rakyat, pos RT/RW
atau pos lainnya.
24. PELAKSANAAN
Dari segi petugas Puskesmas :
1. Pendekatan yang dipakai adalah
pengembangan dan pembinaan PKMD
2. Perencanaan terpadu tingkat puskesmas,
lokakarya mini
3. Pelaksanaan melalui sistem 5 meja dan alih
teknologi
25. Dari segi masyarakat :
1. Kegiatan swadaya masyarakat yang
diharapkan adanya kader kesehatan
2. Perencanaannya melalui musyawarah
masyarakat desa
3. Pelaksanaannya melalui sistem 5 meja
26. • Keberhasilan Posyandu tergambar
melalui cakupan SKDN
S : Semua balita diwilayah kerja Posyandu.
K : Semua balita yang memiliki KMS.
D : Balita yang ditimbang.
N : Balita yang naik berat badannya.
27. Dana.
Dana pelaksanaan Posyandu berasal dari
swadaya masyarakat melalui gotong royong
dengan kegiatan jimpitan beras dan hasil
potensi desa lainnya serta sumbangan dari
donatur yang tidak mengikat yang dihimpunan
melalui kegiatan Dana Sehat.
28. SISTEM INFORMASI POSYANDU
(SIP)
Sistem informasi Posyandu adalah
rangkaian kegiatan untuk menghasilkan
informasi yang sesuai dengan
kebutuhan secara tepat guna dan tepat
waktu bagi pengelola Posyandu.
Sistem Informasi Posyandu merupakan
bagian penting dari pembinaan
Posyandu secara keseluruhan.
Pembinaan akan lebih terarah apabila di
dasarkan pada informasi yang lengkap,
akurat dan aktual.
29. MEKANISME OPERASIONAL
SIP :
a. Pemerintah Desa/kelurahan bertanggung
jawab atas tersediannya data dan
informasi Posyandu.
b. Pengumpul data dan informasi adalah
Tim Penggerak PKK dengan
menggunakan instrumen :
1.Catatan ibu hamil, kelahiran /kematian
dan nifas oleh ketua kelompok Dasa
Wisma (kader PKK).
2.Register bayi dalam wilayah kerja
Posyandu bulan Januari s/d Desember.
3.Register anak balita dalam wilayah
30. LANJUTAN ....
4.Register WUS- PUS alam wilayah
ketiga Posyandu bulan Januari
s/d Desember.
5.Register Ibu hamil dalam
wilayah kerja Posyandu bulan
Januari s/d Desember.
6.Data pengunjung petugas
Posyandu, kelahiran dan
kematian bayi dan kematian ibu
hamil melahirkan dan nifas.
7.Data hasil kegiatan Posyandu.
31. Catatan :
1. Instrumen/format SIP diatas oleh
kader Posyandu dengan bimbingan
teknis dari petugas kesehatan/PLKB
2. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan
bertanggungjawab dalam hal :
a. Menghimpun data dan informasi
dari seluruh Posyandu yang ada dalam
wilayah desa/kelurahan.
b.Menyimpulkan seluruh data dan
informasi.
c. Menyusun data dan informasi
32. 3. Puskesmas, Kaurbang mengambil
data dari desa untuk dianalisis dan
kemudian menjadi bahan rakor
Posyandu di tingkat kecamatan.
4. Hasil analisis digunakan sebagai
bahan menyusunan rencana
pembinaan. Masalah-masalah yang
dapat diatasi oleh Pemerintah Tingkat
Kecamatan segera diambil langkah
pemecahannya sedangkan yang tidak
dapat dipecahkan dilaporkan ke
tingkat Kabupaten/Kotamadya sebagai
bahan Rakorbang Tingkat ll.
33. STRATA POSYANDU
DIKELOMPOKKAN MENJADI 4 :
1. Posyandu Pratama :
adalah posyandu yang masih belum
mantap, kegiatannya belum bisa
rutin tiap bulan dan kader aktifnya
terbatas.
Keadaan ini dinilai ‘gawat’ sehingga
intervensinya adalah pelatihan kader
ulang. Artinya kader yang ada perlu
ditambah dan dilakukan pelatihan
34. 2. POSYANDU MADYA :
1.Posyandu pada tingkat madya
sudah dapat melaksanakan kegiatan
lebih dari 8 kali per tahun dengan
rata-rata jumlah kader tugas 5
orang atau lebih.
2.Akan tetapi cakupan program
utamanya (KB, KIA, Gizi, dan
Imunisasi) masih rendah yaitu
kurang dari 50%. Ini berarti,
kelestarian posyandu sudah baik
35. 3. Intervensi untuk posyandu madya
ada 2 yaitu :
a.Pelatihan Toma dengan modul
eskalasi posyandu yang sekarang
sudah dilengkapi dengan metoda
simulasi.
b.Penggarapan dengan pendekatan
PKMD (SMD dan MMD) untuk
menentukan masalah dan mencari
penyelesaiannya, termasuk
menentukan program tambahan
yang sesuai dengan situasi dan
36. 3. POSYANDU PURNAMA
Posyandu pada tingkat purnama
adalah posyandu yang frekuensinya
lebih dari 8 kali per tahun, rata-rata
jumlah kader tugas 5 orang atau
lebih, dan cakupan 5 program
utamanya (KB, KIA, Gizi dan
Imunisasi) lebih dari 50%.
Sudah ada program tambahan,
bahkan mungkin sudah ada Dana
Sehat yang masih sederhana.
37. Intervensi pada posyandu di tingkat
ini adalah :
1.Penggarapan dengan pendekatan
PKMD untuk mengarahkan
masyarakat menetukan sendiri
pengembangan program di
posyandu
2.Pelatihan Dana Sehat, agar di desa
tersebut dapat tumbuh Dana Sehat
yang kuat dengan cakupan
anggota minimal 50% KK atau
lebih.
38. 4. POSYANDU MANDIRI
Posyandu ini berarti sudah dapat
melakukan kegiatan secara teratur,
cakupan 5 program utama sudah
bagus, ada program tambahan dan
Dana Sehat telah menjangkau lebih
dari 50% KK.
Intervensinya adalah pembinaan
Dana Sehat, yaitu diarahkan agar
Dana Sehat tersebut menggunakan
prinsip JPKM.
39. BENTUK KEGIATAN LAIN YANG
MASIH DILOKASI POSYANDU
BERUPA;
1.Mencatat hasil kegiatan UPGK
(Upaya Perbaikan Gizi Keluarga)
dalam regester balita sampai
terbentuknya balok SKDN.
2.Membahas bersama - sama
kegiatan lain atas saran petugas.
3.Menetapkan jenis kegiatan yang
akan dilaksanakan seperti
penyuluhan.
40. SKDN
S = jumlah balita yang ada di
posyandu
K = jumlah balita yang terdaftar dan
yang memiliki KMS
D = Jumlah balita yang datang
ditimbang bulan ini
N = Jumlah balita yang naik berat
badannya.
41. SEDANGKAN BENTUK KEGIATAN
YANG DILAKUKAN DILUAR
POSYANDU BERUPA:
1. Melaksanakan kunjungan rumah.
2. Menggerakkan masyarakat untuk
menghadiri dan ikut serta dalam
kegiatan UPGK.
3. Memanfaatkan pekarangan untuk
peningkatan gizi keluarga.
4. Membantu petugas dalam pendaftaran,
penyuluhan, dan peragaan ketrampilan
42. APABILA KADER MENJUMPAI KESULITAN DALAM
MENJALANKAN TUGASNYA DALAM POSYANDU,
MAKA MEREKA DAPAT MENGHUBUNGI ORANG-
ORANG BERIKUT SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCARI
JALAN KELUAR:
1. Bidan desa.
2. Kepala Desa.
3. Tokoh masyarakat / tokoh agama.
4. Petugas LKMD (Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa), RT, RW.
5. Tim Penggerak PKK.
6. Petugas PLKB (Petugas Lapangan Keluarga
Berencana)
7. Petugas pertanian ( PPL ).
43. DUKUNGAN DARI PUSKESMAS/
PETUGAS KESEHATAN
Memberikan pelatihan kepada kader yang
terdiri dari:
1. Aspek komunikasi.
2. Tehnik berpidato.
3. Kepemimpinan yang mendukung
Posyandu.
4. Proses pengembangan.
5. Tehnik pergerakan peran serta masyarakat.
6. Memberikan pembinaan pada kader setelah
kegiatan Posyandu berupa: Memotivasi
untuk meningkatkan keaktifan kader dalam
44. DUKUNGAN DARI MASYARAKAT
/ LKMD
LKMD mempunyai peranan besar dalam
upaya peningkatan tarap kesehatan
masyarakat di desa / kelurahan.
Dalam hal ini termasuk upaya penurunan
angka kematian bayi, anak balita, ibu
hamil dan angka kelahiran, khususnya
yang diupayakan melalui posyandu
dengan kegiatannya.