Rezim Ekonomi Campuran

1. RESYAFUDIN TAKA (141130010)
AGNI AJI WICAKSONO (141130025)
FIKRI RAMADHAN (141130067)
ROVI DWI DJAYA (141130089)
NUR HALIMAH (141130247)
DYAH ARGARINI ARUM (141130251)
CHINTYA BUDI DECYANA (141130269)
REZIM EKONOMI POLITIK CAMPURAN

2. PENGERTIAN REZIM
 Rezim adalah serangkaian peraturan, baik formal (misalnya, Konstitusi) dan informal
(hukum adat, norma-norma budaya atau sosial, dll) yang mengatur pelaksanaan suatu
pemerintahan dan interaksinya dengan ekonomi dan masyarakat. Secara teoretis,
istilah ini tidak mengandung implikasi apapun tentang pemerintahan tertentu yang
dirujuknya, dan kebanyakan ilmuwan politik menggunakannya sebagai sebuah istilah
yang netral.

3. Rezim Politik dan Kehidupan Ekonomi
 Rezim ekonomi politik menurut Maurice Deverger dapat dilihat dari dua
pandangan :
• pandangan kaum marxis yang mengatakan bahwa rezim ekonomi politik
mencerminkan sistem produksi dalam suatu masyarakat.
• paham liberal, yang melebih-lebihkan independensi lembaga-lembaga politik
dalam hubungannya dengan ekonomi.

4. Pendekatan Ekonomi Politik
Martin Staniland (1985) mengatakan ekonomi politik menjelaskan interaksi sistematis
antara aspek ekonomi dan aspek politik. Hubungan interaksi itu bisa dinyatakan dalam
banyak cara baik dalam hubungan kausalitas antara satu proses dengan proses yang lain
yang bersifat deterministic atau hubungan yang bersifat timbal-balik (resipositas) atau
suatu proses perilaku yang berlangsung terus-menerus.
Adam Smith dalam bukunya yang terkenal Wealht of Nation mengatakan ekonomi
politik merupakan cabang ilmu dari apara legislator yang memiliki dua tujuan yang;
pertama, menciptakan sumber pendapatan bagi masyarakat, atau membantu masyarakat
mencarikan pendapatan bagi mereka; kedua, menyediakan sejumlah daya bagi negara
atau pemerintah agar mereka mampu menjalankan berbagai tugas dan fungsinya
dengan baik.
Perkembangan di abad XX tepatnya tahun 1960 memyebabkan orang mulai
menengok kembali pada istilah ekonomi politik. Meskipun pemahaman tentang ekonomi
politik klasik berbeda dengan ekonomi politik modern namun secara umum disepakati
bahwa pendekatan ekonomi politik sangat diperlukan, terutama menjelaskan fenomena
ekonomi maupun fenomena politik yang secara signifikan dipengaruhi oleh faktor-faktor
ekonomi dan faktor-faktor politik.

5. Sistem Ekonomi Politik
 Ekonomi politik dalam bahasa Yunani terdiri dari kata: Oikonomike dan Polis
yang secara umum berarti keterkaitan erat antara faktor produksi, keuangan
dan perdagangan dengan kebijakan pemerintah di bidang moneter, fiskal dan
komersial. Martin Staniland mengatakan ekonomi politik menjelaskan interaksi
sistematis antara aspek ekonomi dan aspek politik.

6. Pengertian Ekonomi Campuran
 Perekonomian pasar campuran atau mixed market economies adalah gabungan
antara sistem perekonomian kapitalis dan sosialis, dimana pemerintah dan swasta
saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi.
SISTEM EKONOMI CAMPURAN (MIXED
ECONOMY SYSTEM)

7. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Campuran
 Adanya Campur Tangan Pemerintah
 Adanya pihak swasta yang turut berperan dalam kegiatan perekonomian
 Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah.
 Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan
kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta.
 Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang dalam kegiatan ekonomi.
 Peran pemerintah ialah membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, mo-neter,
membantu dan mengawasi kegiatan sektor swasta.
 Sistem ini bervariasi antara negara yang satu dengan yang lainnya, tergantung situasi
perekonomian negara yang bersangkutan
 Hak milik perorangan dan swasta diakui oleh pemerintah tapi penggunaannya tidak
bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

8. Tujuan
 Penerapan sistem ekonomi campuran akan mengurangi berbagai kelemahan
dari sistem ekonomi pasar dan komando dan ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat

9. Perkembangan Sistem Ekonomi
Campuran
 Dewasa ini tidak ada satu pun yang murni menganut sistem perekonomian
komando atau system perekonomian pasar. Semua Negara menjalankan
perekonomian antara perekonomian pasar dan perekonomian komando.
Dengan kata lain semua Negara saat ini menjalankan perekonomian
campuran. Namun ada yang condong ke perekonomian komando (Cina
dan Rusia) dan ada yang condong ke perekonomian Pasar (Amerika
Serikat, Eropa Barat, Jepang).

10. Negara Penganut Sistem Ekonomi
Campuran
 Sistem ekonomi campuran ini banyak dijumpai di negara-negara yang
berkembang atau bekas negara non-blok yang mayoritas berada di Asia
dan Afrika, seperti Indonesia, Mesir, dan Malaysia. Sistem ekonomi
campuran pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam dua jenis sistem
ekonomi, yaitu Market socialism dimana peran pemerintah yang tampak
lebih dominan dan Social Market dimana mekanisme pasarlah yang lebih
dominan walaupun tetap ada campur tangan dari pemerintah. Contoh
negara yang menganut sistem ekonomi campuran Market Socialism
adalah Swedia. Sedangkan contoh negara yang menganut sistem ekonomi
campuran Social Market adalah Inggris dan Jerman.

11. Sistem Ekonomi Campuran Di
Indonesia
 System ekonomi campuran sangat cocok diterapkan di Indonesia karena sebagai
Negara berkembang peran pemerintah masih sangan dibutuhkan untuk
membangun ekonomi kerakyatan sebab system ekonomi campuran lebih cenderung
bersifat kerakyatan dengan persaingan yang terkendali. Dampak perekonomian
seharusnya mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sebab di Negara ini
penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan masih tinggi jumlahnya.

12. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Ekonomi Campuran
 Kelebihan sistem ekonomi campuran
 Kebebasan berusaha
 Hak individu berdasarkan sumber produksi walaupun ada batas
 Lebih mementingkan umum dari pada pribadi
 Kebebasan berusaha.
 Sektor ekonomi yang dikuasai pemerintah lebih diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
 Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, dengan swasta cenderung menguntungkan semua pihak.
 Kegiatan usaha pihak swasta terikat pada peraturan yang dibuat pemerintah.
 Pemakaian tenaga kerja pada umumnya disesuaikan dengan syarat-syarat perburuhan.
 Penetapan harga lebih terkendali.
 Hak perorangan secara nyata diakui.
 Kelemahan sistem ekonomi campuran
 Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan.
 Beban pemerintah lebih berat daripada swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi.
 Sektor produksi yang lebih menguntungkan dikelola oleh pemerintah sehingga swasta kurang dapat memaksimalkan keuntungan dalam
kegiatan usahanya.
 Adanya anggapan bahwa karyawan yang bekerja pada pemerintah statusnya lebih tinggi daripada pegawai di swasta.