2. PENGERTIAN PROFESIONALISASI
Kata profesionalisasi mengacu pada kata
proses. Proses adalah sesuatu hal yang terus
menerus mengikuti aturan yang lazim atau
dijalankannya hingga sesuatu yang
dibawanya berubah bentuk atau wujud tidak
seperti pada awalnya lagi.
3. Proses yang harus dialami atau dijalani
seseorang yang memiliki niat menjadi guru
sejak memiliki niat menjadi guru, lalu
memasuki lembaga pendidikan (baik
formal,informal dan non-formal) untuk
mengalami proses pendidikan, hingga
menjadi sosok guru yang betul-betul
profesional, dan akhirnya kembali menyadari
dirinya sudah tidak mampu menjadi guru
lagi, itulah yang dimaksud dengan
profesionalisasi guru.
4. PROFESIONALISASI JABATAN GURU
Keseluruhan tahap proses yang harus dialami
dan diikuti oleh guru hingga benar-benar menjadi
guru yang profesional itulah yang dimaksud
dengan profesionalisasi jabatan guru.
Dengan kata lain profesionalisasi jabatan guru
adalah proses yang harus ditempuh untuk
memegang profesi guru atau menjabat sebagai
guru profesional.
5. PENGEMBANGAN KINERJA GURU
Kinerja guru adalah kemampuan, keterampilan,
kecakapan guru menyelesaikan tugas
keprofesionalannya dalam melayani kebutuhan
peserta didik.
Kinerja guru dipandang sebagai indikator utama
untuk mengukur berhasil tidaknya suatu proses
pembelajaran yang memberhasilkan peserta didik
mencapai tujuannya.
6. FAKTOR PENENTU PENILAIAN KINERJA GURU
Menurut Pidarta (1986), beberapa faktor yang
mempengaruhi kinerja guru adalah:
Kepemimpinan kepala sekolah
Fasilitas kerja
Harapan-harapan
Kepercayaan personalia sekolah
7. UNSUR-UNSUR PENILAIAN
Menurut Siswanto dan Lamatenggo (2001) unsur
yang perlu diadakan penilaian adalah :
Kesetiaan
Prestasi kerja
Tanggung jawab
Ketaatan
Kejujuran
Kerja sama
Prakarsa
Kepemimpinan
8. Pengembangan karier guru
Tugas utama guru sebagai pendidik professional
adalah mendidik , mengajar , membimbing ,
mengarahkan , melatih , menilai dan
mengevaluasi peserta didik pada jalur
pendidikan normal. Tugas utama itu akan efektif
jika guru memiliki derajat profesionalitas
tertentu yang tercermin dari kompetensi ,
kemahiran , kecakapan , atau keterampilan yang
memenuhi standar mutu dan norma etik
tertentu.
9. Undang-undang yang mengatur derajat keprofesional guru
1. UU no 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional Pasal 42
2. UU no 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
pasal 8 dan 9
11. Model Jenis Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Guru
Belum S1/D-
IV
Pembinaan
dan
Pengembanga
n Kompetensi
Guru
Sesudah
S1/D-IV
Pendidikan
Jenjang
S1/D-IV
PPG untuk
menjaga
kompetensinya
sesuai dengan
IPTEKS
Guru
Profesional
sebagai agen
pembelajaran
12. Guru yang profesional mampu berperan sebagai
a. Konservator (pemelihara)
b. Tramitor ( penerus )
c. Transformator ( penerjemah )
d. Planner ( perencana )
e. Manajer proses pembelajaran
f. Pemandu ( direktur )
g. Organisator ( penyelenggara )
h. Komunikator
i. Fasilitator
j. Motivator
k. Penilai ( eveluator )
13. Pembinaan dan Pengembangan karir guru dilakukan
melalui tiga upaya, yang meliputi :
I. Penugasan
Penentuan beban tugas guru didasarkan pada jenis
kedudukan guru, yang meliputi :
a. Guru kelas
b. Guru mata pelajaran
c. Guru dan bimbingan dan konseling.
II. Kenaikan Pangkat
Unsur Utama
a. Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh
ijazah /gelar ( sesuai dengan bidang tugas guru)
14. b. Mengikuti pelatihan prajabatan dan program induksi
c. Pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (PKB)
Unsur Penunjang
a. Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan
bidang yang diampunya
b. Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas-tugas
guru
c. Memperoleh penghargaan /tanda jasa
15. III. Promosi
Merupakan pemberian tugas kepada guru sebagai
pembina, guru inti, instruktur, wakil kepala sekolah,
kepala sekolah, pengawas sekolah, dan sebagainya.
16. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kode Etik Keguruan
PGRI merupakan organisasi profesi yang
telah mengeluarkan Kode Etik Guru yang
mengatur prilaku etis guru, sehingga PGRI
dapat memiliki peran ganda, yaitu sebagai
penjaga praktisi agar tidak keluar dari kode
etik, dan sebagai penggerak bagi
pengembangan profesi keguruan.
17. Perlindungan Profesi
Menurut Martini dan Nawawi ( 1994 : 342 ) :
“Apabila profesi guru tidak dilindungi dengan kaidah-
kaidah hukum, maka tidak sedikit lulusan non LPTK
yang akan menjadi guru, sementara lulusan LPTK
sendiri belum memperoleh kesempatan menjadi
guru.”
Berdasarkan hal itu, perlu diadakan penertiban,
dan pada gilirannya diperlukan ketegasan mengenai
persyaratan seseorang untuk menjabat sebagai guru
dan disertai dengan sanksi hukum yang keras.
18. Kesimpulan
Guru sebagai pekerjaan prefesional memerlukan
tiga jenis kompetensi: personal, sosial, dan
professional. Sementara untuk melaksanakan
tugasnya guru dilengkapi dengan kode etik guru, yang
disusun dan disepakati organisasi PGRI. Guru juga
harus mendapat perlindungan yang mencakup :
perlindungan terhadap LPTK sebagai satu-satunya
lembaga pelatih dan pendidik guru, guru hanya boleh
dijabat lulusan LPTK. Dan PGRI dilibatkan dalam
memberi pertimbangan mengenai hal-hal yang
menyangkut status, pengembangan, perberhentian,
hak guru, dan pengawasan terhadap kode etik profesi
guru