3. WHAT?
Badan Penyelidik Usaha-
usaha Kemerdekaan
Indonesia
(BPUPKI) adalah sebuah
badan yang bertugas
menyelidiki usaha-usaha
kemerdekaan Indonesia WHO?
Pemerintahan jepang
dibawah pimpinan
Letnan Jendral Kumachi
Harada
WHEN?
• 1 Maret 1945 :
diumumkan
pembentukan BPUPKI
• 29 April 1945 : sususnan
keanggotaan BPUPKI
diumukan
• 28 Mei 1945 : BPUPKI
resmikan
4. WHERE?
BPUPKI diresmikan di
gedung Cuo Sangi In di
jalan Pejambon. WHY?
Karena untuk menghindari
sekutu, Jepang hanya
mempunyai cara dengan
meningkatkan bantuan
kekuatan dari rakyat
Indonesia yaitu salah satu
caranya dibentuk BPUPKI
HOW?
BPUPKI mengadakan
sidang 2 kali
Sidang pertama :
rancangan Dasar Negara
Sidang Kedua :
rancangan UUD
5. Pada tanggal 1 maret 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang beliau memberikan hadiah kepada
bangsa Indonesia, yaitu janji pemerintah Jepang berupa “kemerdekaan tanpa syarat”. Janji itu disampaikan kepada
bangsa Indonesia seminggu sebelum bangsa Jepang menyerah, dalam janji kemerdekaan bangsa Indonesia
diperkenankan untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Bahkan dianjurkan kepada bangsa Indonesia untuk berani
mendirikan Negara Indonesia merdeka dihadapan musuh-musuh Jepang, yaitu sekutu termasuk kaki tangannya Nica
(Natherland Indie Civil Administration) yang ingin mengembalikan kekuasaan koloninya di Indonesia.
Namun, Para pengamat dan pakar sejarah politik Jepang pada umumnya berpendapat bahwa janji itu diberikan oleh
pemerintah jepang setelah mereka menyadari bahwa pasukannya mulai terdesak oleh pasukan sekutu diberbagai
wilayah pertempuran di Pasifik. Jadi, janji pemerintah Jepang memberikan kemerdekaan kepada Negara Indonesia
dalam usaha mencari dukungan yang lebih besar di daerah pendudukan untuk membantu mereka dalam peperangan
melawan sekutu. Untuk itu pemeritah Jepang membentuk (BPUPKI)
LATAR BELAKANGA.
6. B. TUJUAN DIBENTUKNYA BPUPKI
Tujuan Badan ini berdiri untuk
merumuskan UUD, merumuskan falsafah
Negara (Pancasila), yang dipersiapkan
untuk digunakan dalam Negara
Indonesia yang akan merdeka.Dengan
mengadakan beberapa kali rapat.
Dokuritsu Junbi Cosakai. = BPUPKI
7. C. TUGAS BPUPKI
Tugas Utama
untuk mempelajari
serta menyelidiki hal
hal penting yang
berhubungan
dengan berbagai hal
yang menyangkut
pembentukan
Negara Indonesia.
Tugas Berdasarkan Sidang
Membahas mengenai Dasar Negara
Setelah sidang pertama, BPUPKI membentuk
reses selama satu bulan
Membentuk Panitia Kecil yang bertugas
menampung saran-saran dan konsepsi dari
para anggota
Membantu panita sembilan bersama panita
kecil
Panita sembilan menghasilkan Jakarta
Charter atau Piagam Jakarta
8. D. KEPENGURUSAN DAN ANGGOTA
67
ORANG
ANGGOTA
Ketua : dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat
Wakil Ketua : Ichibangase Yosio dan RP. Suroso
Radjiman
Wedyodiningrat
Ichibangase Yosio RP. Suroso
9. D. KEPENGURUSAN DAN ANGGOTA
Anggota 60 Orang :
1. Abikoesno Tjokrosoejoso,
2. Haji A. Sanusi,
3. Kh Abdul Halim,
4. Prof. Dr. Asikin Widjajakoesoemo,
5. M.Aris,
6. Abdul Kadir,
7. Dr. R. Boentaran Martoatmodjo,
8. BPH Bintarto,
9. Ki Hadjar Dewantara,
10. AM. Dasaad,
11. Prof, Dr. PAH Djajadingrat,
12. Drs. Moh. Hatta,
13. Ki Bagoes Hadikoesoemo,
14. Mr. R. Hindromartono,
15. Mr.Muh Yamin,
16. RAA Soemitro Kolopaking Probonegoro,
17. Mr. Dr. R Koesoemah Atmadja,
18. Mr. J Latuharhary,
19. R. Margono Djojohadikoesoemo,
20. Mr. AA Maramis,
21. KH Masjkoer,
22. KHM Mansoer,
23. Moenandar,
24. AK Moezakir,
25. R. Otto Iskandar Dinata,
26. Parada Harahap,
27. BPH Poeroebojo,
28. R. Abdoelrahim Pratalykrama,
29. R. Roeslan Wongsokoesoemo,
30. Prof. Ir. R Rooseno,
10. D. KEPENGURUSAN DAN ANGGOTA
31. H. Agoes Salim,
32. Dr. Sambsi,
33. Mr. RM Sartono,
34. Mr. R Samsoedin,
35. Mr. R Sastromoeljono,
36. Mr. R. Singgih,
37. Ir. R Soekarno,
38. R. Soediman,
39. R. Soekardjo Wiryopranoto,
40. Dr. Soekiman,
41. Mr. A. Subardjo,
42. Prof. Mr. Dr. soepomo,
43. Ir. RMP Soerahman,
44. Sutardjo Tjokroadisoerjo Kartohadikoesoemo,
45. R MTA Soeryo,
46. Mr. Soesanto,
47. Mr.Soewandi,
48. KRMA Sosrodiningrat,
49. KHA Wachid Hasjim,
50. KRM TH Woerjaningrat,
51. RAA Wiranatakoesoema,
52. Mr. KRMT Wongsonagoro,
53. Ny. Mr Maria Ulfa Santoso,
54. Ny. RSS Mangoenpoespito,
55. Oei Tjong Hauw,
56. Oei Tiang Tjoei,
57. Liem Koen Hian,
58. Mr. Tan Eng Hoa,
59. PF Dahler,
60. A. Baswedan.
Anggota Tambahan Sebanyak 6 Orang:
1. KH. Abdul Fatah Hasan,
2. R. Asikin Natanegara,
3. BKPA Soerjo Hamidjoyo,
4. Ir. M Pangeran M. Noer,
5. Mr. M Besar,
6. Abdul Kaffar.
12. A. SIDANG PERTAMA BPUPKI (29 MEI – 1 JUNI 1945)
membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka
1) Mr. Mohammad Yamin (29 Mei 1945)
diberi judul ”Asas dan Dasar
Negara Kebangsaan Republik Indonesia”
dan mengusulkan dasar negara Indonesia
yaitu :
1.peri kebangsaan;
2.peri kemanusiaan;
3.peri ketuhanan;
4.peri kerakyatan;
5.kesejahteraan rakyat.
2) Mr. Supomo (31 Mei 1945)
Pemikirannya berupa penjelasan
masalah-masalah yang berhubungan
dengan dasar negara Indonesia merdeka.
Negara yang akan dibentuk berdasarkan
pada hal-hal berikut :
1.persatuan;
2.kekeluargaan;
3.keseimbangan lahir dan batin;
4.musyawarah;
5.keadilan sosial.
13. A. SIDANG PERTAMA BPUPKI (29 MEI – 1 JUNI 1945)
3) Ir. Sukarno (1 Juni 1945)
Pemikirannya terdiri atas lima asas berikut
ini:
1.kebangsaan Indonesia;
2.internasionalisme atau perikemanusiaan
3.mufakat atau demokrasi
4.kesejahteraan sosial`
5.Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kelima asas tersebut
diberinya nama
PANCASILA. Maka dari
itu tanggal 1 Juni kita
peringati sebagai hari
Lahir Istilah Pancasila.
14. B. SIDANG KEDUA BPUPKI (10 JULI– 17 JULI 1945)
membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka
Untuk itu, dibentuk Panitia Perancang UUD yang diketuai Ir. Sukarno. Panitia tersebut juga
membentuk kelompok kecil yang khusus merumuskan rancangan UUD. Kelompok kecil ini diketuai Mr.
Supomo dengan anggota Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, Singgih, H. Agus Salim, dan Sukiman.
Panitia kecil (Panitia Sembilan) dengan ketua Ir. Sukarno yang bertugas mengolah usul dari konsep
para anggota mengenai dasar negara Indonesia.
Tanggal 22 Juni 1945 Ir. Sukarno melaporkan hasil kerja panitia sembilan ke anggota BPUPKI
berupa dokumen rancangan asas dan tujuan Indonesia merdeka yang kemudian dikenal sebagai
Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Menurut dokumen tersebut dasar negara Indonesia adalah
sebagai berikut.
- Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya
- Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Persatuan Indonesia
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- Keadailan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
15. Selain itu terdapat pula sidang tanggal 14 Juli 1945 yang membahas
mengenai Rancangan UUD, dari sidang disepakati bahwa harus adanya :
- Pernyataan Indonesia merdeka
- Pembukaan undang-undang dasar
- Batang tubuh UUD yang kemudian disebut Undang-undang Dasar (berisi wilayah
negara (sama dengan Hindia Belanda), bentuk negara kesatuan, pemerintahan
republik, bendera nasional Sang Merah Putih, dan bahasa nasional bahasa
Indonesia)
7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan
tugasnya yaitu menyusun rancangan UUD bagi negara Indonesia merdeka dan diganti PPKI
B. SIDANG KEDUA BPUPKI (10 JULI– 17 JULI 1945)
Editor's Notes
NOTE:
To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image.