Presiden adalah kepala negara dan pemerintahan Indonesia yang memiliki kekuasaan eksekutif. Presiden dipilih secara langsung untuk masa jabatan 5 tahun dan panglima tertinggi militer. Tugas Presiden mencakup memimpin pemerintahan, mengangkat menteri dan hakim, serta mewakili negara di dunia internasional.

1. KEDUDUKAN, TUGAS,
DAN WEWENANG
PRESIDEN
KELOMPOK PRESIDEN

2. Presiden RI adalah kepala negara sekaligus kepala
pemerintahan Indonesia. Presiden memegang kekuasaan
eksekutif pemerintah Indonesia dan merupakan panglima
tertinggiTNI. Pemilihan Presiden dan wakil presiden
dilakukan 5 tahun sekali (maksimal 2 kali masa jabatan).
PENGERTIAN

3. Kedudukan Presiden
• Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan
Presidensial memiliki kewenangan yang luas, Presiden
yang sedang berkuasa tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen
dalam keadaan normal. Presiden dipilih oleh rakyat secara
langsung (populer vote or electoral college) untuk masa
jabatan tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam UUD
1945.
• Kedudukan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dapat
dilihat dan dilacak dalam konstitusi yang termuat pada
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
• Presiden sebagai Kepala Negara dalam konstitusi memang
tidak disebutkan secara tegas atau terperinci, namun secara
tersirat dapat ditemukan dalam Pasal 10-15 UUD 1945.
Kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal ini adalah sebagai
konsekuensi logis dari kedudukan Presiden sebagai Kepala
Negara.

4. Tugas presiden sebagai kepala negara
• Memegang kekuasan tertinggi atas AD, AL,
dan AU. (Pasal 10)
• Presiden memilih dan memutuskan
pengangkatan duta dan konsul. (Pasal 13
Ayat (1) )
• Menerima dan menempatkan duta negara
lain dengan memperhatikan pertimbangan
dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
(Pasal 13 Ayat (1) )
Tugas presiden sebagai kepala pemerintahan
• Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. (Pasal 4
ayat (1))
• Menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan
undang-undang sebagaimana mestinya. (Pasal 3 ayat (2))
• Mengangkat dan memberhentikan para menteri. (Pasal 17
ayat (2))
• Mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk
menjadi UU. (Pasal 2 ayat (4))
• Merancang UU APBN yang kemudian diajukan presiden
untuk dibahas bersama DPR dengan mempertimbangkan
DPD. (Pasal 23 ayat (2))
• Meresmikan anggota BPK yang dipilih DPR dengan
mempertimbangkan DPD. (Pasal 23F ayat (1))
• Memberikan persetujuan dan menetapkan Hakim Agung yang
calonnya usulan oleh KY dan DPR. (Pasal 24A ayat (3))
• Mengangkat dan memberhentikan anggota yudisial dengan
persetujuan DPR. (Pasal 24B ayat(3))
• Menetapkan anggota Hakim Konstitusi di MK yang diajukan
DPR, MA, dan Presiden. (Pasal 24C ayat (3))

5. • Berwenang memberi grasi dan rehabilitasi dengan
mempertimbangkan MA. (Pasal 14 ayat(1))
• Berwenang memberi amnesti dan abolisi dengan
memperhatikan DPR. (Pasal 14 ayat(2))
• Berwenang memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda
kehormatan lainnya yang telah di atur dalam UU (Pasal 15)
• Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas
memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang
kemudian telah diatur dalam Undang-Undang (Pasal 16)
• Berwenang menetapkan peraturan pemerintah pengganti
Undang-Undang jika dalam hal genting yang memaksa.
(Pasal 22 ayat (1)
• Berhak mengajukan RUU kepada DPR untuk
ditindaklanjuti. (Pasal 5 ayat (1))
• Dapat menyatakan perang membuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
melalui persetujuan DPR. (Pasal 11 ayat (1))
• Dapat membuat perjanjian internasional
lainnya, yang berakibat luas dan mendasar bagi
kehidupan rakyat terkait keuangan dan/atau
mengharuskan pembentukan dan perubahan
UU dengan persetujuan DPR. (Pasal 11 ayat
(2))
• Berwenang menyatakan keadaan bahaya
dengan syarat dan akibatnya dalam keadaan
bahaya yang ditetapkan dalam UU. (Pasal 12)
WEWENANG PRESIDEN

6. ADA PERTANYAAN ?
TERIMA KASIH