Risman, S.Pd. KEDAULATAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
A.  Makna Kedaulatan Keadaan yang mandiri, berdiri sendiri, bebas bersikap dan melakukan apapun tanpa adanya campur tangan...
Syarat berdirinya Negara : <ul><li>Wilayah </li></ul><ul><li>Rakyat </li></ul><ul><li>Pemerintah yang berdaulat </li></ul>...
1. TK. Tuhan 2. TK. Hukum 3. TK. Negara 4. TK. Rakyat Teori-teori Kedaulatan
Indonesia menganut Teori Kedaulatan yang mana ? <ul><li>Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 </li></ul><ul><li>Negara Indonesia adalah ...
Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan Indonesia B Sistem Pemerintahan Trias P...
Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan C badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman KY UUD ...
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) MPR Pasal 2 (1) **** ANGGOTA DPR dipilih melalui pemilu ANGGOTA DPD dipilih melalui p...
Presiden/ Wakil Presiden <ul><li>Antara lain: </li></ul><ul><li>“… memegang kekuasaan pemerintahan menurut  UUD   “ [Pasal...
DPR Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum [Pasal 19   (1) ** ] Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang ...
BPK Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan  yang bebas dan ...
Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang h...
Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang [Pasal 22D...
mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang ol...
KY Pasal 24B  (1) Bersifat mandiri Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum sert...
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2) ** ] menjalankan...
DPR D UU No. 20/2003 DPR D Provinsi (Lembaga Daerah Provinsi)  (Ps. 60 UU No. 22/2003) DPRD Kabupaten /Kota  (Lembaga Daer...
Hak Interpelasi : hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban kepada pemerintah mengenai kebijakannya dalam suatu...
LEGISLATIF <ul><li>Lembaga yang bertugas membuat UU </li></ul><ul><li>Lembaganya : </li></ul><ul><li>Tingkat Pusat  :  DPR...
EKSKUTIF <ul><li>Lembaga yang bertugas menjalankan UU dan pemerintahan </li></ul><ul><li>Lembaganya : </li></ul><ul><li>Ti...
YUDIKATIF <ul><li>Lembaga yang bertugas mengawasi jalankan UU dan peradilan </li></ul><ul><li>Lembaganya : </li></ul><ul><...
Kedaulatan Ke dalam <ul><li>Suatu bangsa atau negara yang telah merdeka mempunyai kemerdekaan untuk mengurus rumah tangga ...
Kedaulatan Ke luar <ul><li>Suatu bangsa atau negara yang telah merdeka mempunyai kedaulatan penuh untuk melakukan hubungan...
<ul><li>Kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara berasal dari Tuhan. Raja memiliki kedaulatan yang berasal dari Tuhan. Raj...
<ul><li>Kekuasaan tertinggi dalam negara ada ditangan hukum. Sehingga baik raja, pemerintah, aparat penyelenggara negara m...
<ul><li>Kekuasaan tertinggi dimiliki oleh negara. Negaralah yang membuat hukum, sehingga negara mempunyai kekuasaan dan ke...
<ul><li>Kekuasaan tertinggi dipegang dan dimiliki oleh rakyat. Rakyat merupakan pondasi pokok berdirinya negara sehingga s...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kedaulatan kelas viii

6,163 views

Published on

Published in: Education, Sports, Technology
2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
6,163
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
262
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kedaulatan kelas viii

  1. 1. Risman, S.Pd. KEDAULATAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
  2. 2. A. Makna Kedaulatan Keadaan yang mandiri, berdiri sendiri, bebas bersikap dan melakukan apapun tanpa adanya campur tangan dari pihak lain Kekuasaan yang tertinggi 1. Pengertian Kedaulatan Kedaulatan
  3. 3. Syarat berdirinya Negara : <ul><li>Wilayah </li></ul><ul><li>Rakyat </li></ul><ul><li>Pemerintah yang berdaulat </li></ul><ul><li>Pengakuan dari negara lain </li></ul>Syarat konstitutif Syarat Deklaratif Kedaulatan Ke dalam Ke luar
  4. 4. 1. TK. Tuhan 2. TK. Hukum 3. TK. Negara 4. TK. Rakyat Teori-teori Kedaulatan
  5. 5. Indonesia menganut Teori Kedaulatan yang mana ? <ul><li>Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 </li></ul><ul><li>Negara Indonesia adalah negara hukum </li></ul><ul><li>Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 </li></ul><ul><li>Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya </li></ul>TK. Hukum <ul><li>Pancasila sila 4 </li></ul><ul><li>Kerakyatan yang dipimpin oleh himkat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan </li></ul><ul><li>Pembukaan UUD 1945 alinea 4 : </li></ul><ul><li>“… Negara RI yang berkedaulatan rakyat….” </li></ul><ul><li>Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 </li></ul><ul><li>Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD </li></ul>TK. Rakyat
  6. 6. Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan Indonesia B Sistem Pemerintahan Trias Politika (Pemisahan Kekuasaan) Legislatif Eksekutif Yudikatif
  7. 7. Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan C badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman KY UUD 1945 PUSAT DAERAH TUN Militer Agama Umum Lingkungan Peradilan PEMDA PROVINSI DPRD KPD PEMDA KAB/KOTA DPRD KPD KPU bank sentral DPR DPD MPR PERWAKILAN BPK PROVINSI BPK MA MK TNI/POLRI dewan pertimbangan Kementerian Negara Presiden/ Wakil Presiden
  8. 8. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) MPR Pasal 2 (1) **** ANGGOTA DPR dipilih melalui pemilu ANGGOTA DPD dipilih melalui pemilu 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37**** ]; 2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)***/**** ]; 3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)***/****]; <ul><ul><li>4. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***]; </li></ul></ul><ul><ul><li>5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3) **** ] . </li></ul></ul>Wewenang I
  9. 9. Presiden/ Wakil Presiden <ul><li>Antara lain: </li></ul><ul><li>“… memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD “ [Pasal 4 (1)]; </li></ul><ul><li>“… berhak mengajukan RUU kepada DPR ” [Pasal 5 (1)*]; </li></ul><ul><li>“… menetapkan peraturan pemerintah ” [Pasal 5 (2)*]; </li></ul><ul><li>“… memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa ” [Pasal 9 (1)*]; </li></ul><ul><li>“… memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU ” (Pasal 10); </li></ul><ul><li>“… dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain ” [Pasal 11 (1)****]; </li></ul><ul><li>“… membuat perjanjian internasional lainnya … dengan persetujuan DPR” [Pasal 11 (2)***]; </li></ul><ul><li>“… menyatakan keadaan bahaya ” (Pasal 12); </li></ul><ul><li>“… mengangkat duta dan konsul ” [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*]; </li></ul><ul><li>“… menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR” [Pasal 13 (3)*]; </li></ul><ul><li>“… memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA” [Pasal 14 (1)*]; </li></ul><ul><li>“… memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR” [Pasal 14 (2)*]; </li></ul><ul><li>“… memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU” (Pasal 15)*; </li></ul><ul><li>“… membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden ” (Pasal 16)****; </li></ul><ul><li>Tentang p engangkat an dan p emberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*]; </li></ul><ul><li>Tentang p embahas an dan p emberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*]; </li></ul><ul><li>Tentang hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)]; </li></ul><ul><li>Tentang p engajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)***]; </li></ul><ul><li>Tentang p eresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***]; </li></ul><ul><li>Tentang p enetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan di setuju i DPR [Pasal 24A (3)***]; </li></ul><ul><li>Tentang p engangkat an dan p emberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24 B ( 3 )***]; </li></ul><ul><li>Tentang p engajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan p enetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***] . </li></ul>Wewenang, Kewajiban, dan Hak Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. [Pasal 6 (1)***] Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat [Pasal 6A (1)***] Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. (Pasal 7 *) I Wewenang , Kewajiban dan Hak Presiden/Wakil Presiden <ul><li>Antara lain: </li></ul><ul><li>“… memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD” [Pasal 4 (1)]; </li></ul><ul><li>“… berhak mengajukan RUU kepada DPR ” [Pasal 5 (1)*]; </li></ul><ul><li>“… menetapkan peraturan pemerintah ” [Pasal 5 (2)*]; </li></ul><ul><li>“… memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa ” [Pasal 9 (1)*]; </li></ul><ul><li>“… memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU ” (Pasal 10); </li></ul><ul><li>“… dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain ” [Pasal 11 (1)****]; </li></ul><ul><li>“… membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR” [Pasal 11 (2)***]; </li></ul><ul><li>“… menyatakan keadaan bahaya ” (Pasal 12); </li></ul><ul><li>“… mengangkat duta dan konsul ” [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*]; </li></ul><ul><li>“… menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR” [Pasal 13 (3)*]; </li></ul><ul><li>“… memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA” [Pasal 14 (1)*]; </li></ul><ul><li>“… memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR” [Pasal 14 (2)*]; </li></ul><ul><li>“… memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU” (Pasal 15)*; </li></ul><ul><li>“… membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden ” (Pasal 16)****; </li></ul><ul><li>Tentang p engangkat an dan p emberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*]; </li></ul><ul><li>Tentang p embahas an dan p emberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*]; </li></ul><ul><li>Tentang hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)]; </li></ul><ul><li>Tentang p engajuan R UU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)***]; </li></ul><ul><li>Tentang p eresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***]; </li></ul><ul><li>Tentang p enetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan di setuju i DPR [Pasal 24A (3)***]; </li></ul><ul><li>Tentang p engangkat an dan p emberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24 B ( 3 )***]; </li></ul><ul><li>Tentang p engajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan p enetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***] . </li></ul>
  10. 10. DPR Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum [Pasal 19 (1) ** ] Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang (Pasal 22B ** ) Fungsi [ Pasal 20A (1) ] 1. Fungsi legislasi, memegang kekuasaan membentuk UU [ Pasal 20 (1) 2. Fungsi anggaran Penetapan RAPBN yang diajukan Presiden menjadi APBN, jika RAPBN yang diajukan presiden ditolak, maka presiden menggunakan APBN tahun lalu 3. Fungsi pengawasan, terhadap : - pelaksanaan UU, - pelaksanaan APBN - kebijakan pemerintah <ul><li>hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat [ Pasal 20A (2) ] </li></ul><ul><li>Hak mengajukan pertanyaan, mengajukan usul dan pendapat, serta hak imunitas [ Pasal 20A ( 3 ) ] </li></ul>I Hak <ul><li>Anggota DPR periode 2009–2014 berjumlah 560 orang. </li></ul><ul><li>Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun </li></ul><ul><li>Melakukan sidang sekurang-kurangnya 1 kali dalam satu tahun </li></ul>
  11. 11. BPK Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri [Pasal 23E (1)] BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi [Pasal 23G (1)] Anggota dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden [Pasal 23F (1)] menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya [Pasal 23E (2)] BPK berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan/insatansi pemerintah, atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang
  12. 12. Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum [Pasal 24A (2)] Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat per-setujuan dan ditetap-kan sebagai hakim agung oleh Presiden [Pasal 24A (3)] TUN Militer Agama Umum MA Pasal 24 (2) Lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman & Peradilan <ul><li>Kewajiban dan Wewenang </li></ul><ul><li>berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A (1) *** ]; </li></ul><ul><li>mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3) *** ]; </li></ul><ul><li>memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1) * ] . </li></ul>
  13. 13. Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang [Pasal 22D (4)] DPD Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui Pemilu. Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih 1/3 jumlah anggota DPR. [Pasal 22C (1) dan (2)] <ul><li>Wewenang </li></ul><ul><li>dapat mengajukan RUU tertentu [Pasal 22D (1)]; </li></ul><ul><li>ikut membahas RUU tertentu [Pasal 22D (2)]; </li></ul><ul><li>memberikan pertimbangan atas RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama dan RAPBN [Pasal 22D (2)]; </li></ul><ul><li>memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK [Pasal 23F (1)]; </li></ul><ul><li>melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR [Pasal 22D (3)] . </li></ul>
  14. 14. mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden [Pasal 24C (3)] MK Pasal 24C *** <ul><li>Kewajiban dan Wewenang </li></ul><ul><li>berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1) *** ]; </li></ul><ul><li>wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C (2) *** ] . </li></ul>I I I Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara [Pasal 24C (5)]
  15. 15. KY Pasal 24B (1) Bersifat mandiri Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela [Pasal 24B (2)] Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)] <ul><li>Wewenang [Pasal 24B (1)] : </li></ul><ul><li>mengusulkan pengangkatan hakim agung </li></ul><ul><li>mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegak k an kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim </li></ul>
  16. 16. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2) ** ] menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) ** ] berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6) ** ] NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1) ** ] PEMERINTAHAN DAERAH Anggota DPRD dipilih melalui pemilu [Pasal 18 (3) ** ] Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis [Pasal 18 (4) ** ] KEPALA PEMERINTAH DAERAH DPRD
  17. 17. DPR D UU No. 20/2003 DPR D Provinsi (Lembaga Daerah Provinsi) (Ps. 60 UU No. 22/2003) DPRD Kabupaten /Kota (Lembaga Daerah Kabupaten /Kota ) (Ps. 76 UU No. 22/2003) Lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah (Ps. 40 UU. No. 32/2004) Fungsi : 1. Fungsi legislasi, memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah (Perda) 2. Fungsi anggaran Menetapan RAPBD yang diajukan Kepala Pemerintah Daerah menjadi APBD, jika RAPBD yang diajukan ditolak, maka Kepala Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun lalu 3. Fungsi pengawasan, terhadap : - pelaksanaan Perda, - pelaksanaan APBD - kebijakan Kepala Pemerintah Daerah
  18. 18. Hak Interpelasi : hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban kepada pemerintah mengenai kebijakannya dalam suatu bidang Hak angket : hak untuk melakukan penyelidikan Hak Imunitas : hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPR dengan pemerintah dan rapat-rapat DPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  19. 19. LEGISLATIF <ul><li>Lembaga yang bertugas membuat UU </li></ul><ul><li>Lembaganya : </li></ul><ul><li>Tingkat Pusat : DPR dan DPD </li></ul><ul><li>Tingkat Daerah : DPRD Provinsi </li></ul><ul><li>DPRD Kabupaten / Kota </li></ul>Perda
  20. 20. EKSKUTIF <ul><li>Lembaga yang bertugas menjalankan UU dan pemerintahan </li></ul><ul><li>Lembaganya : </li></ul><ul><li>Tingkat Pusat : Presiden </li></ul><ul><li>Tingkat Daerah : Gubernur </li></ul><ul><li>Bupati / Walikota </li></ul>
  21. 21. YUDIKATIF <ul><li>Lembaga yang bertugas mengawasi jalankan UU dan peradilan </li></ul><ul><li>Lembaganya : </li></ul><ul><li>Mahkamah Agung </li></ul><ul><li>Mahkamah Konstitusi </li></ul>
  22. 22. Kedaulatan Ke dalam <ul><li>Suatu bangsa atau negara yang telah merdeka mempunyai kemerdekaan untuk mengurus rumah tangga negaranya sendiri tanpa adanya campur tangan dari negara lain </li></ul>
  23. 23. Kedaulatan Ke luar <ul><li>Suatu bangsa atau negara yang telah merdeka mempunyai kedaulatan penuh untuk melakukan hubungan dengan negara lain </li></ul>
  24. 24. <ul><li>Kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara berasal dari Tuhan. Raja memiliki kedaulatan yang berasal dari Tuhan. Raja dianggap sebagai wakil yang dipercaya Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan, sehingga raja akan memperoleh kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan negara dan pemerintahannya secara penuh tanpa adanya campur tangan dari rakyatnya. Kehendak raja dianggap sebagai kehendak Tuhan. </li></ul>Teori Kedaulatan Tuhan Efeknya : Pemerintahan cenderung otoriter / mutlak Tokoh : 1. Thomas Aquinas 2. Marsilius 3. Augustinus
  25. 25. <ul><li>Kekuasaan tertinggi dalam negara ada ditangan hukum. Sehingga baik raja, pemerintah, aparat penyelenggara negara maupun warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum. </li></ul>Teori Kedaulatan Hukum Efeknya : Hukum memiliki kedudukan tertinggi sehingga, semua kebijakan, sikap, dan perilaku pemerintah dan rakyat diatur dalam hukum Tokoh : Krabbe
  26. 26. <ul><li>Kekuasaan tertinggi dimiliki oleh negara. Negaralah yang membuat hukum, sehingga negara mempunyai kekuasaan dan kedaulatan tertinggi untuk mengatur pemerintahan dan seluruh warga masyarakatnya. Segala tindakan warga negara harus berdasarkan kehendak negara. </li></ul>Teori Kedaulatan Negara Efeknya : Kepentingan personal warga negara dibatasi bahkan ditiadakan. Tokoh : 1. Jean Bodin 2. George Jellinek
  27. 27. <ul><li>Kekuasaan tertinggi dipegang dan dimiliki oleh rakyat. Rakyat merupakan pondasi pokok berdirinya negara sehingga segala kegiatan penyelenggaraan negara harus berdasarkan kepentingan dan kehendak rakyat. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah berasal dari rakyat, sehingga pemerintah harus mempertanggungjawabkan segala kegiatan pemerintahan kepada rakyat </li></ul>Teori Kedaulatan Rakyat Efeknya : Rakyat memiliki hak untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan pemerintah Tokoh : JJ. Rouseau

×