Sebuah Penelitian tentang studi kearifan lokal masyarakat lereng Lawu, Jawa Tengah.

1. 1
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT AGRARIS DALAM
KETAHANAN PANGAN DI PEDESAAN LERENG LAWU
KABUPATEN KARANGANYAR
LOCAL WISDOM AGRICULTURAL SOCIETIES IN FOOD SECURITY
IN THE COUNTRYSIDE SLOPES LAWU KARANGANYAR REGENCY
Tiwuk K. Hastuti, Hayu Adi Darmarastri, Sri Wahyuningsih
Abstrak
Penelitian ini bertujuan: (1) memberikan mode pemahaman baru terhadap potensi dan kemampuan
masyarakat desa dalam mengupayakan ketahanan pangan dengan mengembangkan strategi-strategi adaptasi
yang sesuai dengan kondisi/tantangan yang dihadapi; (2) menawarkan alternatif perspektif dalam memahami
masalah-masalah orang desa, strategi ketahanan pangan, (3) menghasilkan suatu model pengembangan desa
mandiri dengan lebih memperhatikan keberadaan lembaga-lembaga perdesaan yang tumbuh dari
bawah.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara
mendalam, pengamatan (observasi), analisis isi dokumen, dan diskusi kelompok terarah. Analisis data
dilakukan secara interaktif yaitu dengan menelaah semua data, mengadakan reduksi, dan memeriksa
keabsahan data untuk menghasilkan kerangka analisis yang memiliki bingkai makna sambil menafsirkan data
untuk memperoleh kesimpulan.Ketahanan pangan menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi negara-
negara berkembang sejak beberapa dekade terakhir ini. Meskipun dikenal sebagai negara yang kaya akan
sumber daya alam yang melimpah, Indonesia masih termasuk salah satu negara berkembang yang
menghadapi masalah kecukupan pangan secara berkelanjutan. Bagi masyarakat desa di Kawasan Lereng
Lawu, pengalaman traumatis kekurangan pangan atau ancaman kelaparan relatif tidak pernah dialami. Hal
ini menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di desa itu mempunyai kemampuan internal yang cukup
tangguh dalam memenuhi kebutuhan dasar khususnya pangan. Sumberdaya ekonomi setempat mampu
memberi jaminan keamanan pangan.
Abstract
This research aims to: (1) provide a new understanding of the mode of the potential and ability of village
community in seeking food security by developing strategies of adaptation to suit conditions/challenges
faced; (2) offer an alternative perspective in understanding the problems of the villagers, the food security
strategy, (3) development of models generate a self-contained village with more attention to the existence of
rural institutions that grow from below.This research is qualitative research, data collected by using in-depth
interviews, observation techniques (observation), the analysis of the contents of the documents, and
discussion groups. Data analysis is done interactively by reviewing all the data, performing the reduction, and
checking the validity of the data to produce a framework of analysis that has a frame of meaning while
interpreting the data to derive the conclusion.Food security is one of the major problems faced by developing
countries since these past few decades. Although known as a country that is rich in natural resources in
abundance, Indonesia is still one of the developing countries which are facing problems of sufficiency in
food in a sustainable way. For the community of the village on the slopes of the Lawu, traumatic experience
food shortages or the threat of hunger relative never experienced. This shows that the people who live in the
village that had a pretty tough internal capabilities in meeting basic needs, especially food. Local economic
resources able to give assurance of food safety.
Keywords: food security, local wisdom, self-contained villages, rural communities

2. 2
1. Pendahuluan
Masalah kekurangan pangan telah menjadi
fenomena sosial ekonomi di Indonesia sejak
zaman penjajahan hingga sekarang (Suryo, 2010:
1-9). Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara
yang subur dan kaya sumberdaya ekonomi, krisis
pangan sering melanda wilayah-wilayah tertentu
dan terjadi secara endemik mengikuti siklus
musim. Masalah kekurangan pangan dan
kemiskinan sesungguhnya telah menjadi perhatian
serius Pemerintah Hindia Belanda pada awal abad
ke-20. Terlepas dari perdebatan mengenai faktor-
faktor penyebab terjadinya kemiskinan dan
kekurangan pangan, misalnya apakah kemiskinan
itu akibat dari kemalasan penduduk atau mereka
malas karena miskin, tekanan struktural menjadi
faktor penting terjadinya krisis pangan. Penduduk
miskin sangat rentan terhadap perubahan politik
dan tekanan struktural lainnya seperti
keterbatasan sumberdaya, ketimpangan alokasi
dan akses, serta politik ekstraksi kolonialisme
yang berjalan cukup lama. Sampai dengan akhir
abad ke-19, hampir tidak ditemukan adanya
lembaga ketahanan pangan di pedesaan yang
mampu memberi jaminan sosial ketika terjadi
krisis dan kekurangan pangan. Pranata-pranata
tradisional seperti resiprositas dan hubungan
patron-klien tidak selamanya mampu memberi
jaminan sosial. Dengan demikian kekurangan
pangan menjadi ancaman permanen di pedesaan.
Tekanan demografis yang terus meningkat
mendorong munculnya ketegangan dan konflik
dalam memanfaatkan sumberdaya alam terutama
tanah/lahan untuk berbagai keperluan. Bagi
masyarakat pedesaan, lahan pertanian mempunyai
nilai ekonomi dan sosial yang sangat tinggi dalam
rangka mempertahankan kelangsungan hidup.
Perekonomian desa yang berbasis pertanian
sangat tergantung pada tersedianya lahan yang
cukup sebagai jaminan sosial. Terjadinya
ketimpangan dalam mengakses dan mengontrol
sumberdaya ekonomi telah melahirkan berbagai
bentuk kesenjangan sosial ekonomi. Ada
sekelompok orang atau golongan, yang karena
kekuasaan yang dimiliki, berhasil menguasai
lahan secara leluasa dan bahkan tak terbatas;
tetapi ada kelompok lain yang tidak mempunyai
akses sama sekali terhadap sumber daya pertanian
itu. Timbullah diferensisasi sosial yang semakin
tajam antara golongan kaya yang menguasai
sebagian besar sumberdaya desa, dan golongan
lainnya yang relatif miskin.
Dalam konteks mendukung upaya
pemerintah meningkatkan ketahanan pangan di
pedesaan, kajian terhadap bentuk-bentuk strategi
ketahanan pangan yang dikembangkan secara
mandiri oleh masyarakat desa perlu dilakukan
secara saksama. Hal ini menjadi modal sosial
yang sangat berharga dalam mengatasi krisis dan
kekurangan pangan, dan sekaligus menjadi katup
pengaman bagi kelangsungan hidup penduduk
miskin. Masyarakat yang tinggal di kawasan
lereng Lawu mempunyai pranata dan lembaga
ketahanan pangan yang secara mandiri telah
mereka kembangkan selama puluhan tahun.
Sesuai dengan kondisi lingkungan setempat,
sudah barang tentu institusi ketahanan pangan
yang berkembang di kawasan ini berbeda dengan
tempat lain. Oleh karena itu perlu dielaborasi
lebih jauh seperti apa wujud pranata ketahanan
pangan yang dikembangkan itu sebagai bagian
dari warisan intelektual Jawa yang tinggi nilainya.
Penelitian inimengkaji masalah itu terutama
memusatkan perhatian pada segi-segi sosial dan
budaya masyarakat nggunung di Lereng Lawu
dalam mengupayakan ketahanana pangan.
2. Metode Penelitian
Penelitian ini menitikberatkan pada upaya
mengungkap kedalaman mengenai pemahaman
masyarakat dalam mendefinisikan ketahanan
pangan, bentuk-bentuk respon dan strategi
adaptasi masyarakat pedesaan dalam
mengupayakan ketahanan pangan. Lembaga dan
pranata tradisional yang mampu meningkatkan
ketahanan pangan secara mandiri dan memberi
jaminan sosial ekonomi bagi penduduk di
pedesaan Lereng Lawu. Strategi dalam
mengupayakan ketahanan pangan diharapkan
dapat memberi manfaat bagi masyarakat
pedesaan.
Penelitian dilakukan di wilayah pedesaan
Kecamatan Ngargoyoso dan Tawangmangu
Kabupaten Karanganyar. Desa-desa yang berada
di lereng Lawu ini mempunyai karakteristik
sebagai desa “nggunung” yang berbeda dengan
desa yang terletak di dataran rendah (“ngare”).
Kondisi ekologis diduga kuat berpengaruh
terhadap munculnya bentuk-bentuk strategi dan
pranata ketahanan pangan.
Penelitian ini bersifat kualitatif dan
pengumpulan data dilakukan dalam tiga tahap
yaitu studi bahan dokumen, wawancara
mendalam, observasi dan Focus Group
Discussion (FGD). Data-data statistik, monografi
dan catatan tertulis lainnya yang berkaitan dengan
produksi pangan dimanfaatkan untuk mendukung
penelitian ini. Data-data dimaksud tersimpan di
kantor kelurahan, kecamatan, dan instansi
pemerintah lainnya. Wawancara mendalam
dilakukan dengan sejumlah informan yang dipilih
secara purposif sesuai dengan permasalahan yang
akan diteliti, terutama kepada tokoh-tokoh formal
dan informal setempat. Wawancara dilakukan

3. 3
secara bebas dan terfokus untuk memberi
kemudahan dalam menggali data secara
mendalam tentang bentuk-bentuk strategi yang
dikembangkan dalam mewujudkan ketahanan
pangan secara mandiri. Observasi dilakukan
untuk mengetahui kondisi riil desa “nggunung”
seperti kondisi fisik, keadaan sosial budaya, dan
aktivitas masyarakat sehari-hari dalam rangka
memenuhi kebutuhan pangan. Data ini sangat
penting untuk melengkapi data hasil wawancara
yang dilakukan kepada sejumlah informan. FGD
dilakukan terutama untuk menggali pendapat,
pandangan, atau pemikiran sejumlah orang
terhadap potensi dan kemampuan masyarakat
desa dalam mengupayakan ketahanan pangan
dengan mengembangkan strategi-strategi adaptasi
yang sesuai dengan kondisi/tantangan yang
dihadapi. Dalam diskusi kelompok akan
dirumuskan model pengembangan desa mandiri
dengan lebih memperhatikan keberadaan
lembaga-lembaga perdesaan yang tumbuh dari
bawah. FGD akan dilakukan 3 kali untuk setiap
kecamatan dan kalurahan dengan komposisi
perwakilan nara sumber masing-masing yaitu
perwakilan aparat pemerintah, tokoh-tokoh
masyarakat setempat, LSM dan penduduk
setempat.
Analisis data dilakukan secara kualitatif.
Proses analisis data dimulai dari menelaah seluruh
data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari
dokumen, wawancara, pengamatan yang
dituliskan dalam catatan lapangan. Langkah
berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang
dilakukan dengan jalan membuat abstraksi,
menyusunnya dalam satuan-satuan, kemudian
dikategorisasikan. Tahap akhir dari analisis
adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data,
cek dan recek untuk menghasilkan kerangka
analisis yang memiliki bingkai makna sambil
menafsirkan data untuk memperoleh kesimpulan.
3. Hasil Dan Pembahasan
a. Penelitian Terdahulu
Penelitian dengan judul “Lumbung Desa
sebagai Lembaga Ketahanan Pangan di
Karesidenan Rembang pada Awal abad ke-20”
(Warto, 2007) sebagai referensi dan studi
komparasi dalam penelitian ini. Penelitian di
Karesidenan Rembang tersebut mempunyai
beberapa tujuan: (1) untuk mengetahui ciri-ciri
lumbung desa sebagai lembaga ketahanan pangan
yang berkembang pada awal abad ke-20, (2)
mengkaji kemampuan dan kemandirian lumbung
desa sebagai lembaga ketahanan pangan di
perdesaan, (3) mengkaji peran Pemerintah Hindia
Belanda dalam usaha mengembangkan lumbung
desa sebagai lembaga ketahanan pangan di
perdesaan, dan (4) untuk menganalisis
rasionalisasi kebijakan mendirikan lumbung desa
sebagai lembaga alternatif untuk mengatasi krisis
pangan di wilayah perdesaan. Hasil penelitian
menujukkan bahwa lumbung desa mempunyai
fungsi sangat penting dalam kehidupan sosial
ekonomi penduduk desa terutama dalam
mengatasi kekurangan pangan dan kesulitan
bersama. Lembaga ini sesungguhnya lahir dari
masyarakat sendiri, sebelum akhirnya dikooptasi
Pemerintah Hindia Belanda untuk mensukseskan
program ekonomi perdesaan dalam rangka
mengimplementasikan kebijakan politik etis pada
awal abad ke-20. Penelitian yang dilakukan Warto
mempunyai relevansi dan sebagai studi komparasi
dengan penelitian ini Oleh karena masyarakat di
pedesaan Lereng Lawu juga mempunyai “pogo”,
tempat yang dibangun di bagian atap rumah (di
dapur, rumah belakang, rumah depan) berfungsi
untuk menyimpan jagung dan hasil pertanian
lainnya yang dapat diawetkan. Apakah fungsi
“pogo” ini sama dengan lumbung padi di daerah
persawahan ? Bagaimanakah pranata kelembagan
ekonomi (Pogo) sebagai aset ekonomi dan
eksistensinya pada masa sekarang dalam
mengupayakan ketahanan pangan di pedesaan
Lereng Lawu ?
Tulisan Untoro (2010) “Kearifan Lokal
Masyarakat agraris dalam Ketahanan Pangan di
Kesultanan Banten Abad 15-18”, menggambarkan
tentang bagaimana masyarakat di Kesultanan
Banten pada abad 15-18 mengelola sumber daya
lingkungan hidupnya sehingga mampu menjadi
masyarakat agraris dalam menghadapi ketahanan
pangan. Kearifan lokal yang dijalankan oleh
penguasa Banten untuk mempertahankan pangan
antara lain terus memacu memperluas lahan
pertanian dan disertai pengambilan keputusan
yang tepat menentukan kapan mulai budidaya
tanaman industri dan kapan menghentikannya.
Berani melepaskan diri dari ketergantungan
perdagangan internasional diiringi dengan
mencukupi pangan di dalam negeri, sebuah
keputusan yang sangat rasional untuk
menyelamatkan negeri Banten. Kebijakan yang
ditempuh para penguasa Banten beberapa abad
silam telah membuktikannya sehingga nama
kebesaran Kesultanan Banten ini dikenal hingga
ke manca negara saat itu. Dengan demikian
kearifan lokal mengelola lingkungan bagi
ketahanan pangan di masa lalu dapat dijadikan
pembelajaran bagi masa kini sehingga kejayaan
yang pernah dicapai oleh Kesultanan Banten
dapat terulang kembali. Tulisan tersebut sebagai
bahan referensi dan perbandingan dengan
penelitian ini. Masyarakat Lereng Lawu dalam
mengelola lingkungan alam telah terbiasa
mendiversifikasi tanaman di atas lahan tegalan,

4. 4
yaitu secara simultan menanam beberapa jenis
tanaman yang laku dijual di pasar dan tanaman
pangan lain. Jenis tanaman yang akan ditanam
disesuaikan dengan tren harga yang sedang
berlaku. Petani menanam beberapa jenis tanaman
pasar yang dapat disimpan, seperti bawang putih
dan bawang merah yang dapat dijual ketika
mereka membutuhkan. Hal ini menunjukkan
perubahan penting dari masyarakat subsisten ke
masyarakat pasar. Sejalan dengan tulisan Semedi
(Untoro, 2010: 1), mengungkapkan bahwa sejak
masa pra-kolonial mayoritas petani Jawa sudah
terintegrasi dengan sistem pasar. Panen tanaman
panganpun sebagian mereka jual ke pasar. Fakta
sejarah menunjukkan bahwa petani Jawa memiliki
daya tanggap yang tinggi, sangat responsif,
terhadap peluang pasar (Untoro, 2010) Apakah
kondisi tersebut yang menawarkan kesempatan
untuk secara kreatif mengubah pola perilaku
penduduk pedesaan Lereng Lawu ? Apakah
diversifikasi tanaman komersil dan tanaman
pangan tersebut mampu memberi jaminan
ketersediaan pangan yang cukup sekaligus
mampu memenuhi gizi seimbang ? Mungkinkah
diversifikasi jenis tanaman dan selisih harga di
pasar menjadi katup pengaman penting bagi
terjaminnya kebutuhan dasar khususnya beras
yang dibutuhkan setiap hari ? Meskipun beras
tidak dihasilkan sendiri, mereka tetap mampu
menyediakan beras dengan menukarkan hasil
ladangnya, apakah demikian yang terjadi ? Untuk
menjawab permasalahan-permasalahan tersebut
perlu penelitian lebih mendalam.
Tulisan Maryoto (2010) “Diversifikasi
Pangan dan Tradisi Kuliner di Indonesia”,
mengungkapkan bahwa terkait dengan wisata
kuliner sebagai pintu masuk diversifikasi pangan
maka Indonesia mempunyai ketahanan pangan.
Maryoto melihat sejarah pangan bisa menjadi
penopang bagi usaha itu. Orang akan makin
menikmati berbagai jenis hidangan lokal bila
mereka mengetahui aspek sejarah dan juga aspek
antropologi pangan. Melalui sejarah pangan dan
sejarah kuliner, dapat dilihat aspek kebudayaan
secara luas. Kekayaan kuliner telah
memperlihatkan persatuan-kesatuan,
multikulturalisme, silang budaya, ketahanan
pangan, pengakuan terhadap minoritas, dan lain-
lain (Maryoto, 2010: 1), Hal ini dapat
dibandingkan dengan tradisi penduduk Lereng
Lawu dalam mendiversifikasi jenis makanan.
Penduduk Lereng Lawu melakukan perubahan
pola makan dan jenis makanan yang dikonsumsi,
cara ini untuk menghemat makanan pokok agar
tidak cepat habis sebelum panen berikutnya. Pada
waktu makanan pokok mereka masih berupa
jagung, mereka makan jagung dua kali sehari
yaitu pada pagi hari dan sore hari saja, sedangkan
siang hari dengan cara brakahan (makan ketela,
ubi atau talas, ganyong, pisang, dan umbi-umbian
lainnya). Selain itu juga mengolah jagung menjadi
nasi bubur supaya dapat dibagi rata dan
memperbanyak sayuran. Strategi ini sebenarnya
sangat baik karena penduduk sudah mampu
mencukupi gizi seimbang. Hal ini menarik untuk
diteliti lebih lanjut karena mendiversifikasi jenis
makanan merupakan cara untuk mengurangi
ketergantungan pada beras yang diperoleh di
pasar. Ketika beras menjadi satu-satunya sumber
karbohidrat dan dinilai tinggi statusnya, makanan
lokal seperti talas, jagung, ketela, dijadikan
makanan tambahan.
b. Landasan Teori
Ketahanan pangan merupakan bagian
terpenting dari pemenuhan hak atas pangan
sekaligus merupakan salah satu pilar utama hak
azasi manusia. Dalam hal ini hak atas pangan
seharusnya mendapatkan perhatian yang sama
besar dengan usaha menegakkan pilar-pilar hak
azasi manusia lain. Kelaparan dan kekurangan
pangan merupakan bentuk terburuk dari
kemiskinan yang dihadapi rakyat, karena
kelaparan sendiri merupakan suatu proses sebab-
akibat dari kemiskinan. Oleh karena itu, usaha
mengembangkan ketahanan pangan tidak dapat
dipisahkan dari usaha penanggulangan masalah
kemiskinan. Masalah pangan yang dikaitkan
dengan kemiskinan sesungguhnya juga telah
menjadi perhatian dunia, terutama seperti
dinyatakan dalam KTT Pangan Dunia dan
Indonesia memiliki tanggungjawab untuk turut
serta secara aktif memberikan kontribusi terhadap
usaha menghapuskan kelaparan di dunia.
Berkaitan dengan masalah tersebut,
dalam Prinsip-Prinsip Piagam Bumi disebutkan
keharusan semua negara untuk (1) Menghormati
dan memelihara komunitas kehidupan, (2)
Keutuhan ekologi, (3) Keadilan sosial dan
Ekonomi, (dan (4) Demokrasi, anti kekerasan dan
perdamaian. Dalam menjaga keutuhan ekologi,
misalnya salah satu prinsipnya menyebutkan
perlunya “mengelola pemanfaatan sumberdaya
yang terbarukan seperti air, tanah, hasil hutan, dan
kehidupan laut dengan cara-cara yang tidak
melampaui kecepatan beregenerasi dan yang
melindungi kesehatan ekosistem” (KLH, 2004: 12
dst). Selanjutnya dalam UN Millinium
Development Goals (MDG) juga disebutkan
tentang usaha-usaha yang diperlukan untuk
memperbaiki kondisi masyarakat global, yang
antara lain juga mencakup “jaminan lingkungan
yang berkelanjutan” (Yuwono, 2004: 5).
Ketahanan pangan juga merupakan
bagian sangat penting dari ketahanan nasional.
Dalam Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun
2002 tentang Ketahanan Pangan disebutkan,
”ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya

5. 5
pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari
tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah
maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau”
(pasal 1). Pangan adalah segala sesuatu yang
berasal dari sumber hayati dan air, baik yang
diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan
sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi
manusia, termasuk bahan tambahan pangan,
bahan baku pangan, dan bahan lain yang
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan,
dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
Selanjutnya dijelaskan, ”ketersediaan pangan
adalah tersedianya pangan dari hasil produksi
dalam negeri dan/atau sumber lain”.
Penyediaan pangan diselenggarakan
untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah
tangga yang terus berkembang dari waktu ke
waktu. Untuk mewujudkan penyediaan pangan
dilakukan dengan: (a) mengembangkan sistem
produksi pangan yang bertumpu pada
sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; (b)
mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
(c) mengembangkan teknologi produksi pangan;
(d) mengembangkan sarana dan prasarana
produksi pangan; dan (e) mempertahankan dan
mengembangkan lahan produktif (pasal 2 Bab II).
Selanjutnya dalam pasal 3 dikatakan bahwa
”sumber penyediaan pangan berasal dari produksi
pangan dalam negeri, cadangan pangan, dan
pemasukan pangan. Sumber penyediaan pangan
diutamakan berasal dari produksi pangan dalam
negeri. Cadangan pangan dilakukan untuk
mengantisipasi kekurangan pangan, kelebihan
pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat”.
Ketahanan pangan tidak hanya
mencakup pengertian ketersediaan pangan yang
cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses
(termasuk membeli) pangan dan tidak terjadi
ketergantungan pangan pada pihak manapun
(Lihat Husodo, 2010: 1-3). Dalam hal inilah,
petani memiliki kedudukan strategis dalam
ketahanan pangan. Petani adalah produsen pangan
dan mereka sekaligus kelompok konsumen
terbesar yang sebagian masih miskin dan
membutuhkan daya beli yang cukup untuk
membeli pangan.
Ketahanan pangan di wilayah pedesaan
dapat dibangun melalui dukungan pranata yang
menjadi undang-undang kolegial di masyarakat
desa. Pranata tersebut merupakan aset
sumberdaya yang melekat sejak keberadaan desa
tersebut, yaitu berupa pranata-pranata hidup dan
berkembang di desa. Pranata dan lembaga-
lembaga perdesaan yang tumbuh dari bawah,
merupakan manifestasi dari kumpulan kelompok-
kelompok masyarakat untuk menanggulangi
berbagai kebutuhan dan kesulitan bersama.
Lembaga perdesaan kemudian dibedakan menjadi
dua kategori. Pertama, disebut lembaga naluri
yaitu lembaga-lembaga yang berkaitan dengan
upacara keagamaan, kematian, dan beberapa adat
sekitar peristiwa penting dalam kehidupan
manusia. Lembaga seperti ini juga disebut pranata
sosial budaya yang bertumpu pada nilai-nilai
solidaritas, pirukunan, gotong royong, dan
resiprositas. Kedua, disebut lembaga yang
berorientasi pada tujuan di mana unsur manusia
turut menciptakan untuk memenuhi kebutuhan di
luar sekedar naluri, misalnya motif ekonomi.
Bentuk terakhir juga dikatakan sebagai organisasi
(Sajogjo, 1985).
Lembaga naluri biasanya ditandai oleh
cirinya yang dominan yaitu bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan (need compliance),
sedangkan pada organisasi yang dikembangkan
orang di desa dengan ciri power compliance,
yakni ketika orang desa bersatu dalam organisasi
untuk tujuan tertentu, mereka berbuat tak lepas
dari pengaruh “fihak yang berwajib” atau
“pemerintah” (Warto, 2003: 31). Dalam hubungan
itu orang lebih sering merasakan dorongan untuk
mengikuti kemauan pihak yang
berkuasa/pemerintah. Sementara itu, dalam
kehidupan lembaga naluri, para pemimpin formal
menjunjung tinggi adat musyawarah dalam
menentukan sesuatu kebijakan dimana kontrol
sosial terhadap kepemimpinan adalah nilai wajar.
Dengan singkat dapat dikemukakan,
lembaga perdesaan baik yang berupa pranata atau
lembaga naluri maupun organisasi, dapat
dibedakan ke dalam beberapa tipologi. Pertama,
kelembagaan di bidang agama, pendidikan, sosial,
seperti misalnya rukun kematian, sinoman,
rewang, sambatan, kelompok pengajian, yasinan,
upacara-upacara penting di sekitar lingkaran
hidup, sedekah bumi dan lain-lain. Kelompok
berikutnya adalah kelembagaan ekonomi sebagai
aset ekonomi desa misalnya lumbung desa,
perkumpulan irigasi, arisan, simpan-pinjam,
sistem maro, dan lain-lain. Sedangkan kelompok
lembaga lainnya adalah merupakan aset budaya
dan politik desa misalnya pemilihan kepala desa,
rembug atau telik desa, komite atau gerakan-
gerakan reformasi, sistem bondo desa, kelompok-
kelompok kesenian dan budaya, dan lain-lain.
Kesemua unsur aset desa tersebut pada
hakekatnya merupakan potensi sumberdaya desa
yang dapat dipergunakan sebagai instrumen untuk
memajukan dan memandirikan desa dengan tanpa
harus menghilangkan segala yang telah ada di
desa dan menggantikannya dengan hal yang baru.
Potensi tersebut mempunyai nilai riil untuk dapat
memajukan dan memandirikan desa. Oleh karena
itu, usaha menumbuhkan dan membangun
ketahanan pangan di desa tidak dapat dilepaskan
dari usaha mengembangkan pranata dan
kelembagaannya sebagai sarana untuk
mengembangkan potensi dan sumberdaya desa

6. 6
secara keseluruhan. Pranata tradisional selain
berfungsi untuk menjaga solidaritas dan
kohesivitas masyarakat desa, ia sekaligus juga
dapat dijadikan tempat mendapatkan jaminan
sosial dalam menghadapi kesulitan dan krisis
ekonomi. Berbeda dengan lembaga/organisasi
yang dibentuk atas dasar perintah dari pihak lain
(kekuasaan supra desa), pranata tradisional
berakar kuat dalam tradisi setempat karena
menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan
sehari-hari masyarakat lokal.
Isu-isu tentang jaminan sosial (social
security) menyangkut interrelasi antara
kompleksitas hukum, akses dan pemakaian
sumberdaya alam. Salah satu pandangan di balik
studi interrelasi ini adalah ide bahwa „peraturan
dan hak-hak hukum menjadi sumberdaya sosial
penting dalam strategi dan negosiasi rakyat
terhadap sumber daya alam seperti tanah, air,
tanaman, dan mineral‟. Ia membentuk dimensi
penting dalam praktik-praktik sosial dan ini
mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi secara
substansial (F. dan K. von Benda-Beckmaan,
2001: 261).
Terbatasnya sumber daya dalam
pemenuhan kebutuhan hidup akan mempengaruhi
tingkat kesejahteraan dan jaminan sosial. Jaminan
sosial di Indonesia merupakan respons terhadap
tingkat kesejahteraan yang rendah dan respons
terhadap gagalnya pemerintah dan lembaga-
lembaga non-pemerintah dalam menjamin
kesejahteraan penduduk. Rendahnya
kesejahteraan juga dipengaruhi oleh akses dan
kontrol terhadap sumber daya. Akses dan kontrol
menjelaskan beberapa hal: (1) menjelaskan suatu
struktur sosial politik dalam kelompok yang
menentukan hubungan-hubungan kekuasaan
antarkelompok dan struktur ini kemudian menjadi
konteks di mana persoalan redistribusi dapat
berlangsung dalam kaitannya dengan hubungan
antarkelompok; (2) akses ini memperlihatkan
posisi politik seseorang yang mana kemampuan
orang itu untuk mengakses sumber daya sangat
ditentukan oleh kapasitas yang dimilikinya; (3)
akses dan kontrol memperlihatkan suatu kemauan
politik yang lebih mendasar, khususnya
menyangkut bagaimana orientasi yang dimiliki
dalam memberdayakan publik atau justru
memperkuat struktur yang hirarkis dan dominatif
sehingga ruang-ruang publik tidak terbuka dengan
cukup untuk dapat mewadahi aspirasi masyarakat.
Perubahan sebuah rezim yang seringkali
diikuti pula perubahan kondisi sosial, ekonomi,
politik secara makro serta perubahan internal
masyarakat sendiri menumbuhkan bentuk-bentuk
adaptasi dan strategi tertentu dalam
mempertahankan kelangsungan hidup (survival)
atau akumulasi (accumulation). Keduanya bukan
hanya memperlihatkan perbedaan tingkat
kesejahteraan melainkan juga memperlihatkan
hubungan struktural menyangkut persoalan akses
dan kontrol dalam masyarakat. Perubahan-
perubahan yang terjadi juga menegaskan adanya
ketidakpastian terus-menerus yang dialami
kelompok-kelompok yang tidak berdaya baik
secara ekonomi maupun politik.
Terbatasnya jaminan sosial bagi
kelompok masyarakat yang rentan
memperlihatkan buruknya kinerja sebuah rezim
(bad governance) yang gagal memerankan dirinya
sebagai institusi yang berfungsi memberi jaminan
sosial. Persoalan jaminan sosial di Indonesia,
masih menyisakan berbagai agenda. Pertama,
menyangkut pengakuan hukum dan politik atas
keberadaan penduduk dalam penyelenggaraan
negara. Kedua, menyangkut isu hak dan
pemilikan atas sumber daya alam dan barang
publik yang terkait dengan hubungan kekuasaan.
Hak dan kepemilikan di kalangan orang kecil
merupakan persoalan rentan karena dapat dengan
mudah mereka kehilangan hak atas sumber daya
yang dimilikinya akibat suatu proses politik yang
tidak mampu mereka kendalikan. Dalam suatu
struktur hubungan yang hirarkis dan timpang,
kelompok yang lemah ini tidak memiliki capital
sosial yang kuat untuk mempertahankan milik
mereka yang sangat terbatas sekalipun. Ketiga,
persoalan jaminan sosial menyangkut masalah
akses dan kontrol yang akan menentukan keadaan
terjamin tidaknya hak publik atas sumber daya
yang tersedia. Keempat, menyangkut kelompok
yang dirugikan dan diuntungkan dalam berbagai
hal (Abdullah dan Abdul Aziz Saleh, 2001).
Bagi penduduk pedesaan, sumber daya
alam merupakan sumber jaminan sosial utama
baik dalam kondisi kesulitan maupun cadangan di
masa datang sehingga mereka tetap ingin menjaga
kelestariannya. Namun, di sisi lain pemerintah
yang dilatarbelakangi kepentingan internasional
berusaha menjaga kontrol atas sumber daya alam
dengan berbagai alasan. Masing-masing aktor lalu
mempunyai kepentingan berbeda-beda, baik
untuk jangka pendek maupun jangka panjang
menyangkut strategi dan manajemen pemanfaatan
sumber daya alam. Akibatnya timbul kontradiksi-
kontradiksi, tidak hanya antaraktor yang terlibat
dalam pengelolaan sumber daya alam akan tetapi
juga antarkepentingan. Menipisnya sumber daya
alam dipandang sebagai ancaman serius bagi
sekelompok orang dibanding mereka yang dapat
berganti pada sumberdaya yang lain. Persoalan
kompleksitas hukum, jaminan sosial, dan
kelestarian lingkungan merupakan isu yang
saling berkaitan. Ketidakterjaminan sosial (social
insecurity) berkaitan dengan isu hak dan
eksploitasi sumberdaya alam serta akses dan
kontrol (F & K von Benda-Beckmann and Marks,
2000).

7. 7
Sebuah persoalan klasik yang berkaitan
dengan manajemen sumberdaya alam
berkelanjutan dan juga jaminan sosial adalah
gagasan komunitas (the notion of community).
Kebijakan jaminan sosial secara resmi biasanya
berasumsi bahwa komunitas lokal masih
merupakan penyokong yang kuat bagi jaminan
sosial. Namun fenomena terakhir menunjukkan
bahwa lingkaran-lingkaran sokongan jaminan
sosial menjadi semakin kecil ketika melampaui
masa yang panjang sehingga menyebabkan
masyarakat desa kehilangan keluwesan pada
masa-masa sulit. Tidak setiap penduduk desa
mempunyai sarana yang sama untuk menciptakan
akses pada sumber daya alam serta produk-
produknya, dan bahwa faktor-faktor seperti status
sosial-ekonomi, usia, gender, dan konfigurasi
rumah tangga semuanya memainkan peran dalam
upaya penduduk desa mencapai jaminan sosial
ekonomi (F & K von Benda Beckmann &
Koning, 2001: 262).
c. Kearifan Lokal Masyarakat Lereng Lawu
Dalam Ketahanan Pangan
Kecamatan Ngargoyoso merupakan salh
satu dari 17 kecamatan di Kabupaten
Karanganyar. Kecamatan Ngargoyoso terdiri dari
9 desa, yaitu Berjo, Dukuh, Girimulyo, Jatirejo,
Kemuning, Ngargoyoso, Nglegok, Puntukrejo,
dan Segorogunung.Secara geografis Kecamatan
Ngargoyoso memiliki batas wilayah sebagai
berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan
Kabupaten Magetan (Gunung Lawu), Kecamatan
Ngargoyoso. Sebelah Barat berbatasan dengan
Kecamatan Karangpandan, sebelah selatan
berbatasan dengan Kecamatan Tawangmangu,
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan
Jenawi. Sebagian besar wilayah Kecamatan
Ngargoyoso berada di lereng barat Gunung Lawu
yang berudara dingin. Di Kecamatan Ngargoyoso
terdapat obyek wisata antara lain Candi Sukuh,
Kebun Teh Kemuning. Jumlah Penduduk di
Kecamatan Ngargoyoso adalah 35.845 Jiwa.
Dilihat dari Keadaan Topografisnya, Kecamatan
Ngargoyo memiliki Jenis tanah: Komplek
Andosol Coklat, Andosol Coklat kekuningan, dan
Litosol.
Desa Berjo merupakan sebuah Desa di
Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar,
Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini yang terletak di
lereng Gunung Lawu. Desa Berjo memiliki
topografi berupa daerah yang tinggi, berada di
ketinggian ± 1.500 mdpl, dengan suhu udara rata
– rata ± 22 °C sampai dengan 32 °C dan beriklim
tropis. Desa Berjo mempunyai luas wilayah
1623,865 Ha dan memiliki batas wilayah sebagai
berikut: sebelah utara Desa Berjo dibatasi oleh
Desa Girimulyo, sebelah timur dibatasi oleh hutan
Lawu, sebelah selatan berbatasan
dengan Kecamatan Tawangmangu, dan sebelah
barat berbatasan dengan Desa Puntukrejo. Letak
topografis desa Berjo adalah tanahnya terdiri dari
dataran tinggi dengan ketinggian tanah dan
permukaan laut 1000m, suhu udara rata-rata 20-
23 C.
Desa Berjo merupakan salah satu daerah
tujuan wisata di Kabupaten Karanganyar.
Karena mempunyai banyak keunikan sejarah
yaitu Candi Sukuh dan Budaya serta panorama
alam yang indah dan sejuk. Desa Berjo memiliki
beberapa tempat wisata seperti Candi Sukuh, Air
Terjun Jumog, dan Telaga Madigda di lembah
Gunung Purung. Desa Berjo terdiri dari beberapa
dusun, yaitu: Tagung, Tambak, Berjo, Pabongan,
Gandu, Selorejo, Sukuh, Gero, Moroto, Tlogo.
Jumlah seluruh penduduk Desa Berjo adalah 6545
orang, terdiri dari 3294 laki-laki dan 3251
perempuan.
Mayoritas penduduk Desa Berjo bermata
pencaharian sebagai petani dengan pendapatan
perkapita rata-rata Rp 550.000 / bulan dengan
kategori desa sedang diantara 9 desa di
Kecamatan Ngargoyoso. Lahan pertanian mereka
kebanyakan berupa tegal/kebun. Sektor industri
yang menjadi andalan Desa Berjo adalah
makanan kecil, minuman instan dan penyulingan
cengkeh, yang kesemuanya tergolong kedalam
industri kecil (rumah tangga). Pekerjaan
penduduk desa Berjo sebagian besar adalah
sebagai petani, sebagian lainnya menjadi buruh
tani, pedagang dan pegawai negeri. Pertanian
menjadi basis perekonomian desa terutama
pertanian ladang yang menghasilkan berbagai
jenis komoditas sayuran. Kegiatan Pertanian yang
dikembangkan penduduk Berjo sebagian besar
berorientasi pasar. Berbagai jenis tanaman yang
diusahakan di tegalan maupun dan di pekarangan
merupakan jenis tanaman komoditas yang dijual
ke pasar-pasar lokal dan ke daerah lain di
Indonesia. Aktivitas perdagangan hasil-hasil
pertanian khususnya sayuran sangat dinamis dan
berlangsung setiap hari. Hal ini juga didukung
oleh kemudahan aksesibilitas menuju pusat-pusat
perdagangan (pasar) dan prasarana transportasi
yang mudah. Model yang dikembangkan dalam
proses penggalian tingkat kesejahteraan
masyarakat dilakukan mulai dari kelompok
masyarakat tingkat dusun.
Selain menghasilkan berbagai tanaman
sayuran yang menjadi tanaman andalan,
masyarakat Desa Berjo juga dikenal sebagai
penghasil tanaman perkebunan. Beberapa jenis
tanaman perkebunan yang banyak diusahakan
oleh penduduk antara lain cengkeh. Terutama
tanaman cengkeh, hampir setiap penduduk
menanam tanaman ini. Sebelum tahun 90a-an
awal yaitu ketika berdiri BPPC, cengkeh
mempunyai nilai yang cukup tinggi sehingga

8. 8
sangat menguntungkan penduduk. Namun, ketika
harga cengkeh dikendalikan BPPC, harga
cengkeh di tingkat petani merosot tajam dan
banyak pohon cengkeh ditebangi. Saat ini
cengkeh tidak lagi menjadi andalan komoditas
penduduk Berjo, dan digantikan tanaman lain
seperti wortel dan bunga. Selama tiga tahun
terakhir, tanaman bunga jenis anthurium
(gelombang cinta dan jenmani) menjadi produk
unggulan yang nilai sangat tinggi. Berkat tanaman
ini tingkat perekonomian sebagian penduduk
Berjo meningkat tajam. Sekitar tahun 2003,
kelompok tani Berjo, mendirikan perkumpulan
petani bunga dan sampai sekarang masih berjalan
dan semakin maju. Dengan hasil tanaman bunga
dan bunga potong, maka desa Berjo dikatakan
sebagai desa maju.
Pemahanan penduduk terhadap
ketahanan pangan di Desa Berjo pada tahun 1960-
an berbeda dengan pemahaman penduduk setelah
tahun 1980-an. Pada tahun 1960-an menurut
penduduk Berjo ketahanan pangan adalah kondisi
di mana setiap orang atau keluarga mampu
menydiakan bahan makanan baik berupa jagung
maupun beras yang biasa mereka konsumsi setiap
harinya. Mereka akan merasa tentram jika di
rumah tersedia beras, jagung, maupun ketela. Hal
tersebut karena pada tahun 1960-an dan masa-
masa sebelumnya penduduk Desa Berjo masih
merupakan petani subsisten yaitu hanya menanam
untuk kebutuhan sendiri, jagung dan ubi-ubian
merupakan makanan pokok penduduk Berjo.
Sedangkan Konsep kekurangan pangan menurut
penduduk desa Berjo adalah bila dalam keluarga
tidak tersedia cukup bahan makanan pokok untuk
dikonsumsi sehari-hari, bahkan pola makan yang
semula tiga kali dalam satu hari menjadi dua atau
bahkan sekali sehari.
Sesudah tahun 1980 an terjadi perubahan
pada jenis makanan pokok Berjo yaitu berupa
beras. Meskipun beras tidak dihasilkan sendiri,
mereka dapat membeli di pasar. Dengan adanya
perubahan jenis makanan pokok tersebut, maka
jagung yang semula merupakan makanan pokok,
justru sekarang jagung menjadi makanan yang
istimewa karena hanya sebagai campuran saja.
Mereka tidak lagi menanam jagung karena hasil
jualnya lebih rendah, waktu yang dibutuhkan
sampai panen lama. Tanaman jagung banyak
dimakan oleh monyet. Hama ini sulit diatasi.
Sehingga banyak masyarakat Berjo yang beralih
ke tanaman lain seperti sayuran, tanaman bunga
yang dapat di jual lebih cepat. Hasil dari menjual
sayuran dan tanaman sudah dapat untuk
mencukupi kebutuhan keluarga. Artinya mereka
dapat membeli kebutuhan makan dengan menjual
hasil dari kebun yang harganya masih jauh lebih
tinggi dibandingkan harga jagung atau palawija
yang lainnya. Dengan demikian perubahan sistem
ekonomi yang semula merupakan sistem ekonomi
subsisten menjadi ekonomi komersial
mempengaruhi juga pola makan yaitu dari jagung
ke beras (Wahyuningsih, 2007).
Selain mengenal apa yang disebut
kekurangan pangan dan kecukupan pangan,
masyarakat Berjo juga mengenal apa yang disebut
dengan masa panen dan masa paceklik. Pada
masa panen masyarakat petani disibukkan dengan
memetik hasil. Dan pada saat petani tersebut
panen justru harga jual hasil panen biasanya lebih
murah dari pada saat para petani mulai tanam.
Sesudah masa panen berakhir petani mulai
mempersiapkan lahan untuk ditanami lagi. Pada
saat petani mulai menanam sampai pada musim
panen berikutnya disebut masa paceklik. Oleh
karena itu untuk mencukupi kebutuhan pangan
maka para petani membiasakan diri menyimpan
bahan tersebut sampai pada masa panen
berikutnya. Apabila cuaca baik dan air terpenuhi,
tidak ada hama yang menyerang tanaman, maka
hasilnya juga akan bagus. Namun banyak kendala
yang sering dialami oleh petani pada saat mereka
menanti panenan. Dengan merawat tanaman maka
kendala-kendala yang sifatnya ringan dapat
teratasi.
Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat
Desa Berjo menjalin hubungan kerja sama dengan
sesama warga desa. Hubungan dalam masalah
ekonomi tampak dalam kebiasaaan hidup mereka,
misalnya dalam kasus-kasus pinjam-meminjam
uang antar tetangga. Bila ada warga
membutuhkan uang yang sifatnya mendesak,
sedangkan ia tidak memiliki uang, maka biasanya
akan berusaha untuk meminjam pada salah
seorang tetangganya. Untuk keperluan konsumsi
dan biaya usaha tani pada umumnya mereka dapat
meminjam dari tetangga tanpa jaminan.
Kemudian, apabila memerlukan uang yang cukup
besar untuk keperluan penting seperti
mengadakan perkawinan, pengobatan anggota
keluarga, mencari pekerjaan dan keperluan
pendidikan anak-anak mereka dapat meminjam
pada petani kaya atau orang-orang kaya di
desanya dengan jaminan barang atau tanah atau
pinjam di lembaga keuangan desa.
Antara sesama warga dari berbagai
lapisan tidak terdapat sikap antipati. Hal ini
tercermin bahwa semua rumah tangga dapat
menerima sesama warga desa dari semua
golongan dan lapisan sosial untuk bekerja sama
dalam berbagai konteks hubungan sosial.
Misalnya sebagai tetangga baru, sebagai teman
seperkumpulan dan sebagai penasehat dalam
mengatasi masalah ekonomi rumah tangga. Hal
tersebut juga tercermin dari pola pemukiman
penduduk. Komplek perumahan penduduk di
semua dusun merupakan komplek yang
menghimpun rumah tempat tinggal warga desa

9. 9
dari semua lapisan saling berdekatan. Selain itu,
di Desa Berjo juga terdapat perkumpulan yang
menghimpun anggota dari berbagai lapisan sosial,
misalnya Pendidikan Ketrampilan Keluarga
(PKK), karang taruna, dasa wisma, kelompok-
kelompok rukun tetangga, arisan dan tahlilan.
Kekompakan antar lapisan petani terlihat
secara jelas dalam penggarapan tanah pertanian.
Dalam berbagai tahap penggarapan, petani lapisan
atas terlibat dalam kegiatan yang sama dengan
kegiatan yang dilakukan oleh buruh tani. Pakaian
kerja yang digunakan oleh petani lapisan bawah
sama dengan pakaian kerja yang digunakan petani
lapisan atas. Ketika seorang petani penggarap
bekerja bersama sejumlah buruh tani di sawahnya,
secara sepintas dia sukar dibedakan dari buruh
tani yang diupahnya.
Warga Desa Berjo juga melakukan kerja
sama yang diujudkan dalam tindakan kolektif,
seperti sistem sambatan dan sistem sumbangan.
Sambatan merupakan tolong-menolong dalam
bentuk pengerahan tenaga manusia untuk
membantu penyelesaian pekerjaan rumah tangga
yang cukup besar, seperti pembangunan rumah,
pesta perkawinan, penguburan jenazah, dan
kenduri atau selamatan. Sumbangan adalah
tolong-menolong dalam bentuk pemberian barang
atau uang untuk biaya penyelesaian pekerjaan
rumah tangga yang cukup besar seperti
penyelenggaraan pesta perkawinan dan upacara
kematian.
Kerjasama warga masyarakat juga
dipelihara melalui penyelenggaraan berbagai
upacara keagamaan berdasarkan tradisi Islam
setempat. Diantara upacara tersebut yang
terpenting adalah tahlilan, kenduren, dan upacara
bersih desa. Tahlilan adalah upacara agama yang
berintikan bacaan tahlil (yaitu bacaan suci yang
bertema pengakuan terhadap ke-Esaan Tuhan)
dalam rangka mendoakan arwah leluhur.
Kenduren adalah upacara agama yang berintikan
pembacaan doa keselamatan dengan pembagian
makanan berupa nasi dan lauk-pauk. Makanan
yang dihidangkan dalam kenduren pada dasarnya
sama dengan makanan yang dihidangkan setiap
hari dalam kehidupan rumah tangga, dengan kata
lain tidak ada bentuk makanan yang khas dalam
kenduren. Penyelenggaraan upacara ini dikaitkan
dengan peristiwa penting dalam siklus kehidupan
individu.
Tahlilan biasanya diselenggarakan oleh
suatu rumah tangga atau oleh suatu kelompok
tahlilan. Bila suatu rumah tangga
menyelenggarakan tahlilan, biasanya mereka
mengundang para tetangga terdekat dan kaum
kerabat. Mereka menyelenggarakan tahlilan
dalam rangka mendoakan keselamatan arwah
anggota keluarga yang baru saja meninggal.
Biasanya tahlilan semacam ini diselenggarakan
setiap hari, pada malam hari, selama seminggu
sejak kematian. Di sisi lain, tahlilan yang
diselenggarakan oleh suatu kelompok tahlilan
biasanya hanya dihadiri oleh anggota kelompok
bersangkutan. Tahlilan semacam ini biasanya
diselenggarakan sebulan sekali secara bergiliran
di rumah anggota kelompok. Biasanya biaya
penyelenggaraan dipikul oleh para anggota
kelompok dengan cara penarikan iuran pada
setiap kali diadakan tahlilan.
Kenduren diselenggarakan oleh suatu
rumah tangga dengan mengundang tetangga
terdekat. Penyelenggaraan kenduren dikaitkan
dengan peristiwa penting dalam siklus hidup
seorang manusia maupun peristiwa tertentu yang
tidak tergolong siklus hidup tetapi dianggap
sebagai masa gawat bagi kehidupan individu atau
rumah tangga, misalnya menempati rumah baru.
Banyak cara yang dilakukan individu
atau rumah tangga ketika terjadi kekurangan
pangan atau menjamin agar tidak kekurangan
pangan yaitu dengan merubah pola makan dan
jenis makanan yang dikonsumsi. Pada waktu
makanan pokok mereka masih berupa jagung,
mereka makan jagung dua kali sehari yaitu pada
pagi hari dan sore hari saja. Sedangkan siang hari
makan ketela, ubi atau talas yang direbus. Cara
seperti ini sama dengan yang dilakukan oleh
masyarakat desa Berjo. Cara ini dilakukan supaya
dapat menghemat makanan pokok agar tidak
cepat habis sebelum panen berikutnya.
Pada setiap rumah tangga di desa Berjo
memiliki tempat untuk menyimpan bahan
makanan pokok berupa jagung dan hasil panen
yang lain seperti bawang merah atau bawang
putih. Tempat untuk menyimpan hasil panenan
disebut. Pogo dibangun di atas tungku di dapur
(bagian belakang) atau di bawah atap rumah di
ruang depan (di atas ruang tamu). Pogo berfungsi
sebagai lumbung petani untuk menyimpan hasil
panenan mereka. Apabila persediaan makanan
yang di luar sudah menipis mereka mengambil
bahan tersebut dari pogo secukupnya. Biasanya
jagung yang disimpan di pogo diikat, setiap akan
memasak mereka mengambil beberapa ikatan,
kemudian digecrok atau ditumbuk menjadi beras
jagung. Masyarakat Berjo telah membangun
tempat sebagai tempat persediaan makanan untuk
dijual maupun untuk kebutuhan sendiri
(Wahyuningsih, 2007).
Setiap mereka panen tidak habis untuk
kebutuhan makan keluarga, oleh karena itu
mereka menyimpan untuk persediaan selama
menunggu panen berikutnya.Setelah terjadinya
perubahan pola makan dari jagung ke beras, maka
fungsi pogo tidak lagi dipakai sebagai tempat
penyimpanan bahan makanan atau hasil panen
yang lain.

10. 10
Bangunan ”pogo” tidak lagi ditemui
dalam rumah desa di Berjo. Sebelum tahun 1980-
an, penduduk Berjo masih banyak yang
mendirikan pogo, tetapi setelah terjadi perubahan
pola makan dari jagung dan sekarang dipakai
sebagai campuran nasi, bangunan pogo juga ikut
berubah. Makanan pokok yang semula adalah
jagung mulai bergeser makan nasi, maka tanaman
jagung tidak lagi ditanam oleh penduduk Berjo
dan mereka beralih ke tanaman sayur, seperti
wortel, sawi, bawang putih, bawangmerah yang
tidak membutuhkan waktu lama dan bisa
menghasilkan uang lebih cepat. Menurut mereka
jagung memerlukan waktu lama (6 bulan) sampai
panen. Sedangkan sayuran hanya membutuhkan
waktu kurang lebih 50 hari.
Tahun 1990-an masyarakat Berjo sudah
tidak lagi makan jagung, sebagai makanan pokok
mereka beralih makan nasi. Meskipun di wilayah
Berjo tidak dapat menghasilkan sendiri beras,
mereka membeli di pasar dari hasil menjual sayur,
beras yang dihasilkan dari Tegal, karena tidak ada
sawah. Makan nasi jagung menjadi makanan
istimewa karena sulit didapat.
Strategi pengembangan ketahanan
pangan di desa Berjo selain tingkat individu yaitu
dengan mendirikan pogo tempat menyimpan
bahan makanan, perubahan pola makan dan
diversifikasi tanaman, maka mereka pada tahun
1980-an di tingkat desa sudah mendirikan
lumbung desa. Fungsi dari lumbung desa ini sama
dengan pogo. Masing-masing desa menyetorkan
hasil panen kemudian disimpan di lumbung milik
desa. Tetapi lumbung desa ini tidak dapat berjalan
seperti harapan banyak masyarakat. Terjadi
kemacetan dalam pengelolaan sampai sekarang
bangunan itu masih ada tetapi sudah beralih
fungsi yaitu tempat untuk klinik bersalin di desa
Berjo. Sedangkan organisasi atau perkumpulan
petani masih tetap berjalan sampai sekarang yang
selalu mengadakan pertemuan selapan (35 hari)
dua kali. Mengadakan koperasi arisan, simpan
pinjam, tujuannya adalah untuk kesejahteraan
bagi anggota perkumpulan dan keluarga
(Wahyuningsih, 2007). Tahun 2013 pemerintah
desa menggalakkan lagi keberadaan lumbung
desa. Ada 4 lumbung desa yang didirikan. Petani
desa Berjo menghasilkan sayuran. Oleh karena
sayuran tidak dapat disimpan maka lumbung desa
nantinya diisi dengan hasil tanaman dari desa lain
berupa jagung, dengan sistem barter.
Desa Berjo hanya memiliki tanah sawah
yang terbatas, dengan dukungan irigasi
sederhanan yaitu seluas 8,4 hektar (0,51%).
Selebihnya berupa lahan tegalan (11,01%) dan
tanah hutan negara yang mencapai seluas 76,11
persen dari wilayah Desa Berjo. Hal ini
menunjukkan bahwa Desa Berjo bukanlah desa
yang berbasis pertanian sawah dengan padi
sebagai tanaman utama, melainkan desa gunung
yang mengembangkan tanaman sayuran di atas
lahan tegalan di lereng perbukitan. Hal ini
menunjukkan bahwa Desa Berjo bukanlah desa
yang berbasis pertanian sawah dengan padi
sebagai tanaman utama, melainkan desa gunung
yang mengembangkan tanaman sayuran di atas
lahan tegalan di lereng perbukitan. Kondisi
pengairan di Desa Berjo terdapat saluran irigasi
sepanjang 8950 meter dan 8 pembagi air.
Petani di Desa Berjo adalah petani
subsistem. Sumber daya yang mereka miliki
adalah tenaga dan tanah milik yang sempit,
bahkan ada yang tidak memiliki sawah sama
sekali. Untuk menjamin kelangsungan hidup
rumah tangga, petani mengambil berbagai
strategi, misalnya terlibat dalam aktivitas off-
farm, non farm, atau mengambil strategi bercocok
tanam baru. Pilihan yang terakhir ini misalnya
mengembangkan sistem pertanian multiple
cropping, yaitu palawija sebagai tanaman
sekunder, sedangkan sayur-sayuraan dan tanaman
semusim lainnya sebagai tanaman utama. Sistem
ini merupakan salah satu contoh sawah multiple
cropping, yaitu sistem pertanian yang paling
intensif dalam memanfaatkan tanah.
Sistem pertanian ini merupakan
perkembangan dari sawah monokultur yang tidak
sesuai dengan kondisi ekologi dan luas usaha tani
yang sempit. Dibandingkan dengan pertanian
monocropping, pertanian multicropping ini
ternyata mempunyai beberapa keuntungan. Salah
satunya yang menonjol menyangkut
kemampuannya dalam menampung tenaga kerja.
Ekologi sawah ini menghendaki curahan tenaga
kerja yang tinggi dan distribusi curahan tenaga
kerja tersebut merata sepanjang musim. Kondisi
ekologi sawah multiplecropping juga mendorong
petani hanya mampu mengelola tanah yang
sempit. Kondisi ini memaksa anggota rumah
tangga baik pria maupun wanita sibuk bekerja
untuk melangsungkan usaha taninya sepanjang
musim.
Di Desa Berjo, revolusi hijau telah
menyebabkan perubahan dalam pola tanam.
Sebelum ada revolusi hijau petani hanya
menanam tanaman palawija untuk kebutuhan
sehari-hari. Mereka belum berfikir kearah
komersialisasi hasil panen. Hasil panen dari
sawah mereka sekedar untuk mencukupi
kebutuhan hidup keluarga sampai panen
berikutnya. Kalaupun ada sisa hasil panen,
mereka baru menukarnya dengan barang
kebutuhan lain. Adapun tanaman yang mereka
usahakan adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar, padi.
Setelah masuknya revolusi hijau petani menanam
tanaman sayuran seperti wortel, loncang bawang
merah, bawang daun, sawi,bunga kol, kacang
panjang, buncis, dan cabe. Komersialisasi

11. 11
pertanian di pedesaan berkembang pesat pada
tahun 1980-an sebagai wujud dan hasil dari
introduksi revolusi hijau. Munculnya sawah
multiplecropping di Desa Berjo ini sebagai
strategi berpartisipasi dalam ekonomi komersial
dan mengatasi fragmentasi tanah. Karakteristik
sawah multiplecropping menghendaki curahan
tenaga kerja yang tinggi. Hal ini memaksa
anggota rumah tangga untuk terlibat dalam usaha
tani. Sementara itu, intensitas kerja yang tinggi
diperlukan dalam penanaman sebagai strategi
untuk meningkatkan hasil produksi. Intensitas
kerja tersebut merupakan respon dari kondisi
tanah dan sifat tanaman palawija dan sayuran
yang memerlukan perawatan terus-menerus
supaya produktifitasnya tinggi.
4. Kesimpulan
Masyarakat Lereng Lawu dalam
mengelola lingkungan alam telah terbiasa
mendiversifikasi tanaman di atas lahan tegalan,
yaitu secara simultan menanam beberapa jenis
tanaman yang laku dijual di pasar dan tanaman
pangan lain. Jenis tanaman yang akan ditanam
disesuaikan dengan tren harga yang sedang
berlaku. Petani menanam beberapa jenis tanaman
pasar yang dapat disimpan, seperti bawang putih
dan bawang merah yang dapat dijual ketika
mereka membutuhkan. Hal ini menunjukkan
perubahan penting dari masyarakat subsisten ke
masyarakat pasar. Para petani sanggup dan
tanggap terhadap peluang pasar sehingga berhasil
meningkatkan kemakmuran. Dibandingkan pada
periode 1960-an, petani di Desa Berjo sejak tahun
1990-an sudah jauh lebih makmur. Hal ini
menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di
desa itu mempunyai kemampuan internal yang
cukup tangguh dalam memenuhi kebutuhan dasar
khususnya pangan. Sumberdaya ekonomi
setempat mampu memberi jaminan keamanan
pangan dan masyrakat Desa Berjo sudah
terintegrasi dengan sistem pasar, sehingga mereka
sukar untuk dikatakan sebagai petani subsisten
yang melakukan budidaya untuk memenuhi
kebutuhan sendiri. Struktur dinamis pasar tidak
hanya mendatangkan resiko, namun juga
membuka peluang dan masyarakat desa Berjo
memiliki daya tanggap yang tinggi, sangat
responsif terhadap peluang pasar.
Dalam Pertanian multipplecropping
wanita mempunyai peran yang besar, hal ini
menunjukkan bahwa mereka mempunyai daya
yang perlu terus dikembangkan. Perbedaan peran
antara pria dan wanita dalam pertanian
multiplecropping merupakan fenomena yang
sudah terkonstruksi secara budaya. Pembagian
peran tersebut dipakai sebagai “survival stategy”
untuk menangkal kemiskinan. Berbeda dengan
daerah sawah yang mengembangkan tanaman
sejenis (monokultur), penduduk di kawasan Lawu
telah terbiasa mendeversifikasi tanaman di atas
lahan yang subur seperti menanam sayur mayur
dan tanaman pangan lain. Cara ini mampu
memberi jaminan ketersediaan pangan yang
cukup dan sekaligus mampu memenuhi
kebutuhan gizi seimbang.
Strategi ketahanan pangan dilakukan
melalui dua cara. Pertama dengan
mengembangkan sistem pertanian
multiplecropping dengan melakukan diversifikasi
tanaman di lahan tegalan, yaitu secara simultan
menanam berbagai jenis tanaman yang laku dijual
di pasar. Jenis tanaman yang akan ditanam
disesuaikan dengan tren harga yang sedang
berlaku. Petani menanam beberapa jenis tanaman
pasar yang dapat disimpan, seperti bawang putih
dan bawang merah, yang sewaktu-waktu dapat
dijual ketika mereka membutuhkan. Kedua,
membentuk kelompok-kelompok atau
perkumpulan di tingkat desa untuk
memberdayakan potensi desa. Perkumpulan ini
secara sosial ekonomi mampu menjadi sarana
mengembangkan solidaritas dan daya tawar dalam
menghadapi kekuatan luar. Pranata ini sekaligus
juga dijadikan alat untuk mengeliminasi
terjadinya ketegangan dan konflik yang mungkin
terjadi. Dan sekarang mulai dikembangkan lagi
lumbung desa. Lumbung ini diisi dengan jagung
yang didapat dari desa lain dengan cara barter
karena sayuran tidak dapat disimpan. Peran
lumbung desa dalam kemandirian pangan ini
perlu untuk diteliti lebih lanjut karena lembaga ini
dapat direvitalisasi untuk menumbuhkan
kemandirian desa khususnya dalam meningkatkan
ketahanan pangan.
Penduduk Lereng Lawu melakukan
perubahan pola makan dan jenis makanan yang
dikonsumsi, cara ini untuk menghemat makanan
pokok agar tidak cepat habis sebelum panen
berikutnya. Pada waktu makanan pokok mereka
masih berupa jagung, mereka makan jagung dua
kali sehari yaitu pada pagi hari dan sore hari saja,
sedangkan siang hari dengan cara brakahan
(makan ketela, ubi atau talas, ganyong, pisang,
dan umbi-umbian lainnya). Selain itu juga
mengolah jagung menjadi nasi bubur supaya
dapat dibagi rata dan memperbanyak sayuran.
Strategi ini sebenarnya sangat baik karena
penduduk sudah mampu mencukupi gizi
seimbang. Hal ini menarik untuk diteliti lebih
lanjut karena mendiversifikasi jenis makanan
merupakan cara untuk mengurangi
ketergantungan pada beras yang diperoleh di
pasar. Ketika beras menjadi satu-satunya sumber
karbohidrat dan dinilai tinggi statusnya, makanan

12. 12
lokal seperti talas, jagung, ketela, dijadikan
makanan tambahan.
Daftar Pustaka
Abdullah, Irwan dan Abdul Aziz Saleh.
“Pentingnya Jaminan Sosial dalam
masyarakat yang Sedang Berubah”,
Sebuah Pengantar Buku Benda
Beckmann, von F & K., and Juliette
Koning, Sumber Daya Alam dan
Jaminan Sosial, Jogyakarta: Pustaka
Pelajar. 2001
Benda-Beckman, F. von., et.al. Between Kinship
and State: Social Security and Law in
Developing Countries, Dordrecht: Foris,
1988
Benda Beckmann, von F & K., and Hands Marks,
Coping with Insecurity: An “underall”
perspective on social security in the
third world, Pustaka Pelajar (Indonesia)
and Focaal Foundation (The
Netherlands), 2000.
Benda Beckmann, von F & K., and Juliette
Koning, Sumber Daya Alam dan
Jaminan Sosial, Jogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2001.
Husodo, Siswono Yudo.”Ketahanan Pangan:
Kebijakan, Tantangan dan Harapan di
Masa Depan”. Makalah disampaikan
dalam Seminar Ketahanan Pangan:
Strategi, Politik dan Kearifan Lokal
dalam Perspektif Sejarah.
Diselenggarakan oleh Direktorat
Geografi Sejarah, Direktorat Jenderal
sejarah dan Purbakala, Kementerian
Kebudayaan dan Pariwisata dengan
Jurusan Sejarah Universitas Gadjah
Mada tanggal 5 Mei 2010.
Kementerian Lingkungan Hidup. Kesepakatan
Nasional dan Rencana Tindak
Pembangunan Berkelanjutan, Jakarta:
KLH, 2004.
Maryoto, Andreas “Diversifikasi Pangan dan
Tradisi Kuliner di Indonesia”, Makalah
disampaikan dalam Seminar Ketahanan
Pangan: Strategi, Politik dan Kearifan
Lokal dalam Perspektif Sejarah.
Diselenggarakan oleh Direktorat
Geografi Sejarah, Direktorat Jenderal
sejarah dan Purbakala, Kementerian
Kebudayaan dan Pariwisata dengan
Jurusan Sejarah Universitas Gadjah
Mada tanggal 5 Mei 2010.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
68 Tahun 2002 tentang Ketahanan
Pangan.
Sajogyo. “Golongan Miskin dan Partisipasinya
dalam Pembangunan Desa”, Prisma,
Januari 1980
Semedi, Pujo. “Ketahanan Petani Jawa dan
Peluang Pasar”. Makalah disampaikan
dalam Seminar Ketahanan Pangan:
Strategi, Politik dan Kearifan Lokal
dalam Perspektif Sejarah.
Diselenggarakan oleh Direktorat
Geografi Sejarah, Direktorat Jenderal
sejarah dan Purbakala, Kementerian
Kebudayaan dan Pariwisata dengan
Jurusan Sejarah Universitas Gadjah
Mada tanggal 5 Mei 2010.
Suryo, Joko. “Politik Pangan Pada Masa
Kolonial”. Makalah disampaikan dalam
Seminar Ketahanan Pangan: Strategi,
Politik dan Kearifan Lokal dalam
Perspektif Sejarah. Diselenggarakan
oleh Direktorat Geografi Sejarah,
Direktorat Jenderal sejarah dan
Purbakala, Kementerian Kebudayaan
dan Pariwisata dengan Jurusan Sejarah
Universitas Gadjah Mada tanggal 5 Mei
2010.
Untoro, Heriyanti O. “Kearifan Lokal Masyarakat
Agraris dalam Ketahanan Pangan di
Kesultanan Banten Abad 15-18”,
Makalah disampaikan dalam Seminar
Ketahanan Pangan: Strategi, Politik dan
Kearifan Lokal dalam Perspektif
Sejarah. Diselenggarakan oleh
Direktorat Geografi Sejarah, Direktorat
Jenderal sejarah dan Purbakala,
Kementerian Kebudayaan dan
Pariwisata dengan Jurusan Sejarah
Universitas Gadjah Mada tanggal 5 Mei
2010.
Wahyuningsih, Sri. ”Kajian Tentang Strategi
Ketahanan Pangan Yang Bertumpu Pada
Pranata Tradisional di Pedesaan Lereng
Lawu” Laporan Penelitian. LPPM UNS,
2007.
Warto. ”Fungsi dan Peran Lembaga Perdesaan
dalam Menumbuhkan Otonomi dan
Kemandirian Desa” dalam Diakronik
Jurnal Pemikiran dan Penelitian
Sejarah Vol. 1. No. 2- Januari Jurusan
Ilmu Sejarah Fakultas sastra dan Seni
rupa UNS, 2003.
_______”Lumbung Desa sebagai Lembaga
Ketahanan Pangan di Karesidenan
Rembang pada Awal Abad ke-20”.
Laporan Penelitian. Fakultas Sastra dan
Seni Rupa UNS, 2007.
Yuwono, Arief. “Implementasi Pembangunan
Berkelanjutan”, makalah Seminar
Nasional Peningkatan Peran
Perempuan dalam Pengelolaan
Lingkungan Hidup di Hotel Quality
Solo, 14 April 2004.

13. 13