PEDUM MAPAN 2011.pdf

Pedum Desa Mapan Menuju Gerakan Kemandirian Pangan TA. 2011 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam upaya mencapai tujuan pertama Millenium Development Goals
(MDGs), yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan di dunia
sampai setengahnya di tahun 2015, Pemerintah sudah dan masih
melanjutkan program pembangunan yang tertuang di dalam triple track
strategy, diantaranya untuk track ketiga revitalisasi pertanian, kehutanan,
kelautan, dan ekonomi perdesaan untuk mengurangi kemiskinan.
Dalam bidang ketahanan pangan, landasan perwujudan ketahanan
didasarkan pada pasal 2 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang
Pangan menyatakan, bahwa pembangunan pangan diselenggarakan untuk
memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil
dan merata berdasarkan kemandirian, dan tidak bertentangan dengan
keyakinan masyarakat.
Untuk mewujudkan kemandirian pangan dilakukan pemberdayaan
masyarakat miskin di daerah rawan pangan melalui strategi jalur ganda/twin
track strategy: (1) membangun ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan
untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan; dan (2) memenuhi
pangan bagi kelompok masyarakat miskin di daerah rawan pangan melalui
pemberdayaan dan pemberian bantuan langsung.
Untuk itu, Pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan Kementerian
Pertanian, sejak tahun 2006 telah meluncurkan Kegiatan Desa Mandiri
Pangan (Kegiatan Desa Mapan), yang diharapkan dapat mendorong
kemampuan masyarakat desa untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi
keluarganya, sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif. Jumlah
lokasi yang sudah dibangun sejak tahun 2006 hingga 2010 sebanyak 1.885
desa di 379 kabupaten/kota pada 33 provinsi. Pada tahun 2011 ditambah
837 desa di 397 kabupaten/kota, terdiri dari desa reguler 261 desa dan
replikasi 576 desa. Dengan demikian sampai akhir tahun 2011 akan

terbangun 2.438 desa mandiri pangan di 397 kabupaten/kota pada 33
provinsi (lampiran 1).
Upaya tersebut dilakukan secara bertahap melalui proses
pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya,
mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah, serta mampu
mengambil keputusan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya
alam secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
B. Ruang Lingkup
Kegiatan Desa Mapan dilaksanakan dalam waktu empat tahun
melalui empat tahap: persiapan, penumbuhan, pengembangan, dan
kemandirian. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pendekatan
pemberdayaan masyarakat miskin, penguatan kelembagaan masyarakat
desa, pengembangan sistem ketahanan pangan, dan koordinasi lintas
subsektor dan sektor untuk mendukung pembangunan dan pengembangan
sarana dan prasarana perdesaan. Untuk memperluas jangkauan penerima
manfaat, pada tahun kelima dikembangkan Gerakan Kemandirian Pangan
(Gema Pangan) yang melibatkan semua unsur masyarakat, pemerintah,
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Desa yang telah
mandiri akan membina desa-desa di sekitarnya selama tiga tahun dalam tiga
tahap: Penumbuhan, Pengembangan, dan Kemandirian. Pada tahun keempat
dikembangkan Gerakan Penebaran Manfaat bagi kelompok masyarakat di
sekitarnya.
C. Pengertian
1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air,
baik yang diolah maupun tidak, diperuntukkan sebagai makanan atau
minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan,
bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses
penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman.
2. Desa yang disebut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah, berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
3. Mandiri pangan diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan yang
dapat dicukupi oleh kemampuan sumberdaya yang dimiliki, dilihat dari
bekerjanya subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem
konsumsi pangan.
4. Desa Mandiri Pangan adalah desa/kelurahan yang masyarakatnya
mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi
melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi,
dan subsistem konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya
setempat secara berkelanjutan.
5. Kegiatan Desa Mandiri Pangan adalah gerakan yang dilaksanakan
secara berkelanjutan dan berkesinambungan untuk mewujudkan
ketahanan pangan masyarakat, melalui pendekatan subsistem
ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi.
6. Gerakan adalah perubahan suatu kondisi tertentu melalui usaha atau
kegiatan yang dilakukan secara perorangan atau kelompok.
7. Gerakan Kemandirian Pangan adalah upaya bersama berbagai
komponen masyarakat dan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan
masyarakat untuk memobilisasi, memanfaatkan dan mengelola aset
setempat (sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya
finansial, sumberdaya fisik/teknologi, serta sumberdaya sosial) untuk
meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga dan masyarakat melalui
penanganan Desa Rawan Pangan menjadi Desa Mandiri Pangan.
8. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat atau
mereka yang kurang beruntung dalam sumberdaya pembangunan
didorong untuk mandiri dan mengembangkan kehidupan sendiri.
9. Ketahanan pangan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996
adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin
dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya,
aman, merata dan terjangkau.

10. Ketahanan pangan masyarakat (community food security coalition/
CFSC) adalah kondisi dimana seluruh anggota masyarakat (rumah
tangga/individu) mendapatkan pangan yang aman, dapat diterima secara
kultural, cukup, bergizi, secara berkelanjutan dengan memaksimalkan
kemandirian masyarakat dan keadilan sosial.
11. Desa rawan pangan adalah kondisi suatu daerah yang tingkat
ketersediaan, akses, dan/atau keamanan pangan sebagian masyarakat
dan rumah tangganya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan
fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan.
12. Kemandirian adalah sikap kesadaran/kemampuan untuk
mengembalikan keadaan ke normal setelah terjadinya suatu tekanan,
gejolak, atau bencana. Dalam keadaan normal, dimana tidak terjadi
tekanan, bencana atau gejolak, maka kemandirian dapat diartikan
sebagai kesadaran/kemampuan untuk meningkatkan keadaan masa
depannya menjadi lebih baik tanpa bergantung pada orang lain.
13. Kemandirian pangan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009
adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung
kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan
kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam
jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung
oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman
lokal.
14. Kelompok afinitas adalah kelompok yang tumbuh atas dasar ikatan
kebersamaan dan kecocokan antar anggota yang mempunyai kesamaan
visi dan misi dengan memperhatikan sosial budaya setempat.
15. Kelompok wanita adalah sekumpulan wanita dengan jumlah 20 - 30
orang dari anggota dasa wisma yang bergabung menjadi satu kelompok
untuk melakukan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan
masyarakat desa.
16. Kelompok lumbung pangan adalah kelompok yang ditumbuhkan dalam
rangka pemenuhan cadangan pangan masyarakat.

17. Sekolah Lapangan Desa Mapan (SL-DMP) merupakan pendekatan
penyuluhan yang dilakukan melalui proses belajar orang dewasa di
desa mandiri pangan dengan berbagi pengalaman antara pemandu dan
peserta SL-DMP (desa replikasi) untuk menemukan dan
mengembangkan sendiri pengetahuan, teknologi dan upaya mewujudkan
kemandirian pangan.
18. Data Dasar Rumah Tangga (DDRT) adalah kegiatan pendataan
lengkap (Sensus) rumah tangga untuk memperoleh gambaran
karakteristik rumah tangga yang berada di dalamnya.
19. Rumah Tangga Miskin (RTM) adalah rumah tangga sasaran yang
ditetapkan melalui survei DDRT dengan 13 indikator kemiskinan:
tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan, konsumsi
pangan, konsumsi non pangan, modal (lahan, tabungan, hewan ternak),
sarana transportasi, perabotan rumah tangga, luas tempat tinggal, kondisi
tempat tinggal, sumber air minum, sumber penerangan, asupan gizi, dan
porsi pangan antar anggota rumah tangga.
20. Lembaga Keuangan Desa (LKD) adalah lembaga yang ditumbuhkan
oleh kelompok-kelompok afinitas untuk mengelola keuangan sebagai
modal usaha produktif perdesaan.
21. Tim Pangan Desa (TPD) adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh
masyarakat sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di
perdesaan.

BAB II
TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KEBERHASILAN
A. Tujuan
Tujuan Kegiatan Desa Mapan: meningkatkan keberdayaan
masyarakat miskin perdesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber
daya yang dimiliki atau dikuasainya secara optimal, untuk mencapai
kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat.
B. Sasaran
Rumah tangga miskin di desa rawan pangan untuk mewujudkan
kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat.
C. Indikator Keberhasilan
Mengingat sasaran akhir kegiatan Desa Mapan untuk mewujudkan
kemandirian pangan masyarakat miskin di desa rawan pangan, maka
indikator keberhasilannya berada pada perwujudan kemandirian pangan
tingkat desa dan masyarakat sebagai berikut:
1. Output
a. Peningkatan usaha produktif berbasis sumber daya lokal yang dimiliki
kelompok dan perorangan;
b. Peningkatan kemampuan daya beli dan akses pangan rumah tangga;
c. Perkembangan ketersediaan pangan masyarakat.
2. Outcome
a. Perkembangan pengelolaan dana dan pelayanan oleh Lembaga
Keuangan Desa (LKD);
b. Perubahan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan
aman;
c. Penambahan jumlah penerima manfaat kegiatan di perdesaan;
d. Penurunan jumlah rumah tangga penerima Beras untuk Masyarakat
Miskin (Raskin).

BAB III
KERANGKA PIKIR
A. Kegiatan Desa Mandiri Pangan
1. Rancangan Program
Kegiatan Desa Mandiri Pangan (Kegiatan Desa Mapan) merupakan
kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa rawan pangan, dengan
karakteristik: kualitas sumberdaya masyarakat rendah, sumber daya modal
terbatas, akses teknologi rendah, dan infrastruktur perdesaan terbatas.
Komponen kegiatan Desa Mapan meliputi: (1) pemberdayaan masyarakat;
(2) penguatan kelembagaan; (3) pengembangan Sistem Ketahanan Pangan;
dan (4) integrasi program lintas sektor dalam menjalin dukungan
pengembangan sarana prasarana perdesaan.
Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pelatihan;
pendampingan; dan peningkatan akses untuk pengembangan: kerjasama
partisipasi inklusif, kapasitas individu, kapasitas kelembagaan masyarakat,
sosial dan ekonomi, serta ketahanan pangan. Sasaran pemberdayaan
ditujukan untuk mengembangkan kelembagaan aparat, kelembagaan
masyarakat, dan kelembagaan pelayanan di perdesaan.
Melalui fasilitasi pemerintah, kelembagaan dibangun untuk mampu
mengoptimalkan input: sumber daya alam, sumber daya manusia, dana,
teknologi, dan kearifan lokal untuk menggerakan sistem ketahanan pangan,
melalui: (1) subsistem ketersediaan pangan dalam peningkatan produksi dan
cadangan pangan masyarakat; (2) subsistem distribusi yang menjamin
kemudahan akses fisik, peningkatan daya beli, serta menjamin stabilisasi
pasokan; dan (3) subsistem konsumsi untuk peningkatan kualitas pangan
dan pengembangan diversifikasi pangan.
Upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat melalui berbagai
fasilitasi tersebut, memerlukan dukungan koordinasi dan integrasi program/
kegiatan lintas subsektor dan sektor, yang diimplementasikan dalam
kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana
perdesaan. Bekerjanya mekanisme tersebut, diharapkan dapat mencapai

output yang diinginkan, antara lain: berkembangnya usaha produktif
berbasis sumber daya lokal, meningkatnya ketersediaan pangan,
meningkatnya daya beli rumah tangga, meningkatnya akses pangan rumah
tangga, menurunnya kerawanan pangan dan gizi di rumah tangga dan
berdampak terhadap terwujudnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat
desa.
Kerangka Pikir Kegiatan Desa Mandiri Pangan
Input
- SDM
- SDA
- Dana
- Teknologi
- Kearifan
Lokal
PELATIHAN dan PENDAMPINGAN
Pengembangan kerjasama dan partisipasi inklusif
Pengembangan kapasitas individu
Pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat
Pengembangan sosial dan ekonomi
Pengembangan ketahanan pangan
PENGUATAN KELEMBAGAAN
a. Kelembagaan Aparat
b. Kelembagaan Masyarakat
c. Kelembagaan Pelayanan
Impact
Terwujudnya
ketahanan pangan dan
gizi masyarakat desa
Output
1.Berkembangnya
usaha produktif
berbasis sumber
daya lokal.
2.Meningkatnya
ketersediaan
pangan.
3.Meningkatnya
daya beli rumah
tangga
4. Meningkatnya
akses pangan
rumah tangga.
Outcome
Berkurangnya
kerawanan pangan
dan meningkatnya
gizi tingkat rumah
tangga
PENGUATAN SISTEM KETAHANAN PANGAN
Ketersediaan
- Peningkatan
Produksi
- Cadangan
Pangan
Distribusi/
Akses
- akses fisik
- daya beli
- stabilisasi
pasokan
Konsumsi
- kualitas
pangan
- diversisifi-
kasi pangan
Dukungan pengembangan sarana dan prasarana
- Ekonomi (jalan desa, irigasi desa, air bersih, listrik,
transportasi, dll)
- Kesehatan
- Pendidikan
- Kemasyarakatan
Integrasi dengan Program Pemberdayaan lain
(PNPM, PUAP, Desa Siaga, dll)

Roadmap pencapaian tujuan Kegiatan Desa Mapan dirancang selama
empat tahun dalam empat tahap, meliputi: persiapan, penumbuhan,
pengembangan, dan kemandirian. Melalui berbagai kegiatan yang
dilaksanakan di setiap tahap, akan memberikan kemajuan pada kelompok
afinitas di desa yang dibangun, sebagai berikut:
a. Tahap persiapan di tahun pertama, terjadi perubahan dinamika
masyarakat dalam perencanaan dan berkelompok untuk menanggulangi
kerawanan pangan di desanya, serta penumbuhan kelembagaan di desa
yang dikelola oleh masyarakat untuk penguatan modal dan sosial.
b. Tahap penumbuhan di tahun kedua, LKD sudah berfungsi sebagai
layanan modal; posyandu bersama kader gizi dan PKK sudah aktif;
sistem ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan, distribusi, dan
konsumsi pangan sudah bekerja; serta koordinasi program lintas
subsektor dan sektor sudah dirintis untuk rencana pembangunan sarana
prasarana perdesaan yang mendukung ketahanan pangan.
c. Tahap pengembangan di tahun ketiga, sudah terdapat: kemajuan sumber
pendapatan, peningkatan daya beli, gerakan tabungan masyarakat,
peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, peningaktan pola pikir
masyarakat, serta peningkatan keterampilan dan pengetahuan
masyarakat.
d. Tahap kemandirian di tahun keempat, perubahan pada:
(1) Dinamika kelompok afinitas meningkat, yang ditandai dari: usaha
ekonomi produktif telah mampu meningkatkan daya beli, serta
berfungsinya lembaga-lembaga layanan kesehatan, permodalan,
kemudahan akses produksi, dan pemasaran pertanian;
(2) Jaringan kemitraan meningkat, yang ditandai munculnya usaha kecil
dan usaha mikro perdesaan di bidang pangan dan non pangan,
tumbuhnya Gapoktan yang mandiri, dan berfungsinya LKD sebagai
layanan modal;
(3) Pola pikir masyarakat lebih maju dan mulai menyadari pentingnya
ketahanan pangan rumah tangga dari aspek ekonomi dan sosial
budaya, yang ditandai adanya perubahan pola konsumsi pangan yang

beragam, bergizi, berimbang, dan aman serta berfungsinya cadangan
pangan masyarakat;
(4) TPD telah berfungsi/mampu menggerakkan dan mengkoordinasikan
program/kegiatan pembangunan ketahanan pangan di desa, yang
ditandai dengan pengelolaan sarana dan prasana pendukung usaha
tani melalui program/kegiatan lintas subsektor dan sektor yang
berdampak terhadap kemampuan akses fisik dan ekonomi
masyarakat desa setempat dan desa sekitarnya;
(5) Sistem ketahanan pangan telah bekerja, yang ditandai dengan
ketersediaan dan kecukupan pangan, jaminan distribusi pangan antar
wilayah wilayah dan antar waktu, tingkat harga pangan yang stabil
sesuai mekanisme pasar, serta jaminan konsumsi pangan yang
cukup, bergizi, beragam, seimbang, dan aman sampai tingkat rumah
tangga.
Tingkat kemandirian dicapai dengan berfungsinya sarana fisik yang
dibangun secara partisipatif oleh masyarakat, dan fasilitasi pemerintah
dengan menggunakan teknologi spesifik lokasi sesuai kebutuhan masyarakat
dan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan desa
sekitarnya. Untuk mencapai kemandirian pangan di tingkat desa, diperlukan
dukungan program/kegiatan lintas subsektor dan sektor untuk pembangunan
wilayah perdesaan dan pembangunan sarana prasarana perdesaan.
Gerakan Kemandirian Pangan (Gema Pangan), merupakan kelanjutan
Kegiatan Desa Mapan untuk memperluas manfaat kegiatan bagi desa-desa
sekitarnya. Desa yang sudah mandiri dijadikan desa inti, dan bersama
lembaga masyarakat serta pemerintah daerah melakukan pembinaan bagi
tiga desa rawan pangan di sekitarnya sebagai desa replikasi selama tiga
tahun dalam tiga tahap: penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian.
2. Pendekatan
Pendekatan kegiatan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat
yang terpilih, untuk penguatan kelembagaan dan sistem ketahanan pangan
di perdesaan:

a. Pemberdayaan masyarakat, diarahkan untuk merubah perilaku
masyarakat desa agar dapat mengenali potensi dan sumberdaya yang
dimiliki, sehingga mampu mengatasi masalahnya dan menolong dirinya
sendiri.
b. Penguatan kelembagaan masyarakat di perdesaan antara lain:
meningkatkan kemampuan: kelompok afinitas sebagai pelaku dan
pengembang usaha produktif, TPD sebagai penggerak dan pengendali
pembangunan ketahanan pangan tingkat desa, dan LKD sebagai layanan
usaha produktif perdesaan.
c. Penguatan sistem ketahanan pangan diarahkan untuk membangun sistem
ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan melalui pengembangan
subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi.
d. Pengembangan dukungan sarana dan prasarana perdesaaan diarahkan
untuk peningkatan aksessibilitas masyarakat dalam mendukung
ketahanan pangan.
3. Strategi
Strategi penyelenggaraan kegiatan, diarahkan untuk mencapai tujuan
yang ditetapkan dan keberlanjutan Kegiatan Desa Mapan.
a. Strategi Pencapaian Tujuan:
(1) Mengintensifkan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas dan
kemandirian masyarakat.
(2) Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan stakeholder untuk
bersama-sama meningkatkan kemandirian masyarakat dalam
mewujudkan ketahanan pangan.
(3) Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya,
mengakar, dan akuntabel.
(4) Menerapkan konsep pembangunan partisipatif dan inklusif secara
konsisten, dinamis, dan berkelanjutan.
(5) Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal.

(6) Mengembangkan sinergitas antar stakeholder melalui Dewan
Ketahanan Pangan (DKP) Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
b. Strategis Keberlanjutan Program (Exit Strategy):
(1) Kelompok afinitas yang ditumbuhkan di Desa Mapan, bergabung
dengan kelompoktani lainnya menjadi Gabungan Kelompok Tani
(Gapoktan) untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
(2) TPD dengan keanggotaan dari tokoh-tokoh masyarakat formal dan
non-formal berperan merumuskan, merencanakan, dan
menggerakkan kegiatan desa mandiri pangan menjadi lembaga
penggerak pembangunan ketahanan pangan desa;
(3) LKD yang ditumbuhkan oleh kelompok-kelompok afinitas untuk
mengelola keuangan sebagai modal usaha produktif perdesaan
menjadi lembaga pelayanan usaha produktif masyarakat desa;
(4) Desa Mapan yang telah mandiri akan menjadi laboratorium
lapangan, dan kelembagaan yang ada di dalamnya sebagai pemandu
sekolah lapangan bagi desa sekitarnya dalam Gerakan Kemandirian
Pangan (Gema Pangan).
B. Gerakan Kemandirian Pangan
Gema Pangan sebagai keberlanjutan Kegiatan Desa Mapan,
dilaksanakan melalui lima subgerakan:
1. Penguatan Sumber Daya Sosial, untuk memupuk dan mengembangkan
modal sosial masyarakat, serta membangun jaringan antar kelompok
masyarakat;
2. Optimasi Pemanfaatan Sumberdaya Alam, untuk memanfaatkan
kekayaan dan kelimpahan sumberdaya alam yang ada di sekitarnya;
3. Menabung Mandiri, untuk memobilisasi sumberdaya finansial
masyarakat di wilayah lokal, serta membangun jaringan antara
kelompok-kelompok masyarakat miskin dengan lembaga-lembaga sosial
keagamaan dan lembaga-lembaga lainnya;

4. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, untuk diversifikasi produk,
penetrasi pasar domestik, dan peningkatan nilai tambah;
5. Penyebarluasan Manfaat, untuk mendampingi kelompok-kelompok lain
didalam dan luar desanya, serta untuk menjaga keberlanjutan usaha yang
telah dikembangkan dalam fase-fase sebelumnya.
Kelima subgerakan tersebut dilaksanakan secara parsial sesuai
kebutuhan, namun untuk pengembangan sub-sub gerakan dilakukan dengan
pendekatan kelompok. Mengingat penguatan kelompok-kelompok
masyarakat merupakan unsur penting dalam membangun modal sosial,
maka Gema Pangan diawali oleh kelompok-kelompok yang telah mandiri di
Desa Mapan untuk menebarkan manfaat yang telah diperoleh kepada desa-
desa lain disekitarnya, baik manfaat ekonomi-finansial maupun manfaat
sosial penguatan kelembagaan kelompok.
Gema Pangan bertujuan untuk memobilisasi, membangun partisipasi
seluruh komponen masyarakat bersama pemerintah, serta masyarakat untuk
memanfaatkan dan mengelola aset secara baik guna meningkatkan
ketahanan pangan dan gizi, sekaligus mengurangi kerawanan pangan dan
gizi masyarakat sesuai kelembagaan dan budaya lokal. Aset meliputi
sumberdaya alam, sumberdaya teknologi, sumberdaya manusia, sumberdaya
financial, dan sumberdaya sosial.
Sumberdaya sosial merupakan intangible aset yang mampu digerakan
dalam mengurangi kemiskinan dan kerawanan pangan, sehingga dengan
penguatan sumberdaya sosial melalui Gema Pangan, maka solidaritas lokal
akan semakin berkembang dan dapat memberikan sarana bagi kelompok-
kelompok masyarakat yang lebih mampu untuk membantu kelompok-
kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, tanpa harus mengurangi
kepemilikan finansialnya (melalui koperasi atau lembaga keuangan yang
dikembangkan bersama-sama).

BAB IV
PELAKSANAAN
A. Perencanaan Program
Perencanaan Kegiatan Desa Mapan dilakukan secara berjenjang dari:
kelompok masyarakat di desa, kabupaten, provinsi, dan pusat.
1. Perencanaan di Kelompok, dilakukan secara partisipatif, dengan
melibatkan seluruh anggota kelompok yang difasilitasi pendamping,
untuk menyusun penguatan dan pengembangan usaha kelompok kedalam
Rencana Kegiatan Kelompok (RKK), sebagai bahan penyusunan rencana
di desa.
2. Perencanaan di Desa, dilakukan secara partisipatif oleh TPD,
pendamping, dan tokoh masyarakat yang diintegrasikan dengan program
yang telah disusun di desa dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Rencana yang disusun untuk:
mewujudkan ketahanan pangan yang mencakup aspek ketersediaan,
distribusi, dan konsumsi; serta pembangunan sarana dan prasarana
penunjang; berdasarkan hasil survei data dasar dan Participatory Rural
Appraisal (PRA), untuk mengetahui potensi dan pemecahan
permasalahan ketahanan pangan wilayah desa.
3. Perencanaan di Kecamatan, dilakukan secara musyawarah dan mufakat
berdasarkan hasil Musrenbangdes. Camat melakukan koordinasi bersama
Pendamping/Penyuluh desa setempat, TPD, LKD, KCD, POPT,
Pengelola Lumbung Pangan, Tim Penggerak PKK Kecamatan dan
Koordinator BPP di Kecamatan, mengevaluasi potensi dan permasalahan
untuk memecahkan permasalah serta mengintegrasikan usulan kebijakan
tingkat kecamatan, prioritas program kerja pembangunan pedesaan dan
dukungan kegiatan lainnya.
4. Perencanaan di Kabupaten/Kota, dilakukan dengan mengintegrasikan
hasil perencanaan tingkat desa yang disampaikan dalam Musrenbang
Kabupaten, dengan program/kegiatan pembangunan lintas subsektor dan
sektor. Bupati/Walikota sebagai Ketua DKP Kabupaten/Kota,

mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan lintas subsektor dan
sektor dalam mendukung Kegiatan Desa Mapan.
5. Perencanaan di Provinsi, dilakukan dengan mengintegrasikan hasil
perencanaan kabupaten dengan program/kegiatan pembangunan lintas
subsektor dan sektor di provinsi. Gubernur sebagai Ketua DKP Provinsi,
mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan lintas subsektor dan
sektor dalam mendukung Kegiatan Desa Mapan.
6. Perencanaan di Pusat, mengintegrasikan hasil perencanaan provinsi
dengan program/kegiatan pembangunan lintas subsektor dan sektor.
Menteri Pertanian sebagai Ketua DKP, mengkoordinasikan pelaksanaan
program/kegiatan lintas subsektor dan sektor dalam mendukung Kegiatan
Desa Mapan. Perencanaan program/kegiatan yang dilakukan pusat,
dimaksudkan untuk pembangunan ketahanan pangan wilayah dan
menurunkan angka kemiskinan di daerah rawan pangan.
B. Pelaksanaan Kegiatan Desa Mandiri Pangan
Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam Kegiatan Desa Mapan,
dirancang selama empat tahun dalam empat tahap: persiapan, penumbuhan,
pengembangan, dan kemandirian.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Desa Mandiri Pangan
C.
1. Tahap Persiapan Pada Tahun Pertama
Tahap persiapan dilaksanakan pada tahun pertama kegiatan Desa
Mapan, dengan kegiatan mempersiapkan aparat pelaksana dan masyarakat
melalui: sosialisasi, pelatihan-pelatihan, pendampingan, penetapan desa
pelaksana, penyusunan data base Rumah Tangga Miskin (RTM) sasaran,
dan potensi desa.
a. Seleksi Lokasi Sasaran:
(1) Kabupaten/Kota, dengan syarat: (a) merupakan kabupaten rentan
pangan; (b) memiliki unit kerja ketahanan pangan; (c) terbentuk
Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota; dan (d) adanya
KEGIATAN
Persiapan
Penumbuhan
Pengembangan
Kemandirian
Seleksi Lokasi Sasaran, Pendampingan, Pembentukan TPD,
Sosialisasi Program, Penyusunan Data Dasar Desa, Pelatihan,
Penetapan kelompok, Pemberdayaan kelompok afinitas,
Penyusunan RPWD, Penyaluran Bansos.
Pemberdayaan masyarakat melalui: pelatihan, peningkatan
aksessibilitas masyarakat, dan penguatan kelembagaan;
Pengembangan sistem ketahanan pangan untuk
pembangunan sarana cadangan pangan, dan penguatan dasa
wisma dalam penganekaragaman konsumsi.
Koordinasi lintas sektor untuk dukungan sarana dan
prasarana perdesaan.
Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan keterampilan
dan akses permodalan;
Pengembangan sistem ketahanan pangan dengan
penumbuhan cadangan pangan dan pemanfaatan
sumberdaya pangan.
Dukungan lintas sektor untuk dukungan pembangunan
sarana dan prasarana perdesaan.
Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan layanan dan
jaringan usaha;
Pengembangan sistem ketahanan pangan untuk
pengembangan diversifikasi produksi, pengembangan akses
pangan, pengembangan jaringan pemasaran, dan
penganekaragaman konsumsi;
Pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana perdesaan.
perdesaan.
TAHAPAN

partisipasi masyarakat/Pemerintah Daerah setempat untuk
pengentasan kemiskinan dengan mengembangkan replikasi Model
Desa Mandiri Pangan.
(2) Kecamatan, dengan syarat: (a) adanya kelembagaan ekonomi dalam
mendukung pengembangan ketahanan pangan (pasar, KUD, dan
lainnya); dan (b) memiliki SDM aparat (penyuluh) yang dapat
mendukung pelaksanaan program.
(3) Desa, dengan syarat: (a) desa rawan pangan yang memiliki
penduduk minimial 30 persen RTM berdasarkan Survei DDRT;
(b) memiliki potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia
yang belum dikembangkan; (c) aparat desa dan masyarakat bersedia
menerima dan mendukung kegiatan Desa Mapan. Desa yang telah
terpilih ditetapkan melalui Susat Keputusan Bupati/Walikota.
b. Pendampingan:
(1) Tenaga pendamping di desa baru berasal dari penyuluh yang
bertugas dan bertempat tinggal di wilayah kerja binaan, sedangkan
tenaga pendamping desa lama melanjutkan kegiatan pendampingan
pada desa sebelumnya.
(2) Tugas Pendampingan pada tahap persiapan: (a) menyusun rencana
kerja pendampingan; (b) menumbuhkan dan mengembangkan
kelompok afinitas, kelompok wanita dari anggota dasa wisma, dan
kelompok lumbung pangan; (c) mengembangkan dinamika
kelompok afinitas; (d) membina kelompok-kelompok afinitas dalam
merencanakan usaha produktif; dan (e) menumbuhkan lembaga
layanan permodalan bersama-sama dengan TPD dan kelompok-
kelompok afinitas.
(3) Tugas Pendampingan pada desa lama sesuai indikator-indikator
kegiatan pada tahap penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian.

c. Sosialisasi Program:
(1) Sosialisasi kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan forum DKP
yang dipimpin Gubernur/Bupati/Walikota selaku Ketua DKP di
masing-masing daerah, untuk mendapatkan dukungan kegiatan dari
instansi lainnya.
(2) Sosialsiasi juga dilakukan kepada desa sasaran program.
d. Penetapan Tim Pangan Desa (TPD)
Dimaksudkan untuk membangun lembaga koordinasi ketahanan pangan
di tingkat desa. Jumlah anggota TPD untuk desa tahun 2008 dan 2009
sebanyak 6 orang dari unsur, terdiri dari: aparat desa; perwakilan
penggerak PKK desa; tokoh masyarakat; 2 orang perwakilan KK Miskin
kelompok afinitas; dan 1 orang PPL. Sedangkan jumlah anggota TPD
untuk desa tahun 2010 dan 2011 sebanyak 5 orang dari unsur, terdiri dari:
aparat desa; perwakilan penggerak PKK desa; tokoh masyarakat; dan 2
orang perwakilan KK Miskin kelompok afinitas. TPD ditetapkan oleh
Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan
Pangan Kabupaten/Kota.
e. Penyusunan Data Dasar
Penyusunan database berupa karakteristik rumah tangga, pemetaan
potensi wilayah desa lokasi kegiatan, profil kelompok, dan profil desa.
f. Penetapan Kelompok Afinitas
Penetapan kelompok dimaksudkan untuk mengoptimalkan pencapaian
sasaran kegiatan. Ada tiga kelompok yang dibentuk di lokasi:
(a) kelompok afinitas dibentuk pada tahun pertama; (b) kelompok wanita
dibentuk pada tahun kedua; dan (3) kelompok lumbung pangan
masyarakat dibentuk dan ditetapkan pada tahun kedua oleh Kepala
Badan/Dinas/Kantor/ Unit kerja yang menangani ketahanan pangan
Kabupaten/Kota.

g. Pelatihan
Untuk mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Desa Mapan dilaksanakan
pelatihan dasar kepada: pendamping/pembina kemitraan, pamong desa,
aparat kabupaten/kecamatan, petani/kelompok afinitas, dan pengurus
kelembagaan petani.
h. Pemberdayaan Kelompok Afinitas:
(1) Kelompok afinitas adalah anggota kelompok yang diikat dengan rasa
kesatuan dan kebersamaan oleh jaringan persahabatan dan keluarga
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha ekonomi secara
bersama-sama.
(2) Anggota kelompok afinitas adalah RTM hasil survey DDRT, yang
dibina melalui kegiatan Desa Mandiri Pangan.
(3) Pemberdayaan kelompok afinitas dilakukan melalui kegiatan
pelatihan dan pendampingan.
i. Penyusunan Rencana Pembangunan Wilayah Desa (RPWD):
(1) Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dilakukan di tingkat desa,
dihadiri oleh wakil-wakil kelompok afinitas dan tokoh masyarakat
desa sebagai perencana kegiatan.
(2) Usulan kegiatan yang dibahas dalam Rencana Kelompok Afinitas
Terpadu (RKAT) merupakan usulan kelompok yang disusun secara
partisipatif dan dituangkan dalam Rencana Kegiatan Kelompok.
(3) Setiap kegiatan dibahas secara terperinci meliputi: keluaran, tujuan,
target, sasaran, volume, indikator, lokasi, waktu, anggaran, dan
penanggung jawab.
(4) Usulan rencana kegiatan yang telah disepakati di forum RPWD
ditetapkan sebagai kegiatan desa, disampaikan kepada kecamatan.
(5) Penanggung jawab kegiatan di kabupaten/kota oleh Badan/Dinas/
Kantor/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan.

j. Penyaluran Dana Bantuan Sosial:
(1) Dana bantuan sosial berupa uang yang disalurkan atau ditransfer
kepada pelaku pertanian yang mengalami keterbatasan modal,
sehingga mampu mengakses lembaga permodalan secara mandiri;
(2) Dana bantuan sosial merupakan dana stimulan untuk mendukung
usaha kelompok-kelompok afinitas, yang memiliki kemauan sendiri
untuk meningkatkan kemampuan mengelola usaha produktif;
(3) Dana bantuan sosial untuk pertanian dipergunakan untuk fasilitasi
usaha agribisnis dan usaha ketahanan pangan, yang diarahkan untuk:
menumbuhkan dan memperbesar skala usaha, efisiensi, dan jaringan
usaha, memanfaatkan sumberdaya lokal secara optimal, dan
pemenuhan tambahan pangan dan gizi keluarga;
Semua kegiatan yang didanai dari Bansos dikelola oleh kelompok, yang
penggunaannya didasarkan pada keputusan bersama seluruh anggota
kelompok afinitas
2. Tahap Penumbuhan Pada Tahun Kedua
Tahap penumbuhan dilaksanakan pada tahun kedua kegiatan Desa
Mapan, dengan kegiatan: pemberdayaan masyarakat, pengembangan Sistem
Ketahanan Pangan, dan dukungan pengembangan sarana dan prasarana.
a. Pemberdayaan Masyarakat:
(1) Dilakukan melalui pendampingan, pelatihan-pelatihan, peningkatan
aksesibilitas, dan penguatan kelembagaan;
(2) Pendampingan dilakukan untuk: (a) mengembangkan dinamika
kelompok afinitas; (b) menumbuhkembangkan usaha produktif
kelompok afinitas, meliputi usaha on farm, off farm, dan non-farm;
(c) menyeleksi calon penerima manfaat bagi kegiatan P2KP untuk
kelompok wanita, usaha tepung-tepungan, dan anak SD/MI, serta
kelompok lumbung pangan masyarakat bersama Pokja Desa Mandiri
Pangan Kabupaten.

(3) Pelatihan di provinsi dilakukan: bagi pengelolaan LKD, penyusunan
RUK, dan pelatihan penunjang lainnya;
(4) Pelatihan di kabupaten berupa pelatihan teknis bagi: kelompok
afinitas, lembaga pangan dan gizi di desa, tenaga penyuluh
pertanian, pendamping kontrak, dan penunjang lainnya yang
dibutuhkan kelompok afinitas.
(5) Peningkatan aksesibilitas masyarakat di daerah rawan pangan,
meliputi: akses informasi, sarana prasarana, teknologi, permodalan,
pasar, dan lainnya dilakukan melalui kerjasama dengan stakeholder
terkait, yang dapat memberikan peluang dan kesempatan berusaha
kepada masyarakat melalui proses pendampingan, pembinaan, dan
penyuluhan.
(6) Penguatan kelembagaan dilakukan pada Kelompok Kerja (Pokja)
Desa Mapan, TPD, kelompok afinitas, kelompok wanita, dan
kelompok lumbung pangan masyarakat.
b. Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan:
(1). Pada subsistem ketersediaan pangan dilakukan untuk peningkatan
produksi dan pengembangan cadangan pangan masyarakat;
(2). Pada subsistem distribusi, dilakukan melalui penumbuhan usaha-
usaha perdagangan, pemasaran, dan sistem informasi harga pangan
oleh anggota kelompok di tingkat desa;
(3). Pada subsistem konsumsi, dilakukan untuk peningkatan
penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal, perbaikan
pola konsumsi keluarga melalui pembinaan dasa wisma,
pemanfaatan pekarangan, srta pengembangan teknologi pengolahan
dan produk pangan olahan.
c. Dukungan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Dairahkan untuk perbaikan sarana, prasarana, dan fasilitasi yang
dilaksanakan pemerintah untuk pengembangan Desa Mapan melalui
integrasi program kerja lintas sektor.

3. Tahap Pengembangan Pada Tahun Ketiga
Tahap pengembangan dilaksankan pada tahun ketiga kegiatan Desa
Mapan, untuk: penguatan dan pengembangan dinamika serta usaha
produktif kelompok afinitas; serta pengembangan fungsi kelembagaan
layanan modal, kesehatan, pendidikan, sarana usahatani, dan lainnya. Pada
tahap ini sudah terdapat kemajuan sumber pendapatan, peningkatan daya
beli, gerakan tabungan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan rumah
tangga, peningaktan pola pikir masyarakat, peningkatan keterampilan, dan
pengetahuan masyarakat.
4. Tahap Kemandirian Pada Tahun Keempat
Tahap kemandirian dilaksankan pada tahun keempat kegiatan Desa
Mapan. Kemandirian ditunjukkan: (a) adanya perubahan pola pikir,
aktivitas, dan perbaikan usaha kelompok afinitas, kelompok wanita, serta
kelompok lumbung pangan; (b) adanya perubahan pola konsumsi pangan
yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; (c) berfungsinya cadangan
pangan masyarakat; (d) berfungsinya lembaga-lembaga layanan kesehatan,
permodalan, akses produksi, dan pemasaran pertanian; (e) bekerjanya sistem
ketahanan pangan yang ditandai ketersediaan dan kecukupan pangan,
kemudahan akses distribusi pangan wilayah, kestabilan harga pangan, serta
konsumsi pangan yang cukup, beragam, bergizi, berimbang, dan aman
sampai tingkat rumah tangga.
Kemandirian pangan tingkat desa memerlukan dukungan program lintas
sektor untuk pembangunan wilayah perdesaan dan pembangunan sarana
prasarana perdesaan. Tingkat kemandirian dicapai dengan berfungsinya
sarana fisik yang dibangun secara partisipatif oleh masyarakat dan fasilitasi
pemerintah dengan menggunakan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan
masyarakat dan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat
dan desa sekitarnya
C. Dukungan Pengembangan Sarana dan Prasarana, dimaksudkan
untuk pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
perdesaan.

D. Penilaian Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan Desa Mapan
Penilaian keberhasilan diutamakan bagi desa-desa yang telah memasuki
tahap kemandirian (tahun kelima), dengan menggunakan indikator berikut:
1. Pemberdayaan masyarakat;
2. Penguatan kelembagaan;
3. Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan;
4. Pengembangan sarana prasarana perdesaan;
5. Komitmen daerah terhadap terwujudnya kemandirian pangan.
Mekanisme pelaksanaan penilaian dilakukan secara berjenjang, dengan:
(1) melakukan penilaian di masing-masing desa dan diusulkan oleh
kabupaten kepada provinsi; (2) dilakukan verifikasi oleh provinsi;
(3) dilakukan verifikasi ulang oleh pusat; dan (4) dilakukan penetapan
Pemenang Nasional Desa Mapan.
E. Gerakan Kemandirian Pangan (Gema Pangan)
Kegiatan Desa Mapan merupakan salah satu embrio dari Gema Pangan,
yang dilaksanakan melalui lima subgerakan:
1. Penguatan Kelembagaan, untuk memupuk dan mengembangkan modal
sosial masyarakat serta membangun jaringan antar kelompok masyarakat;
2. Optimasi Pemanfaatan Sumberdaya Alam, untuk memanfaatkan
kekayaan dan kelimpahan sumberdaya alam yang ada di sekitarnya;
3. Menabung Mandiri, untuk memobilisasi sumberdaya finansial
masyarakat yang ada di wilayah lokal, serta membangun jaringan antara
kelompok-kelompok masyarakat miskin dengan lembaga-lembaga sosial
keagamaan dan lembaga-lembaga lainnya;
4. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, untuk diversifikasi produk,
penetrasi pasar domestik, dan peningkatan nilai tambah;
5. Penyebarluasan Manfaat, untuk: mendampingi kelompok-kelompok lain
di dalam dan di luar desanya, serta menjaga keberlanjutan usaha yang
telah dikembangkan dalam fase-fase sebelumnya.

Kelima subgerakan tersebut dilaksanakan secara parsial sesuai
kebutuhan, tetapi gerakan penguatan kelembagaan masyarakat, merupakan
fase yang sangat fundamental yang harus dilalui pada tahap awal
pengembangan kemandirian pangan.
Pelaksanan Gema Pangan melalui Kegiatan Desa Mapan, dilakukan
pada lokasi yang telah: memasuki tahap kemandirian, memenuhi indikator
kemandirian pangan, dan ditetapkan menjadi desa mandiri. Setiap Desa
Mandiri ditetapkan menjadi Desa Inti, untuk melakukan pendampingan
kepada 3 desa rawan pangan di sekitarnya sebagai Desa Replikasi, dengan
menggunakan metode Sekolah Lapangan Desa Mandiri Pangan (SL-DMP).
DESA
REPLIKASI
DESA REPLIKASI
DESA
MANDIRI
DESA
REPLIKASI

BAB V
ORGANISASI DAN TATA KERJA
A. Organisasi
Mengingat keberhasilan Kegiatan Desa Mapan sangat ditentukan oleh
keterpaduan program/kegiatan dari berbagai instansi, maka sistem
pengorganisasi kegiatan Desa Mapan melibatkan lintas subsektor dan sektor
terkait, baik di tingkat pusat, provinsi, dan maupun kabupaten dibawah
koordinasi DKP, dengan fungsi dan peran masing-masing lembaga sebagai
berikut:
1. DKP tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten sebagai wadah koordinasi
pelaksana kegiatan.
2. Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan pusat, provinsi, dan
kabupaten sebagai penanggung jawab kegiatan.
3. Pokja Desa Mapan yang berada dalam wadah DKP pusat, provinsi, dan
kabupaten sebagai pelaksana kegiatan Desa mapan.
4. Camat sebagai koordinator desa pelaksana kegiatan di wilayah kerjanya.
5. Kepala Desa sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di tingkat
desa wilayah kerjanya.
6. TPD sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di desa.

Bagan Pengorganisasian Desa Mandiri Pangan
Keterangan:
: Hubungan koordinasi
: Hubungan integrasi dari instansi terkait
: Hubungan komando
: Hubungan Pembinaan
PELAKSANA
KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN
KOMANDO
Penerima Manfaat
1. Kelompok Afinitas
2. Kelompok Wanita
3. Kelompok Lumbung
4. Lembaga Keuangan Desa
Kepala BKP
Kepala Badan/Kantor/
Dinas/Unit Kerja Ketahanan
Pangan Tingkat Provinsi
Menteri
Pertanian
Gubernur
Bupati/
Walikota
Kepala Badan/Kantor/
Dinas/Unit Kerja Ketahanan
Pangan Tingkat Kabupaten/
Kota
Pokja
Camat :
1. BPP
2. KCD/POPT
3. TPDDesa Mapan+Kades
4. LKD desa sasaran
5. Pengelola Lumbung
6. Pengelola P2KP
Tim Pangan Desa
Pendamping
Pokja
Pokja

B. Tata Kerja
Kegiatan Desa Mapan dirumuskan oleh kelompok kerja yang berfungsi
sebagai simpul koordinasi untuk memperlancar pelaksanaan program secara
berjenjang di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.
1. Tingkat Desa
Kepala Desa sebagai penanggung jawab kegiatan di desa, bertugas
untuk mengkoordinasikan TPD, kelompok masyarakat, dan pendamping di
desa, serta berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan aparat
pemerintah.
Jumlah anggota TPD untuk desa tahun 2008 dan 2009 sebanyak 6 orang
dari unsur, terdiri dari: aparat desa; perwakilan penggerak PKK desa; tokoh
masyarakat; 2 orang perwakilan KK Miskin kelompok afinitas; dan 1 orang
PPL. Sedangkan jumlah anggota TPD untuk desa tahun 2010 dan 2011
sebanyak 5 orang dari unsur, terdiri dari: aparat desa; perwakilan penggerak
PKK desa; tokoh masyarakat; dan 2 orang perwakilan KK Miskin kelompok
afinitas. TPD bertugas bersama pendamping untuk merumuskan,
merencanaan, dan menggerakkan kegiatan Desa Mapan, yang hasilnya
dilaporankan kepada pengelola kegiatan sebagai bahan evaluasi
pelaksanaan. TPD akan menggantikan peran pendamping, setelah Kegiatan
Desa Mapan berakhir pada awal tahun kelima.
Tugas dan Fungsi TPD dibantu oleh Pendamping dalam:
a. Mengenali kondisi, potensi, dan masalah ketersediaan, distribusi,
konsumsi, akses, pemanfaatan pangan, dan situasi gizi masyarakat;
b. Menjalankan fungsi pelaporan situasi pangan dan gizi serta
perkembangan pelaksanaan kegiatan;
c. Memberikan masukan untuk integrasi berbagai program/kegiatan
pembangunan di perdesaan dalam mewujudkan ketahanan pangan
masyarakat;
d. Mengadakan pertemuan TPD minimal satu bulan sekali.

2. Tingkat Kecamatan
Pokja Kecamatan diketuai oleh Camat sebagai koordinator pelaksana
kegiatan Desa Mapan reguler dan Desa Mapan replikasi di wilayah
kerjanya.Tugas dan Fungsi Pokja Kecamatan :
a. Melaksanakan sosialisasi di wilayah kecamatan dan desa;
b. Melakukan : koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan perencanaan, dan
pelaksanaan kegiatan LKD, TPD, P2KP, Lumbung, pendampingan serta
pembinaan Desa Mapan Regular dan Replikasi;
c. Melakukan identifikasi dan pemecahan masalah pelaksanaan kegiatan;
d. Merumuskan pengembangan TPD, LKD dan Desa Mapan yang sudah
memasuki tahap kemandirian di wilayah kecamatan;
e. Melakukan pembinaan, supervisi, sinkronisasi, dan integrasi berbagai
kegiatan pemberdayaan di Desa Mapan, seperti: Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), pengembangan lumbung
pangan masyarakat, pemanfaatan pekarangan, PNPM, PUAP, dll;
f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada instansi pengelola
Kegiatan Desa Mapan di kabupaten;
g. Mengadakan pertemuan Pokja kecamatn minimal 1 bulan sekali.
3. Tingkat Kabupaten/Kota
Pokja kabupaten diketuai oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/ Unit kerja
yang menangani ketahanan pangan Kabupaten/Kota, dengan anggota
perwakilan dari dinas terkait. Tugas dan Fungsi Pokja tingkat
Kabupaten/Kota:
a. Melaksanakan sosialisasi di kabupaten/kota, kecamatan, dan desa;
b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, dan pelaksanaan
kegiatan lintas sektor dalam Kegiatan Desa Mapan;
c. Melakukan identifikasi dan pemecahan masalah pelaksanaan kegiatan;
d. Merumuskan pengembangan Desa Mapan di Kabupaten/Kota;

e. Melakukan supervisi, sinkronisasi, dan integrasi berbagai kegiatan
pemberdayaan di Desa Mapan, seperti: Percepatan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan (P2KP), pengembangan lumbung pangan masyarakat;
Kegiatan Desa Mapan di provinsi dan pusat;
g. Mengadakan pertemuan Pokja kabupaten/kota minimal 3 bulan sekali.
4. Tingkat Provinsi
Tugas dan Fungsi Pokja Tingkat Provinsi:
a. Melakukan sosialisasi di provinsi dan kabupaten/kota;
b. Merumuskan program pengembangan Desa Mandiri Pangan di provinsi;
c. Melakukan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, dan pelaksanaan
kegiatan lintas sektor dalam Kegiatan Desa Mapan;
d. Mengidentifikasi dan memecahan masalah pelaksanaan Kegiatan Desa
Mapan;
e. Melakukan supervisi terhadap kegiatan kelompok afinitas Desa Mapan,
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KP), serta
pengembangan lumbung pangan masyarakat;
Kegiatan Desa Mapan Pusat;
g. Mengadakan pertemuan Pokja di provinsi yang dilaksanakan minimal 4
bulan sekali.
5. Tingkat Pusat
Pokja Desa Mapan di pusat diketuai oleh Kepala Badan Ketahanan
Pangan Kementrian Pertanian, dengan anggota dari instansi terkait. Tugas
dan Fungsi Pokja Pusat:
a. Merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan;
b. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi provinsi dan kabupaten
dalam pelaksanaan kegiatan;

c. Melakukan sosialisasi, sinkronisasi, integrasi, dan koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat dari instansi terkait dalam kegiatan Desa
Mapan.
d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Pertanian
selaku Ketua Harian DKP.
e. Mengadakan pertemuan Pokja di pusat minimal 6 bulan sekali.

BAB VI
PEMBIAYAAN
A. Sumber Pembiayaan
Pendanaan untuk Kegiatan Desa Mapan berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten/Kota, masyarakat, swasta, dan bantuan hibah dari luar
negeri.
Dana APBN untuk Kementerian Pertanian disalurkan ke Badan
Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Dana APBD Provinsi dan APBD
Kabupaten/Kota, dialokasikan oleh masing-masing daerah untuk
mendukung Kegiatan Desa Mapan. Dana dari masyarakat dalam bentuk
tabungan kelompok atau swadaya masyarakat dalam kegiatan, sedangkan
dana dari swasta dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan/Corporate Social Responsibility (PKBL/CSR).
Dukungan dana pembangunan wilayah perdesaan untuk Kegiatan Desa
Mapan dari instansi terkait diatur oleh masing-masing instansi/lembaga
menurut ketentuan yang berlaku.
B. Pengelolaan Dana APBN
Dana APBN untuk Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian,
dialokasikan di pusat, provinsi dalam dana dekonsentrasi (Dekon), dan
kabupaten/kota dalam dana Tugas Pembantuan (TP). Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan/
Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan bertanggung
jawab penuh dalam pengelolaan dana APBN, yang mengacu pada Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 66 Permentan/OT.140/12/2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011.

9
11
12
6
8
1
2
12
13
14
5
10
4
5
7
4
Pencairan dan pengelolaan dana Bansos diatur dengan mekanisme
sebagai berikut:
Keterangan:
1. Pelimpahan wewenang Menteri Pertanian kepada Gubernur berupa dana
dekonsentrasi dan kepada Bupati/Walikota berupa tugas pembantuan.
3
Bendaharawan
Pengeluaran
KPPN
Kabupaten
Pendamping
Tim Pangan Desa
dan Kepala Desa
Menteri Pertanian
Pejabat Penguji
Perintah
Pembayaran (P4)
Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK)
Kepala Badan/ Kantor/
Dinas/Unit Kerja yang
menangani ketahanan pangan
Kabupaten/Kota selaku KPA
Gubernur/
Bupati/Walikota
Kelompok Afinitas
Subkelompok
afinitas
LKD
14
Rekening
Bank

2. Atas usulan Gubernur/Bupati/Walikota, Menteri Pertanian menetapkan
Badan/Kantor/Dinas/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan
provinsi/kabupaten/kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan
ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
3. Pendamping memfasilitasi penumbuhan subkelompok afinitas.
4. Pendamping bersama subkelompok yang tergabung dalam kelompok
afinitas menumbuhkan LKD yang pengurusnya terdiri dari perwakilan
kelompok-kelompok.
5. Pendamping memfasilitasi subkelompok afinitas yang tergabung dalam
kelompok afinitas untuk menyusun RUK.
6. RUK subkelompok yang dihimpun kelompok afinitas, diajukan ke Tim
Teknis Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari
pendamping, TPD, dan Kepala Desa.
7. Setelah mendapat persetujuan Tim Teknis Kabupaten/Kota, kelompok
afinitas membuat rekening bank.
8. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja
yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi atau Kabupaten/Kota :
a. Membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan kelompok penerima
manfaat dan ;
b. Membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), dan
diajukan ke Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani
Ketahanan Pangan Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk mendapat
persetujuan, dengan melampirkan :
(1) Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Badan/ Dinas/
Kantor/Unit kerja atau Pejabat yang ditunjuk tentang Penetapan
Kelompok Sasaran;
(2) Rekapitulasi RUK/RUB;
(3) Kuitansi harus ditandatangani oleh ketua kelompok/gabungan
kelompok, diketahui/disetujui oleh KPA Kabupaten/Kota dan
Bendaharawan yang bersangkutan;

(4) Surat Perjanjian Kerjasama antara pejabat pembuat komitmen
dengan kelompok/gabungan kelompok sasaran tentang
pemanfaatan dana Bansos kelompok/gabungan kelompok.
c. Mengajukan SPP-LS yang disetujui KPA provinsi atau
kabupaten/kota kepada Pejabat Penguji Perintah Pembayaran (P4).
9. P4 Provinsi atau Kabupaten/Kota:
a. Menguji SPP-LS dan menerbitkan Surat Perintah Membayar
Langsung (SPM-LS) provinsi atau kabupaten/kota, dan ;
b. Memberikan rekomendasi kepada Bendahara Pengeluaran Satker
Dekon di provinsi atau Satker TP di kabupaten.
10. Bendahara Pengeluaran Satker Dekon di provinsi atau Satker TP di
kabupaten mengajukan SPM-LS kepada Kantor Penerimaan
Pengeluaran Negara (KPPN) provinsi atau kabupaten/kota.
11. KPPN provinsi atau kabupaten/kota menerbitkan Surat Perintah
Pencairan dana (SP2D) dan mentransfer dana Bansos ke rekening
kelompok afinitas pada bulan Agustus.
12. Dana Bansos yang telah ditransfer ke bank, dapat dicairkan oleh
kelompok afinitas setelah mendapat rekomendasi dari pendamping dan
TPD.
13. Kelompok afinitas mendistribusikan dana Bansos kepada masing-
masing subkelompok sesuai dengan RUK yang diajukan dan sudah
diverifikasi oleh pendamping dan TPD. Pemanfaatan dana Bansos oleh
subkelompok dapat dilakukan mulai bulan November, sesuai dengan
kesiapan kelompok.
14. Kelompok afinitas bersama LKD menyampaikan laporan penyaluran
dana Bansos kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang
menangani ketahanan pangan Kabupaten/Kota selaku KPA.

C. Pemanfaatan Dana Bansos
Dana Bansos yang diterima kelompok, digunakan oleh subkelompok
untuk pengembangan usaha produktif di bidang on-farm, off-farm, dan non-
farm, setelah ditumbuhkan dan diberdayakan oleh pendamping dan TPD.
Usaha on-farm dapat berupa budidaya pertanian, peternakan, dan perikanan;
usaha off-farm berupa pengolahan hasil-hasil pertanian; dan non-farm
berupa usaha lainnya diluar pertanian.
D. Pertanggunggungjawaban
Pertanggungjawaban pengelolaan dana APBN dilakukan oleh KPA
provinsi atau KPA kabupaten/kota dalam laporan keuangan secara rutin, dan
berpedoman pada peraturan-peraturan berikut:
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kewajiban Melaporkan
Laporan Keuangan Bagi Lembaga Negara dan Kementerian;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 51 Tahun 2008
tentang Penyusunan Laporan Keuangan.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, PENGAWASAN,
DAN PELAPORAN
A. Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dalam kerangka SPI dilakukan secara berkelanjutan sejak
perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, pada aspek yang mendukung
kelancaran pelaksanaan program/kegiatan, ketertiban laporan keuangan, dan
pengamanan aset. Hasil pemantauan digunakan sebagai bahan evaluasi
terpisah (pengujian sendiri/review), dan tindak lanjut hasil audit (perbaikan
kegiatan berdasarkan rekomendasi auditor).
Pemantauan dan evaluasi sangat penting dilakukan, karena dapat
menyediakan sarana untuk mengukur efektivitas intervensi kegiatan
pemberdayaan masyarakat dalam rangka membuat keputusan-keputusan
manajemen jangka pendek dan jangka panjang, serta untuk menilai
pencapain misi yang ditetapkan.
Melalui evaluasi dapat diketahui secara langsung: perkembangan
pelaksanaan kegiatan dan mendeteksi secara dini berbagai permasalahan
yang muncul di lapangan, sehingga upaya penyelesaian dapat segera
dilaksanakan melalui perbaikan dan penyempurnaan kegiatan yang akan
datang.
Evaluasi kegiatan dilakukan pada awal, pertengahan, dan akhir tahun
kegiatan, guna mengetahui perkembangan dan keberhasilan pencapaian
indikator kegiatan setiap tahapan dan kemandirian. Evaluasi per tahapan
dimaksudkan untuk mengetahui capaian hasil pelaksanaan kegiatan,
sedangkan evaluasi kemandirian untuk mengetahui capaian tingkat
kemandirian dengan klasifikasi rendah, sedang, dan tinggi. Desa Mandiri
dengan tingkat capaian tinggi ditetapkan sebagai Desa Inti yang akan
melakukan replikasi, sedangkan desa dengan tingkat capaian sedang dan
rendah akan dibina oleh kabupaten/kota dan provinsi hingga menjadi Desa
Inti.

Indikator Evaluasi Pertahapan dilakukan di empat tahap, diantaranya:
1. Indikator Tahap Persiapan:
a. Lokasi desa pelaksana kegiatan;
b. Pemahaman masyarakat tentang kegiatan Desa Mapan;
c. Penyediaan data base dan profil Desa Mandiri Pangan;
d. Pembentukan Pokja di setiap tingkatan;
e. Penumbuhan TPD dan LKD;
f. Penumbuhan kelompok-kelompok afinitas di lokasi sasaran;
g. Pemilihan dan penetapan tenaga pendamping;
h. Pelaksanaan pelatihan bagi aparat provinsi, kabupaten, desa,
pendamping, dan masyarakat pelaksana kegiatan;
i. Penyusunan Rencana Pembangunan Wilayah Desa Partisipatif
(RPWDP).
2. Indikator Tahap Penumbuhan:
(1) Kinerja kelompok afinitas, lembaga pangan dan gizi di desa (PKK
dan Posyandu), lembaga pelayanan permodalan, dan lembaga
lainnya;
(2) Pengelolaan dan penambahan modal usaha kelompok.
(1) Subsistem ketersediaan:
(a) Keberhasilan diversifikasi produksi pangan;
(b) Perkembangan intensifikasi usaha;
(c) Keberadaan lumbung pangan masyarakat.

(2) Subsistem distribusi:
(a) Keberadaan dan perkembangan usaha-usaha perdagangan
bahan pangan oleh anggota kelompok dan kelompok lainnya
di desa;
(b) Usaha-usaha pemasaran hasil secara kolektif di desa;
(c) Keberadaan lembaga pemasaran (pasar) di desa dan wilayah
yang lebih luas untuk menampung hasil-hasil produksi
masyarakat;
(d) Keberadaan sistem informasi pasar (harga dan jenis
komoditi) sebagai dasar perencanaan usaha kelompok.
(3) Subsistem konsumsi:
(a) Keberhasilan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis
sumberdaya wilayah;
(b) Penyediaan teknologi pengolahan dan produk pangan;
(c) Tingkat keterampilan masyarakat dalam mengolah pangan
(d) Tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap
pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman.
c. Pengembangan Sarana dan Prasarana
Perbaikan sarana dan prasarana prioritas.
3. Indikator Tahap Pengembangan:
(1) Tingkat keterampilan teknis anggota kelompok;
(2) Kemampuan kelompok dalam mengakses permodalan dan
pemasaran;
(3) Perkembangan usaha kelompok dalam meningkatkan pendapatan.
(1) Pemanfaatan dan pengelolaan lumbung pangan untuk memenuhi
kebutuhan pangan masyarakat;

(2) Perubahan pola konsumsi masyarakat yang beragam, bergizi
berimbang, dan aman;
(3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem pemantauan, deteksi,
dan respon dini kerawanan pangan.
c. Dukungan Pengembangan Sarana dan Prasarana:
(1) Penyediaan sarana dan prasarana irigasi desa;
(2) Penyediaan jalan usahatani yang memadai;
(3) Penyediaan sarana air bersih;
(4) Penyediaan sarana kesehatan.
4. Indikator Tahap Kemandirian:
(1) Efektifitas peran TPD dalam pendampingan masyarakat dan
pembangunan ketahanan pangan desa;
(2) Perkembangan usaha-usaha produktif yang dikelola kelompok
afinitas dan masyarakat desa;
(3) Keberadaan jaringan usaha dan pemasaran produk lokal dengan
mitra usaha/koperasi/investor, dan lainnya;
(4) Peran masyarakat dalam penyediaan dan distribusi pangan.
(1) Penyediaan dan distribusi pangan;
(2) Kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan;
(3) Perkembangan usaha produktif;
(4) Pola konsumsi pangan 3B dan aman;
(5) Penyelesaian masalah pangan wilayah;
(6) Pelayanan masyarakat dalam: akses permodalan, kesehatan, dan
sarana usaha.

c. Pengembangan Sarana dan Prasarana:
Keberadaan fungsi prasarana pengairan, jalan desa, jalan usaha
tani, sarana penerangan, dan air bersih.
Sedangkan indikator Evaluasi Kemandirian terdiri dari:
1. Pengembangan Kelembagaan Masyarakat;
2. Pemberdayaan Kelompok Afinitas;
3. Dukungan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdesaan;
4. Komitmen Pembinaan dan Pendanaan Daerah;
5. Pemantapan Sistem Ketahanan Pangan;
6. Pengentasan Rawan Pangan dan Kemiskinan;
7. Kemandirian Desa Mandiri Pangan; dan
8. Keberlanjutan Program Desa Mandiri Pangan.
Selanjutnya, desa-desa yang telah memasuki tahap kemandirian dan
pasca kemandirian dilakukan penilaian untuk memperoleh penghargaan.
Metode yang digunakan, wawancara oleh petugas kabupaten kepada:
pendamping; salah satu anggota TPD; Pengurus kelompok afinitas; LKD;
dan Kepala desa.
Kuesioner yang sudah diisi, kemudian dianalisis sesuai dengan bobot
yang telah ditentukan pada setiap indikator, dan bagi desa yang memiliki
nilai tertinggi ditetapkan sebagai peringkat satu tingkat kabupate/kota oleh
Bupati/ walikota, untuk mendapat penghargaan dari Bupati/Walikota.
Desa peringkat satu kabupaten/kota tersebut dapat diajukan ke
provinsi, untuk diverifikasi oleh Provinsi dengan metode wawancara dan
pengisian kuesioner oleh: Dewan Desa, Tokoh masyarakat, aparat desa, dan
tokoh masyarakat diluar TPD. Bagi desa yang memiliki nilai tertinggi,
ditetapkan oleh Gubernur sebagai Peringkat satu provinsi, dan dikirim ke
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian untuk diverifikasi ulang,
guna memperoleh Penghargaan Ketahanan Pangan Tahun 2011.

Di tingkat nasional, masing-masing wilayah dari 5 wilayah yang
dinilai: Sumatera, Jawa dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, serta
Maluku dan Papua, diwakili oleh satu Desa Mapan terbaik untuk
memperoleh penghargaan.
Aspek-aspek yang dinilai untuk memperoleh penghargaan, dibagi
dalam dua dimensi berikut:
1. Evaluasi Kemandirian, mencakup: (a) Pengembangan Kelembagaan
Masyarakat; (b) Pemberdayaan Kelompok Afinitas; (c) Dukungan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdesaan; (d) Komitmen
Pembinaan dan Pendanaan Daerah; (e) Pemantapan Sistem Ketahanan
Pangan; (f) Pengentasan Rawan Pangan dan Kemiskinan;
(g) Kemandirian Desa Mandiri Pangan; dan (h) Keberlanjutan Program
Desa Mandiri Pangan.
2. Evaluasi Setiap Tahapan, mencakup aspek: Pemberdayaan Masyarakat;
Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan; dan Dukungan
Pengembangan Sarana Prasarana.
B. Pengendalian dan Pengawasan
Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pengguna Anggaan (PA) dan
KPA pada tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian.
Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-
masing instansi penanggung jawab kegiatan di pusat, provinsi, dan
kabupaten.
Aktivitas pengendalian dalam SPI diarahkan untuk memberikan
kepastian tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi dan menangani
risiko. Aktivitas pengendalian dilakukan pada saat kegiatan berlangsung.
Pengawasan dilakukan oleh: pemerintah melalui aparat pengawas
fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah, dan lembaga
atau instansi pengawas lainnya); masyarakat desa melalui TPD; dan
pendamping Kegiatan Desa Mapan.

Laporan pengaduan dari masyarakat terhadap penyimpangan
pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana dapat disampaikan kepada
penanggung jawab kegiatan di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
C. Pelaporan
Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala, tepat waktu,
berkelanjutan, dan berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten/kota,
provinsi, hingga pusat. Desa menyampaikan formulir laporan yang
disepakati kepada kecamatan dan kabupaten/kota tentang situasi pangan dan
cadangan pangan desa serta perkembangan pelaksanaan Kegiatan Desa
Mapan. Kecamatan yang berfungsi sebagai pemantau, pendamping, dan
penghubung ke kabupaten/kota, dengan menggunakan form yang disepakati
menyampaikan ke kabupaten/kota tentang: upaya-upaya yang telah
dilakukan dan meneruskan hal-hal yang tidak dapat dilakukan.
Kabupaten/kota memantau kegiatan lapang secara berkala,
mengevaluasi hasil pemantauan, serta menyampaikan laporan desa dan
kecamatan ke provinsi sesuai dengan format yang disepakati. Kabupaten
memberikan feedback kepada desa dan kecamatan, serta menindaklanjuti
berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan segera atau
dikoordinasikan di kabupaten/kota.
Provinsi memantau kegiatan lapang secara berkala, mengevaluasi
hasil pemantauan, melaporkan ke pusat sesuai format yang disepakati,
memberikan feedback kepada kabupaten/kota, serta menindaklanjuti
dikoordinasikan di provinsi.
Pusat sebagai penanggung jawab program melakukan: pemantauan
kegiatan lapang secara berkala, mengevaluasi hasil pemantauan provinsi,
memberikan feedback kepada provinsi terhadap, serta menindaklanjuti
dikoordinasikan di pusat.

Pelaporan terpaut dengan SPI, merupakan Informasi dan Komunikasi
yang dilakukan melalui:
1. Pencatatan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Pelaksana pada setiap tahap
kegiatan secara tepat, cepat, dan akurat.
2. Pelaporan hasil kegiatan oleh Pelaksana pada setiap tahap kegiatan, dapat
dimengerti, relevan, dipercaya, dan tepat waktu, tentang: (a) apa yang
telah terjadi (what); (b) dimana kejadiannya (where); (c) kapan
terjadinya (when); (d) mengapa hal itu terjadi (why); (e) siapa yang
terlibat dalam kejadian (who); dan (f) bagaimana hal tersebut terjadi
(how).

BAB VIII
PENUTUP
Pedoman Umum Kegiatan Desa Mandiri Pangan Menuju Gerakan
Kemandirian Pangan, agar dijadikan acuan bagi aparat dan pihak-pihak
yang melaksanakan pengembangan desa dalam rangka mewujudkan
ketahanan pangan.
Pedoman ini untuk selanjutnya dapat disesuaikan dengan kondisi
daerah dan dijabarkan dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) di tingkat
provinsi dan petunjuk teknis (Juknis) di tingkat kabupaten/kota.
Semoga pedoman umum ini dapat memberikan manfaat bagi semua
pihak yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam
mengembangkan kemandirian masyarakat untuk mewujudkan ketahanan
pangan.

Lampiran 4. LOKASI PELAKSANA KEGIATAN AKSI DESA MANDIRI PANGAN TA. 2006 S/D 2011
TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008 TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2011
TAHAP PERSIAPAN TAHAP PENUMBUHAN TAHAP ENGEMBANGAN TAHAP KEMANDIRIAN GKP :
122 Ds Inti, 363 Ds replikasi,
128 Ds proses kemandirian
GKP :
123 Ds Inti 369 replikasi
5 ds proses Kemandirian
250 Ds, 122 kab 250 ds.lama,122 kab 250 ds lama, 122 kab 250 ds lama, 122 kab
Tota, 250 Desa,
122 kab 32 prov
TAHAP PERSIAPAN TAHAP PENUMBUHAN TAHAP PENGEMBANGAN TAHAP KEMANDIRIAN GKP
69 inti 207 replikasi
285 proses kemandirian
- 116 Ds baru, 58 kab baru
- 238 Ds baru, 122 kab lama
354 ds lama, 180 kab 354 ds lama, 180 kab 354 ds lama, 180 kab
T : 354 desa, 180 kab
Total : 604 desa,
180 kab, 32 prov
TAHAP PERSIAPAN
41 ds baru,21 kab baru
180 ds baru,180 kab lama
T : 221 desa, 201 kab
TAHAP PENUMBUHAN
221 desa lama,201 kab
TAHAP PENGEMBANGAN
221ds lama,201 kab
TAHAP KEMANDIRIAN
221ds lama,201 kab
Total : 825 desa,
201 kab, 32 prov
TAHAP PERSIAPAN
148 ds baru, 74 kab baru
211 ds baru,201 kab lama
T : 359 desa, 275 kab
TAHAP PENUMBUHAN
359 ds lama,275 kab
TAHAP PENGEMBANGAN
359 ds lama,275 kab
Total : 1184 desa,
275 kab, 33 prov
TAHAP PERSIAPAN
252 ds baru, 205 kab lama
363 ds replikasi ,110 kb lm
T : 829 desa, 379 kab
TAHAP PENUMBUHAN
363 desa replikasi
466 desa reguler
T: 829 desa, 381 kab,
Total : 1.885 desa,
379 kab, 33 prov
TAHAP PERSIAPAN
225 ds baru, 224 kab lama
576 Ds replikasi 110 kab
T: 837 ds, 397 kab
Total :2.438 desa,
397 Kab, 33 prov

PEDUM MAPAN 2011.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to PEDUM MAPAN 2011.pdf

Similar to PEDUM MAPAN 2011.pdf (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

PEDUM MAPAN 2011.pdf