Dokumen tersebut membahas pola kemitraan dalam pengembangan perkebunan plasma. Terdapat tiga pola kemitraan yaitu hibah, bagi hasil, dan kredit. Dokumen juga menjelaskan sistem kemitraan serta landasan hukum program revitalisasi perkebunan.

1. Kebun Plasma
Pola Kemitraan
Oleh
PT. Putra Bangun Bersama
1

2. Pola Kemitraan
⦁ Pola kemitraan adalah suatu bentuk kerja
sama pembangunan dan pengembangan
perkebunan dengan menggunakan perkebunan
besar sebagai inti yang membimbing
perkebunan rakyat disekitarnya sebagai
plasma melalui lembaga koperasi dalam suatu
sistem kerjasama yang saling
menguntungkan, saling mengisi, utuh dan
berkesinambungan.
2

3. ⦁ 1. Pola HIBAH
⦁ 2. Pola BAGI HASIL
⦁ 3. Pola KREDIT
3

4. ⦁ 1. SISTEM PIR
⦁ 2. SISTEM KKPA
⦁ 3. SISTEM REVITALISASI PERKEBUNAN
⦁ 4. SISTEM HUBUNGAN ABADI
4

5. LANDASAN HUKUM PROGRAM
REVITALISASI PERKEBUNAN :
•Peraturan Menteri Pertanian No.33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang
Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan
•Peraturan Menteri Keuangan no.117/PMK.06/2006 tentang Kredit
Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan
•Keputusan Menteri Pertanian No.490/Kpts/OT. 160/8/2006 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan
•Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No.135/Kpts/RC.110/10/10 tentang
Satuan Biaya Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan
Tahun 2010/2011
•Perjanjian Kerjasama Pendanaan antara Menteri Keuangan/Dirjen
Perbendaharaan dengan lima(5) Bank Pelaksana (P.T. Bank Rakyat Indonesia,
P.T. Bank Mandiri,P.T. BUKOPIN, P.T. Bank Pembangunan Daerah Sumatera
Utara dan Pembangunan Daerah Sumatera Barat/Bank Nagari pada tanggal 20
Desember 2006.
5

6. ⦁ KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN
BERBENTUK :
 Kerjasama penyediaan sarana produksi
 Pengolahan dan pemasaran
 Produksi
 Transportasi
6

7. 1 . Para pihak menandatangani naskah perjanjian kerja
sama kemitraan yang telah disepakati.
2. Para pihak paham dan mengerti tentang isi serta
maksud naskah yang ditandatangani.
7

8. KETENTUAN UMUM
Program Revitalisasi Perkebunan adalah
pembangunan perkebunan rakyat melalui
upaya percepatan
perluasan,peremajaan
tanaman perkebunan yang
dan rehabilitasi didukung kredit
investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan
atau tanpa melibatkan perusahaan dibidang usaha perkebunan
sebagai mitra dalam pembangunan kebun,pengolahan dan
pemasaran hasil.
8

9. 1. Pekebun/Petani :
 Penduduk setempat
 Tergabung dalam wadah koperasi
 Memiliki lahan usaha sehamparan dengan anggota lainnya
untuk dimitrakan
2. Perkebunan Besar Swasta (PBS) :
 Memiliki ijin usaha perkebunan
 Memiliki ijin lokasi
 Bersedia melakukan kerjasama kemitraan dengan pekebun
 Mematuhi ketentuan pemerintah dan peraturan lainnya
yang berlaku
3. Koperasi Primer
Merupakan koperasi primer dan bukan koperasi karyawan.
Sudah berbadan hukum lengkap dengan akte pendiriannya
serta perubahannya.
9

10. 4. Lahan Plasma
 Luas adalah 2 Ha/KK dan paling luas 4 Ha/KK
 Lahan tidak bermasalah atau okupasi oleh pihak lain
 Lahan sudah memiliki perijinan-perijinan yang sah
Lahan berasal dari tanah petani, tanah ulayat/adat, tanah
negara termasuk hutan konversi serta tanah lainnya yang
dimungkinkan untuk pengembangan perkebunan sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan
Lahan merupakan tanah milik petani dan atau yang akan menjadi
milik petani
10

11. 11

12. Mitra Usaha Berkewajiban :
a. Memiliki perkebunan dan atau fasilitas pengolahan
yangdapat menampung hasil perkebunan
b. Melaksanakan pengembangan perkebunan petani
peserta, sesuai dengan petunjuk operasional dan
standart teknis yangditetapkan oleh Departemen
Pertanian Cq DirekturJenderal Perkebunan
c. Bertindak sebagai avalis untuk pembiayaan
pengembangan perkebunan
d. Mengikut sertakan pekebun secaraaktif dalam
proses pengembangan perkebunan.
12

13. e. Membina secara teknis dan management para pekebun agar
mampu mengusahakan kebunnya baik masa pengembangan
maupun selama tanaman menghasilkan serta memfasilitasi
peremajaan tanaman.
f. Membeli hasil kebun dengan hargasesuain dengan
ketentuan yang berlaku dan atau kesepakatan bersama
antara mitra usaha dan pekebun
g. Menyelenggarakan proses pelaksanaan dan pengembalian
kredit pekebun.
13

14. Biaya Pengembangan Perkebunan :
Kredit program revitalisasi perkebunan
diberikan dan dikelola perusahaan
mitra dan atau koperasi perkebunan
setelah disetujui oleh Bank.
14

15. Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi
Perkebunan
Definisi
KPEN-RP adalah Kredit yang diberikan dalam rangka
mendukung program pengembangan tanaman bahan baku
bahan bakar nabati dan Program Revitalisasi Pertanian
Usaha yang
Dibiayai
Perluasan, rehabilitasi, dan peremajaan tanaman kelapa sawit, karet
dan kakao.
Jangka Waktu
Proyek
2010, diusulkan diperpanjang s/d 2014.
Sumber Dana Bank Pelaksana 100%
Plafon Kredit Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan
Suku Bunga Kredit maksimal sebesar suku bunga penjaminan Bank (LPS) + 5%
Suku Bunga
Petani/Peternak
1. kelapa sawit dan kakao: 7% p.a.,
2. karet 6% p.a.
(ditinjau setiap 6 bln, atas dasar kesepakatan Pemerintah dan
Bank Pelaksana) 15

16. Jangka
Waktu Kredit
1. Kelapa sawit dan kakao 13 tahun,
2. Karet 15 tahun
Peran
Pemerintah
1. Bupati/Walikota cq Kepala Dinas Perkebunan : menunjuk calon petani peserta,
mengusulkan calon mitra usaha melalui Gubernur
2. Dirjen Perkebunan : penunjukan mitra usaha
3. Kementerian Keuangan: penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga ,
menunjuk Bank Pelaksana
Target
Realisasi
Komitmen pendanaan oleh Bank : Rp 38,60 triliun
Daerah
Realisasi
Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumsel,Babel, Lampung, Jabar, Kalbar,
Kalteng,Kalsel,Kaltim,Sulut, Sulteng, Sulbar,Sulsel, Sultra, Maluku, Papua,Papua
Barat
Bank
Pelaksana
BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Agroniaga, BII, Bank CIMB Niaga, Bank
Artha Graha, Bank Mega, BPD Sumut, BPD Sumbar, BPD Sumsel, BPD Aceh, BPD
Kaltim, BPD Papua, BPD Riau
16

17. Permasalahan
1.Permasalahan yang terkait dengan lahan, antara lain mengenai
Rencana Tata Ruang dan Wilayah, kenaikan biaya sertifikasi lahan,
lambatnya proses sertifikasi lahan, lahan sudah tumpang tindih
dengan lahan masyarakat, lahan areal proyek dikuasai pihak lain.
2.Bank Pelaksana belum dapat menyalurkan KPEN-RP yang belum
memenuhi kelengkapan administrasi : penetapan peserta oleh
Bupati; Rekomendasi calon perusahaan mitra dari Bupati dan
Gubernur; Perjanjian Kerjasama petani, koperasi, perusahaan Mitra;
Perijinan,legalitas perusahaan, ijin lokasi lahan dan feasibility study.
3. Lambatnya proses penetapan daftar nominatif petani
4. Kurangnya koordinasi dinas terkait dengan Bank Pelaksana
5. Masih kurangnya tenaga pendamping untuk membina
petani plasma dan koperasinya.
6. Masih adanya sebagian masyarakat yang belum paham pola dan
fungsi plasma sehingga mereka menolak kehadiran program
plasma
17

18. 18