Pertemuan membahas strategi dan rencana aksi untuk mencapai kedaulatan pangan Indonesia, dengan fokus pada optimalisasi lahan pertanian, peningkatan produktivitas petani, dan kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan swasta. Berbagai contoh program pembangunan pertanian di daerah dipaparkan, serta masukan untuk meningkatkan koordinasi kebijakan dan dukungan terhadap petani.

1. RISALAH PERTEMUAN
MANAGING OUR NATION PPM MANAJEMEN
STRATEGI DAN RENCANA AKSI UNTUK KEDAULATAN PANGAN
Waktu Pelaksanaan
Tempat Pelaksanaan
:
:
Sabtu, 5 Oktober 2013 ; pukul 09.00 – 13.00 wib
R. Gathering PPM Manajemen – Jl Menteng Raya 9 Tugu Tani Jakarta Pusat
Narasumber
:
1. Bpk Haryono – Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian
2. Bpk Hadi Daryanto – Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan
3. Bpk Conrad Hendrarto – Direktur Partisipasi Masyarakat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4. Bpk Hasanuddin Murad – Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan
5. Bpk Hanan A Rozak – Bupati Tulang Bawang Provinsi Lampung
6. Bpk Akhmad B. Yasin – Kepala Dinas Pertanian & Kehutanan Kalimantan Utara
7. Bpk Golda M Purba – Kepala Bidang Pengendalian & Perlindungan Kabupaten Kubu Raya Provinsi
Kalimantan Barat
8. Bpk Anas M Fauzi – Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor
9. Bpk Aman Wirakartakusumah – Rektor Universitas Kusuma Bangsa dan Mantan Rektor IPB ; Anggota band
d’linkers
10. Bpk Hadi Susilo Arifin – Guru Besar Bidang Arsitektur Landscape Institut Pertanian Bogor
11. Bpk Arief Daryanto – Direktur Program Manajemen Bisnis Institut Pertanian Bogor
12. Bpk Robiyanto H Susanto – Guru Besar Bidang Pemberdayaan Tanah Rawa Universitas Sriwijaya
13. Bpk Mas Dharmawan S – Direktur Perencanaan & Transformasi PT Sang Hyang Seri
14. Bpk Gunung Soetopo – Pemilik Sabila Farm Jogjakarta (pembudidaya buah naga dan buah lokal)
15. Bpk Wisnu Gardjito - Pemilik Sumber Rejeki Depok (ahli pengolahan hasil kelapa untuk ekspor)
16. Bpk Bening Dwiono – Penggiat Kelompok Tani Jawa Tengah
17. Bpk Rachmat Hidayat – Perwakilan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI)
18. Bpk Sutarum Wiryono – Project Officer Asian Development Bank
19. Ibu Reni Lestari Razaki – Direktur Program Pengembangan Eksekutif PPM Manajemen
Peserta yang hadir : 79 orang (daftar hadir terlampir).
Moderator
: Bpk Triono Saputro – Direktur Konsultan PPM Manajemen
Hasil Pembahasan :
1. Permasalahan
a. Indonesia belum mencapai tingkat kedaulatan pangan.
b. Politik sejak reformasi belum menyentuh pertanian. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah tidak
saling bersinergi. Perekat di antara pusat dan daerah tergantung anggaran dan teknologi.

2. c. Tidak adanya ketegasan dalam kebijakan secara nasional, maupun keberpihakan kepada petani
mengakibatkan masing-masing ‘bermain’ sendiri-sendiri. Tidak terintegrasi.
2. Kondisi di daerah
a. Kabupaten Tulang Bawang, Lampung : Penghasil gula nasional dan tambak udang terbesar di Asia
Tenggara. Berpotensi untuk mengembangkan ternak sapi dan unggas namun kesulitan untuk
mendapatkan bibit ternak. Kecenderungan mengganti lahan sawah menjadi perkebunan sawit dan
karet. Terjadi kelangkaan beras, diatasi dengan makan tiwul. Saat ini harga tiwul lebih mahal dari
beras. Visi dan misi serta program pembangunan Kabupaten Tulang Bawang akan disajikan juga
dalam bentuk buku ekslusif untuk pihak lain seperti : investor, pembuat kebijakan.
b. Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan : Daerah rawa namun mampu menjadi pemasok padi
terbesar di Kalimantan Selatan. Sawah yang ditanami sekitar 110.000 ha. Masalah perencanaan
dirasakan kurang tepat karena kemauan politik seringkali menjadi pendekatan solusi. Sangat
memerlukan pembagian peran antara pusat, provinsi dan kabupaten dalam membangun
Kabupaten. Peran serta berbagai pihak akan sangat membantu.
c. Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat : Program pembangunan pertanian Kubu Raya dalam
pembangunan pertanian Kalbar sangat dirasakan dan perlu didukung oleh berbagai pihak. Dengan
luas sekitar 6.984 Km2 dan jumlah penduduk 502.249 jiwa, daerah ini mempunyai potensi
pertanian padi untuk menjadi Rice Estate dan pertanian pangan, ternak dan perikanan untuk
menjadi Food Estate dalam wujud Kawasan Agroindustri dengan pendekatan Cluster. Direncanakan
Pembukaan Lahan Baru seluas 5.000 Ha dan Pengembangan Kawasan seluas sekitar 8.250 Ha di
Padu Ampat, Penataan Kawasan Pangan seluas sekitar 6.610 Ha di Lokasi Kakap Kompleks,
Pembukaan Lahan Baru sekitar 3.600 Ha di Lokasi Teluk Pakedai, dan sekitar 2.500 Ha di Lokasi
Ambawang Komplek.
d. Provinsi Kalimantan Utara : Provinsi baru dengan potensi sungai-sungainya yang belum secara
optimal dimanfaatkan. Memiliki varietas padi dan udang yang baik untuk pasar lokal dan ekspor.
Dengan ketersediaan lahan yang masih luas untuk transmigrasi dan penggunaan lain, diharapkan
alokasi APBD untuk Pencetakan Sawah yang lebih besar. Udang dari delta Kayan diekspor ke USA
dan Jepang. Dana APBD kecil sekali dalam program pencetakan sawah (hanya 1000 hektar /
tahun), padahal mampu memproduksi beras Adan yang enak. Mengusulkan alih fungsi lahan hutan
di Nunukan menjadi lahan pangan. Terbuka untuk menjalin kerjasama meningkatkan produktivitas
tanaman pangan.
e. Kabupaten Demak, Jawa Tengah : Sudah mulai menerapkan konsep desa mandiri dengan
pendampingan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dengan dukungan dari pemerintah dan
swasta dapat dilakukan dengan baik karena adanya pendampingan dan percontohan.
f. Kabupaten Indaragiri Hilir, Riau: Potensi kelapa dalam seluas 350.000 ha misalnya dapat
dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat namun memerlukan langkah-langkah konkrit
g. Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan: Pembangunan terpadu pangan di Kabupaten Banyuasin
memberikan contoh peran serta multipihak (luas sawah 250.000 ha, surplus 350.000 ton beras di
tahun 2012).

3. 3. Kebijakan Kementerian
a. Kementerian Pertanian : Infrastruktur pertanian harus dibangun. Agenda riset nasional adalah
pemanfaatan lahan : rawa, dan pasang surut untuk mencapai posisi swasembada pangan dan
pertanian. Penyelesaian harus secara sistematis melalui pendekatan kebijakan yang melibatkan
multi disiplin.
b. Kementerian Kehutanan : Politik sejak reformasi tidak menyentuh pertanian. Indonesia
cenderung menyelesaikan ketahanan pangan melalui kebijakan impor. Beri kesempatan Bupati
untuk menjalankan perannya meningkatkan produktivitas pangan di daerahnya. Apabila tanaman
sawit, cokelat maupun karet bisa dimiliki oleh industry, mengapa di pertanian pangan belum bisa ?
Ajak peran swasta untuk melakukan reformasi agraria.
c. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Untuk pengembangan produksi pertanian
dibutuhkan ruang, orang dan uang. Ruang disediakan oleh Bupati dengan memberikan lahannya
untuk para transmigran melalui Kemnakertrans, orang yang terlatih sesuai dengan kompetensinya
disediakan oleh Kemnakertrans, uang disediakan melalui APBN, APBD dan kemitraan dengan Badan
Usaha. Transmigrasi merupakan salah satu bentuk nyata reformasi agraria. Untuk menjaga agar
transmigran tidak mengalihkan fungsi lahan dari tanaman pangan ke sawit atau lainnya, berikan
insentif berupa subsidi pupuk, bibit, dll serta kemudahan akses kredit, untuk tanaman pangan
sehingga petani tetap sejahtera. Insentif diberikan kepada petani dan investor.
4. Saran Strategis dan Rencana Aksi
a. Produksi pangan dengan inovasi dan teknologi seperti yang selalu diupayakan oleh para praktisi.
Hasil riset Centre of Innovation & Colaboration (CIC) PPM Manajemen menunjukkan kurangnya
kolaborasi para praktisi dengan pemerintah dan akademisi.
b. Data yang diterima oleh pemerintah pusat harus diverifikasi di lapangan. Sebaiknya apabila data
menjadi penentu kebijakan maka harus sesuai dengan kondisi di lapangan.
c. Kembangkan pertanian berbasis pasar. Jangan kuatir dengan potensi pasar. Masih terbuka lebar.
Kembangkan potensi yang ada dan berdayakan lahan yang selama ini tidak produktif.
d. Cadangan pangan Indonesia hanya 4 bulan, maka prioritas utama adalah optimalisasi lahan yang
ada. Untuk itu perlu peran pemerintah daerah dan political will serta goodwill dari pemerintah
pusat.
e. Perlu dikembangkan lagi KUD / BUD, dan penyuluh pertanian dengan tingkat pendidikan setara S1
yang bekerja efektif mendampingi para petani. Sulit menjadi korporasi karena fakta di lapangan
petani Indonesia hanyalah buruh tani, bukan pemilik lahan.
f. Pengolahan hasil pertanian di lokasi produksi untuk efisiensi biaya. Tanaman kelapa memiliki nilai
tambah yang tinggi apabila mampu mensuplai industry. Yang penting konsistensi kualitas dan
produksi.
5. Tindak lanjut
Masih dirasakan perlu untuk merumuskan rencana aksi dalam bentuk usulan program terintegrasi antara
perguruan tinggi, praktisi dan pemerintah daerah (disiapkan dalam waktu dekat). Penyusunan Rencana Aksi
untuk tindak lanjut ini aAkan melibatkan partisipasi dari narasumber dan audience yang hadir.

4. 6. Masukan dari audience :
a. Perpendek jalur rantai produksi ke konsumen untuk menekan harga pokok produksi.
b. Keberpihakan pada petani bukan pada pengusaha besar / simpatisan. Misal dalam menetapkan
harga jual komoditas pangan.
c. Dukungan optimal dari pemerintah daerah dan terjalinnya sinergi dengan pemerintah pusat.
d. Pembenahan infrastruktur penting, perlu disinergikan dengan peran kementerian Pekerjaan
Umum.
e. Segera buat rencana aksi nyata yang mengintegrasikan / kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi /
lembaga litbang, dan investor dalam mengoptimalkan hasil riset dan menghasilkan kebijakan.
Jakarta, 8 Oktober 2013
Wita Hartanto
Corporate Marketing Manager
PPM Manajemen
Email : witahartanto@gmail.com

5. DAFTAR HADIR
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Nama
A. Manaf
Abdul Wakris
Akhdiyat Sabari
Anas M. Fauzi
Anna
Arief D.
Arwiyoto Purwono
Bambang S.
Bani Saksono
Bening Dwiyono
Budi I. Setiawan
Conrad H.
Dadang Suyanto
Dewi Anggraeni
Diah Lubis
Diana Hestiwati
Dinarini
Dolly
Dwi B. Utami
Dwi Purnomo
Elly
Erizal Jamal
Fathmi
Fitria Rin Wahyudinnir
Fredrick Ellia
Golda M. Purba
Gunung Soetopo
H. AB. Yasin
H. Alfian Noor
H. Edy Rosadi
Hadi D.
Hadi Susilo Arifin
Hanan A. Rozak
Haryono
Hasanudin Murad, SH
hasil Sembiring
Henny Titiek
Hikmawati
Jabatan / Perusahaan
Kepala Dinas PU Barito Kuala
PT. Parita Celes
Kabid. SDA Barito Kuala
IPB
Dosen Gizi IPB
IPB
Direktur Sonokembang
IPB
Analis Neraca
IPB
Direktur Partisipasi Masyarakat Kementrian Transmigrasi
PT. RSB
Direktur Sonokembang
STP
PPM
PU
IT Team Pemprov Kalimantan Utara
Sabilafarm
Kementerian Pertanian
Pemprov. Kalimantan Utara
Humas&Protokol Pemprov. Kalimantan Utara
Ka. Bappeda Kalimantan Utara
KABID. Pengendalian & Perlindungan-Kubu Raya Prov.Kalimantan Barat
Sabila Farm
Kepala Dinas Pertanian Pemprov. Kalimantan Utara
Barito Kuala Kalimantan Selatan
Barito Kuala Kalimantan Selatan
IPB
Pemkab. Tulang Bawang
Kementerian Pertanian
Bupati Barito Kuala
Persira

6. No.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Nama
Ida Maria LH.
Imam Soeseno
Lilis Nuraida
Maimunah SP
Majestika
Mas Dharmawan
Suryadi
Maya Filani
Melissa rani
Mujilun
Mukhtar
Neneng SM Teguh
Noldi T.
Obed DT
Osmud Manurung
Pangeran Alex S.
Purkan SH
Rachmat Hidayat
Riswan Efendi Tarigan
Rita Londong
Robiyanto
Rudy Thahjo
S. Rochmayanti
Singgih
Suhendro
Sutarum Wiryono
Suwandi
Teti hendrawati
Toto Suwito
Un SA
Wahyu D
Wisnu CS
Zani Yulia
Zulkipli YN
Wita Hartanto
Neviwarti
Marlina Febrianti
Jamilda Hanum
Dewi Fitrina
Alif Perdana
Arif Rahman
Jabatan / Perusahaan
Dept. Head of Nutrition PT. Sierad Produce,Tbk.
IPB
IPB
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Dinas Peternakan Bengkulu
Direktur Perencanaan dan Transformasi PT. Sang Hyang Seri
Persira
HR Consultant Uniex
Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Utara
SUCOFINDO
IPB
Dinas Pertanian dan kehutanan Kalimantan Utara
Gedung Lina 508
HR Consultant
Kadis.Perhutanan dan Perkebunana Pemda Barito Kuala
GAPMMI
Universitas Binus
PT. Parita Celes
Universitas Sriwijaya
Penamas
IPB
Asian Development Bank
Ka. Badan Ketahanan Pangan Pemda barito Kuala
PT. RAP Bioenergi
PT. ITCI
Peneliti Madya LIPI
The Green Coco Island
Kadis. Pertanian Pemda Barito Kuala
PPM Manajemen
PPM Manajemen
PPM Manajemen
PPM Manajemen
PPM Manajemen
PPM Manajemen
PPM Manajemen