Disampaikan Pada Forum Seminar “Revitalisasi Nilai Pancasila”

1. POTRET NEGARA HUKUM INDONESIA
Oleh
Dr. Ridwan, S.H., M.H
Disampaikan Pada Forum Seminar
“Revitalisasi Nilai Pancasila”
dislenggarakan DPM STKIP Tamsis BIMA
Bima, 5 Maret 2018

2. Apa itu negara hukum ?
• The rule of law, not of man
• Bukan negara ekonomi atau negara politik
• Hasil pergulatan sejarah bangsa Eropa
Sebelum muncul negara berdasarkan hukum atau konstitusi
(constitutional state), Eropa harus menjalani berbagai transformasi
sosial, politik, maupun kutural yang membentang selama beratus-
ratur tahun. yang di awali dengan era fiodalisme berkembang
menjadi staendestaat (abad ke 16), disusul dengan negara absolut
(abad ke delapan belas) dan akhirnya negara konstitusi (abad
kesembilan belas).
• “Negara hukum Indonesia” merupakan Hasil transplantasi dan
kodivikasi dari Eropa.

3. MODEL KONSEP NEGARA HUKUM
Rechtstaat
Eropa
Kontinental
Rule of
law
Anglo-
Amerika
Negara Hukum
Indonesia
Pasal 1 ayat (3)
UUD 1945
Awalnya
Rechtstaat
Menjadi
Negara
hukum

4. Elemen Negara Hukum
Versi Rechtstaat versi
Julius Stahl
Perlindunga
n hak asasi
manusia.
Pembagia
n
kekuasaa
n.
Pemeri
ntahan
berdasa
rkan
undang-
undang.
Peradilan
tata
usaha
Negara.

5. Elemen Negara Hukum Versi
Julius Stahl Disempurnakan
A.V. Dicey (The Rule of Law)
Supremacy of
Law.
Equality
before the
law.
Due Process
of Law.

6. APA YANG DIKEMUKAKAN OLEH JULIUS STAHL DAN A.V.
DICEY (THE RULE OF LAW) DISEMPURNAKAN OLEH THE
INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS” DITAMBAH TIGA
POIN
Negara harus
tunduk pada
hukum.
Pemerintah
menghormat
i hak-hak
individu.
Peradilan
yang bebas
dan tidak
memihak.

7. DASAR KONSTITUSIONAL NEGARA HUKUM
INDONESIA
Negarta hukum indonesia sudah berdiri sejak lebih dari
enam puluha tahun lamanya, kualifikasi sebagai negara
hukum pada tahun 1945 terbaca dalam penelasan UUD,
dalam penjelasan mengenai sistim pemerintahan negara
“dikatakan ” indonesia aialah negara yang berdasarkan
atas hukum “(rechstaat) “. selanjutnya dibawahnya
dijelaskan, “negara indonesiaberdasarkan atas hukum
(rechstaat)” tidak berdasarkan kekuasaan belaka
(machtsstaat).” kemudian di pertegas dalam amandemen
ke 4 UUD, dan dimasukkan dalam batag tubuh
konstitussi, yaitu bab 1 “bentuk dan kedaulatan”. dalam
pasal 1 ayat 3 di tuliskan “negara indonesia adalah negara
hukum

8. CITA NEGARA HUKUM INDONESIA VERSI JIMLY
ASSIDIQIE
• Supremasi Hukum (Supremacy of Law):
• Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law):
• Asas Legalitas (Due Process of Law)
• Pembatasan Kekuasaan:
• Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen
• Peradilan Bebas dan Tidak Memihak:
• Peradilan Tata Usaha Negara:
• Peradilan Tata Negara (Constitutional Court):
• Perlindungan Hak Asasi Manusia:
• Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat):
• Berfungsi Mewujudkan Tujuan Kesejahteraan (Welfare Rechtsstaat):
• Transparansi dan Kontrol Sosial:
• Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa

9. POTRET NEGARA HUKUM INDONESIA
• SEGALAN ASPEK MASIH BERWAJAH BURAM
1. Pembuatan Hukum-TRANSAKSIONAL
2. Penegakan Hukum-TIDAK ADIL
3. Aparatur Penegak Hukum- KEROPOS- MUDAH
TERKOOPTASI
4. Kultur Hukum- MORALITAS UTUNG RUGI DAN
TAKUT DI HUKUM