SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Dasar Hukum:
- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan
Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali
(Relisting) Saham di Bursa;
- POJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
A. Definisi:
Pencatatan (Listing) adalah pencantuman suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di
Bursa sehingga dapat diperdagangkan di Bursa.
Pencatatan Lembali (Relisting) adalah pencantuman kembali suatu Efek dalam daftar Efek
yang tercatat di Bursa, setelah Efek tersebut dihapuskan pencatatannya di Bursa (Delisting).
Penghapusan Pencatatan (Delisting) adalah penghapusan Efek dari daftar Efek yang
tercatat di Bursa sehingga Efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di Bursa.
B. Delisting
Delisting diatur berdasarkan Peraturan Bursa No. I-I. Terdapat dua hal yang dapat menjadi
dasar Delisting saham di Bursa, yaitu:
1. Permohonan Delisting yang disampaikan oleh perusahaan tercatat
I. Persyaratan Permohonan Delisting Saham atas Permohonan Perusahaan
Tercatat
a. Diajukan oleh Perusahaan Tercatat dan hanya dapat dilakukan apabila telah
tercatat di Bursa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
b. Rencana Delisting telah memperoleh persetujuan RUPS Perusahaan Tercatat;
c. Perusahaan Tercatat atau pihak lain yang ditunjuk, wajib membeli saham dari
pemegang saham yang tidak menyetujui keputusan RUPS.
Penentuan harga pembelian saham ditentukan berdasarkan salah satu kondisi di
bawah ini, mana yang tertinggi:
- Harga nominal;
- Harga tertinggi di Pasar Regular selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum iklan
pemberitahuan RUPS setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat
perubahan nilai nominal sejak 2 (dua) tahun terakhir hingga RUPS yang
menyetujui Delisting, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi
selama 2 (dua) tahun yang diperhitungkan sebesar harga perdana saham dikali
rata-rata tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 (tiga) bulan atau tingkat
bunga obligasi pemerintah lain yang setara yang berlaku pada saat ditetapkannya
putusan RUPS mengenai Delisting; atau
- nilai wajar berdasarkan penilaian pihak independen yang terdaftar di Bapepam
dan ditunjuk oleh Perusahaan Tercatat atau pihak yang akan melakukan
pembelian saham serta disetujui oleh RUPS.
II. Prosedur Delisting saham atas permohonan Perusahaan Tercatat
Perusahaan Tercatat wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana Delisting kepada
Bursa sebelum menyampaikan keterbukaan informasi awal kepada public, termasuk
informasi mengenai:
a. Alasan dan tujuan Delisting sahamnya;
b. Pihak yang akan melakukan pembelian terhadap pemegang saham yang ingin
menjual saham Perusahaan Tercatat;
c. Perkiraan harga pembelian saham.
Setelah menyampaikan rencana Delisting kepada Bursa, Perusahaan Tercatat
melakukan keterbukaan informasi awal kepada public sekurang-kurangnya 1 (satu)
surat kabar yang berperedaran nasional yang sekurang-kurangnya mencantumkan
informasi di atas. Ini dilakukan bersamaan dengan pengumuman mengenai akan
dilakukannya pemanggilan RUPS, dan sesegera mungkin disampaikan kepada
Bursa.
Perusahaan Tercatat menyampaikan permohonan Delisting saham kepada Bursa
disertai dengan laporan pelaksanaan pembelian saham dan opini konsultan hukum
yang independen yang menyatakan bahwa proses pembelian saham dimaksud telah
selesai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bursa melakukan Suspensi atas saham Perusahaan Tercatat yang berencana untuk
melakukan Delisting saham atas permohonan Perusahaan Tercatat.
III. Efektif
Delisting saham atas permohonan Perusahaan Tercatat menjadi efektif setelah:
a. Perusahaan Tercatat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Bursa;
b. Perusahaan Tercatat telah membayar biaya Delisting Efek sebesar 2 (dua)
kali biaya pencatatan Efek tahunan terakhir;
c. Bursa melakukan persetujuan Delisting dan mengumumkan di Bursa.
2. Delisting oleh Bursa
Bursa menghapus pencatatan saham Perusahaan Tercatat, apabila mengalami
sekurang-kurangnya satu kondisi di bawah ini:
a. Mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negative
terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau
secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai
Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukan indikasi
pemulihan yang memadai;
b. Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspen di Pasar Reguler dan Pasar
Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24
(dua puluh empat) bulan terakhir.
I. Prosedur Delisting Saham oleh Bursa
a. Perusahaan Tercatat yang mengalami satu atau lebih kondisi di atas, Bursa akan
melakukan Dengar Pendaat dengan Perusahaan Tercatat;
b. Apabila Bursa memutuskan untuk dilakukan Delisting, maka Bursa
memberitahukan keputusan akan dilakukannya Delisting saham Perusahaan
Tercatat termasuk jadwal pelaksanaannya kepada Perusahaan Tercatat;
c. Bursa mengumumkan di Bursa mengenai keputusan Delisting saham
Perusahaan Tercatat. Pengumuman dilakukan selambat-lambatnya pada awal
sesi 1 Hari Bursa berikutnya setelah diputuskannya Delisting saham dimaksud;
d. Apabila dipandang perlu Bursa dapat melakukan Suspensi selama 5 (lima) hari
dan selanjutnya diperdagangkan hanya di Pasar Negosiasi selama 20 (dua
puluh) Hari Bursa sebelum tanggal efektif Delisting;
e. Delisting berlaku efektif pada tanggal yang ditetapkan oleh Bursa dalam
keputusan Delisting, dan diumumkan di Bursa.
Kewajiban Perusahaan yang di Delisting oleh Bursa:
a. melakukan pembelian kembali atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang
saham publik sehingga jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 50 (lima
puluh) Pihak atau jumlah lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
b. menyampaikan permohonan pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran
dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau Pernyataan
Pendaftaran Perusahaan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Permohonan Pencabutan harus disertai:
a. Pernyataan dari:
- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
- Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan
administrasi Efek sendiri;
b. pernyataan dari Bursa Efek bahwa Perusahaan Terbuka tersebut telah
memenuhi seluruh kewajibannya kepada Bursa Efek;
c. pernyataan dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian bahwa Perusahaan
Terbuka telah memenuhi kewajibannya kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian;
d. bukti penyelesaian kewajiban pembayaran sanksi administratif berupa denda
dan/atau bunga dan kewajiban lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan, jika
terdapat kewajiban sanksi adminitratif berupa denda dan/atau bunga dan
kewajiban lainnya; dan
e. salinan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum dan hak asasi manusia atas perubahan anggaran dasar.
3. Merujuk pada Pasal 66 POJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di
Bidang Pasar Modal, dalam kondisi tertentu OJK dapat memerintahkan Perusahaan
Terbuka untuk mengubah status menjadi Perseroan yang tertutup.

More Related Content

Similar to (Memo) Delisting Saham.docx

Materi Bank dan Lembaga Keuangan 2
Materi Bank dan Lembaga Keuangan 2 Materi Bank dan Lembaga Keuangan 2
Materi Bank dan Lembaga Keuangan 2 Farrelfebrinal
 
Perusahaan dlm kesulitan keuangan
Perusahaan dlm kesulitan keuanganPerusahaan dlm kesulitan keuangan
Perusahaan dlm kesulitan keuanganpadlah1984
 
Slide Faktur Pajak Undang-Undang Cipta kerja negara kesatuan republik indones...
Slide Faktur Pajak Undang-Undang Cipta kerja negara kesatuan republik indones...Slide Faktur Pajak Undang-Undang Cipta kerja negara kesatuan republik indones...
Slide Faktur Pajak Undang-Undang Cipta kerja negara kesatuan republik indones...dwiyatmoko2
 
PPT BAB 18_KELOMPOK 4 PEMERIKSAAN EKUITAS.pdf
PPT BAB 18_KELOMPOK 4 PEMERIKSAAN EKUITAS.pdfPPT BAB 18_KELOMPOK 4 PEMERIKSAAN EKUITAS.pdf
PPT BAB 18_KELOMPOK 4 PEMERIKSAAN EKUITAS.pdfAhmadRafli39
 
8. perusahaan dalam kesulitan keuangan
8. perusahaan dalam kesulitan keuangan8. perusahaan dalam kesulitan keuangan
8. perusahaan dalam kesulitan keuanganIndra Tugus
 
akutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMI
akutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMIakutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMI
akutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMInoval dwi ridzkiana
 
Prosedur pendirian bpr
Prosedur pendirian bprProsedur pendirian bpr
Prosedur pendirian bprabumusa99
 
KEL 4 AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE.pptx
KEL 4 AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE.pptxKEL 4 AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE.pptx
KEL 4 AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE.pptxSuciHati8
 
Slide_6_Rekonsiliasi_Fiskal.pptx
Slide_6_Rekonsiliasi_Fiskal.pptxSlide_6_Rekonsiliasi_Fiskal.pptx
Slide_6_Rekonsiliasi_Fiskal.pptxEviDewigc
 
Penghasilan PPH orang pribadi
Penghasilan PPH orang pribadiPenghasilan PPH orang pribadi
Penghasilan PPH orang pribadiAsep suryadi
 
Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan Jasa
Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan JasaMenyusun Laporan Keuangan Perusahaan Jasa
Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan JasaRini Handayani
 
3. pajak-p ph-badan
3. pajak-p ph-badan3. pajak-p ph-badan
3. pajak-p ph-badanana razma
 
Penghapusbukuan & Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN_ Training "Ketentuan TER...
Penghapusbukuan & Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN_ Training "Ketentuan TER...Penghapusbukuan & Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN_ Training "Ketentuan TER...
Penghapusbukuan & Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN_ Training "Ketentuan TER...Kanaidi ken
 
Pajak,penilaian kembali aset tetap
Pajak,penilaian kembali aset tetapPajak,penilaian kembali aset tetap
Pajak,penilaian kembali aset tetapMarya Fitria
 
Materi Akuntansi Internasional Pertemuan 5
Materi Akuntansi Internasional Pertemuan 5Materi Akuntansi Internasional Pertemuan 5
Materi Akuntansi Internasional Pertemuan 5zakhirwikan2
 
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - BadanS-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badanmateripenyuluhan
 
Administrasi pajak materi_kedua
Administrasi pajak materi_keduaAdministrasi pajak materi_kedua
Administrasi pajak materi_keduaYuliawanti Ginaris
 

Similar to (Memo) Delisting Saham.docx (20)

Materi Bank dan Lembaga Keuangan 2
Materi Bank dan Lembaga Keuangan 2 Materi Bank dan Lembaga Keuangan 2
Materi Bank dan Lembaga Keuangan 2
 
Jawaban uas
Jawaban uasJawaban uas
Jawaban uas
 
Perusahaan dlm kesulitan keuangan
Perusahaan dlm kesulitan keuanganPerusahaan dlm kesulitan keuangan
Perusahaan dlm kesulitan keuangan
 
Slide Faktur Pajak Undang-Undang Cipta kerja negara kesatuan republik indones...
Slide Faktur Pajak Undang-Undang Cipta kerja negara kesatuan republik indones...Slide Faktur Pajak Undang-Undang Cipta kerja negara kesatuan republik indones...
Slide Faktur Pajak Undang-Undang Cipta kerja negara kesatuan republik indones...
 
PPT BAB 18_KELOMPOK 4 PEMERIKSAAN EKUITAS.pdf
PPT BAB 18_KELOMPOK 4 PEMERIKSAAN EKUITAS.pdfPPT BAB 18_KELOMPOK 4 PEMERIKSAAN EKUITAS.pdf
PPT BAB 18_KELOMPOK 4 PEMERIKSAAN EKUITAS.pdf
 
Aset tak berujud
Aset tak berujudAset tak berujud
Aset tak berujud
 
8. perusahaan dalam kesulitan keuangan
8. perusahaan dalam kesulitan keuangan8. perusahaan dalam kesulitan keuangan
8. perusahaan dalam kesulitan keuangan
 
akutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMI
akutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMIakutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMI
akutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMI
 
V.d.3
V.d.3V.d.3
V.d.3
 
Prosedur pendirian bpr
Prosedur pendirian bprProsedur pendirian bpr
Prosedur pendirian bpr
 
KEL 4 AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE.pptx
KEL 4 AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE.pptxKEL 4 AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE.pptx
KEL 4 AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE.pptx
 
Slide_6_Rekonsiliasi_Fiskal.pptx
Slide_6_Rekonsiliasi_Fiskal.pptxSlide_6_Rekonsiliasi_Fiskal.pptx
Slide_6_Rekonsiliasi_Fiskal.pptx
 
Penghasilan PPH orang pribadi
Penghasilan PPH orang pribadiPenghasilan PPH orang pribadi
Penghasilan PPH orang pribadi
 
Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan Jasa
Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan JasaMenyusun Laporan Keuangan Perusahaan Jasa
Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan Jasa
 
3. pajak-p ph-badan
3. pajak-p ph-badan3. pajak-p ph-badan
3. pajak-p ph-badan
 
Penghapusbukuan & Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN_ Training "Ketentuan TER...
Penghapusbukuan & Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN_ Training "Ketentuan TER...Penghapusbukuan & Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN_ Training "Ketentuan TER...
Penghapusbukuan & Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN_ Training "Ketentuan TER...
 
Pajak,penilaian kembali aset tetap
Pajak,penilaian kembali aset tetapPajak,penilaian kembali aset tetap
Pajak,penilaian kembali aset tetap
 
Materi Akuntansi Internasional Pertemuan 5
Materi Akuntansi Internasional Pertemuan 5Materi Akuntansi Internasional Pertemuan 5
Materi Akuntansi Internasional Pertemuan 5
 
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - BadanS-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
 
Administrasi pajak materi_kedua
Administrasi pajak materi_keduaAdministrasi pajak materi_kedua
Administrasi pajak materi_kedua
 

Recently uploaded

Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 

Recently uploaded (12)

Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 

(Memo) Delisting Saham.docx

  • 1. Dasar Hukum: - Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa; - POJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. A. Definisi: Pencatatan (Listing) adalah pencantuman suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga dapat diperdagangkan di Bursa. Pencatatan Lembali (Relisting) adalah pencantuman kembali suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa, setelah Efek tersebut dihapuskan pencatatannya di Bursa (Delisting). Penghapusan Pencatatan (Delisting) adalah penghapusan Efek dari daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga Efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di Bursa. B. Delisting Delisting diatur berdasarkan Peraturan Bursa No. I-I. Terdapat dua hal yang dapat menjadi dasar Delisting saham di Bursa, yaitu: 1. Permohonan Delisting yang disampaikan oleh perusahaan tercatat I. Persyaratan Permohonan Delisting Saham atas Permohonan Perusahaan Tercatat a. Diajukan oleh Perusahaan Tercatat dan hanya dapat dilakukan apabila telah tercatat di Bursa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; b. Rencana Delisting telah memperoleh persetujuan RUPS Perusahaan Tercatat; c. Perusahaan Tercatat atau pihak lain yang ditunjuk, wajib membeli saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui keputusan RUPS. Penentuan harga pembelian saham ditentukan berdasarkan salah satu kondisi di bawah ini, mana yang tertinggi: - Harga nominal; - Harga tertinggi di Pasar Regular selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum iklan pemberitahuan RUPS setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak 2 (dua) tahun terakhir hingga RUPS yang menyetujui Delisting, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama 2 (dua) tahun yang diperhitungkan sebesar harga perdana saham dikali rata-rata tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 (tiga) bulan atau tingkat bunga obligasi pemerintah lain yang setara yang berlaku pada saat ditetapkannya putusan RUPS mengenai Delisting; atau - nilai wajar berdasarkan penilaian pihak independen yang terdaftar di Bapepam dan ditunjuk oleh Perusahaan Tercatat atau pihak yang akan melakukan pembelian saham serta disetujui oleh RUPS. II. Prosedur Delisting saham atas permohonan Perusahaan Tercatat
  • 2. Perusahaan Tercatat wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana Delisting kepada Bursa sebelum menyampaikan keterbukaan informasi awal kepada public, termasuk informasi mengenai: a. Alasan dan tujuan Delisting sahamnya; b. Pihak yang akan melakukan pembelian terhadap pemegang saham yang ingin menjual saham Perusahaan Tercatat; c. Perkiraan harga pembelian saham. Setelah menyampaikan rencana Delisting kepada Bursa, Perusahaan Tercatat melakukan keterbukaan informasi awal kepada public sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar yang berperedaran nasional yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi di atas. Ini dilakukan bersamaan dengan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPS, dan sesegera mungkin disampaikan kepada Bursa. Perusahaan Tercatat menyampaikan permohonan Delisting saham kepada Bursa disertai dengan laporan pelaksanaan pembelian saham dan opini konsultan hukum yang independen yang menyatakan bahwa proses pembelian saham dimaksud telah selesai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bursa melakukan Suspensi atas saham Perusahaan Tercatat yang berencana untuk melakukan Delisting saham atas permohonan Perusahaan Tercatat. III. Efektif Delisting saham atas permohonan Perusahaan Tercatat menjadi efektif setelah: a. Perusahaan Tercatat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Bursa; b. Perusahaan Tercatat telah membayar biaya Delisting Efek sebesar 2 (dua) kali biaya pencatatan Efek tahunan terakhir; c. Bursa melakukan persetujuan Delisting dan mengumumkan di Bursa. 2. Delisting oleh Bursa Bursa menghapus pencatatan saham Perusahaan Tercatat, apabila mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi di bawah ini:
  • 3. a. Mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negative terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukan indikasi pemulihan yang memadai; b. Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspen di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir. I. Prosedur Delisting Saham oleh Bursa a. Perusahaan Tercatat yang mengalami satu atau lebih kondisi di atas, Bursa akan melakukan Dengar Pendaat dengan Perusahaan Tercatat; b. Apabila Bursa memutuskan untuk dilakukan Delisting, maka Bursa memberitahukan keputusan akan dilakukannya Delisting saham Perusahaan Tercatat termasuk jadwal pelaksanaannya kepada Perusahaan Tercatat; c. Bursa mengumumkan di Bursa mengenai keputusan Delisting saham Perusahaan Tercatat. Pengumuman dilakukan selambat-lambatnya pada awal sesi 1 Hari Bursa berikutnya setelah diputuskannya Delisting saham dimaksud; d. Apabila dipandang perlu Bursa dapat melakukan Suspensi selama 5 (lima) hari dan selanjutnya diperdagangkan hanya di Pasar Negosiasi selama 20 (dua puluh) Hari Bursa sebelum tanggal efektif Delisting; e. Delisting berlaku efektif pada tanggal yang ditetapkan oleh Bursa dalam keputusan Delisting, dan diumumkan di Bursa. Kewajiban Perusahaan yang di Delisting oleh Bursa: a. melakukan pembelian kembali atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik sehingga jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 50 (lima puluh) Pihak atau jumlah lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; b. menyampaikan permohonan pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan. Permohonan Pencabutan harus disertai: a. Pernyataan dari: - Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan - Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri; b. pernyataan dari Bursa Efek bahwa Perusahaan Terbuka tersebut telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada Bursa Efek; c. pernyataan dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian bahwa Perusahaan Terbuka telah memenuhi kewajibannya kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; d. bukti penyelesaian kewajiban pembayaran sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga dan kewajiban lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan, jika terdapat kewajiban sanksi adminitratif berupa denda dan/atau bunga dan kewajiban lainnya; dan
  • 4. e. salinan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas perubahan anggaran dasar. 3. Merujuk pada Pasal 66 POJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dalam kondisi tertentu OJK dapat memerintahkan Perusahaan Terbuka untuk mengubah status menjadi Perseroan yang tertutup.