Yurisdiksi Negara dan Pengembalian Aset Korupsi dalam UNCAC 2003
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•514 views
Pengaturan yurisdiksi negara dalam pengembalian aset hasil korupsi diatur dalam Pasal 42 UNCAC 2003, yang mencakup prinsip teritorial, nasionalitas, dan perlindungan. Dokumen ini membahas penerapan UNCAC 2003 di Indonesia, termasuk kendala seperti belum adanya peraturan khusus dan lembaga pusat untuk pengembalian aset.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (18)
Similar to Yurisdiksi Negara dan Pengembalian Aset Korupsi dalam UNCAC 2003
Similar to Yurisdiksi Negara dan Pengembalian Aset Korupsi dalam UNCAC 2003 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Yurisdiksi Negara dan Pengembalian Aset Korupsi dalam UNCAC 2003
- 1. Yurisdiksi Negara Dalam United Nation Convention Againts Corruption 2003 Dan Kaitannya Terhadap Upaya Pengembalian Aset Hasil Korupsi Di Indonesia (Dalam Hal Keterbukaan Kerahasiaan Bank Swiss) Arif Kurniawan 07 140 160
- 2. Latar belakang Transnational Crime berupa Perbanka Korupsi pencucian n uang Pengembalian Yurisdiksi Aset negara United Nation Convention Againts Corruption 2003
- 3. Rumusan Masalah 1. Bagaimana pengaturan yurisdiksi negara berkaitan pengembalian aset hasil korupsi yang diatur didalam United Nation Convention Againts Corruption 2003? 2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan United Nation Convention Againts Corruption 2003 khususnya dalam upaya mengembalikan aset-aset hasil korupsi di Indonesia?
- 4. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan yurisdiksi negara berkaitan pengembalian aset hasil korupsi yang diatur didalam United Nation Convention Againts Corruption 2003. b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yan dihadapi dalam menerapkan United Nation Convention Againts Corruption 2003 khususnya dalam upaya mengembalikan aset-aset hasil korupsi
- 5. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjawab keingintahuan penulis terhadap masalah yang penulis teliti serta menambah pengetahuan penulis mengenai ilmu hukum terkhusus hukum internasional. b. Dapat dipergunakan bagi mereka yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang berada didalamnya.
- 6. Lanjutan 2. Manfaat Praktis a. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan dan menambah informasi bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan yang berhubungan dengan hukum internasional. b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi negara atau pemerintah dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi khalayak ramai.
- 7. Metode Penelitian 1. Tipologi Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian hukum normatif yang digunakan mencakup: a. Inventarisasi hukum yaitu mengumpulkan ketentuan- ketentuan hukum internasional seperti konvensi- konvensi, piagam PBB, protokol dan peraturan internasional dan peraturan nasional lainnya yang berhubungan dengan penulisan untuk dianalisis. b. Penelitian hukum terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Taraf sinkronisasi vertikal yaitu penelitian terhadap ketentuan hukum antara yang lebih tinggi dan yang lebih rendah yang mengatur kehiduapan yang tidak saling bertentangan, sedangkan taraf sinkronisasi horizontal adalah penelitian terhadap ketentuan hukum yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.
- 8. lanjutan 2. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni jenis penelitian kepustakaan (library research). Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar, yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder Apabila dilihat dari sudut informasi yang diberikannya, maka bahan pustaka dapat dibagi dalam tiga kelompok yakni: a. Bahan hukum primer b. Bahan hukum sekunder c. Bahan hukum tersier
- 9. lanjutan 3. Teknik pengumpulan data: a. Studi kepustakaan yang dilakukan pada 1.Perpustakaan Universitas Andalas, 2.Perpustakaan Fakultas Hukum Univ. Andalas, 3.Perpustakaan Universitas Bung Hatta. b. Studi dokumen 4. Pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan cara: a. Editing b. Coding Analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan memaparkan data dalam bentuk kalimat untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya yang disajikan secara deskriptif.
- 10. Pengaturan Yurisdiksi Negara Berkaitan Dengan Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Dalam United Nation Convention Againts Corruption 2003 Yurisdiksi negara didalam UNCAC 2003 diatur didalam Bab III Pasal 42 Ayat 1 sampai dengan 6. a. Ketentuan yurisdiksi negara pada Pasal 1 huruf a dan b : Prinsip Teritorial. b. Pasal 2 huruf (a) : Prinsip Nasionalitas Pasif. Huruf (b) : Prinsip Nasionalitas Aktif. Huruf (c) dan (d) : Prinsip Perlindungan. c. Ketentuan ayat 3, 4 dan 5 tentang pelaksanaan yurisdiksi terhadap pelaku kejahatan. Dimana kewajiban yang harus dilakukan negara untuk menetapkan yurisdiksi hukum nasionalnya terhadap keahatan yang dengan itu tidak mengekstradisi pelaku kejahatan yang berada didalam negaranya. d. Ketentuan ayat 6 mengatur tentang ruang lingkup pelaksanaan konvensi yang tetap menghormati apabila hukum nasional suatu negara mengatur lain terhadap ruang lingkup pengaturan yang terdapat didalam konvensi
- 11. Lanjuta Dasar untuk n menentukan tindakan yang dapat diambil oleh Pasal 42 negara terhadap UNCAC kejahatan yang diatur 2003 didalam konvensi berupa korupsi, kejahatan Pasal 54 dan 55 terorganisir, kejahatan tersebut yang ekonomi dan money menjadi dasar loundering (Paragraf bagi negara kedua pembukaan peminta aset konvensi) untuk Dan juga terhadap memperluas pengembalian aset yurisdiksi hukum nasionalnya Pengembalian aset harus dengan sekaligus putusan yudisial (pengadilan) pembatasan (Pasal 54 ayat 1 huruf (a) serta ayat 2 terhadap huruf (a), (b), (c) serta Pasal 55 ayat 1 yurisdiksi negara huruf (b). tempat aset disembunyikan
- 12. Dalam permintaan pengembalian aset negara peminta didalam permintaannya harus memuat: 1. Uraian mengenai kekayaan yang akan dirampas, termasuk lokasi, perkiraan nilai kekayaan serta pernyataan mengenai fakta-fakta yang diyakini yang memungkinkan negara yang diminta mengupayakan perintah berdasarkan hukum nasionalnya. 2. Pernyataan mengenai informasi dalam lingkup yang dilaksanakan dalam melaksanakan salinan sah permintaan serta pemberitahuan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dan untuk menjamin perlindungan hukum serta pernyataan bahwa perintah perampasan bersifat final. 3. Pernyataan mengenai fakta-fakta yang diyakini negara peminta dan tindakan-tindakan yang diminta dan jika ada salinan sah perintah yang menjadi dasar bagi pengajuan permintaan (Pasal 55 ayat 3 UNCAC 2003)
- 13. Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia Ratifikasi terhadap United Nation Convention Against Corruption 2003 melalui Undang-undang No. 7 Tahun 2006 menempatkan Indonesia secara politis sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi. Ratifikasi ini juga menunjukkan bahwa pemerintah indonesia serius dalam memberantas korupsi. Ratifikasi ini bagi indonesia menjadi penting mengingat contoh-contoh kasus korupsi yang pernah dihadapi indonesia tak jarang menghadapi kendala-kendala terutama karena menyangkut negara lain. Keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi dan mengembalikan aset dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi negara-negara lain untuk dapat memberikan bantuan dalam pemberantasan korupsi diindonesia dan juga terhadap pengembalian aser hasil korupsi yang berasal dari indonesia.
- 14. Mekanisme pidana (criminal recovery) pengembalian aset (Pasal 54-55 konvensi) tidak maksimal karena dipengaruhi Pengembalian aset faktor subjektif seperti diswiss semakin terbuka tersangka sakit, meninggal peluang mengingat dunia, melarikan diri bahkan aturan swiss tidak lagi divonis bebas mengatur kerahasiaan nasabah secara ketat contohnya dengan Mekanisme lahirnya RIAA (Return of perdata (civil Illicit Asset Act) pada recovery, dalam awal febuari 2011 Pasal 53 konvensi) kemarin. menjadi alternatif Sesuai dengan pengembalian aset ketentuan aturan Pasal karena lebih 40 UNCAC 2003 Tentang ditujukan terhadap Kerahasiaan Bank asetnya bukan pelakunya
- 15. Kendala-kendala yang dihadapi Indonesia dalam Menerapkan UNCAC 2003 Secara yuridis: 1. Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang mengatur pengembalian aset. 2. Peraturan hukum nasional termasuk hukum acara perdata belum memungkinkan negara sebagai subjek penggugat dalam hal indonesia sebagai negara yang diminta. 3. Indonesia belum memiliki lembaga yang berfungsi sebagai central authority pemberantasan korupsi terutama dalam pengembalian aset yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kerjasama internasional dalam hal pengembalian aset.
- 16. Kesimpulan 1. Pengaturan yurisdiksi negara yang diatur dalam Bab III Pasal 42 ayat 1 sampai dengan 6 menjadi dasar untuk penerapan yurisdiksi negara peminta aset sebagaimana ruang lingkup kejahatan yang diatur didalam konvensi. 2. Permasalahan perbedaan yurisdiksi yang menjadi kendala dalam pengembalian aset difasilitasi konvensi dengan mewajibkan negara pihak untuk saling bekerjasama dan memberikan bantuan baik kerjasama bilateral maupun multilateral seperti bantuan timbal balik (mutual legal asisstance) sebagaimana diatur dalam pasal 51 konvensi tentang pengembalian aset. 3. pengembalian aset dapat dilakukan melalui mekanisme perdata (civil recovery) yang diatur dalam pasal 53 konvensi dan mekanisme pidana (criminal recovery) yang diatur dalam pasal 54-55 konvensi. 4. Permintaan pengembalian aset harus terlebih dahulu ada putusan pengadilan serta melampirkan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 3 UNCAC 2003. 5. Pengembalian aset di indonesia belum berjalan maksimal karena indonesia belum memiliki perangkat aturan yang mengatur secara khusus pengembalian aset.
- 17. Saran 1. Secara internasional indonesia harus memperluas kerjasama-kerjasama baik bilateral maupun multilateral misalnya dengan mengadakan perjanjian timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance) hal ini dikarenakan perjanjian tersebut menjadi penting bagi pengembalian aset. 2.Didalam negeri sendiri indonesia harus melakukan pembaharuan dibidang aturan hukum pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan membentuk undang-undang tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang mengatur secara khusus mengenai pengembalian aset. 3. Indonesia juga sudah seharusnya melirik pengembalian aset melalui mekanisme civil recovery dan tidak hanya terfokus pada pengembalian aset melalui mekanisme criminal recovery karena kemudahan dan efektivitas yang termuat dalam pengembalian aset.
- 18. Terima Kasih