UAS Kebijakan Sosial

1. Presentation by:
Irnanda Fajar Prameswari
Sri Susanti Lestari
Dela Sany Mufida
M.Syihabul Milal Al Mannan
UIN SUNAN KALIJAGA
Sleman Yogyakarta
Dosen Pengampu :
Bayu Mitra A, Kusuma S. AP , M. AP , M. Pol. Sc

2. Pokok Pembahasan
• Bagaimanaa konflik / kerusuhan wamena
• Bagiaman respon pemerintah saat konflik
• Kesejahteraan rakyat Pasca konflik
• Kebijakan pemerintah yang diambil

3. Kekerasan
Merujuk ke
pembunuhan/
pembakaran
Perusakan
Berontak
Mengapa bisa terjadi ?
Perbedaan pendapat
Salah paham
Perasaan sensitive
Perbedaan individu
Perbedaan latar belakang kebudayaan
Perbedaan kepentingan
Perubahan nilai yang cepat dalam masyarakat

4. Konflik Papua sudah sejak dulu kala
• PEPERA TAHUN 1969
MENGINTEGRASIKAN PAPUA
BAGIAN INDONESIA ATAU TIDAK
• INDONESIA KETUK PALU PAPUA
BAGIAN DARI INDONESIA
• SDA PAPUA DIKERUK HABIS
UNTUK KORPORASI ASING (UU
TAHUN 1967 tentang
penanaman modal asing)
Memasuki masa Gus Dur
(kebijakan Gus Dur yang
humanis ) konflik
meredam
Kebijakan ORBA tentang
daerah operasi militer,tapi
gagal dan memakan
banyak korban
OPM Mengangkat isu ttg
pelanggaran HAM berat di
Papua
Gerakan anti PEPERA melalui
gerakan politis OPM
Sejak masa setelah gus dur
konflik tidak pernah berhenti ,
pendekatan keamanan
(mendatangkan aparat, TNI)
Terbentuk KNPB (aliansi
mahasiswa anti Jakarta )
Masuk masa Jokowi
melakukan pendekatan
melalui infrastruktur

5. 4 akar masalah konflik di wamena papua
• Dampak dari pelanggaran HAM
• Status politik
• Diskriminasi
• Kegagalan pembangunan

6. Bagaimana kronologis konflik terjadi ?
Kantor Bupati, PLN,
dibakar oleh massa
Kabar hoax seorang
guru melontarkan
kata-kata rasis kepada
muridnya
Disusupi oleh KNPB dan
OPM
Meyebar luas dan
memicu kerusuhan dan
kemarahan massa
sampaai ricuh
Meneriakkan slogan
papua merdeka
Kerusuhan menyebar di
Wamena, Sorong, dan
Manokwari
Mengakibatkan
korban jiwa
meninggal, luka
Unjuk rasa di Malang
dan Surabaya

7. UU Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan
Konflik Sosial
• Penanganan Konflik Sosial menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 adalah
serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan
peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup
pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
• Undang-undang ini, dalam penanganan konflik harus mencerminkan asas kemanusiaan,
hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, mengacu pada bhineka tunggal ika,
keadilan, esetaraan gender, ketertiban, dan kepastian hukum. Juga mencerminkan
keberlanjutan, kearifan lokal, tanggung jawab negara, partisipatif, tidak memihak, dan
tidak membeda-bedakan.
• Tujuan Penanganan Konflik Sosial, menurut Pasal 3 undang-undang
ini, adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan
sejahtera. Lalu memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial
kemasyarakatan. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi, memelihara fungsi
pemerintahan, melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum. Serta
memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, dan memulihkan kondisi fisik
dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

8. BAGAIMANA KONDISI WAMENA PASCA KONFLIK / RUSUH ?
• Banyak korban jiwa yang luka-luka , terbakar dan
meninggal
• Banyak korban yang mengungsi
• Pemerintah kementrian sosial mengirim bantuan,
stimulan dan juga rehabilitasi mereka para korban
kerusuhan

9. APA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH ?
• 1. Mengadakan dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat
• 2. Meminta adanya mediator sebagia pihak penengah antara pemerintah dan masyarakat
• 3. Aparat siaga selama 24 jam nonstop
• 4. Penegakkan hukum atas tindakan rasis yang dilaakukan masyarakat papua, seperti
kemarin mahasiswa papua di Surabaya.
• 5. Mengambil langkah tegas menangkap dan menghukum aktor intelektual pencipta
kerusuhan di Papua yang ditengarai berasal dari kelompok "sakit hati politik" dan kelompok
jaringan kepentingan asing.
• 6. Berkomitmen dan mengaplikasikan program penegakan HAM dan perlindungan hak sosial
dasar masyarakat Papua. Pemerintah wajib meninggalkan paradigma politik yang
menempatkan masyarakat papua sebagai objek eksploitasi sumber daya alam.
• 7. Pemerintah pusat wajib menjaga martabat dan kehormatan masyarakat Papua yang
selama kurun 30-an tahun termarjinalisasi oleh politik keberpihakan terhadap kepentingan
modal asing.

10. Kebijakan jangka panjang untuk kesejahteraan rakyat papua.
• Hasil pengelolaan SDA harus menjadi penghasilan terbesar negara untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan
rakyat. Inilah yang menjadi tugas utama negara, memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan
pokok seluruh warga negara, menjamin agar semua warga negara mendapatkan haknya.
• Pemerintah juga mempunyai tanggungjawab untuk memberi pendidikan terbaik bagi seluruh rakyatnya,
termasuk yang berada di Papua. Menyediakan seluruh fasilitas pokok yang dibutuhkan rakyat, bukan
membangun infrastruktur demi kepentingan eksploitasi kekayaan Papua.
• Diperlukan perubahan paradigma berpikir dalam menjalankan kekuasaan, bukan dalam rangka memenuhi
kepentingan para pemilik modal saja, menjauhi konsep negara korporasi yang mendudukkan rakyat sebagai
obyek yang layak diperas dan dipalak.
• Memberikan yang terbaik untuk rakyat Papua dan juga seluruh rakyat Indonesia, maka rakyat akan bersatu
padu untuk menjaga keutuhan bangsa, karena semua mempunyai rasa tanggungjawab yang besar untuk
mengutamakan kepentingan bersama, mengesampingkan kepentingan golongan atau kepentingan berdasar
SARA.

11. • Hasil pengelolaan SDA harus menjadi penghasilan terbesar negara
untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat. Inilah yang menjadi
tugas utama negara, memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi
kebutuhan pokok seluruh warga negara, menjamin agar semua warga
negara mendapatkan haknya.
• Selain sungguh-sungguh dalam mengelola SDA, pemerintah juga
mempunyai tanggungjawab untuk memberi pendidikan terbaik bagi
seluruh rakyatnya, termasuk yang berada di Papua. Menyediakan
seluruh fasilitas pokok yang dibutuhkan rakyat, bukan membangun
infrastruktur demi kepentingan eksploitasi kekayaan Papua.

12. • Memberikan yang terbaik untuk rakyat Papua dan juga seluruh rakyat
Indonesia, maka rakyat akan bersatu padu untuk menjaga keutuhan
bangsa, karena semua mempunyai rasa tanggungjawab yang besar
untuk mengutamakan kepentingan bersama, mengesampingkan
kepentingan golongan atau kepentingan berdasar SARA.
• Memang ini akan membutuhkan kerja keras dari semua pihak,
terutama dari penguasa. Diperlukan perubahan paradigma berpikir
dalam menjalankan kekuasaan, bukan dalam rangka memenuhi
kepentingan para pemilik modal saja, menjauhi konsep negara
korporasi yang mendudukkan rakyat sebagai obyek yang layak diperas
dan dipalak.
• Pendekatan Kesejahteraan Sosial yang lebih diperhatikan