Dokumen tersebut membahas tentang kewarganegaraan, peran warga negara Indonesia dalam membela negara, cara menyelesaikan konflik antar suku, dan pelanggaran HAM di Indonesia. Dokumen tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk turut serta dalam membela dan memajukan negara, serta menyelesaikan konflik antar suku dapat dilakukan melalui dialog, penciptaan keamanan, dan penggunaan nilai-

1. Kewarganegaraan RIZKY IDRUS SETIADI
2012245011
1. Siapa aku sebagai warga Negara Indonesia dan peranan dalam membela Negara
Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia
yang sama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan
yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia
tersebut. Atau bisa diartikan sebagai satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan
melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa bagi ketertiban
sosial.
Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela,
mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh, warga negara wajib
membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah
daerah (pemda), setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara,
hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya, kita
sebagai warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang
berlaku di wilayah negara Indonesia dan setiap warga negara wajib turut serta dalam
pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah
yang lebih baik.
Saya sebagai warga Negara Indonesia berperan untuk Ikut berpartisipasi untuk
mempengaruhi setiap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan publik oleh para
pejabat atau lembaga–lembaga Negara, Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan,
Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, Memberikan bantuan sosial, memberikan
rehabilitasi sosial, mela- kukan pembinaan kepada fakir miskin, Menjaga kebersihan dan
kesehatan lingkungan sekitar, Mengembangkan IPTEK yang dilandasi iman dan takwa,
Menciptakan kerukunan umat beragama, Ikut serta memajukan pendidikan nasional, Merubah
budaya negatif yang dapat menghambat kemajuan bangsa, Memelihara nilai–nilai positif (hidup
rukun, gotong royong, dll), Mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara, Menjaga
keselamatan bangsa dari segala macam ancaman.
Hak dan kewajiban warga negara, terutama kesadaran bela negara akan terwujud dalam
sikap dan perilakunya bila kita dapat merasakan bahwa konsepsi demokrasi dan hak asasi
manusia sungguh–sungguh merupakan sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupannya
sehari–hari. Pembelaan negara adalah tekad, sikap dan tindakan warganegara yang teratur,
menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air, serta
kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bagi warganegara Indonesia, upaya pembelaan
dilandasi oleh kecintaan pada tanah tumpah darah yakni wilayah Nusantara yang terbentang
dari Sabang sampai Merauke. Disamping itu pula pembelaan negara juga didasari oleh
kesadaran berbangsa dan bernegara, dengan meyakini Pancasila sebagai dasar negara serta
UUD 1945 sebagai pijakan konstitusi negara.
Wujud dari upaya bela negara adalah kesiapan dan kerelaan warganegara untuk berkorban
demi mempertahankan kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,
keutuhan wilayah Nusantara dan yuridiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

2. Kewarganegaraan RIZKY IDRUS SETIADI
2012245011
2. Dalam pendapatmu bagaimana cara pemecahannya konflik antar suku
Perbedaan ras dan agama memperlebar jurang permusuhan antar bangsa. Perbedaan
suku dan ras ditambah dengan perbedaan agama menjadi penyebab lebih kuat untuk
menimbulkan perpecahan antar kelompok dalam masyarakat. Contoh di wilayah Indonesia,
antara Suku Aceh dan Suku Batak di Sumatera Utara. Suku Aceh yang beragama Islam dan
Suku Batak yang beragama Kristen; kedua suku itu hampir selalu hidup dalam ketegangan,
bahkan dalam konflik fisik (sering terjadi), yang merugikan ketentraman dan keamanan. Di
beberapa tempat yang terjadi kerusuhan seperti: Situbondo, Tasikmalaya, dan
Rengasdengklok, massa yang mengamuk adalah penduduk setempat dari Suku Madura di
Jawa Timur, dan Suku Sunda di Jawa Barat. Sedangkan yang menjadi korban keganasan
massa adalah kelompok pendatang yang umumnya dari Suku non Jawa dan dari Suku
Tionghoa. Jadi, nampaknya perbedaan suku dan ras disertai perbedaan agama ikut memicu
terjadinya konflik.
Dari berbagai konflik yang terjadi di Indonesia, cara pemecahannya konflik antar suku bisa
kita lakukan dengan beberapa langkah berikut:
 Melaksanakan serangkaian pertemuan, dialog, dan tatap muka yang melibatkan tokoh-
tokoh agama dan adat serta segenap instansi pemerintah untuk mencari kesepakatan.
 Menciptakan suasana dan meningkatkan keamanan melalui langkah-langkah:
menghentikan dan mencegah terulangnya konflik, melakukan patrol intensif,
menempatkan pos pengamanan di daerah rawan, pembersihan senjata dan amunisi
illegal dan tindakan tegas terhadap individu atau kelompok yang melawan hukum.
 Memberikan santunan kepada para korban kerusuhan.
 Refungsionalisasi dan pembangunan baru sarana ekonomi dan transportasi.
 melakukan proses peradilan terhadap para pelaku yang bersalah dan bertanggung
jawab dalam kerusuhan.
 Melakukan bimbingan kerohanian secara kontinu untuk memulihkan traumatik
masyarakat akibat kerusuhan melalui berbagai lembaga dan kegiatan keagamaan,
sosial dan remaja.
Penyelesaian berdasarkan sumber konflik. Dalam model ini, untuk bisa penyelesaian
konflik dituntut untuk terlebih dahulu diketahui sumber-sumber konflik: apakah konflik data,
relasi, nilai, struktural, kepentingan dan lain sebagainya. Setelah diketahui sumbernya, baru
melangkah untuk menyelesaikan konflik. Setiap sumber masalah tentunya memiliki jalan keluar
masing-masing sehingga menurut model ini, tidak ada cara penyelesaian konflik yang tunggal.
Sedangkan berdasarkan Boulding menawarkan metode mengakhiri konflik dengan tiga cara,
yakni : Menghindar, menaklukkan, dan mengakhiri konflik sesuai prosedur.
1. Menghindari konflik adalah menawarkan kemungkinan pilihan sebagai jawaban terbaik.
Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa ini hanya bersifat sementara agar kedua pihak
dapat memilih jalan terbaik mengakhiri konflik.

3. Kewarganegaraan RIZKY IDRUS SETIADI
2012245011
2. Menaklukkan pengerahan semua kekuatan untuk mengaplikasikan strategi perlawanan
terhadap konflik.
3. Mengakhiri konflik melalui prosedur rekonsiliasi atau kompromi adalah metode umum
yang terbaik dan paling cepat mengakhiri konflik.
4. Ketiga, model pluralisme budaya. Model pluralisme budaya, dapat membantu untuk
melakukan resolusi konflik. Misalnya, individu atau kelompok diajak memberikan reaksi
tertentu terhadap pengaruh lingkungan sosial dengan mengadopsi kebudayaan yang
baru masuk. Inilah yang kemudian disebut sebagai asimilasi budaya. Selain asimilasi,
faktor yang bisa membuat kita menyelesaikan konflik adalah akomodasi. Dalam proses
akomodasi, dua kelompok atau lebih yang mengalami konflik harus sepakat untuk
menerima perbedaan budaya, dan perubahan penerimaan itu harus melalui penyatuan
penciptaan kepentingan bersama.
Selain model-model penyelesaian konflik yang sudah ada secara di atas, harus diingat
juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki keragaman budaya. Setiap
budaya memiliki kearifan-kearifan (Kebijaksanan) tersendiri dalam menyikapi permasalahan
hidup yang dihadapi. Termasuk di dalamnya kearifan dalam menyelesaikan konflik. Kearifan-
kearifan seperti inilah yang sering disebut sebagai kearifan lokal (local wisdom).
Di antara kearifan lokal yang sudah ada sejak dahulu dan masih terpelihara sampai
sekarang antara lain: dalihan natolu (Tapanuli), rumah betang (Kalimantan Tengah), menyama
braya (Bali), saling Jot dan saling pelarangan (NTB), siro yo ingsun, ingsun yo siro (Jawa
Timur), alon-alon asal kelakon (Jawa Tengah/DI Yogyakarta), dan basusun sirih
(Melayu/Sumatra).
Tradisi dan kearifan lokal yang masih ada serta berlaku di masyarakat, berpotensi untuk
dapat mendorong keinginan hidup rukun dan damai. Hal itu karena kearifan tradisi lokal pada
dasarnya mengajarkan perdamaian dengan sesamanya, lingkungan, dan Tuhan.
Hal yang sangat tepat menyelesaikan konflik dengan menggunakan adat lokal atau kearifan
lokal karena selama ini sudah membudaya dalam masyarakat. Oleh karena kearifan lokal
adalah sesuatu yang sudah mengakar dan biasanya tidak hanya berorientasi profan semata,
tetapi juga berorientasi sakral sehingga pelaksanaannya bisa lebih cepat dan mudah diterima
oleh masyarakat. Dengan adat lokal ini diharapkan resolusi konflik bisa cepat terwujud, bisa
diterima semua kelompok sehingga tidak ada lagi konflik laten yang tersembunyi dalam
masyarakat.
3. Menurut pendapat kamu pelanggaran HAM di Indonesia apa sudah sampai pada
titik yang paling kritis dan bagaimana menghadapinya
Reformasi aparat pemerintah dengan merubah paradigma penguasa menjadi pelayan
masyarakat dengan cara melakukan reformasi struktural, infromental, dan kultural mutlak
dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya
berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Kemudian, perlu juga dilakukan

4. Kewarganegaraan RIZKY IDRUS SETIADI
2012245011
penyelesaian terhadap berbagai konflik horizontal dan konflik vertikal di tanah air yang telah
melahirkan berbagai tindak kekerasan yang melanggar HAM dengan cara menyelesaikan akar
permasalahan secara terencana, adil, dan menyeluruh.
Kaum perempuan berhak untuk menikmati dan mendapatkan perlindungan yang sama
di semua bidang. Anak-anak sebagai generasi muda penerus bangsa harus mendapatkan
manfaat dari semua jaminan HAM yang tersedia bagi orang dewasa. Anak-anak harus
diperlakukan dengan cara yang memajukan martabat dan harga dirinya, yang memudahkan
mereka berinteraksi dalam masyarakat. Anak-anak harus mendapatkan perlindungan hukum
dalam rangka menumbuhkan suasana fisik dan psikologis yang memungkinkan mereka
berkembang secara normal dan baik. Untuk itu perlu dibuat aturan hukum yang memberikan
perlindungan hak asasi anak.
Selain hal-hal tersebut, perlu adanya social control (pengawasan dari masyarakat) dan
pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan
HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Diperlukan pula sikap proaktif DPR untuk turut serta
dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sesuai yang
ditetapkan.
Dalam bidang penyebarluasan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM, perlu diintensifkan
pemanfaatan jalur pendidikan dan pelatihan dengan, antara lain, pemuatan HAM dalam
kurikulum pendidikan umum, dalam pelatihan pegawai dan aparat penegak hukum, dan pada
pelatihan kalangan profesi hukum.
Mengingat bahwa dewasa ini bangsa Indonesia masih berada dalam masa transisi dari
rezim otoriter dan represif ke rezim demokratis, namun menyadari masih lemahnya penguasaan
masalah dan kesadaran bahwa penegakan HAM merupakan kewajiban seluruh bangsa tanpa
kecuali, perlu diterapkan keadilan yang bersifat transisional, yang memungkinkan para korban
pelanggaran HAM di masa lalu dapat memperoleh keadilannya secara realistis.
Pelanggaran HAM tidak saja dapat dilakukan oleh negara (pemerintah), tetapi juga oleh
suatu kelompok, golongan, ataupun individu terhadap kelompok, golongan, atau individu
lainnya. Selama ini perhatian lebih banyak difokuskan pada pelanggaran HAM yang dilakukan
oleh negara, sedangkan pelanggaran HAM oleh warga sipil mungkin jauh lebih banyak, tetapi
kurang mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu perlu ada kebijakan tegas yang mampu
menjamin dihormatinya HAM di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan dengan langkah-langkah
sebagai berikut:
1. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
2. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif.
3. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam
masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat
masing-masing.
4. Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi.

5. Kewarganegaraan RIZKY IDRUS SETIADI
2012245011
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu
mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa
Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Dalam kehidupan bernegara HAM
diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM
baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara
akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan
melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan
HAM.
4. Bagaimana sebaliknya strategi politik nasional kedepannya
Kemampuan pemerintah dalam memobilisasi dukungan masyarakat dianggap akan
dapat membantu memenangkan pertarungan politik pemerintahan kedepan. Pemerintah harus
mampu mengonsolidasikan dukungan masyarakat dalam rangka menggalang opini publik untuk
mendukung kebijakannya, terutama kebijakan yang dianggap tidak populer, tetapi diperlukan
pada masa pemerintahannya Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda,
menyatakan, sebagai presiden terpilih, Jokowi akan menghadapi tantangan-tantangan pasca
kemenangannya pasca pemilu presiden lalu, salah satu nya adalah mewujudkan janji-janji
kampanye yang beliau dan tim suksesnya lontarkan kepada masyarakat. “Jokowi harus
memiliki strategi jitu dalam menjalankan pemerintahan kedepannya. Komunikasi politik adalah
elemen penting yang harus dibangun oleh Jokowi-JK, baik itu secara vertikal kepada
masyarakat, dan komunikasi secara horizontal yakni kepada elit politik,” Dalam sistem
presidensil, arsitektur kabinet dan parlemen adalah hak prerogatif presiden yang hendaknya
berakar dan berangkat dari janji kampanye dan konstitusi. Jika Jokowi-JK ingin mengamankan
citra, maka hal ini tentu saja tidak positif karena pernyataan mereka mengenai koalisi tanpa
syarat telah menggema semenjak kampanye.
Harus mengetahui betapa pentingnya pendidikan politik untuk di tanamkan pada semua
warga negara Indonesia agar memiliki kesadaran politik bangsa. Melalui pendidikan politik
diharapkan akan lahir warga negara yang demokratis, patuh pada hukum sadar akan
kebersamaan dan menghargai nilai kemanusiaa secara beradab. Membuat rakyat menjadi tahu
atau sadar politik, lebih kreatif dalam partisipasi sosial politik di era pembangunan saat ini.
Memberikan wawasan, pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang politik baik
sebagai suatu ilmu, sistem maupun proses kegiatan, membahas tentang definisi politik.
Perlu meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan konfrehensif kepada
masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis dan mengetahui betapa
pentingnya pendidikan politik untuk di tanamkan pada semua warga negara Indonesia agar
memiliki kesadaran politik bangsa. Perlu adanya pembelajaran lebih dalam tentang materi-
materi politik pada mata kuliah kewiraan pada kampus-kampus di Indonesia untuk memberikan
wawasan, pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang politik baik sebagai suatu
ilmu, sistem maupun proses kegiatan, membahas tentang definisi politik. Perlu adanya
penelitian atau study banding kedepannya agar memperlengkap pengetahuan tentang politik di
Indonesia.